Nukilan.id – Mahkamah Syar’iyah Jantho (MS Jantho) mengalami perubahan besar dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Ketua Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.
“Kita harus berlari mengejar ketertinggalan, berbenah dan mengubah MS Jantho menjadi wajah baru,” kata Dr. Muhammad Redha kepada seluruh aparatur awal mula memimpin MS Jantho.
Komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi tampak dalam serangkaian langkah nyata yang diambil MS Jantho. Peningkatan pelayanan publik termasuk penyediaan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat pencari keadilan seperti parkir representatif, musholla dan toilet yang representatif, serta ruang tunggu sidang yang nyaman dengan fasilitas WiFi gratis.
Sementara itu, di sektor internal, MS Jantho melakukan berbagai pembaharuan, termasuk pembangunan Jantho Sport Park (JSP), pengecatan ulang gedung MS Jantho, dan perbaikan fasilitas meubeuleur bagi aparat.
Bukan hanya berfokus pada perbaikan internal, MS Jantho juga mendapatkan dukungan luas dari berbagai stakeholders. Sejumlah pejabat negara, akademisi, dan lembaga memberikan dukungan melalui kunjungan kerja dan silaturahmi.
Prestasi MS Jantho diakui dengan meraih sejumlah penghargaan, antara lain sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Perkara Jinayat Tahun 2022 dan Pengadilan Agama Terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi kategori 1001-2500 perkara se-Indonesia.
Dalam proses perubahan dan perbaikan ini, MS Jantho tidak hanya fokus pada aspek internal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat. Dukungan terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk kunjungan dan apresiasi dari berbagai instansi, baik dari tingkat lokal hingga nasional.
Dengan tagline “Kami Kerja, Insya Allah Kami Bisa,” MS Jantho menatap tahun 2023 dengan harapan dapat menjadi satuan kerja yang lebih baik dan diakui sebagai lembaga yang hebat. Dalam rangka mencapai visi tersebut, MS Jantho berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, dan membawa lembaga ini meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta kelas I B.
Perubahan yang dilakukan MS Jantho di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Redha Valevi memberikan optimisme dan semangat baru bagi lembaga ini untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. []
Kegiatan Catatan Akhir Tahun PERMAMPU dalam Pendidikan Politik untuk Pemilu Inklusif melalui zoom meeting (dok : pribadi)
Nukilan.id – Catatan akhir tahun Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) dalam pendidikan politik di Hari Pergerakan Perempuan untuk Pemilu Inklusif. Catatan Politik Akhir Tahun 2023 PERMAMPU dan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera disampaikan dengan berpegang pada slogan yang telah disepakati bersama.
PERMAMPU dihadiri 159 peserta dari 20 perempuan muda, 136 perempuan dewasa, 5 diantaranya adalah perempuan dengan disabilitas, dan 3 orang laki-laki pendukung Gerakan Perempuan Akar Rumput. Mereka adalah para anggota dan pengurus FKPAR dampingan 8 LSM anggota PERMAMPU dari 8 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung.
Pada tanggal 22 Desember 2023, pertemuan akhir tahun PERMAMPU merayakan Hari Pergerakan Perempuan secara hybrid dengan melaksanakan pendidikan politik untuk pemilu inklusif yang mengusung tema “Tidak seorangpun perempuan, kelompok marginal, dan rentan tertinggal dalam pemilu”. Sejarahnya berawal dari keputusan Presiden Soekarno yang menetapkan Hari Ibu lewat Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1953 sebagai usaha mengabadikan peringatan tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan Pertama tanggal 22-25 Desember 1928 di Mataram (sekarang disebut Yogyakarta).
Kongres tersebut adalah acara besar-besaran pertama para ibu yang selama ini bergerak memajukan bangsanya. Kurang lebih 30 organisasi perempuan hadir dalam Kongres tersebut untuk menyuarakan topik penting yang dihadapi perempuan saat itu, yaitu persoalan perkawinan dan perceraian, tugas perempuan, dan kesetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki di dalam masyarakat.
Masalah di atas adalah wajah dari ketidak adilan gender yang dialami perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang menghambat kesetaraan perempuan dan laki-laki. Beratnya masalah ketidakadilan tidaklah sama bagi semua perempuan, mengingat identitas perempuan yang beragam. Banyak perempuan yang mempunyai idnetitas yang saling beririsan dan membuat posisi mereka menjadi marginal, tentan maupun minoritas.
