Nukilan.id – Perubahan signifikan terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan (APBK) Gayo Lues tahun 2023 di bawah kepemimpinan Pj Bupati Drs H. Alhudri, yang mulai menjabat pada Maret 2023. Setelah lima tahun mengalami defisit dan berbagai masalah keuangan, APBK Gayo Lues kembali ke jalur yang sehat, menghasilkan surplus kas sebesar Rp 11 Milyar.

Pada tahun 2021-2022, APBK Gayo Lues mengalami penggunaan anggaran yang tidak terkendali, gagal bayar kepada pihak rekanan, dan defisit anggaran yang terus berlanjut. Namun, setelah Alhudri menjabat sebagai Pj Bupati, terjadi perubahan drastis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Pj Sekda Jata SE.MM, kesuksesan tersebut berasal dari perencanaan anggaran yang cermat, efisiensi penggunaan anggaran, dan fokus pada program prioritas. Rakor (rapat koordinasi) dilakukan secara rutin dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) untuk mengendalikan progres kegiatan. Hasilnya, seluruh program yang direncanakan dan diprogramkan pada tahun 2023 terbayarkan seratus persen.

Jata menjelaskan bahwa surplus kas sebesar Rp 11 Milyar terjadi karena kebijakan perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang cermat. Upaya komunikasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRK turut berkontribusi. Belanja diprioritaskan sesuai kebutuhan, seperti pembayaran gaji penuh 100 persen, rutin kantor, dan masalah-masalah skala prioritas lainnya, seperti stunting, ekonomi masyarakat, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan memberikan bibit tanaman dan ternak berkualitas kepada masyarakat, sehingga hasilnya benar-benar menguntungkan,” kata Jata.

Keberhasilan APBK Gayo Lues tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp 11 Milyar tanpa adanya gagal bayar membuktikan bahwa perubahan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Pj Bupati Alhudri memberikan dampak positif bagi keuangan daerah tersebut. []

Nukilan.id – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues di bawah kepemimpinan Alhudri selaku Penjabat (Pj) Bupati terbukti berhasil pulih dengan penerapan pengawasan dan skala prioritas yang ketat. Bahkan, Dinas yang memiliki anggaran besar harus melalui proses bedah ulang.

Selanjutnya, upaya menurunkan tingkat inflasi dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan dampak positif pada kondisi APBK Gayo Lues yang kembali sehat. Capaian paling mencolok di bidang keuangan adalah tercapainya Saldo Lebih Permintaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 11 miliar, tanpa ada rekanan yang gagal bayar.

Perlu diketahui, pada tahun anggaran 2021-2022, APBK Gayo Lues menghadapi kendala penggunaan anggaran yang tidak teratur, bahkan Pemerintah Daerah tidak mampu membayar hasil kerja rekanan, mengakibatkan gagal bayar. Defisit anggaran menjadi permasalahan yang sering terjadi selama lima tahun terakhir.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Gayo Lues, Jata SE MM, menyatakan bahwa APBK Gayo Lues 2023 telah pulih sepenuhnya. Hal ini berkat perencanaan anggaran yang cermat dalam menentukan target pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, dan fokus pada program-program prioritas.

“Ini bermula dari penyusunan anggaran yang cermat dalam menentukan target pendapatan, sehingga pada akhir tahun, target yang kita tetapkan berhasil tercapai 100 persen. Kita juga sangat efisien dalam menggunakan anggaran, fokus pada program prioritas,” jelas Jata kepada Nukilan, pada Selasa (2/1/2024).

Mengenai informasi bahwa APBK Gayo Lues tahun 2023 mencatat surplus (Silpa) lebih dari Rp 11 miliar tanpa adanya gagal bayar, Jata menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut berasal dari sumber tahun sebelumnya, dan yang sangat dihindari adalah Defisit Kas.

