Nukilan.id – Tahun 2023 merupakan peringatan 50 tahun hubungan bilateral Indonesia – Korea Selatan, sebuah kemitraan yang telah menciptakan peluang dan membuahkan hasil di berbagai bidang bagi kedua negara. 

Mulai dari barang konsumsi, elektronik, hingga kendaraan listrik, kemitraan Indonesia – Korea Selatan telah memberikan manfaat timbal balik dan berkontribusi terhadap kemakmuran kedua negara. Ini adalah kemitraan yang akan terus berlanjut di masa depan di era dimana Asia menjadi inti pertumbuhan ekonomi global. 

Demikian pernyataan Benny Junito, Direktur Eksekutif Marapi Consulting & Advisory di Jakarta, yang menyelenggarakan Seminar Hibrid dengan tema “KF-21/IFX Masa Depan Kerjasama Indonesia – Korea Selatan di Bidang Teknologi”, di Studio 2 FLIX, ASTHA District 8 SCBD, Jakarta pada 31 Oktober 2023. 

“Acara ini bertujuan menyajikan informasi terkait perkembangan Kerjasama produksi Enam prototipe jet tempur KF-21 (Boramae) yang telah selesai, dan dinyatakan lulus uji terbang hingga Juni 2023, sebagai bagian dari tahap Engineering & Manufacturing Development (EMD),” ungkap Benny. 

Karena itu kegiatan seminar ini selain menghadirkan narasumber yang relevan juga dilaksanakan dengan dukungan audiovisual terkini, sesuai dengan tema kemajuan, teknologi, dan menatap masa depan dalam Kerjasama KF-21/IFX Korea Selatan -Indonesia, tegas Benny. 

“Program Kerjasama produksi Pesawat Tempur KF-21/IFX yang merupakan pesawat tempur generasi 4.5 ini menandakan kolaborasi kedua negara untuk serius membangun industri pertahanan dengan teknologi terdepan,” ungkap Henwira Halim, Direktur Program Marapi Consulting & Advisory. 

Halim yang berkesempatan langsung melihat beberapa prototipe KF-21 di hanggar Korean Aerospace Industries (KAI) yang mengawal produksi pesawat tempur ini di Sacheon dan pameran kedirgantaraan Seoul ADEX 2023 pada pertengahan Oktober 2023 lalu menyatakan optimis bahwa Korea Selatan dan Indonesia akan dapat mewujudkan pengembangan pesawat tempur dengan teknologi pesawat tempur yang sangat kompetitif dan bersaing. 

Bagi Indonesia program Kerjasama KF-21/IFX ini memberikan kesempatan yang besar bagi PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk mengakses pengetahuan baru dan pengalaman langsung dalam industri pesawat tempur bertekonologi maju. 

Kegiatan tahapan EMD yang sudah berlangsung bukan hanya merupakan langkah strategis dalam mengatasi kesenjangan sumber daya manusia yang dialami oleh Indonesia dalam industri dirgantara paska tahun 1998, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu bagian dari rantai pasokan global untuk KF-21/IFX Boramae kedepan.

Pandangan di atas disampaikan oleh pakar industri pertahanan Alman Havas Ali. Alman menegaskan, “Peluang ekonomi ini seharusnya menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dengan penguatan kesepakatan bisnis (B-to-B agreement) antara PT Dirgantara Indonesia dan KAI sebelum KF-21/IFX memasuki tahap produksi dalam waktu dekat,” 

“Apabila peluang bisnis terkait global supply chain KF-21/IFX diambil oleh Indonesia, maka manfaat ekonomis yang dihasilkan akan bersifat jangka panjang, mengingat Indonesia akan terus memasok berbagai komponen krusial KF-21/IFX, seperti left and right wings, vertical and horizontal tails, serta pylon selama KF-21/IFX tetap diproduksi oleh KAI.” 

“Saat ini komitmen Indonesia untuk mempertahankan semangat kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin selama 50 tahun terakhir dengan Korea Selatan di berbagai bidang juga diharapkan menguat dalam pengawalan Kerjasama KF-21/IFX,” ungkap Beni Sukadis, pengamat pertahanan dan hubungan internasional dari Marapi Consulting & Advisory.

Beni merespon positif pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama KF21/IFX ini. Karena itu, menurut Beni, seminar ini berharap dapat mendorong beberapa isu dan tantangan pada tahapan EMD yang akan berakhir pada tahun 2026 ini dapat menjadi perhatiaan pemerintah Indonesia.