Di Hari Pergerakan Perempuan ini, posisi tersebut disoroti dalam dunia politik yaitu partisipasi, representasi, dan kepemimpinan mereka dalam pelaksanaan pemilu, khususnya bagaimana agar pemilu inklusif. Oleh karena itu, Hari Pergerakan Perempuan sekaligus menjadi ruang pendidikan politik bagi Perempuan Akar Rumput dampingan PERMAMPU. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang merupakan indikator dari sebuah negara demokrasi, di mana PERMAMPU meyakini, tanpa partisipasi dan keterwakilan perempuan, maka Indonesia bukanlah negara demokrasi.
Maka PERMAMPU dalam diskusinya mengidentifikasi beberapa temuan yang menunjukkan masih terpinggirnya perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu yang akan diadakan 14 Februari 2014 yang akan datang. Hal yang dimaksud diantaranya, pertama masih belum terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan sebagai peserta pemilu sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Data tersebut dapat dilihat berdasarkan DCT anggota DPD RI secara nasional, dari sebanyak 668 calon untuk 38 dapil, hanya 133 perempuan (19,91%). DCT DPRD provinsi di 3 Provinsi Pulau Sumatera juga menunjukkan masih ada beberapa partai yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal keterwakilan 30% perempuan. Misalnya di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah dari suku Minang yang matrilineal, keterwakilan perempuan di GERINDRA 29,69%, Partai PKB hanya 29,23%, sementara PKN bahkan tidak mengusung calon perempuan sama sekali. Di Provinsi Riau terdapat 4 partai yang tidak memenuhi quota, di antaranya PKB (27,69%), Golkar (29,23%), PKS (29,23%), dan Partai Ummat (29,73%). Selanjutnya di Provinsi Aceh, 1 partai lokal tidak memenuhi quota yaitu Partai Aceh (29,17%).
Kedua, kehadiran perempuan sebagai peserta pemilu masih bersifat angka kuantitatif. Ini dapat dilihat dari capaian minimal 30% keterwakilan perempuan di Pulau Sumatera belum semua terpenuhi. Pada faktanya, pemilu 2019 menunjukkan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sementara itu, DPD RI dari Pulau Sumatera menunjukkan data yang menarik. Dari Provinsi Aceh 4 anggota DPD RI semuanya laki-laki, Sumatera Utara 3 laki-laki, dan 1 perempuan (25%), Sumatera Barat 3 laki-laki dan 1 perempuan (25%), Riau, Jambi, Bengkulu 2 laki-laki, 2 perempuan (50%), dan Lampung 3 laki-laki dan 1 perempuan (25%). Yang menarik dan pantas dibanggakan hanyalah Sumatera Selatan, di mana keempat DPD adalah perempuan.
Ketiga, perempuan bukanlah angka, tetapi makhluk politik yang perlu dihitung secara utuh, artinya bukan hitungan statistik. Dalam Buku Saku Pemilu Inklusif yang baru saja ditulis bersama oleh para mitra inklusi termasuk PERMAMPU juga disampaikan masalah penghitungan kuota perempuan berdasarkan presentase yang di bawah 50% dibulatkan ke bawah sehingga semakin menurunkan jumlah perempuan di DCT. Keputusan ini sudah dianulir oleh MA melalui putusan perkara nomor 24 P/HUM/2024 yang diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2023, tetapi tidak ada kejelasan mengenai implementasi dan adanya perubahan dalam presentase perempuan di DCT.
Keempat, penyelenggaraan pemilu hingga saat ini masih belum mampu mendekatkan dan memfasilitasi kelompok marginal dan kelompok rentan untuk melaksanakan hak politiknya baik sebagai pemilu maupun yang dipilih. Hal tersebut disebabkan fasilitas surat suara yang disediakan masih terbatas pada disabilitas fisik/sensorik/daksa melalui penyediakan template suara (braille) untuk disabilitas sensorik. Begitupun, template suara ini tidak dikenal, tidak pernah dilihat bahkan sulit ditemukan di internet. Sedangkan kelompok marginal dan rentan lain seperti masyarakat adat yang tertinggal, terpencil, buta huruf, lansia, ibu hamil, dan menyusui belum diberi perhatian khusus dan memperoleh tempat nyaman saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sensitifitas Penyelenggara Pemungutan Suara dalam memfasilitasi kelompok disabilitas rungu dan kelompok rentan lain di TPS masih kurang responsif. Lansia, perempuan hamil, perempuan yang mempunyai anak-anak kecil bahkan bayi, disabilitas dengan kursi roda atau kesulitan berjalan, dan semua membutuhkan tempat yang aman dan nyaman di TPS.
