Beranda blog Halaman 1118

Dosa Masa Lalu Kerajaan Inggris: Menciptakan Darah di Banyak Negara

0
UK jadi favorit
Menara Big Ben, Inggris. (Foto: WW You Go)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kerajaan Inggris selalu menjadi bahan cerita yang menarik perhatian, dari budaya monarki hingga drama keluarga yang terus diekspos oleh media massa. Namun, di balik gaya hidup glamor dan megahnya kastil-kastil, tersimpan sejarah kelam yang dibangun melalui kolonialisme dan perbudakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Nukilan.id, Kerajaan Inggris merupakan pewaris utama konflik yang menyebabkan perpecahan dan pertumpahan darah di berbagai belahan dunia, yang dampaknya masih terasa hingga kini.

Jika melihat peta wilayah Britania Raya atau United Kingdom, tampaknya kekuasaan negara ini hanya mencakup daratan di utara Samudra Atlantik. Sebagai perbandingan, wilayah tersebut tidak seberapa besar dibandingkan dengan Indonesia. Namun, jangan salah, selain daratan di utara Samudra Atlantik, Inggris Raya menguasai 14 wilayah lain di muka bumi. Kekuasaan yang membentang dari Laut Tengah hingga Samudra Atlantik ini adalah peninggalan masa kejayaan kolonialisme Inggris yang memuncak pada tahun 1921. Sejarah mencatatnya sebagai British Empire.

Jejak kolonialisme Inggris dimulai pada abad ke-16 dan berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia hingga abad ke-20. Ekspedisi Inggris ke berbagai belahan dunia dimulai pada awal 1550 di bawah komando Raja Henry VII. Cita-cita Inggris kala itu sederhana, menandingi Spanyol dan Portugal yang telah lebih dulu memulai ekspedisi mereka. Kedua negara tersebut telah berhasil menaklukkan banyak daerah di Karibia dan Amerika.

Ekspedisi dan perdagangan Inggris mendapatkan momentumnya pada abad ke-17, ditandai dengan munculnya kongsi perdagangan di Amerika Utara dan Pasifik. Salah satu yang terkenal adalah British East India Company, yang membentuk markas dagang di India pada 1600 sebelum akhirnya menguasai tanah-tanah di sana. Perdagangan swasta Inggris berkembang pesat dan Kerajaan Inggris turut menikmati keuntungan ekonomi ini, sambil memanfaatkan kongsi dagang sebagai alat penyebaran kepentingan kultural dan politik monarki di berbagai belahan dunia.

Pada saat yang sama, kekuatan militer dan angkatan laut Inggris kian menguat, memungkinkan ekspansi kekuasaan Inggris berjalan mulus. Mereka mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai kolonial Eropa lainnya seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda. Misalnya, invasi pertama di Amerika dimulai di Virginia pada 1607, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil alih daerah jajahan Belanda, New Amsterdam, dan mengubah namanya menjadi New York pada 1912.

Pada puncak kejayaannya pada tahun 1920, Kerajaan Inggris menguasai seperempat tanah di dunia, dengan lebih dari 412 juta orang tinggal di bawah kekuasaannya. Keberhasilan perdagangan Inggris sering dikaitkan dengan industrialisasi yang mempercepat produksi melalui berbagai teknologi mesin. Namun, sebenarnya kekuasaan dagang Inggris sangat bergantung pada perbudakan.

Perbudakan menjadi penopang sistem ekonomi Inggris melalui rute perdagangan segitiga atau the triangular trade yang melibatkan tiga titik utama: Eropa, Afrika, dan Amerika. Kapal Inggris berlayar dari pelabuhan-pelabuhan utama seperti London, Bristol, dan Liverpool sambil mengangkut hasil bumi dan produk olahan seperti tekstil ke Afrika. Di sana, produk tersebut menjadi alat tukar untuk membeli ribuan warga Afrika yang kemudian dikirim ke Amerika. Sesampainya di Amerika, warga Afrika diperbudak dan dipekerjakan di perkebunan gula, kapas, dan tembakau. Hasil produksi tersebut kemudian dikirim kembali ke Inggris dan menjadi suntikan ekonomi yang besar.