“Kami sangat cermat dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Tidak boleh belanja lebih besar dari pendapatan, karena hal itu dapat menimbulkan defisit yang besar,” tambahnya.

Dalam upaya memaksimalkan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan, Pemkab Gayo Lues bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) membuat program yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan mengutamakan skala prioritas.

“Jika masih ada sisa anggaran, kita gunakan untuk hal lain yang juga harus menjadi prioritas, seperti penanggulangan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tutup Jata.

Nukilan.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Pusat untuk secara serius mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Aceh. 

Fraksi PKS DPRA juga mendesak agar langkah-langkah penting segera diambil, termasuk berkoordinasi dengan UNHCR, lembaga PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi. Pernyataan ini merupakan hasil dari Rapat internal Fraksi PKS yang digelar di Sekretariat Fraksi, Gedung DPRA Banda Aceh, Senin malam (1/1/2024).

“Fraksi PKS DPRA melihat persoalan pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan dan solidaritas sesama Muslim. Terlebih lagi, banyak di antara pengungsi tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang perlu dilindungi dalam segala kondisi, bahkan di tengah peperangan sekalipun,” kata Anggota DPRA Fraksi PKS dr. Purnama Setia Budi S.PoG kepada media ini.

dr. Purnama Setia Budi menyatakan apresiasi Fraksi PKS DPRA terhadap Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, yang secara pribadi mengunjungi pengungsi Rohingya. 

“Ini adalah sikap teladan, kami menghormati dan mengapresiasi beliau,” ujarnya. 

Budaya Peumulia Jame (memuliakan tamu) yang kental di masyarakat Aceh, terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, menjadi sorotan.

Dr. Purnama menekankan pentingnya menjaga jiwa kedermawanan dan kepahlawanan yang diwariskan oleh para endatu. Hal ini perlu diteruskan dan dipertahankan, seiring dengan citra baik masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang sosial dan peduli terhadap sesama, termasuk kepedulian terhadap bangsa Palestina yang telah dikenal di dunia internasional.

Seiring dengan berkembangnya isu pengungsi Rohingya, terjadi penolakan sebagian warga Aceh terhadap kehadiran mereka di beberapa Kabupaten/Kota seperti Bireuen, Pidie, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Ini merupakan fenomena baru, mengingat selama sepuluh tahun terakhir, masyarakat Aceh dikenal sangat ramah dan menerima pengungsi dengan baik. 

“Fraksi PKS DPRA menegaskan bahwa Pemerintah Pusat harus segera menangani masalah ini untuk menghindari konflik lebih lanjut, sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan,” tandasnya. []

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Aceh untuk menjaga netralitas pada Pemilu Legislatif, yang akan berlangsung pada Februari mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda saat menjadi Inspektur Upacara, pada Apel Perdana tahun 2024, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (2/1/2024) pagi.

“Jaga netralitas kita sebagai ASN dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Februari ini,” ujar Sekda.

Selain itu, untuk menjaga suasana sejuk selama tahapan Pemilu berlangsung, Bustami juga mengingatkan para ASN untuk bijak bermedsos, dengan tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenaran dan sumbernya.

Dalam amanatnya, Sekda juga mengajak para ASN di jajaran Pemerintah Aceh, untuk menjadikan momentum tahun baru sebagai sarana memperbaiki kinerja.

“Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru kinerja kita bisa semakin baik serta mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam upaya memberikan kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan seluruh program pembangunan,” kata Sekda.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas kinerja baik yang telah bapak dan ibu lakukan untuk memacu serapan anggaran di tahun 2023 lalu,” pungkas Sekda. []

Nukilan.id – Diduga akibat supir yang mengantuk, satu unit mobil Toyota Veloz warna putih bernomor polisi BL 1944 LX menabrak pembatas jalan Jembatan Lamnyong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (2/12024) sekira pukul 00.15 WIB dini hari.