Demikian pula, pengjangkauan terhadap masyarakat daerah terpencil masih belum menjamin penyediaan logistik pemilu maupun sosialisasi proses pemilu, dan monitoring pelaksanaan agar nantinya surat suara sampai di kabupaten. Bahasa yang mudah dimengerti sangat dibutuhkan, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Oleh karena itu, PERMAMPU bersama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera mengeluarkan himbauan, yakni hendaknya penyelenggara pemilu berkomitmen dan bersungguh-sungguh melaksasanakan penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Bisa melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas dan kelompok rentan lain (lansia, perempuan hamil dan menyusui, masyarakat adat yang tertinggal dan atau terpencil, buta huruf, pekerja migran di tempat pemungutan suara (TPS). Melakukan sosialisasi dan pendidikan tehnis dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif kepada semua warga negara dan memantau pelaksanaan pemilu untuk memastikan seluruh warga usia 17 tahun khususnya perempuan berpartisipasi aktif dalam Pemilu 14 Februari 2024.
Kemudian, agar kepengurusan partai politik lebih inklusif dengan agenda politik yang peka kelompok marginal, rentan maupun minoritas yang mewakili berbagai latar belakang masyarakat serta mematuhi kuota ataupun tindakan afirmasi agar semua warga negara khususnya perempuan dan disabilitas dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan posisi kepemimpinan publik lainnya. Selanjutnya, memastikan PERMAMPU bersama FKPAR Sumatera serta bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil/LSM, dan Perempuan Akar Rumput lainnya di Pulau Sumatera untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemilu di lokasi masing-masing mulai dari memastikan masyarakat khususnya perempuan, disabilitas, lansia, pemilih pemula, dan kelompok marginal lainnya telah tercatat di DCT ikut dalam pemilihan penyelenggara pemilu ikut memilih ke TPS maupun ke tempat pemilihan yang telah ditentukan dan monitoring pelaksanaan.
Adapun PERMAMPU yang menentukan diantaranya adalah Koordinator PERMAMPU Dina Lumbantobing, Flower Aceh Riswati, PESADA Sumatera Utara Dinta, PPSW Riau Herlia Santi, LP2M Sumatera Barat Ramadhaniati, APM Jambi Marsiyam, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu Leksi, WCC Palembang Sumatera Selatan Yesi, Perkumpulan DAMAR Lampung Eka Tiara C, dan Ketua FKPAR Sumatera Yudelmi.
Catatan Akhir Tahun PERMAMPU dalam Pendidikan Politik untuk Pemilu Inklusif melalui zoom meeting (dok : pribadi)
Warga memegang kupon seharga Rp 2000 yang dijual panitia untuk pembelian gas elpiji subsidi. (Foto: Nukilan/Sammy)
Nukilan.id – Masyarakat mengutarakan protes terkait pemberlakuan biaya kupon seharga Rp 2000 perlembar saat membeli gas elpiji subsidi pada kegiatan Aceh UMKM Mandiri Berkah, pada Jum’at (29/12/2023).
Sebelumnya, dalam acara pasar rakyat, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Protes ini mencuat karena sebanyak 560 gas elpiji subsidi 3 kg yang dijual dalam acara tersebut dikenai biaya tambahan untuk kupon sebesar Rp 2000. Warga, terutama ibu-ibu yang mendominasi antrian di pasar tersebut, merasa kesal dengan kebijakan ini.
Salah seorang warga, Rubaini, mengeluhkan tambahan biaya ini. Dia menyebut bahwa seharusnya mereka hanya membayar Rp 18 ribu untuk gas elpiji subsidi, namun dengan adanya biaya kupon, totalnya menjadi Rp 20 ribu.
“Kalau di pangkalan kan Rp 18 ribu. Jadi ini kan masyarakat bertanya-tanya kenapa, ini kan subsidi. Kenapa dari Rp 18 ribu menjadi Rp 20 ribu? Yang susahnya masyarakat, pagi datang beli kupon. Siang datang ambil gas sampai waktu salat tinggal. Tolong dipertimbangkan,” ujar Rubaini.