Sementara Inggris bergelimang keuntungan, kondisi para budak kulit hitam sangat menyedihkan. Mereka diperlakukan seperti komoditas dagang, dan diperkirakan ratusan ribu orang mati dalam perjalanan dari Afrika ke Amerika dan Eropa antara tahun 1640 hingga 1807. Kapal-kapal Inggris mengangkut sekitar 3,4 juta warga Afrika, dengan 450.000 di antaranya meninggal saat perjalanan. Mereka sering dibiarkan mati kelaparan dan dehidrasi, dipaksa bekerja layaknya mesin dan hewan, serta menjadi korban perkosaan dan penyiksaan.

Keberhasilan ekonomi Kerajaan Inggris sangat berhutang pada perbudakan yang melibatkan 12 juta orang Afrika. Namun, tumbal kejayaan Inggris bukan hanya perbudakan. Puluhan negara dijajah, darah warga sipil bercucuran, dan kolonialisme Inggris meninggalkan warisan perpecahan serta konflik yang masih aktif di tanah-tanah bekas jajahannya.

Sebagai contoh, kekuasaan Inggris di Asia Selatan menyebabkan pecahnya wilayah tersebut menjadi tiga negara: India, Pakistan, dan Bangladesh. Walaupun ketiganya berhasil merdeka, warisan konflik masih terasa hingga kini, terutama di Kashmir yang menjadi saksi konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Konflik ini bermula dari pembagian wilayah yang dilakukan secara serampangan oleh pemerintah kolonial Inggris pada 1947, yang dikenal dengan the Partition of India. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan agama, yang menyebabkan jutaan warga harus bermigrasi dan meninggalkan kampung halaman mereka.

Tak hanya di India, taktik pecah belah atau divide and conquer juga menjadi akar kebencian di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Pemerintah kolonial Inggris mendorong migrasi massal warga Muslim dari Benggala untuk bekerja di Rakhine, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Konflik horizontal antara Muslim dan Buddha di Rakhine perlahan meruncing, dan kebencian semakin parah saat dua kelompok agama tersebut terpecah di Perang Dunia II.

Warisan kolonial Inggris juga mencakup genosida dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung, seperti penjajahan Palestina oleh Israel. Pemerintah kolonial Inggris memiliki andil dalam awal mula okupasi Palestina oleh Israel melalui Deklarasi Balfour pada 1917, yang mendukung pembentukan negara Israel di Palestina. Penggusuran besar-besaran warga Palestina dikenal sebagai Nakba, di mana masyarakat Palestina digusur, ditindas, dan dihantam di tanah mereka sendiri.

Di balik kilap mahkota dan megah kastil kerajaan, tersimpan jejak eksploitasi, penjajahan, serta taktik politik pencaplokan dan perpecahan yang dampaknya masih dirasakan hingga kini. Sejarah kolonialisme Inggris adalah kisah penuh darah yang bahkan tetesannya masih berceceran sampai saat ini.

Reporter: Akil Rahmatillah

Partai Aceh Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah hingga 14 Juni 2024

0
Bendera Partai Aceh. (Foto: Partai Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Partai Aceh memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024. Langkah ini diambil setelah mendengarkan aspirasi dari kalangan internal partai yang menginginkan tambahan waktu pendaftaran.

Perpanjangan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi beberapa calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya tidak sempat mendaftar karena berbagai alasan.

Dalam rapat yang digelar pimpinan partai, diputuskan bahwa masa pendaftaran diperpanjang selama tujuh hari, mulai dari Sabtu, 8 Juni 2024 hingga Jumat, 14 Juni 2024.

“Keputusan ini diambil untuk mengakomodir permintaan dari berbagai kalangan yang menginginkan perpanjangan waktu pendaftaran,” ujar Nurlis E Meko, Ketua Tim Seleksi Partai Aceh.

