Beranda blog Halaman 1119

FISIP USK dan Dinas Pertanahan Aceh Resmi Jalin Kerjasama Strategis

Penulis
Redaksi
-
0
FISIP USK dan Dinas Pertanahan Aceh Resmi Jalin Kerjasama Strategis. (Foto: FISIP USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Dinas Pertanahan Aceh secara resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Dinas Pertanahan Aceh. Penandatanganan ini menandai dimulainya kerjasama strategis antara kedua institusi.

Acara penandatanganan MOA ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir. Sunawardi, M.Si., beserta jajarannya, serta Dekan FISIP USK, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., yang turut didampingi oleh jajarannya. Dalam sambutannya, Ir. Sunawardi mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif kerjasama ini. Ia menekankan kesiapan Dinas Pertanahan Aceh untuk memfasilitasi program magang MBKM bagi mahasiswa FISIP USK serta mengundang akademisi untuk berkolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Aceh.

“Kerjasama ini diharapkan dapat meluas ke bidang akademik dan penelitian. Kami siap menerima sumbangan artikel ilmiah dari para akademisi FISIP USK untuk jurnal ilmiah kami. Selain itu, anggota Dinas Pertanahan Aceh juga siap berbagi pengetahuan sebagai dosen praktisi atau tamu dengan topik konflik pertanahan di Aceh dan skala nasional,” ujar Ir. Sunawardi.

Menanggapi tawaran kerjasama tersebut, Dekan FISIP USK, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang terjalin. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami sangat antusias dengan tawaran kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk magang MBKM, publikasi jurnal ilmiah, dan dosen praktisi/tamu bagi akademisi FISIP USK,” ujar Dr. Mahdi.

Penandatanganan MOA ini diakhiri dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama yang berkesinambungan dan produktif. Dokumen kerjasama yang ditandatangani mencakup kerangka kerja untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian bersama. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah sosial di Aceh.

Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di FISIP USK serta memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik pertanahan di Aceh. Semangat kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan sinergi yang produktif antara dunia akademik dan praktisi di lapangan.

Editor: Akil Rahmatillah

Terungkap, Skandal Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh: Suhaimi Ungkap Peran Anggota DPRA

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi suap (Foto: Pinteres)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kasus korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 kembali mencuat dengan pengakuan mengejutkan dari terdakwa Suhaimi. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Kamis (6/6/2024), Suhaimi membeberkan keterlibatan sejumlah anggota DPRA dalam praktik korupsi tersebut.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi mahkota ini menghadirkan Suhaimi dan Dedi Safrizal, anggota DPRA periode 2014-2019, sebagai saksi untuk terdakwa Dedi Safrizal. Dalam kesaksiannya, Suhaimi mengaku diajak oleh Munazir Khalis, koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, untuk bersekongkol dalam korupsi program beasiswa.

“Pada tahun 2016, saya ditawarkan program beasiswa oleh Munazir Khalis, koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, karena dia tahu bahwa Dedi Safrizal memiliki banyak utang saat itu,” ungkap Suhaimi di hadapan majelis hakim.

Hakim pun mempertanyakan peran koordinator dalam kasus ini. Suhaimi menjelaskan bahwa koordinator adalah orang yang dekat dengan anggota DPRA meskipun tidak memiliki Surat Keputusan (SK). Tugas mereka adalah mencari penerima beasiswa dan mengumpulkan data mahasiswa yang akan diserahkan ke Bappeda.

Sebagai koordinator Dedi Safrizal, Suhaimi berhasil mengumpulkan lebih dari 90 mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari S1 hingga S2. Dari aksi korupsi ini, Suhaimi mengaku meraup keuntungan sebesar Rp 1 miliar.

Lebih lanjut, hakim menanyakan nama-nama koordinator serta anggota DPRA yang terlibat dalam pengajuan nama-nama penerima beasiswa tahun 2017. Suhaimi menyebut beberapa nama, termasuk Munazir Khalis sebagai koordinator dari Iskandar Usman Al-Farlaky, Khairul Bahri sebagai koordinator dari Rusli (anggota DPRA), dan Darma sebagai koordinator dari Muhammad Saleh (anggota DPRA).

