Beranda blog Halaman 1344

Besok, Pengurus Ikatan Alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang Dilantik

0

Nukilan.id – Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Abulyatama Provinsi Aceh, Aliman Selian, S.Pi, M.Si dijadwalkan akan melantik pengurus Ikatan Alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang pada Minggu (15/10/2023) besok di SKB Karang Baru.

“Benar, pengurus ikatan Alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang akan dilantik oleh Ketua Umum DPP Abulyatama Provinsi Aceh pada Minggu (15/10/2023) besok,” kata Ketua Alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang, Safuan, SP kepada Wartawan, Sabtu (14/10/2023).

Safuan menjelaskan, kegiatan pelantikan Ikatan Alumni Abulyatama Kabupaten selain di hadiri oleh Ketua DPP Abulyatama, juga akan dihadiri oleh pendiri Yayasan Abulyatama Bapak Haji Rusli Bintang dan pengurus Yayasan Abulyatama, bapak Musa Bintang dan Muzakir. “Selain acara pelantikan, besok juga akan dilaksanakan santunan kepada 100 orang anak yatim dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah,” jelas Safuan.

Safuan menambahkan ikatan alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang akan dijadikan wadah tempat berhimpunnya seluruh alumni Abulyatama yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang dan Ikatan Alumni Abulyatama Kabupaten Aceh Tamiang tetap menjadi rumah besar yang menjadi penampung gagasan dan ide cemerlang. Sehingga bisa bermanfaat kepada alumni dan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

“Pihaknya berharap dimasa yang akan datang alumni Abulyatama yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang bisa dapat berperan dalam pembangunan di Kabupaten Muda Sedia karena alumni Abulyatama yang ada di Kabupaten berjumlah sekitar 50 orang dengan berbagai disiplin ilmu akan mengabdikan dirinya untuk mengisi berbagai sektor bidang pembangunan di Aceh Tamiang,” ujar Safuan. []

Bustami Hamzah Buka Rapimwil Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Aceh

0

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, membuka Rapat Pimpinan Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata, Sabtu 14 Oktober 2023.

Pada kegiatan itu juga digelar Seminar Nasional yang materinya disampaikan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Hanif Faisol Nurofiq, dengan tema Peran Insinyur dalam Mendukung Iklim Dunia yang Tangguh atau World Climate Resilience.

Bustami mengatakan, isu lingkungan merupakan topik yang hangat diperbincangkan di berbagai negara, seiring terjadinya perubahan iklim belakangan ini.
Sebagai contoh, Sungai Amazon yang terkenal dengan debit airnya yang melimpah , belakangan ini mulai mengering. Sementara di kawasan Jazirah Arab yang merupakan kawasan yang beriklim panas, kini sudah tersentuh oleh salju. Ribuan ton gunung es yang membeku di wilayah kutub pun secara perlahan mulai mencair. Perubahan itu kemudian diiringi dengan hadirnya sejumlah bencana di berbagai negara.

“Fenomena ini merupakan gejala perubahan iklim sebagai akibat perlakuan manusia terhadap alam. Jika tidak ditangani dengan baik, maka bencana akan mengintai kehidupan manusia,” kata Bustami.

Berbagai wilayah di Indonesia termasuk Aceh, kata Bustami, berpotensi mengalami bencana. Untuk mengantisipasi dampak buruk ekologi ini, Pemerintah mendorong agar isu pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas di berbagai daerah.
Semua elemen masyarakat diminta turut berperan dalam pelestarian lingkungan, sesuai bidangnya masing-masing.

“Para insinyur sebagai profesi yang membidangi pembangunan kawasan, termasuk yang sangat dibutuhkan untuk ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan ini,” kata Bustami.