Ani, warga lainnya, menyatakan kebingungannya mengenai tambahan biaya ini. Menurutnya, Pertamina menjual gas elpiji hanya seharga Rp 18 ribu, dan dia menuduh bahwa uang dari kupon tersebut dikutip untuk keuntungan panitia acara.
“Seharusnya kan nggak ada kupon, cukup pakai KTP dan KK saja. Ini sudah tiga kali Jumat kejadian seperti ini. Panitia yang itu yang jual kuponnya,” ucap Ani, sambil menuding salah seorang perempuan berbaju merah sebagai ketua panitia.
Ketua panitia acara, Darwina, saat dikonfirmasi mengakui bahwa dia mengutip biaya kupon Rp 2.000 per orang untuk mengantisipasi pembelian gas elpiji oleh warga yang kemudian dijual kembali kepada orang lain.
“Itu cuma boleh satu orang satu kupon. Rupanya oleh mereka itu diambil oleh anaknya, istrinya, atau suaminya. Ini kupon saya yang jual sebagai ketua panitia yang bertanggung jawab terhadap acara ini,” ungkap Darwina. [Sammy]
Peresmian Air Mancur dan Taman Penyejuk Hati di Mesjid Raya Baiturrahman. (Foto: Dok. Bank Aceh)
Nukilan.id – Bank Aceh ikut berperan aktif untuk menjaga keindahan dan meningkatkan kenyamanan para pengunjung yang datang beribadah maupun yang berwisata religi di area Mesjid Raya Baiturrahman.
Bentuk nyata dukungan Bank Aceh tersebut dengan melakukan renovasi atau perbaikan air mancur yang telah lama tidak berfungsi serta peremajaan taman penyejuk hati dan diresmikan langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh pada 29 Desember 2023 di depan Air Mancur Mesjid Raya Baiturrahman.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa MRB merupakan mesjid kebanggaan rakyat Aceh dan menjadi landmark Aceh serta tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun juga tempat wisata religi”, ujar Muhammad Syah.
Beliau menambahkan bahwa lokasi Air Mancur dan taman penyejuk hati ini merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung untuk berswafoto sehingga masyarakat juga bisa merasakan kehadiran Bank Aceh di tempat tersebut.
Direktur Utama Bank Aceh juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama menjaga kenyamanan, keindahan dan kebersihan mesjid yang kita cintai ini yang menjadi kebanggaan rakyat Aceh.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Syariat Islam Aceh, Imam Besar MRB dan para pengurus MRB atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Aceh untuk dapat ikut berpartisipasi dan bersinergi dalam memperindah MRB yang merupakan landmark Aceh,”ujar Muhammad Syah.
Muhammad Syah menambahkan Bank Aceh selalu mendukung program yang dilaksanakan oleh MRB demi kenyamanan beribadah bagi masyarakat.
Disamping itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh memberikan apreasiasi dan terima kasih kepada Bank Aceh yang telah membantu sarana/prasana di area MRB. Air mancur ini hidup ketika azan berkumandang dan diikuti dengan lampu yang indah sehingga menarik pengunjung untuk dapat lebih meramaikan mesjid.
“Semoga bank aceh dapat terus mendukung kegiatan di mesjid raya dalam meningkatkan kenyaman dan keindahan mesjid raya,” ujarnya.
Turut hadir menyaksikan peresmian air mancur Direksi Bank Aceh, Para Pemimpin Divisi Bank Aceh, Imam Besar MRB, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala UPTD MRB,m dan para pengunjung MRB.
Tim Penulis Mekanisme Lokal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perempuan Pembela HAM di Aceh sekaligus Akademisi UIN Ar-Raniry, M. Mirza Ardi. (Foto: Nukilan/Auliana)
Nukilan.id – Mekanisme Lokal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perempuan Pembela HAM di Aceh launching pada Kamis di Ayani Hotel (28/12/2023).
Kegiatan launching ini diikuti oleh 50 orang peserta mewakili SKPA terkait, legislatif, tokoh strategis, perguruan tinggi, APH, perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) perwakilan Community Organizer, dan lainnya.
Mekanisme ini hadir karena saat ini kekerasan dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya melalui kekerasan berbasis digital dalam bentuk ujaran, persekusi, peretasan, pesan seksual, penipuan, bahkan trafficking.