Pengakuan Suhaimi ini memperlihatkan bagaimana skandal korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 melibatkan jaringan luas dari para anggota DPRA dan koordinator mereka. Sidang ini diharapkan bisa mengungkap lebih dalam praktik korupsi yang merugikan negara serta para mahasiswa penerima beasiswa yang seharusnya mendapat hak mereka secara layak.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Aceh. Masyarakat berharap pengusutan kasus ini bisa dilakukan secara transparan dan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

Editor: Akil Rahmatillah

Seleksi Calon Anggota KPI Aceh Periode 2024-2027: DPRA Buka Pendaftaran

Penulis
Redaksi
-
0
KPI Aceh. (Foto: KPI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengumumkan pembukaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) untuk periode 2024-2027. Pengumuman ini didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPRA Nomor 14/P-1/DPRA/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota KPIA.

Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota KPIA antara lain adalah menjadi warga negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1), serta memiliki kepedulian dan pengetahuan dalam bidang penyiaran. Calon juga tidak boleh terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan media penyiaran, tidak menjadi pejabat pemerintah, legislatif, yudikatif, dan harus berumur antara 30 hingga 60 tahun per 10 Juni 2024.

Selain persyaratan umum, calon juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti menyusun makalah, visi, dan misi dengan jumlah kata minimal 900-1.500, mengisi formulir pendaftaran, serta melampirkan dokumen seperti foto copy ijazah yang dilegalisir, KTP, pas photo latar merah, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Berkas pendaftaran dapat diserahkan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi KPIA DPR Aceh (Ruang Korpri) mulai tanggal 10 hingga 24 Juni 2024, pada jam kerja. Keputusan dari panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui website resmi DPRA Aceh di http://dpra.acehprov.go.id/ atau menghubungi Sdr. Teuku Kardiansyah, A.Md (HP. 082287942020) dan Sdr. Rusmin, S.Kom, M.Si (HP. 081360001217).

Editor: Akil Rahmatillah

OJK: Aceh Butuh Dukungan Lebih Banyak dalam Sektor Keuangan Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: OJK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kebutuhan akan lebih banyak jaringan dan produk keuangan syariah di Provinsi Aceh guna mendukung iklim investasi dan pembiayaan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pernyataannya di Banda Aceh, Kamis, Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri, menyoroti kehadiran dua bank besar, Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia, yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dan investasi di Aceh.

“Meskipun untuk saat ini dua bank besar tersebut dapat mencukupi kebutuhan jangka pendek, namun untuk jangka panjang, kita membutuhkan lebih banyak jaringan perbankan serta ragam produk keuangan, terutama untuk pembiayaan dan investasi,” ujar Yusri.

Aceh telah menerapkan sistem keuangan perbankan berbasis syariah sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Seiring dengan itu, lembaga keuangan konvensional telah berhenti beroperasi di Provinsi Aceh.

Yusri menekankan bahwa kehadiran banyak lembaga keuangan syariah di Aceh memberikan alternatif yang lebih luas bagi pelaku usaha dan investor lokal, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari luar daerah.

“Pelaku usaha di Aceh seringkali mencari pembiayaan dari luar. Dengan keberagaman lembaga keuangan syariah di Aceh, kita dapat mengurangi ketergantungan tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Yusri juga mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk membentuk lembaga penjamin keuangan khususnya untuk sektor pertanian. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih berani menyalurkan dana ke sektor yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Aceh.

“Pertanian memiliki peran penting dalam ekonomi Aceh, namun perbankan seringkali enggan menyalurkan pembiayaan karena risiko yang tinggi. Dengan adanya lembaga penjamin, perbankan akan lebih percaya diri dalam menyalurkan dana,” jelas Yusri.

Yusri menambahkan bahwa tanpa dukungan lembaga penjamin, petani di Aceh akan kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Editor: Akil Rahmatillah

Aceh Selatan Masuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kota Tapaktuan. (Foto: IG 740 Aerial VG)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Kabupaten Aceh Selatan mencatat peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kabupaten ini tetap masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan IPM terendah di Provinsi Aceh.

