NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat rehabilitasi infrastruktur pengairan guna memastikan sawah terdampak banjir kembali memperoleh pasokan air sebelum musim tanam yang ditargetkan dimulai sebelum Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan 641 unit irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, hingga jaringan irigasi tersier.
Upaya percepatan ini sejalan dengan arahan Satuan Tugas Penanggulangan Risiko Bencana (PRR) Nasional agar pemulihan sektor pertanian dapat berjalan tepat waktu dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi Satgas PRR Nasional yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada 30 April lalu, disebutkan alokasi anggaran rehabilitasi jaringan irigasi di Aceh mencapai Rp147,47 miliar.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan hingga 6 Mei 2026 realisasi anggaran program irigasi telah mencapai Rp15,04 miliar atau 10,2 persen dari total pagu yang tersedia.
Proyek terbesar berada pada pembangunan 641 unit irigasi perpompaan yang tersebar di 16 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp98,07 miliar. Namun, hingga kini baru sekitar 70 unit yang memasuki tahap pekerjaan fisik atau sekitar 3,49 persen. Sebagian besar proyek masih berada pada tahap penetapan calon petani calon lokasi (CPCL), penyusunan dokumen rancang bangun, serta pemberkasan kelompok tani.
Selain itu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota juga mulai berjalan. Dari target 149 unit dengan alokasi anggaran Rp14 miliar, progres pekerjaan tercatat sekitar 24 persen. Pekerjaan paling banyak berlangsung di Aceh Timur dan Aceh Tengah.
Pemerintah Aceh juga menyiapkan pembangunan 45 unit bangunan konservasi di lima kabupaten, yakni Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Simeulue. Program senilai Rp5,4 miliar tersebut saat ini masih berada pada tahap penetapan CPCL.
Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota baru mencapai sekitar 8 persen dari target 300 unit dengan total anggaran Rp30 miliar. Pekerjaan fisik sejauh ini baru berjalan di sebagian titik di Aceh Besar dan Aceh Utara.
Selain memperbaiki jaringan pengairan, pemerintah juga mulai membangun jalan usaha tani (JUT) guna mendukung distribusi hasil panen. Dari target 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar, baru sekitar delapan unit yang memasuki tahap pekerjaan fisik di Aceh Timur.
Kasatgas PRR, Tito Karnavian, mengingatkan bahwa pemulihan irigasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sumber air. Karena itu, normalisasi sungai dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan produktivitas lahan pertanian.
“Penanganannya mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga,” ujar Tito pada 25 Maret lalu.
Menurut Tito, pemulihan di Aceh bukan hanya berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan rumah, tetapi juga mencakup sawah, tambak, sungai, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi, tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan,” kata dia.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