Maka, mekanisme tersebut menggagas upaya-upaya perdamaian, melindungi aktivitis dan kaum perempuan pembela HAM di Aceh. Hal ini disebabkan Provinsi Aceh juga sangat rentan menghadapi kekerasan dalam membela hak perempuan.
Menanggapi hal tersebut, Tim Penulis Mekanisme Lokal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perempuan Pembela HAM di Aceh sekaligus Akademisi UIN Ar-Raniry, M. Mirza Ardi menyebut pentingnya beberapa protokol bagi perempuan pembela HAM di Aceh dari seluruh stakeholder terkait, baik dari pemerintah, gampong, mahkamah syariah, dan lainnya. Kemudian, dalam konteks jaminan sosial juga diperlukan bagi mereka.
Ia juga mengatakan, analisis risiko juga perlu diperhatikan karena ancaman bisa datang dari mana saja. Beberapa dapat dilakukan, seperti menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau serangan, menentukan dampak jika ancaman atau serangan terjadi, menentukan tingkat risiko serta menentukan pilihan tindakan dalam menghadapi ancaman atau serangan.
“Misal sedang bepergian, upayakan jangan menggunakan jalan yang sepi dan gelap, waspada terhadap hal-hal kecil yang mencurigakan, bila kemudian terjadi segera lapor polisi,” ucapnya dalam diskusi yang ikut dihadiri oleh tim Nukilan.id, Kamis (28/12/2023).
Lanjutnya, Aktivis HAM perempuan hidup dalam situasi yang menantang dan penuh risiko yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan diri, keluarga, maupun komunitasnya.
Pada saat yang sama, aktivis HAM perempuan juga menghadapi ancaman berupa kelelahan fisik dan mental baik akibat dari ancaman yang mereka hadapi maupun karena situasi tantangan pekerjaan mereka.
Kesejahteraan, perawatan diri, mengelola stres dan kelelahan tampaknya merupakan kemewahan bagi aktivis HAM perempuan.
Ia juga menyampaikan, tuntutan pekerjaan sehari-hari menuntut mereka untuk menjaga organisasi mereka tetap bertahan, baik secara finansial, politik, atau sebaliknya, melindungi anggota masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya, beberapa di antaranya mematikan atau berjuang untuk menanggapi serangan ideologis yang tak henti-hentinya menstigmatisasi hak asasi manusia dan biasanya mengarah pada serangan terhadap individu.
“Yang diancam bukan hanya dia saja, tapi juga orang terdekatnya, misal keluarga mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, katanya persiapan penyusunan mekanisme ini telah berlangsung melalui rangkaian workshop dan konsultasi publik dengan berbagai pihak terkait mewakili unsur pemerintahan dan non pemerintahan sejak bulan September 2023. Maka perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan antar lembaga.
“InsyaAllah akan disosialisasikan dan diuji coba serta akan dimonitoring dan dievaluasi dengan baik ke depannya,” pungkasnya [Auliana Rizky]
Sidang vonis korupsi pagar keliling Aceh Besar di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh. (Foto: Nukilan)
Nukilan.id– Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan pagar keliling kawasan peternakan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar divonis satu tahun penjara.
Ketiga terdakwa tersebut yaitu Alimin Hasan Bin Muhammad Hasan,Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali dan Mursal Bin T Umar.
Sebagaimana dalam amar putusan, Majelis Hakim memvonis terdakwa Alimin Hasan Bin Muhammad Hasan, dkk terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Basril G SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen Maulijar SHI SH MH mengatakan majelis hakim PN Tipikor Banda Aceh putus terbukti bersalah 3 terdakwa tipikor dalam perkara pembangunan pagar keliling kawasan peternakan saree pada Dinas Peternakan Aceh Besar tahun anggaran 2017.
“Sependapat dengan JPU Kejaksaan Negeri Aceh Besar,” kata Maulijar kepada wartawan, Jum’at, 29 Desember 2023.