Menurut data terbaru dari BPS, Nukilan.id menemukan bahwa Aceh Selatan berbagi peringkat dengan Aceh Singkil, kedua kabupaten ini memiliki IPM sebesar 71,14. Data ini juga menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dari 67,44 pada tahun 2021 dan 67,87 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Perlu diketahui, IPM merupakan sebuah ukuran penting yang mencakup aspek-aspek kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak, merupakan indikator utama kemajuan pembangunan manusia. Dalam konteks Aceh Selatan, upaya-upaya pembangunan tampaknya telah berdampak positif terutama dalam hal harapan hidup, akses terhadap pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Namun, meskipun terjadi peningkatan yang menggembirakan, perlu diakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Upaya untuk terus meningkatkan IPM harus diprioritaskan, terutama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi penduduk Aceh Selatan.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta kerja sama antara berbagai pihak menjadi kunci utama. Hanya dengan kolaborasi yang kokoh, Aceh Selatan dapat terus maju menuju tingkat pembangunan manusia yang lebih baik, memperluas pilihan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduknya.

Berikut adalah 10 Kabupaten/Kota dengan IPM terendah berdasarkan data BPS:

  1. Subulussalam: 69,66
  2. Simeulue: 69,98
  3. Aceh Barat Daya: 70,47
  4. Aceh Timur: 70,73
  5. Gayo Lues: 70,82
  6. Aceh Selatan dan Aceh Singkil: 71,14
  7. Nagan Raya: 72,15
  8. Aceh Jaya: 72,44
  9. Aceh Tenggara: 72,93
  10. Pidie: 72,95

Reporter: Akil Rahmatillah

T Irwan Djohan Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
T Irwan Djohan Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu di Banda Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), T Irwan Djohan, menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kamis (8/6/2023).

“Hari ini kita serahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni untuk warga penerima di Alue Naga,” ujar Irwan Djohan di sela-sela penyerahan bantuan.

Rumah bantuan tersebut dibangun oleh Pemerintah Aceh melalui dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2023, dengan nilai Rp104 juta per unit. Bacalon Wali Kota Banda Aceh ini mengungkapkan bahwa dirinya mengalokasikan dana aspirasi APBA 2023 untuk membangun sebanyak 13 unit rumah duafa. Empat unit berada di Banda Aceh, sementara sisanya tersebar di Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

“Penerima hari ini mewakili dari total 13 rumah layak huni yang dibangun melalui pokir saya dalam APBA 2023,” jelasnya.

Irwan Djohan menambahkan, usulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin juga telah diajukan kembali tahun ini, meskipun jumlah pastinya belum dapat dipastikan karena masih dalam proses.

“Setiap tahun kami mengusulkan pembangunan rumah layak huni ini. Bahkan untuk 2025 sudah kami masukkan dalam Musrenbang. Namun, biasanya pembangunan baru selesai di akhir tahun,” kata Irwan.

Selain rumah duafa, tahun ini Irwan juga mengusulkan pembangunan infrastruktur desa lainnya, seperti jalan desa, sarana olahraga, fasilitas pendidikan, dan lampu penerangan.

“Semua permintaan masyarakat saat reses kami usulkan, terutama untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushalla desa,” tambahnya.

Syahkubat, salah seorang penerima bantuan rumah layak huni di Alue Naga, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Aceh melalui Irwan Djohan atas bantuan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih kepada bapak Irwan Djohan yang telah memfasilitasi satu unit rumah layak huni. Kami sangat terbantu, terutama karena selama ini kami tinggal di rumah kontrakan,” kata Syahkubat dengan penuh haru.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat menikmati hunian layak dan nyaman di masa mendatang.

Editor: Akil Rahmatillah

Universitas Ubudiyah Indonesia dan PIM Gelar Seminar Internasional Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor UUI sekaligus Ketua Umum DPD PIM Aceh Prof Adjunct Dr Marniati M Kes menyerahkan sertifikat kepada Dato’ Seri Mustapa Mohamed yang merupakan Menteri Ekonomi Malaysia periode 2020-2022 pada Seminar Internasional bertema Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga. (Foto: UUI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) berkolaborasi dengan Organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) menggelar Seminar Internasional bertajuk “Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Aceh” pada Senin (3/6/2024). Acara ini dihelat di Aula Perpustakaan Wilayah Aceh dan menghadirkan Dato’ Seri Mustapa Mohamed, Menteri Ekonomi Malaysia periode 2020-2022, sebagai pembicara utama.