Para insinyur kata Sekda, juga harus mampu menciptakan karya-karya monumental yang bermanfaat bagi kehidupan, dengan tetap mempertimbangkan efek lingkungan.
Dengan kata lain, karya insinyur di masa sekarang ini harusnya mampu memperkuat posisi bumi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Hal ini tentu tidak mudah. Namun saya percaya, dengan kreativitas yang dimilikinya, para insinyur kita mampu menciptakan karya-karya yang berperan dalam memperkuat ekosistem alam. Bagaimana caranya? Inilah topik panas yang akan dibahas pada pertemuan hari ini,” kata Bustami.

Bustami berharap melalui forum para insinyur tersebut, dapat dibahas isu lingkungan Aceh secara teliti, sehingga nantinya rekomendasi yang dihasilkan bisa menjadi acuan dalam menata sistem pembangunan di daerah. Dengan demikian setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan di negeri kita selalu mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan, sehingga dapat mendorong ketangguhan bumi dalam mengantisipasi perubahan cuaca.

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Aceh, Ir. Marwan, mengatakan saat ini tercatat sebanyak 65 ribu anggota PII secara nasional. Sementara di Aceh ada 1.389 anggota yang terdaftar dengan pengurus cabang di 11 kabupaten/kota. Dari jumlah itu sebanyak 703 orang telah tersertifikasi. Jumlah itu masih sangat sedikit. Karena itu PII Aceh berharap agar pada akhir tahun ini bisa terbentuk PII di 16 kabupaten/Kota dengan jumlah keanggotaan 2.000 orang yang setengahnya tersertifikasi. []

Sediakan 50 Paket Sembako, Upaya Kejari Aceh Besar Tekan Inflasi

0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Aceh Besar bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar melakukan kegiatan Bakti Sosial dalam rangka pengendalian inflasi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Jumat 13 Oktober 2023 menyediakan 50 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berisikan 100 kg gula pasir, 50 liter minyak goreng dan 50 kg beras.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Basril G SH MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan Bakti Sosial tersebut.

Melalui bantuan sosial ini, dia berharap setidaknya dapat meringankan beban masyarakat sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi daerah.

“Kehadiran bapak/Ibu dikantor kami hari ini dalam penyerahan bantuan sosial sebagai wujud peduli Pemerintah Daerah dan seluruh insan Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Aceh Besar kepada masyarakat,”kata Basril didampingi Kasi Intelijen Kejari Aceh Besar, Maulijar.

Selain itu, dia menyebut sebagai penegasan bahwa jaksa adalah sahabat masyarakat dan siap untuk melayani masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Adapun kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua IAD Wilayah Aceh, Ny. Anita Bambang dan pengurus inti IAD Wilayah Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Basril G. Ketua IAD Daerah Aceh Besar, Ny Zatia Basril, dan pengurus inti IAD Daerah Aceh Besar serta Masyarakat Kota Jantho.

PT PEMA dan BTN Sepakat Kerjasama Perkuat Sinergi Layanan Perbankan

0
Penandatanganan MoU antara Direktur PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada Jum'at (13/10/23).

Nukilan.id – Direktur PT Pembangunan Aceh (PEMA), Ali Mulyagusdin menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU)  antara PT PEMA dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Jasa Layanan Perbankan,  pada Jum’at (13/10/23). 

Penandatanganan ini bertujuan memperkuat sinergi antara PT PEMA dan Bank BTN yang telah terjalin lama, dan demi mencapai tujuan-tujuan bersama.

Penandatanganan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Kunjungan Direktur Utama Bank BTN Tbk, Nixon L.P. Napitupulu beserta jajaran di Bumi Serambi Mekkah. 

Pada kesempatan ini, Ali menyampaikan terima kasih kepada pihak Bank BTN atas perkenaannya melakukan kerja sama dengan PT PEMA, “sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami, Bank terbesar di Indonesia menjadikan PT PEMA sebagai salah satu partnernya, yang berarti PT PEMA telah lulus uji di internal BTN, sekaligus hal ini dapat meningkatkan Portofolio PT PEMA nantinya” ujar Ali.