Ia menyebut, Majelis menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan penjara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
Hal ini seseuai dengan Petikan putusan dengan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Bna dan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Bna dengan Ketua Majelis H. Hamzah Sulaiman, SH., dengan didampingi oleh Apri Yanti, SH., MH. dan Ani Hartati, SH., MH. selaku Hakim Anggota pada sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at, 29 Desember 2023. []
Ditlantas Polda Aceh dan stakeholder melaksanakan tactical floor game (TFG) di Banda Aceh. (Foto: Dok. Polda Aceh)
Nukilan.id – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh bersama stakeholder melaksanakan tactical floor game (TFG) untuk antisipasi lonjakan wisatawan jelang tahun baru 2024. TFG itu digelar di Ditlantas Polda Aceh, Lamteumen, Kota Banda Aceh, Kamis, 28 Desember 2023.
Dirlantas Polda Aceh, Kombes M Iqbal Alqudusy menyampaikan, TFG tersebut digelar meliputi kegiatan rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh. Rekayasa lalu lintas itu bertujuan mencegah kemacetan jelang tahun baru 2024.
“Di pelabuhan harus ada perhatian lebih, termasuk juga strategi bagaimana kita menguraikan kemacetan di sana,” kata M Iqbal Alqudusy.
Selain di Pelabuhan Ulee Lheue, kata Iqbal, pengamanan juga akan dilakukan di lokasi wisata Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar. Hal itu mengingat wisata Pantai Lampuuk juga menjadi tempat padat arus lalu lintas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Teuku Faisal mengatakan, kegiatan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan dan kemacetan di Pelabuhan Ulee Lheue. Apalagi pada pergantian tahun banyak wisatawan yang berkunjung ke Aceh.
“Dengan adanya pola yang sudah didesain melalui TFG ini, harapannya arus lalu lintas bisa lancar,” demikian, kata Teuku Faisal. []
Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menyerahkan paket bansos kepada masyarakat Bener Meriah. (Foto: Dok. Polda Aceh)
Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menyalurkan 50 paket bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan di Masjid Al Muttaqin Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat, 29 Desember 2023.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, penyaluran puluhan paket bansos itu merupakan bagian dari komitmen Polri untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
“Sebanyak 50 bansos diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Sementara 5 bingkisan diberikan kepada tokoh masyarakat dan pengurus Masjid Al Muttaqin,” kata Joko, dalam rilisnya, Jumat, 29 Desember 2023.
Joko berharap, bantuan sosial dari Kapolda Aceh tersebut bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan di Bener Meriah.
“Semoga bantuan dari Kapolda Aceh tersebut bermanfaat bagi penerima, seiring dengan semangat kebersamaan dalam membangun cooling system kehidupan bermasyarakat,” demikian, harap Joko. []
BENER MERIAH – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Kabupaten Bener Meriah, sebuah pertunjukan Aero Sport Paramotor akan diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2023 di Bandara Rembele. Acara ini diharapkan menjadi sebuah atraksi yang memukau dan membawa angin segar bagi industri pariwisata di daerah tersebut.
Pertunjukan Aero Sport Paramotor ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Halal International Aceh, Halal International China Hong Kong-Macau (HICHKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dan LANUD Sultan Iskandar Muda. Dalam rapat teknis yang dilaksanakan pada 28 Desember 2023, berbagai aspek persiapan telah dibahas secara detail, termasuk masalah perizinan, keselamatan, dan logistik.
Menurut Kepala Bandara Rembele Rahmat Subhan Fajri, semua persiapan telah dilakukan, termasuk penyediaan area take off dan penitipan paramotor. Gladi resik dijadwalkan pada 29 Desember 2023, sebagai persiapan akhir sebelum pertunjukan utama.
Kadis Pariwisata Bener Meriah, Drh Sofyan, menyatakan antusiasmenya terhadap acara ini. “Kami sangat bersemangat menyambut event Aero Sport Paramotor ini. Ini bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan Bener Meriah sebagai destinasi wisata yang menarik,” ujar Sofyan.
Tim Pangkalan TNI Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, yang terdiri dari 3 pilot dan 10 tim pendukung, akan memimpin pertunjukan dengan demonstrasi penerbangan paramotor yang menakjubkan. Keselamatan menjadi prioritas utama, dengan persiapan yang telah dilakukan termasuk doa bersama dan pembahasan mengenai kondisi cuaca.
Homer Yu, perwakilan dari HICHKM, menyampaikan kebanggaannya atas partisipasi dalam event ini. “Kami di HICHKM sangat antusias dengan peluang untuk mendukung acara spektakuler ini. Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk tidak hanya merayakan kebudayaan dan keindahan Bener Meriah, tapi juga untuk menunjukkan komitmen kami dalam mendukung inisiatif yang memajukan pariwisata dan kegiatan ekonomi halal di wilayah ini,” ungkap Homer Yu.