Salah seorang warga, Azhar mengatakan berpenumpang empat orang itu menabrak sisi pembatas jalan Jembatan Lamnyong diduga lantaran sopir dalam keadaan mengantuk.

“Sopirnya mengantuk, jadi menabrak pembatas jalan jembatan ini tadi,” ujar Azhar kepada Nukilan, Kamis (2/12/2023).

Akibat kejadian tersebut, ban luar kiri depan mobil terlepas dari pelek roda mobil tersebut. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Amatan Nukilan di lokasi, mobil itu terpaksa ditarik menggunakan mobil derek dengan rantai yang dikaitkan ke sisi kiri bumper mobil karena tidak bisa lagi dikendarai secara normal. Mobil tersebut baru bisa ditarik ke atas mobil derek sekitar pukul 00.30 WIB. [Sammy]

Nukilan.id – Pengungsi Rohingya masuk ke Aceh pertama kali pada awal tahun 2009. Pada waktu itu, banyak perahu pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. Nelayan dan warga setempat secara spontan memberikan pertolongan, memberikan makanan, air, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada pengungsi yang tiba. 

Pertolongan dari nelayan Aceh terhadap pengungsi Rohingya mencerminkan sikap kepedulian dan solidaritas masyarakat lokal terhadap mereka yang mengalami krisis kemanusiaan. 

Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan bantuan, warga Aceh menunjukkan semangat kemanusiaan dengan membantu pengungsi yang tengah menghadapi kondisi sulit dan risiko kehidupan yang tinggi. 

Penting untuk dicatat bahwa sejak saat itu, peristiwa serupa terjadi kembali di beberapa kesempatan, dan respons positif dari masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya terus berlanjut.

Namun, ketika di akhir tahun 2023 dan hadirnya lebih dari 100 pengungsi Rohingya dan terkesan lambatnya respon pemerintah, ditambah dengan terbatasnya informasi tentang fakta-fakta atas situasi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara asalnya. 

Hal ini berpotensi semakin banyaknya berita hoaks dan narasi kebencian terhadap etnis Rohingya. Kejadian yang sangat memprihatinkan terkait pengungsi Rohingya di Aceh ketika sejumlah mahasiwa yang menamakan dirinya Mahasiswa Nusantara melakukan pengusiran 137 orang pengungsi Rohingya yang didominasi perempuan dan anak-anak di Balai Meusara Aceh (BMA) pada Rabu 27 Desember 2023 lalu.

Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) serta lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun  2016 tentang Penanganan pengungsi dari Luar Negeri. 

Pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebabkan ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu,dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”.

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Perempuan diantaranya Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) Khairani Arifin, Direktur Flower Aceh Riswati, Presiden Serikat Inong Aceh (SeIA) Agustina, Ketua Badan Eksekutif Komunitas  Solidaritas perempuan Aceh Rahmil Izzati, Koordinator Yayasan Pulih Aceh Dian Marina, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF) Irma Sari, Direktur LBH Apik Aceh Roslina Rasyid, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Laela Jauhari, Wakil Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Eka Murni, Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh Gabriena Rezeky, dan Sumiati Khairiyah, MiSPI menyesali aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan menegaskan beberapa hal.

Jika merujuk pada peraturan di atas, maka para pendatang dari Rohingya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, anak laki-laki, dan anak perempuan serta perempuan dalam kondisi hamil masuk dalam katagori sebagai pengungsi. Organisasi-organisasi yang menyetujui dan menandatangani pernyataan yang memandang bahwa penemuan, kedatangan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian pengungsi tersebut harus dilakukan secara tepat, yakni sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan  memperhatikan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia, terutama kebutuhan khusus perempuan dan anak.

“Sehubungan dengan itu, kami sebagai organisasi-organisasi yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak sangat prihatin dengan situasi ini,” ucap Direktur Flower Aceh, Riswati saat dihubungi Nukilan.id, Minggu (31/12/2023).