Sementara itu, Direktur Consumer PT BTN Persero Tbk, Hirwandi Gafar dalam sambutannya menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan oleh BTN dan PT PEMA “saya berharap kerja sama yang baik ini akan terus berlanjut dalam bentuk PKS kedepannya, banyak hal yang dapat dikerjasamakan antara PEMA dan BTN terutama dalam hal jasa layanan perbankan dan turunannya”, ujar Hirwandi. 

Ali menambahkan, dalam kerja sama ini kedua belah pihak dapat dapat saling membantu dalam pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan, kemudian juga dapat saling mendukung terhadap pogram pekerjaan strategis dan bentuk kesepakatan lain yang disepakati bersama, “saya optimis cita-cita kita bersama akan dilanjutkan dengan PKS dengan mencapai profit dan meminimalisir resiko yang ada, guna berkontribusi membangun Aceh yang lebih baik untuk masa yang akan datang”, tutup Ali.  []

KIP Banda Aceh Terima 2.472 Bilik Suara untuk Pemilu 2024

0
Bilik kotak suara untuk Pemilu 2024.

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh menerima logistik 2.472 bilik suara untuk 618 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada Februari 2024 mendatang.

Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali mengatakan pihaknya telah menerima Bilik Pemungutan Suara (Tungsura) logistik Pemilu 2024 di gudang logistik KIP Kota Banda Aceh.

Bilik suara tersebut dikirim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diproduksi di Medan, Sumatera Utara dan sudah diantar ke gudang logistik KIP Banda Aceh di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Jumat (13/10/2023).

“Bilik tersebut nantinya digunakan untuk kebutuhan perlengkapan Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 618 TPS pada pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” ujar Yusri Rizal, Sabtu (14/10/2023).

Dia menambahkan, bilik suara tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pemilihan di 618 TPS yang tersebar di sembilan kecamatan di Banda Aceh di mana masing-masing TPS membutuhkan empat bilik suara. Bilik suara nantinya akan didistribusikan sekitar sehari atau dua hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Secara keseluruhan KIP Kota Banda Aceh sudah menyiapkan dan menyediakan Gudang Logistik Pemilu 2024 untuk menerima kedatangan logistik Pemilu 2024 lainnya secara bertahap,” kata Yusri.

Sementara untuk kotak suara dan surat suara kata Yusri dijadwalkan akan tiba di gudang logistik KIP Banda Aceh pada 17 Oktober 2023 mendatang. [Sammy]

AHY Sampaikan 2 Agenda Penting Mengenai Pilpres dan Pileg 2024

0
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Pleno.

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jumat (13/10) siang. Dalam rapat pleno kali ini AHY menyampaikan dua agenda utama. Pertama adalah update perkembangan situasi politik terkini terkait Pemilihan Presiden, sementara agenda kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.

“Alhamdulillah setelah kita mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto, penerimaan publik secara umum positif. Ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya, dan sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto,” tegas AHY.

Oleh karena itu, lanjut AHY, komitmen Partai Demokrat seperti yang sudah ditunjukkan semenjak mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto. “Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” seru AHY.

Kepada para pengurus DPP Partai Demokrat, AHY juga menjelaskan mengenai pertemuan antara Bapak SBY dan Presiden Jokowi pada tanggal 3 Oktober yang lalu. “Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” AHY menerangkan.

“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100%, tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.

Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjut AHY.

Sementara mengenai Cawapres, menurut AHY masih terus dilakukan penggodokan. “Nanti malam insya Allah saya termasuk para Ketua Umum Partai-partai pengusung dalam koalisi Indonesia Maju akan diundang Pak Prabowo ke Kertanegara. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang diputuskan,” kata AHY.

Sebagai pendatang paling baru di koalisi, Capres Prabowo selalu membuka ruang untuk diskusi dengan Partai Demokrat. “Beliau tanya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari Demokrat. Kita punya hak di situ dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan. Tetapi, pada akhirnya, kita kunci dengan satu kalimat yang jelas, itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat, selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” ujar AHY.