Dato’ Seri Mustapa Mohamed, dalam paparannya, berbagi pengalaman dan wawasan mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di Malaysia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan provinsi dalam meningkatkan ekonomi.

“Dengan berkolaborasi, maka itu dapat meningkatkan ekonomi negara. Misalnya, Malaysia berkolaborasi dengan Indonesia, dengan begitu ada banyak keuntungan yang bisa didapat,” ujar Mustapa.

Ia juga menyoroti potensi alam yang perlu dioptimalkan dengan teknologi pengolahan yang mumpuni.

“Jika hasil pertanian hanya dipetik dan dijual, itu nilainya rendah. Namun, jika bahan baku diolah, nilai jualnya lebih tinggi. Di Malaysia, pengolahan hasil pertanian dengan teknologi modern sangat mendongkrak ekonomi negara. Pabrik-pabrik pengolahan ini dibangun melalui investasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Dr. H. T. Ahmad Dadek SH MH, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2023 berada di angka 9,36 persen, dengan Aceh menempati posisi keenam provinsi termiskin di Indonesia. Ahmad menjelaskan berbagai strategi pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan, seperti mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menanggulangi bencana, meningkatkan kapasitas penduduk miskin, serta menekan biaya transaksi ekonomi.

Rektor UUI sekaligus Ketua Umum DPD PIM Aceh, Prof. Adjunct Dr. Marniati MKes, dalam sambutannya berharap seminar ini dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di Aceh. Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus melibatkan perempuan sebagai anggota keluarga yang berperan penting dalam kesejahteraan keluarga.

“Harapan saya, kita dapat melihat Aceh yang maju, damai, hebat, dan bermartabat,” katanya.

Seminar ini juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Banda Aceh yang diwakili oleh staf ahli Ardiansyah SSTP MSi, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Dr. Edi Yandra SSTP MSP, anggota organisasi Perempuan Indonesia Maju, serta dosen, staf, dan mahasiswa UUI.

Dengan berlangsungnya seminar ini, diharapkan ada kontribusi nyata dalam memerangi kemiskinan di Aceh melalui strategi ketahanan ekonomi keluarga dan kolaborasi antar pihak terkait.

Editor: Akil Rahmatillah

ARC USK Raih Apresiasi ILO atas Pengembangan Industri Nilam di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
ARC USK Raih Apresiasi ILO atas Pengembangan Industri Nilam di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) menerima penghargaan dari International Labour Organization (ILO) atas kontribusinya dalam membangun ekosistem rantai pasok dan nilai industri nilam di Aceh. Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara Project Advisory Committee Meeting dari Program Promise II Impact ILO yang didanai oleh SECO Swiss, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Penghargaan untuk ARC-USK diterima oleh Kepala ARC, Syaifullah Muhammad, didampingi oleh Rektor USK, Prof. Marwan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Fery Irawan, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Ekonomi RI, serta disaksikan oleh Jonas Grunder, Program Manager SECO Bern, Switzerland, dan Diego Rei dari ILO.

Dalam acara tersebut, Jauhari Sitorus, Manager Promise II Impact ILO, memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh ILO Country Area Indonesia di tiga provinsi: pengembangan sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di NTT, dan nilam di Aceh. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan rantai pasok melalui platform aplikasi digital yang menyediakan informasi terstruktur untuk pengembangan usaha masyarakat.

“Aplikasi untuk program rumput laut di NTT dan sapi perah di Jawa Barat sudah mulai digunakan dengan dukungan dari Agree Telkom, sehingga informasi rantai pasok hingga produk masyarakat dapat tersampaikan hingga ke pembeli,” ujar Jauhari. “Untuk nilam, aplikasinya masih dalam tahap perancangan dan akan selesai tahun ini, sehingga bisa segera digunakan oleh petani dan penyuling nilam di Aceh,” tambahnya.

Rektor USK, Prof. Marwan, menyampaikan apresiasi terhadap program ILO yang didukung oleh SECO Swiss ini. Marwan berharap program ini bisa melengkapi roadmap pengembangan nilam yang telah disusun dan dijalankan oleh USK selama delapan tahun terakhir. “USK telah mengembangkan inovasi hulu-hilir industri nilam, sehingga memperbaiki ekosistem nilam di Aceh menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Marwan.