Sebagaiman dikutip berbagai media di Indonesia dan Korea Selatan, di Tengah harapan besar kerjasama kedua negara, masih ada pekerjaan rumah terkait pemenuhan kewajiban cost-share dari pemerintah Indonesia yang tertunda sejak tahun 2017. 

Korea Selatan adalah negara yang paling aktif berinvestasi pada infrastruktur Indonesia, termasuk berkontribusi paling besar dalam IKN dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik, yang menjadi perhatian terbesar Presiden Joko Widodo. 

Selain itu, Korea Selatan juga memperluas kuota izin kerja tahunan dari 8.300 menjadi 9.800 atas permintaan Indonesia. Indonesia berada pada titik kritis, apakah akan serius melanjutkan hubungan kerjasama KF21/IFX dengan Korea Selatan, yang selama ini paling aktif berinvestasi di Indonesia. 

“Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, Indonesia bersama Korea diharapkan terus maju dan berkembang bersama, menjadikan kemitraan ini sebagai salah satu contoh terbaik tentang bagaimana negara-negara dapat saling mendukung dan tumbuh bersama,” pungkas Henwira Halim, yang juga menjadi moderator seminar ini. []

Nukilan.id – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik Joko Purwanto, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menggantikan Bambang Bachtiar.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Selassa 31 Oktober 2023.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pengangkatan, penempatan, dan alih tugas pejabat di lingkungan Kejaksaan merupakan keniscayaan dari kebijakan suatu organisasi.

“Kebijakan pengisian personil dari satu penugasan ke penugasan lain, bertujuan untuk ikhtiar kita sebagai bentuk penyegaran agar Kejaksaan selalu siap menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam,” ujar Jaksa Agung.

Laksanakan Intelijen penegakan hukum dengan mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, serta menyajikan data intelijen secara benar dan bersungguh-sungguh. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT), yang berpotensi mengganggu kepentingan/keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum;

Optimalkan fungsi intelijen penegakan hukum sebagai supporting system penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara secara proaktif, responsif dan simultan;

Wujudkan peran intelijen penegakan hukum yang proaktif dalam memberikan informasi, kajian ataupun telaahan intelijen setiap minggu secara berkala dan secara insidentil kepada Pimpinan. Informasi, kajian ataupun telaahan tersebut berkaitan dengan segala potensi AGHT dan peristiwa aktual yang berpotensi menimbulkan AGHT;

Segera selesaikan penyusunan grand design pengembangan sumber daya manusia intelijen Kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum, menitikberatkan fungsi penyelidikan intelijen sebagai langkah deteksi dan peringatan dini proses penegakan hukum itu sendiri. Tak hanya itu, fungsi penyelidikan intelijen juga memberikan dukungan kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan khususnya dalam penegakan hukum, bukan penyelidikan yang menggunakan paradigma KUHAP.

Selain itu, terkait dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung menegaskan agar kita mengembalikan pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Khusus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan tidak lagi membedakan mekanisme penyidikan menjadi penyidikan umum dan penyidikan khusus.

“Sempurnakan rencana penyelidikan dan penyidikan yang berkualitas dengan menerapkan paradigma penanganan perkara berdasarkan alat bukti surat untuk membangun konstruksi perkara (case building), guna optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang berkualitas,” ujar Jaksa Agung.

Kemudian, dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilihan Umum 2024), Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024, yakni tidak hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.

“Laksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena kita dituntut berhati-hati dan cermat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tindak pidana pemilu dengan tetap berkoordinasi dengan sub-sistem Gakkumdu,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung selalu mengingatkan kepada seluruh insan Adhyaksa untuk menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Upaya itu dapat dilakukan dengan tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menyampaikan dukungan kepada Pasangan Calon di media sosial, apalagi menyalahgunakan jabatannya dalam memenangkan Pasangan Calon tertentu.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan untuk pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

“Sekali lagi saya tegaskan, jaga netralitas dan imparsialitas. Jangan coreng nama baik Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung berpesan bahwa mutasi dan promosi jabatan, merupakan sebuah amanah yang harus disikapi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dari hati. Jaksa Agung meyakini penempatan pada posisi baru akan semakin memberikan nilai tambah dan manfaat bagi kemajuan institusi.

“Sekali lagi, saya mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru saja dilantik, selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tegak lurus terhadap tugas dan kewenangan,” ucap Jaksa Agung.