Pada prinsipnya, posisi Partai Demokrat saat ini ada tiga. “Pertama, kita ingin Pak Prabowo ini menang dalam pemilihan presiden. Yang kedua, kewenangan untuk memilih cawapres, ya ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai Capres. Dengan niat dan tujuan serta pertimbangan bahwa pasangan Cawapres tersebut akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat akan berjuang penuh untuk memenangkan Pak Prabowo. Siapapun pada akhirnya pasangan yang dipilih. Karena tujuan kita menang,” tegas AHY.

“Kita ingin Pak Prabowo jadi Presiden, yang kedua kita ingin Demokrat bangkit dan sukses besar dalam Pemilu 2024,” serunya.

Sementara untuk agenda Pileg 2024, AHY memompa semangat kader untuk terus bertemu rakyat sebanyak-banyaknya. “Itu tidak berubah ilmunya. Jadi, semakin banyak bertemu masyarakat, semakin sering bertemu masyarakat, insya Allah kemenangannya juga makin baik,” ujar AHY.

”Saya hanya mengingatkan, jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” canda AHY disambut gelak tawa para pengurus Demokrat. “Tapi, saya akui semangatnya luar biasa. Bagus itu, harus dipertahankan. Serangan darat, ketuk pintu, rumah ke rumah, warung ke warung, balai pertemuan ke balai pertemuan yang lain, tolong itu semua tetap dilakukan. Serangan udara dilakukan, serangan darat juga. Tetap semangat semuanya ya,” tandas AHY. []

500 Orang dari 20 Negara Bakal Hadiri Konferensi Internasional dan AMAN Assembly 

0

Nukilan.id – Sebanyak 500 orang akan berkumpul dalam agenda Konferensi Internasional dan AMAN Assembly bertema ”Religious Inclusion and Peacebuilding in the World: the Perspectives of Muslims” di Auditorium Ali Hasyimi, 14-17 Oktober 2023. 

Agenda yang digelar selama empat hari tersebut, akan dihadiri perwakilan dari 20 negara di dunia. Mulai dari Afghanistan, Australia, Bangladesh, Burundi, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swedia, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur The Asian Muslim Action (AMAN) Indonesia, Ruby Kholifah dalam konferensi pers melalui Zoom meeting – Kamis 12 Oktober 2023. 

Turut hadir dalam agenda tersebut, Dekan Fakultas Hukum dan Syariah, Prof. Dr Kamaruzaman, M.Sh., membahas sejumlah isu krusial yang akan didiskusikan dalam konferensi mendatang.

Aceh Tidak Hanya Tentang Cerita Tsunami

Salah satu tujuan dari agenda ini adalah menyisir budaya beragama yang inklusif dengan menyediakan ruang pertukaran di antara Muslim dan kelompok beragama serta berkeyakinan lainnya dari sejumlah negara. Hari pertama konferensi diharapkan menjadi barometer dunia untuk memikirkan atau membuat sebuah kebijakan dan praktek-praktek tentang budaya beragama yang inklusif, terutama menghadirkan pembelajaran baik dari Indonesia.

”Khususnya, saya rasa penting belajar dari Indonesia. Jadi, kami mendatangkan Nahdlatul Ulama (NU) sama Muhammadiyah, khusus untuk membicarakan tentang religious inclusion dari kacamata dua organisasi besar ini yang tentu saja ingin belajar, tidak mewakili seluruh Indonesia, tapi minimal dua civil society yang luar biasa ini telah berkontribusi sangat positif,” terang Ruby Kholifah.

Sesi hari pertama juga ingin menyediakan ruang bagi orang luar Aceh melihat Aceh secara lebih komprehensif, tidak hanya memandang Aceh dari cerita tsunami atau konflik. Mengingat bahwa saat ini telah terjadi banyak perkembangan di Aceh, terutama pasca perjanjian Perdamaian Helsinki. Maka, kekhasan Aceh, termasuk perkembangan positif dan tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi Aceh akan ditujukan kepada dunia internasional, sehingga tidak memiliki persepsi yang keliru. 