Lebih lanjut, Homer Yu menekankan pentingnya acara ini dalam konteks global. Event ini sebagai platform yang sempurna untuk memperkenalkan Bener Meriah ke panggung dunia. Ini bukan hanya tentang paramotor, tetapi juga tentang memperluas cakrawala dan membangun jembatan antara berbagai budaya.
“Dengan demikian, kami berharap acara ini akan meningkatkan kesadaran dan minat pada pariwisata halal, yang kami yakini memiliki potensi besar untuk berkembang,” tambahnya.
Sebagai sponsor utama, HICHKM berharap pertunjukan Aero Sport Paramotor ini tidak hanya akan memeriahkan perayaan HUT Bener Meriah, tetapi juga menjadi momen penting yang menandai lebih banyak kolaborasi antara Bener Meriah dan HICHKM di masa depan.
“Kami percaya bahwa event ini adalah langkah pertama dalam serangkaian banyak kerjasama yang akan menguntungkan kedua pihak. Kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari pertumbuhan dan kemajuan Bener Meriah,” pungkas Homer Yu.
Juanda Djamal dari HIA menambahkan event ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata halal di Bener Meriah, yang akan bermanfaat bagi perekonomian lokal.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Sayutiman SE MM menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan acara ini. “Kami berterima kasih kepada semua yang telah bekerja keras untuk mewujudkan event ini. Ini adalah bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.
Pertunjukan Aero Sport Paramotor ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB, diikuti dengan acara pacuan kuda. Diharapkan, event ini tidak hanya akan menjadi hiburan bagi masyarakat lokal tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.
Kepada masyarakat yang ingin menyaksikan, diingatkan untuk mengikuti aturan keselamatan yang telah ditetapkan, termasuk pembatasan penggunaan drone selama acara berlangsung.
Acara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam sejarah Bener Meriah, serta membuka pintu bagi lebih banyak event serupa di masa yang akan datang. []
Plt. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh, Tiara Sutari. (Foto: Nukilan/Auliana)
Nukilan.id– Mekanisme Lokal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perempuan Pembela HAM di Aceh launching pada Kamis di Ayani Hotel (28/12/2023). Kegiatan launching ini diikuti oleh 50 orang peserta mewakili SKPA terkait, legislatif, tokoh strategis, perguruan tinggi, APH, perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) perwakilan Community Organizer, dan lainnya.
Mekanisme ini hadir karena saat ini kekerasan dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya melalui kekerasan berbasis digital dalam bentuk ujaran, persekusi, peretasan, pesan seksual, penipuan, bahkan trafficking. Maka, mekanisme tersebut menggagas upaya-upaya perdamaian, melindungi aktivitis dan kaum perempuan pembela HAM di Aceh. Hal ini disebabkan Provinsi Aceh juga sangat rentan menghadapi kekerasan dalam membela hak perempuan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh, Tiara Sutari mengharapkan mereka dapat menjalankan kewajiban dan memberikan perlindungan bagi perempuan. Juga Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024 nanti bisa masuk ke tahap perubahan.
Ia menyebut, sementara catatan Komnas Perempuan, ada 101 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM selama 10 tahun terakhir. Maka, hal penting yang harus diwujudkan adalah negara dapat memastikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan pembela HAM, seperti yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
“Qanun tersebut akan direvisi agar segala bentuk pemenuhan hak-hak perempuan pembela HAM di Aceh terpenuhi,” ucapnya dalam diskusi yang ikut dihadiri oleh tim Nukilan.id, Kamis (28/12/2023).
Lanjutnya, nantinya semoga bisa diproses untuk penambahan dinas terkait di setiap kabupaten, sosialisasi pada masyarakat, dan melatih aparatur gampong agar bisa bekerja sama dengan baik. Jadi, adanya manajemen kasus di setiap kabupaten/kota. Sebenarnya, stakeholder, masyarakat, dan lainnya sangat membantu dalam perlindungan perempuan pembela HAM ini, termasuk psikolog.
“Kami sebenarnya juga kekurangan psikolog karena cuma dua, tapi semoga regulasi tahun 2024 , baik anggaran dan kekurangan lainnya bisa terakomodir dengan baik” pungkasnya. [Auliana Rizky]