Adapun pejabat yang dilantik pada Selasa 31 Oktober 2023, yaitu:

Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. selaku Jaksa Agung Muda Intelijen.

Sarjono Turin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.

Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Rina Virawati, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Dr. Heri Jerman, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Akmal Abbas, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

Pathor Rahman, S.H., M.H. selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. selaku Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Edyward Kaban, S.H., M.H. selaku Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Bambang Bachtiar, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Drs. Joko Purwanto, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Sila Haholongan, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sebagai informasi, Jaksa Agung Muda Intelijen sebelumnya, Dr. Amir Yanto akan dilantik sebagai Kepala Badan Perampasan Aset Kejaksaan RI setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Perampasan Aset Kejaksaan RI.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung. []

Nukilan.id – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak pihak kepolisian agar terbuka dan adanya penegakan hukum terhadap sejumlah orang yang diduga sebagai aktor utama yang melakukan praktik pertambangan emas ilegal di Gampong Tuwi Bunta, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

“Atas hal tersebut, tentunya kami meminta agar aparat hukum untuk tidak tebang pilih dalam upaya penegakan hukum berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin tersebut,” ujar Edy Syahputra, Selasa (31/10/2023).

Edy menduga bahwa yang menjadi permasalahan sekarang terkait penangkapan tersebut yaitu jarang sekali tersentuh para pemilik modal atau mereka yang diduga membekingi kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.

“Jadi tak hanya si operator alat berat, pekerja saja yang kemudian disasar. Seharusnya para pemilik modal menjadi target utama serta mereka yang diduga punya pengaruh kuat atau pihak-pihak tertentu sehingga kegiatan penambangan tersebut terus berlangsung. Atas hal ini, tentu ini menjadi PR bagi penegak hukum untuk mengungkapkanya ke publik,” kata Edy.

Selain itu, GeRAK Aceh Barat juga mendesak agar alat berat jenis ekskavator itu dilelang oleh negara dan kemudian anggarannya digunakan untuk menutupi bekas galian yang menganga. Akibat dari lubang-lubang yang digali untuk penambangan ilegal tersebut diduga menjadi penyebab yang rentan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor yang bisa membahayakan keselamatan penduduk setempat.

Edy menyebutkan, praktik penambangan yang tidak memiliki izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana ancamannya adalah lima tahun kurungan dan denda sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (IUP-OP), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 160 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diancam dengan hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

“Kami kembali menantang pihak penegak hukum untuk membongkar praktik pertambangan ilegal ini secara tuntas. Tidak hanya di Nagan Raya, tapi juga lokasi-lokasi yang diduga memiliki sumber daya mineral emas, khususnya di kawasan Barat Selatan Aceh. Siklus ini harus dibongkar dan diungkapkan secara terbuka ke publik untuk diketahui siapa di balik para pemodal dan mereka yang diduga menjadi beking dan mereka yang mendapatkan setoran dari aktivitas tambang ilegal,” demikian disampaikan Edy Syahputra. [Sammy]

Nukilan.id – Seorang pemuda asal Aceh Timur, Muhibbudin alias Rohid (20) yang sebelumnya dinyatakan saat berniat menolong salah seorang korban tenggelam di Pantai Pulo Kapuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan jasad korban ditemukan pada Selasa (31/10/2023) dalam pencarian hari ketiga dengan menggunakan boat karet di kawasan Teluk PT SBA Lhoknga sekira pukul 08.26 WIB.

“Memasuki hari ketiga tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian korban yang hilang dan pada akhirnya korban berhasil ditemukan,” ujar Ridwan Jamil, Selasa (31/10/2023).

Dia menjelaskan, setelah korban ditemukan dan dilakukan pengecekan, jasad korban diserahkan kepada keluarga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dengan menggunakan mobil ambulans RAPI Kota Banda Aceh.

“Sesuai rencana untuk selanjutnya korban akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Gampong Madat Aceh Timur,” kata Ridwan Jamil.

Sebelumnya diberitakan, salah seorang pengunjung, Rahmi (34) meminta tolong kepada pengunjung yang sedang bersantai di Pantai Pulo Kapuk, Lhoknga karena tenggelam di pantai tersebut.

Lantas korban bersama salah seorang temannya, Fadli Azhari (40) mencoba menolong korban yang terbawa arus tersebut. Namun nahas, Muhibbudin justru hilang terseret arus. Sementara Rahmi dan Fadli berhasil diselamatkan. [Sammy]