Saat ini, terdapat berbagai perspektif muncul tentang Aceh. Seolah-olah yang terjadi di Aceh itu sama seperti yang terjadi di Timur Tengah. Persepsi itu tidak keliru, meskipun perlu diklarifikasi. Menurut Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry sekaligus AMAN Council, Prof. Dr. Kammaruzaman, M, Sh.,  melalui agenda ini, peserta akan diajak melihat Aceh lebih dekat dengan diskusi dan exposure visit ke beberapa tempat bersejarah dan gampong atau desa yang menjadi rangkaian acara, yaitu Museum Tsunami Aceh, Monumen Kapal Tsunami, Kuburan Tsunami Ulee Lheue, Desa Wisata Gampong Nusa Aceh dan Museum Rumah Cut Nyak Dien. Kunjungan tersebut diharapkan dapat membuka cara pandang yang selama ini diperoleh dari media, terutama dari influencer tentang Aceh. 

Isu-Isu yang Akan Dibahas

Inklusi keagamaan menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua masyarakat dunia. Konferensi Internasional selama dua hari mendatang dirancang untuk memberikan ruang pertukaran bagi umat Islam maupun agama dan kepercayaan lainnya, pemimpin agama, akademisi, aktivis, praktisi, media dan anak-anak muda dari organisasi dan komunitas untuk berbagi capaian, tantangan, termasuk praktik baik sejumlah isu terkait situasi keberagamaan di Asia dan dunia. 

Mulai dari pencapaian umat Islam dalam mempromosikan kebebasan beragama, toleransi, dan perdamaian, termasuk mendukung kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam pembangunan perdamaian serta mendiskusikan berbagai persoalan humanitarian, crisis, migrasi, dan perlawanan masyarakat dengan pendekatan negosiasi, serta kekerasan ekstremisme dari konteks anak muda dan perempuan, . 

“Secara spesifik akan ada pembicaraan tentang Women, Peace and Security (WPS) oleh tokoh Muslim dunia. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 telah dikeluarkan pada 2000 dan diharapkan bisa menjadi kerangka pikir untuk menjawab persoalan-persoalan keamanan dan perdamaian di tingkat internasional,” tegas Ruby.

Akan Ada Sesi Khusus tentang Gerakan Anak Muda

Menariknya, forum ini akan menyediakan ruang khusus bagi anak muda bersuara dalam sesi Plenary Open Mic dengan tema “Reinventing Nonviolent Civil Resistance: Youth Peace Movement and Technology” untuk mendengar tanggapan anak muda di negara-negara di Asia tentang sejumlah isu yang berkaitan dengan budaya beragama yang inklusif, demokrasi dalam konteks pluralisme. 

Pada sesi paralel walk the talk, terdapat perbincangan khusus mengenai bagaimana anak muda menggunakan media sosial dalam gerakan sosial dan memerangi ujaran kebencian. Sementara itu, Anak-anak muda di Aceh sendiri memiliki segudang cerita dan pengalaman memperjuangkan keadilan bagi korban terdampak, terlebih kelompok rentan seperti perempuan dan anak menghadapi kekerasan berbasis gender, agama, ras, hingga  persoalan krisis iklim. 

Ruby menambahan bahwa konferensi yang digelar nanti membincangkan berbagai perspektif yang komprehensif. Penting untuk melihat inklusi keagamaan dipotret dari berbagai sudut pandang, sehingga memungkinkan menemukan banyak solusi di masa depan.

Hasil diskusi dua hari mendatang akan dirumuskan dalam rekomendasi untuk membangun gerakan bersama dalam mempromosikan inklusi keagamaan, termasuk secara internal menjadi masukan bagi AMAN dalam menjawab berbagai wacana dan memproyeksikan program lima tahun mendatang. 