Ia mengatakan, Gerakan Perempuan telah menegaskan beberapa hal. Pertama, semua pengungsi khususnya  anak-anak dan perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (kasus sedang proses penyelidikannya) perlu diperhatikan, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak mereka, terutama layanan hak dasar. Kedua, Gerakan Perempuan menekankan pentingnya akses perempuan dan anak-anak terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ini melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan anak serta pelayanan yang mencakup pemantauan kesehatan mental.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk bisa memberikan penampungan sementara yang layak untuk korban dengan standard terpenuhinya HAM. Keempat, mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan penanganan dan penyelesaian secara baik serta bermartabat dengan berdasarkan semua aturan yang berlaku, pemenuhan HAM, termasuk pemahaman serta implementasi syariat Islam yang Rahmatan lil ‘alamin. Kelima, mendorong pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat memberi perhatian yang serius terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sehingga penyelesaiannya dapat melibatkan PBB atau lembaga lain yang terkait sesuai yang diatur oleh PERPRES dan atau aturan lainnya baik nasional maupun internasional.

Keenam, pentingnya pelibatan masyarakat sipil secara konstruktif dengan aturan/syarat tertentu yang disepakati bersama dan mekanisme koordinasi yang baik dalam melakukan pendampingan, penguatan terhadap pengungsi. Keenam, menyesali aksi demonstrasi yang dilakukan secara tidak bermartabat oleh sebagian mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas swasta di Aceh pada Rabu tanggal 27 Desember 2023.

Ketujuh, pentingnya pihak universitas-universitas yang terlibat dalam demonstrasi tersebut untuk berkoordinasi dengan BEM masing-masing untuk dapat menjelaskan secara bertanggung jawab tentang aksi tersebut karena aksi demonstrasi tersebut telah menimbulkan keresahan lain di tengah semberautnya upaya penanganan pengungsi. Kedelapan, mendorong ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pernyataan dan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan Rohingya serta mendorong masyarakat melakulan pemantauan untuk penyelesaian masalah ini. Kesembilan, mendorong UNHCR dan IOM untuk untuk memastikan hak-hak pengungsi terpenuhi, terutama hak atas keamanannya dan terakhir mendukung upaya diplomasi dan kerjasama internasional dalam menangani akar masalah isu Rohingya. 

“Solusi jangka panjang harus melibatkan komitmen global untuk menyelesaikan konflik, mengatasi penyebab utama pengungsian, dan memastikan keberlanjutan perdamaian,” tutup Riswati [Auliana Rizky]

Nukilan.id – Beredar selebaran massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Aceh (Gerah) yang merencanakan akan menggelar aksi demonstrasi menolak pengungsi Rohingya di Balai Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh.

Dalam selebaran yang beredar di media sosial itu disebutkan bahwa Gerah mengagendakan aksi demonstrasi Selasa (2/12024) besok mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Gerah menyampaikan seruan aksi mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk “tolak Rohingya di Aceh, jangan gadaikan Aceh dengan isu kemanusiaan.”

Titik kumpul aksi demonstrasi tersebut direncanakan di depan gedung BMA dengan target aksi menuju kantor Gubernur Aceh di seberangnya. Pihak Gerah menyebutkan alasan mereka menolak pengungsi Rohingya karena masyarakat Aceh sendiri dianggap masih dalam keadaan susah dan jadi daerah termiskin di Sumatera.

Gerah juga menolak pemberian lahan atau tanah untuk posko penampungan Rohingya dan mendesak Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan stakeholder terkait agar menyelesaikan dan memindahkan pengungsi Rohingya dari Aceh.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (27/12/2023) siang. Kemudian massa bergerak menuju ke basement parkir BMA dan mengusir paksa dan memindahkan 137 pengungsi Rohingya ke gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Aceh. Lalu para pengungsi dikembalikan ke penampungan sementara di basement parkir BMA oleh pihak kepolisian pada Kamis (28/12/2023). [Sammy]