Nukilan.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar memperingati HUT PERSAJA (Persatuan Jaksa Indonesia) Ke-72 Tahun 2023, pada Senin 08 April 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejari Aceh Besar, Para Kepala Seksi, Jaksa, seluruh Pegawai, Pramubakti dan Security pada Kejari Aceh Besar serta para Santri dari Pondok Pesantren Muamalat Solidarity Boarding School.

Kepala Seksi Intelijen, Maulijar mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan Kejari Aceh Besar dalam memperingati HUT PERSAJA tersebut yaitu pelaksanaan Upacara bertempat di halaman Kantor Kejari Aceh Besar.

“Tasyakuran HUT PERSAJA ke-72 Tahun 2023 dan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan sembako kepada para Santri. Adapun kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian para Jaksa kepada masyarakat,” kata Maulijar.

Upacara peringatan HUT PERSAJA ke-72 tahun 2023 tersebut dipimpin oleh Kepala Kejari Aceh besar melalui Kepala Seksi Intelijen, Maulijar menyampaikan bahwa sebagai sebuah organisasi profesi yang juga menjadi sebuah wadah tempat berhimpunnya para Jaksa dalam memupuk jiwa korsa dengan semangat kebersamaan, kesatuan dan persatuan, memperkukuh kesetiakawanan, meningkatkan integritas, dan profesionalisme Jaksa.

“PERSAJA tentunya sangat dibutuhkan dalam menopang pelaksanaan perannya sebagai Jaksa maupun dalam kehidupan sehari-hari agar setiap insan Adhyaksa menyadari dirinya mampu menjadi teladan dan dapat memberikan contoh yang baik bagi lingkungan dimana pun ia berada,” ujarnya.

Dijelaskan, eksistensi PERSAJA diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam membentuk Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, berintegritas, berkepribadian, berdisiplin, memiliki etos kerja tinggi, penuh tanggung jawab, bermoral dan berhati nurani, sehingga dapat meminimalisir segala bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh para Jaksa.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan Tasyakuran HUT PERSAJA ke-72 Tahun 2023 dan kegiatan bakti sosial bertempat di Aula Baharuddin Lopa Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

Dalam Tasyakuran tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Basril G, menyampaikan harapannya kepada para Jaksa khususnya di Kejari Aceh Besar agar lebih meningkatkan lagi kompetensi dan terus belajar. Adapun pesan Pimpinan kita harus selalu bersinergi dengan Instansi terkait khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk terus membangun Negeri.

Adapun skor kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan menyentuh level tertinggi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir dengan angka 80,6.

“Jangan berpuas hati dengan pencapaian ini, karena perjuangan justru baru saja dimulai, karena meraih itu sulit, namun mempertahankannya akan jauh lebih sulit,” imbuhnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan sembako kepada Santri Pondok Pesantren Muamalat Solidarity Boarding School berupa beras, minyak goreng, telur, gula, teh, Indomie dan perlengkapan mandi.

Nukilan.id – Kapolresta Aceh Besar AKBP Carlie Saputra Bustamam, S.I.K, M.H melakukan upacara pemecetan alias pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua anggota Polres Aceh Besar pada Senin 8 Mei 2023.

Kedua anggota Polres Aceh Besar tersebut ialah Brigpol FP dipecat karena meninggalkan dinas atau desersi dan Brigpol RS karena melakukan keterlibatan dalam peredaran narkotika jenis ganja.

“Saat ini Polri sangat membutuhkan banyak personil. Akan tetapi hari ini dengan terpaksa harus kami berhentikan,” kata Kapolres Carlie saat memimpin upacara pemecatan.

Kapolres Aceh Besar melakukan PTDH dengan pencoretan foto Brigpol FP dan Brigpol RS karena tidak hadir saat upacara PTDH.

Dijelaskan Kapolres, bahwa upacara PTDH ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan polri dalam memberikan sanksi tegas berupa punishment atau sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran,

“Anggota yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik kepolisian, rasa berat dan sedih untuk melakukan upacara ini, karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, tetapi juga kepada keluarga besarnya,” jelasnya

Namun, lanjut AKBP Carlie, perlu diketahui bahwa hal ini telah dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku.

Adapun, untuk prosesnya mulai dari pemanggilan dengan maksud yang bersangkutan bisa berubah lebih baik lagi dan disiplin dalam berdinas.

Kemudian, pemeriksaan oleh sipropam, sidang kode etik polri sampai akhirnya yang bersangkutan dipandang tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota polri.

“Sedangkan cara PTDH terhadap brigadir FP dan brigadir RS ditinjau dari beberapa asas antara lain asas kepastian yaitu dengan berdasarkan adanya kepastian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya,” jelasnya.

Selanjutnya, asas kemanfaatan yaitu pertimbangan seberapa besar manfaatnya bagi organisasi polri dan anggota polri yang dijatuhi hukuman PTDH tersebut.

Selanjutnya, asas keadilan yaitu memberikan reward kepada personil yang berprestasi dan memberikan punishment/hukuman kepada personil yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

“Maka, perlu saya tekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yme sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan sebagai benteng dari diri perbuatan menyimpang dan tercela,” imbuhnya.

Sehingga, untuk meningkatkan kedisiplinan pribadi dan kesatuan serta hindari tingkah laku tutur kata dan sikap – sikap seperti arogansi, individualisme, dan apatis sehingga dapat menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat.

“Diharapkan kepada para perwira hendaknya menjadi tauladan bagi anggotanya, dan melakukan pembinaan secara terus menerus dan tidak bosan untuk menegur, mengingatkan menasehati anggotanya bila ada penyimpangan dan pelanggaran,” tutupnya. [Rjf]