Sejumlah Aktor Perdamaian Dunia Hadir

Dalam agenda yang berlangsung di UIN Ar-Raniry mendatang, akan turut hadir sejumlah aktivis perdamaian Qutub Jahan Kidwai perwakilan dari India yang merupakan pimpinan dari Network for Education, Empowerment, Development and Awareness (NEEDA). 

Pada 2020, Qutub juga mendapatkan perhargaan Penghargaan Aghaz-e-Dosti (Gandhian Muda dan Inisiatif Indo-Pak) dan Penghargaan Nirmala Deshpandey. Hadir pula Rehana Majid berasal dari Markaz Al Hareem berbasis di Pakistan yang memulai inisiatif bagi para ulama agama dan mendirikan platform untuk mengumpulkan perempuan dari seluruh dunia. Dari Indonesia, hadir pula Direktur PUSAD PARAMADINA, Ihsan Ali Fauzi.

Dari benua Afrika, tepatnya Nigeria turut hadir secara virtual, Hamsatu Allamin yang menerima sejumlah penghargaan perdamaian dunia sejak 2016 karena menciptakan jaringan masyarakat sipil untuk perdamaian dan jaringan WPS “Voice of the Voiceless”, serta jaringan sosial korban penghilangan dan korban penculikan oleh Boko Haram. 

Sejumlah aktivis interfaith juga turut memeriahkan gelaran konferensi mendatang, seperti Venerable Napan yang merupakan biksu asal Thailand dari The Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation (IBHAP Foundation). Venerable telah bekerja sejak 2001 yang mendirikan For Beautiful Life Group (FBLG), sebuah kelompok biksu akademis dengan misi menerapkan ajaran Buddha untuk pengembangan diri dan sosial. []

Partai Aceh Menang Perkara Perdata di PN Redelong Bener Meriah

0

Nukilan.id – Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, menolak gugatan Yusmuha (penggugat) terhadap Partai Aceh (tergugat). Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara.

Sebaliknya, dalam putusan yang diterbitkan pada Kamis (12/10/2023), majelis hakim menerima eksepsi Partai Aceh. “Putusan majelis hakim sudah mencerminkan keadilan. Selain itu juga melindungi partai politik dari unsur-unsur negatif seperti narkoba,” kata Dr. Nurlis Effendi, Wakil Ketua DPP Partai Aceh yang juga bertindak selaku kuasa hukum tergugat, Jumat (13/10/2023).

Di pengadilan, Nurlis didampingi para pengurus Partai Aceh yang juga advokat. Mereka adalah Dr Teuku Rasyidin (Wakil Sekretaris DPP Partai Aceh), Fadjri SH (Ketua Departemen Hukum, HAM, dan Advokasi DPP Partai Aceh), dan Lukman Hakim SH (Kepala Sekretariat DPP Partai Aceh).

Sebelumnya, Yusmuha mengugat perdata Partai Aceh dengan perbuatan melawan hukum. Yusmuha adalah mantan anggota legislatif Partai Aceh di DPRK Bener Meriah. Namun ditengah jalan, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yusmuha. “PAW itu terjadi karena ada persoalan yang mendasar pada yang bersangkutan,” kata Nurlis.

Masalahnya, Nurlis menambahkan, Yusmuha ditangkap polisi setempat dengan tuduhan terlibat narkoba. Saat ini kasusnya sedang disidangkan di pengadilan yang sama.”Partai Aceh sangat anti-narkoba. Bahkan mendekati narkoba saja dilarang, apalagi jika terjerumus ke dalamnya,” katanya.

Menurut Nurlis, posisi seorang legislatif yang terbelit narkoba sangat merugikan Partai Aceh. “Fungsinya sebagai anggota dewan yang semestinya bekerja untuk kepentingan rakyat itu justru menjadi merugikan rakyat. Partai Aceh tidak ingin mencederai kepercayaan rakyat. Karena itu harus mengambil Tindakan tegas, apapun risikonya,” katanya.