Kepala ARC, Syaifullah Muhammad, mengungkapkan bahwa program ILO telah mewujudkan mimpi digitalisasi yang tercantum dalam roadmap nilam Aceh. “Dream will come true, mimpi terkait digitalisasi nilam akan terwujud berkat kehadiran ILO. Hal ini akan membuat bisnis nilam Aceh memasuki era modern dengan berbagai kemudahan dan keterbukaan informasi yang lebih baik,” jelas Syaifullah.

Syaifullah juga menambahkan bahwa ARC siap berkolaborasi lebih lanjut, termasuk dengan NTT untuk memadukan nilam dengan rumput laut dan memprosesnya menjadi produk kosmetika berkualitas tinggi. “ARC siap berkolaborasi dengan NTT untuk memadukan nilam dengan rumput laut dan diproses menjadi produk kosmetika berkualitas tinggi,” tutup Syaifullah.

Acara FGD yang berlangsung hangat dan dipandu oleh Mr. Thomas dari ILO ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Keuangan, Kemenkop UKM, Kemenaker, BPRS Mustaqim Aceh, Bank NTT, PT. ASTIL NTT, KPBS Bandung Selatan, Sekda NTT, Apindo, OJK, dan sejumlah stakeholder lainnya. Berbagai ide dan gagasan mengalir deras, menunjukkan komitmen bersama dalam pengembangan industri nilam, sapi perah, dan rumput laut di Indonesia.

Editor: Akil Rahmatillah

Tingkatkan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan Potensi Gampong, Diskominfo Aceh Gelar Pertemuan KIG

Penulis
Redaksi
-
0
Diskominfo Aceh Gelar Pertemuan KIG. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Meulaboh – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Aceh bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Aceh Barat mengadakan pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG). Pertemuan ini bertujuan sebagai upaya pembinaan KIG untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan website gampong.id melalui jurnalistik desa. Acara ini berlangsung di Gampong Pancasila, Kuta Padang, Kamis (06/06/2024).

Kepala Diskominfo Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Alfajrian AB menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai upaya mengakselerasi pengembangan KIG di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan desa atau gampong dalam mengelola potensi dan informasi publik, serta memperkuat keterbukaan dalam mengelola urusan pemerintahan.

“Keterbukaan informasi publik sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan KIG di gampong-gampong harus dipercepat dan ditingkatkan,” ujar Alfajrian.

Selain itu, para peserta diberikan pemahaman tentang cara mempromosikan potensi gampong secara efisien dan efektif. Alfajrian menuturkan bahwa pihaknya berusaha mengenali potensi-potensi unik yang dimiliki oleh masing-masing gampong, mulai dari keindahan alam hingga warisan budaya. Dengan pemahaman yang kuat tentang potensi tersebut, peserta dibimbing untuk merancang kampanye promosi yang menarik dan informatif melalui website maupun platform media sosial.

Pertemuan ini diharapkan dapat membantu gampong dalam membangun citra yang positif di mata masyarakat luas serta meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, gampong dapat semakin dikenal sebagai tujuan wisata yang menarik dan berdaya saing tinggi.

“Potensi gampong kami sangatlah beragam, namun seringkali belum terpromosikan dengan baik kepada masyarakat luas,” ujar salah satu peserta. “Melalui pertemuan ini, kami diarahkan untuk mengidentifikasi cara yang paling efisien dan efektif dalam mempromosikan potensi-potensi tersebut agar dapat menarik minat lebih banyak orang untuk mengunjungi gampong kami,” sebutnya.

Pertemuan KIG ini berjalan dengan khidmat. Para peserta dengan penuh perhatian dan antusiasme. mengikuti setiap sesi pembinaan yang disampaikan. Suasana hangat dan penuh semangat yang tercipta sangat mendukung terjalinnya komunikasi efektif antara peserta. Kolaborasipun mewarnai diskusi, di mana para peserta berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi, menjelaskan pentingnya sistem pengelolaan data, dokumentasi, dan penyimpanan informasi yang tepat guna. Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) turut memberikan panduan tentang cara menghimpun, mengelola, dan mempublikasikan informasi melalui website gampong dan platform media sosial.

“Keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong,” ujar Arman.

Arman juga menyebutkan bahwa pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan memperkuat ikatan antara pemerintah gampong dan warganya. Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan keterbukaan, gampong juga diharapkan untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi akses informasi bagi seluruh warga.

Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah gampong dan masyarakat serta membangun kepercayaan yang kokoh di antara keduanya.

Pentingnya Akses Informasi dan Peran Kelompok Informasi Gampong
Selaras dengan itu, Plt. Kadis Kominfo Aceh Barat, Edy Sofian, M.Si, menyampaikan bahwa informasi adalah kunci keberhasilan pembangunan.

“Di era digital seperti sekarang, akses informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, peran Kelompok Informasi Gampong sangat vital untuk mempromosikan potensi dan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong dapat disampaikan dengan tepat waktu dan akurat,” ucapnya.

Menurut Edy, KIG tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

“Melalui kelompok ini, kita dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Edy mengapresiasi inisiatif Diskominfo Aceh yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi ini terutama sebagai tempat belajar antar warga gampong.

“Saya yakin, dengan adanya sosialisasi ini, para Geuchik dan Ketua KIG dapat lebih memahami peran dan potensi digitalisasi informasi melalui publikasi potensi yang ada di masing-masing gampong. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar gampong, sehingga dapat saling belajar dan memperkuat jaringan kerja sama,” pungkasnya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan bahwa gampong di Aceh akan semakin maju dalam hal keterbukaan informasi dan pengelolaan potensi lokal. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan, sehingga semua gampong di Aceh dapat maju bersama dan saling mendukung,” kata Edy Sofian.

Editor: Akil Rahmatillah

Abu Razak Minta Pengurus KONI Aceh Maksimalkan Persiapan PON

Penulis
Redaksi
-
0
Abu Razak Minta Pengurus KONI Aceh Maksimalkan Persiapan PON. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Umum KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar meminta kepada pengurus, untuk lebih memaksimalkan lagi persiapan para atlet dan pelatih jelang 93 hari pelaksanaan pembukaan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut.

Hal itu disampaikan oleh Abu Razak—sapaan akrab H. Kamaruddin Abu Bakar— di hadapan seluruh jajaran pengurus pada forum Rapat Pleno II KONI Aceh, Kamis 6 Juni 2024, di Sekretariat KONI Aceh, Banda Aceh.

“KONI Aceh menjadi leading sector berhasil atau tidak Kontingen Aceh meraih prestasi pada PON 2024. Jadi saya minta, dalam sisa waktu 93 hari lagi ini, bersama-sama kita maksimalkan persiapan, untuk mencapai prestasi maksimal, dan target 10 besar,” tegas Abu Razak.

Mengulang penegasan yang sama, Abu Razak menekankan target meraih prestasi yang lebih maksimal di ajang PON bukan hanya menjadi tanggungjawab Ketua Umum semata, melainkan tanggungjawab seluruh pengurus harian KONI Aceh, bersama Pengprov Cabang Olahraga.

Pada kesempatan itu Abu Razak juga menekankan agar para pengurus dapat terus menjaga kekompakan dan solidaritas, seperti yang telah terbangun selama ini, khususnya dalam masa hampir satu dekade terakhir ini.

“Keberhasilan kita memecahkan dua kali rekor raihan medali emas, yaitu pada PON 2016 Jawa Barat dan PON 2021 Papua, tidak terlepas dari kekompakan dan solidaritas, baik antara sesama pengurus harian, dan dengan Pengprov Cabang Olahraga,” kata Abu Razak.

Ia juga meminta kepada para pengurus, untuk memfinalkan segala kebutuhan atlet serta pelatih, baik yang bertanding di Aceh dan Sumut.

“Ingat, waktu kita tidak lama lagi. Tugas utama KONI Aceh adalah mempersiapkan atlet dan pelatih. Ini tanggungjawab kita bersama, jadi sama-sama kita perjuangkan,” kata Abu Razak.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,1181,1191,120...2,554Halaman 1,119 dari 2,554

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id