Prose PAW tersebutlah yang digugat Yusmuha. Alasannya, proses PAW tidak melalui proses pemberitahuan kepadanya. Hal itu disampaikan kepada majeliskan melalui beberapa saksi yang dihadirkannya ke pengadilan. Namun, saksi-saksi dari Yusmuha tersebut justru memberi penjelasan bahwa tidak ada kewajiban Partai Aceh untuk memberitahu Yusmuha untuk proses PAW tersebut.

Selain itu, Yusmuha juga tidak menempuh prosedur penyangkalan melalui proses di internal Partai Aceh, yaitu melalui mahkamah partai. Yusmuha langsung meloncat menggugat ke pengadilan. Seharusnya, persoalan tersebut diselesaikan secara internal partai. Akhirnya majelas hakim menolak gugatakan Yusmuha terhadap Partai Aceh.

KBBS LIKE Fest Akan Ramaikan Akhir Pekan Warga Banda Aceh

0

Nukilan.id – Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) bakal menggelar event bertajuk KBBS LIKE Fest yang akan diselenggarakan di Taman Bustanussalatin Kota Banda Aceh pada tanggal 14 – 15 Oktober 2023.

Acara tersebut digelar dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan judulnya, LIKE yang merupakan singkatan dari Literasi Inklusi Keuangan.

Head of Corporate Secretary, Diana Rayanti mengatakan, acara tersebut nantinya akan diramaikan oleh beragam penampilan dan hiburan, serta lomba – lomba mulai dari lomba mewarnai untuk anak – anak, lomba Tari Kreasi Baru dan juga Fashion Show. Selain itu, berbagai UMKM khususnya kuliner akan turut serta mengisi booth yang telah disediakan.

Lebih lanjut kata Diana, guna memberikan edukasi tentang finansial dan Industri Perbankan, KBBS bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK juga mengadakan talkshow di hari kedua. Acara ini turut didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh sebagai bagian dari promosi pariwisata Aceh.

“Dalam melayani nasabah, KBBS didukung oleh jaringan kantor sebanyak 23 (dua puluh tiga) outlet, 116 (seratus enam belas) Kantor layanan Syariah, dan jaringan ATM yang meliputi ATM KBBS, ATM jaringan KB Bukopin, dan ATM Jaringan Prima/Bersama. Untuk Informasi lebih lanjut tentang Bank KB Bukopin Syariah bisa menghubungi Call Center KBBS di nomor 1500666,” jelasnya. []

Jaksa Tetapkan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PPJ Lhokseumawe

0

Nukilan.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe, Kamis (12/10/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, menyebutkan kelima tersangka ini termasuk AZ dan MY, yang merupakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe pada periode yang berbeda.

Selain AZ dan MY, tiga tersangka lainnya adalah pegawai BPKD Kota Lhokseumawe yaitu MD, yang menjabat sebagai Sekretaris dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2018-2023. ASR, yang menjabat sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) tahun 2018-2023, dan SL, yang merupakan Bendahara Pengeluaran di BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018-2023.

Dijelaskannya, AZ saat itu menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe dari tahun 2018 hingga 2020 dan sekarang menjadi Pensiunan PNS per 1 Oktober 2023, Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe. 

Sementara MY menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe dari tahun 2020 hingga 2022 dan sekarang menjadi Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (DKPPP) Kota Lhokseumawe.

“Dalam kasus ini, AZ, MY, MD, ASR, dan SL bersama-sama menandatangani dan bertanggungjawab atas pencairan anggaran belanja insentif pajak penerangan jalan dari tahun 2018 hingga 2022,” kata Lalu Syifudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Lebih lanjut, kata dia, dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tidak sesuai dengan undang-undang, dan insentif diberikan secara tidak proporsional. 

“Dalam hasil pemeriksaan, masing-masing tersangka dinyatakan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Total kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum para tersangka mencapai Rp. 3,4 Miliar,” ujarnya.

AZ dan MY disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, dan d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, MD, ASR, dan SL juga disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, dan d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. [Rjf]