Hingga masa pendaftaran sebelumnya, Partai Aceh telah menerima pendaftaran dari tujuh calon wakil gubernur yang akan mendampingi Mualem, serta 43 calon bupati/walikota. Namun, setelah masa pendaftaran ditutup, sejumlah tokoh eksternal juga menunjukkan minat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah melalui Partai Aceh. Karena pendaftaran telah ditutup, mereka sempat ditolak oleh tim penjaringan.

Melihat antusiasme dan permintaan yang tinggi, Partai Aceh memutuskan untuk memberikan kesempatan tambahan.

“Kami berharap perpanjangan waktu ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh bakal calon yang ingin mendapatkan dukungan Partai Aceh,” tambah Nurlis.

Para calon kepala daerah yang ingin mendaftar dapat mendatangi kantor Partai Aceh selama masa perpanjangan ini untuk bertemu langsung dengan Tim Seleksi. Partai Aceh mengimbau agar seluruh bakal calon segera mempersiapkan diri dan dokumen yang diperlukan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Perpanjangan waktu ini diharapkan tidak akan mengganggu tahapan seleksi berikutnya. Tim seleksi telah menyusun kembali jadwal untuk menyesuaikan dengan perpanjangan masa pendaftaran ini, sehingga seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.

Dengan keputusan ini, Partai Aceh menunjukkan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua calon kepala daerah yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada 2024 melalui jalur Partai Aceh.

Editor: Akil Rahmatillah

Mengenal Teuku Irwan Djohan: Kandidat Kuat Wali Kota Banda Aceh dari Partai NasDem

0
Anggota Komisi VI DPRA, Teuku Irwan Djohan. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi mengusung Teuku Irwan Djohan sebagai calon Wali Kota Banda Aceh dalam Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024. Keputusan ini diumumkan setelah Irwan Djohan menerima Surat Keputusan (SK) rekomendasi dari Ketua Bappilu Partai NasDem, Prananda Paloh, di NasDem Tower, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024) lalu.

Irwan Djohan dipilih NasDem karena rekam jejaknya yang baik di mata masyarakat, elektabilitas yang tinggi, serta kompetensi yang mumpuni untuk memimpin Banda Aceh. Lalu, siapakah Teuku Irwan Djohan yang kini menjadi sorotan publik ini?

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Nukilan.id, Teuku Irwan Djohan lahir di Kuala Simpang pada 1 September 1971. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang militer. Ayahnya, almarhum Mayjend TNI H. Teuku Djohan Bin Raden, dan ibunya, Cut Ubit Binti T Ibrahim, membentuk karakter disiplin dan tangguh dalam diri Irwan sejak dini.

Irwan mengenyam pendidikan dasarnya di SD Persit III Banda Aceh (1978-1984), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Banda Aceh (1984-1987) dan SMA Negeri 1 Banda Aceh (1987-1990). Ia kemudian meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 1996.

Sebelum terjun ke dunia politik, Irwan Djohan sudah menunjukkan bakat wirausahanya dengan mendirikan dan memimpin beberapa perusahaan. Di antara bisnis yang ia rintis adalah menjadi distributor kopi Gayo Mountain Coffee di Surabaya (1992-1996). Ia juga mendirikan Radio Prima FM Banda Aceh (1997-2020) dan menjadi pemilik tabloid Aceh Kronika (1998-2002).

Pengalamannya di dunia bisnis membawanya ke dunia media. Irwan pernah menjadi produser program televisi nasional di RCTI dan TVRI Jakarta pada 2002-2004, memperluas jaringan dan pengaruhnya di ranah publik.

Bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 menjadi titik balik dalam kehidupan Irwan Djohan. Ia tergerak untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan dan menjadi relawan di KBR 68H selama periode 2004-2007. Irwan berperan aktif dalam evakuasi korban dan terlibat dalam berbagai proyek NGO pada masa itu, memperkuat citranya sebagai sosok yang peduli pada isu sosial dan kemanusiaan.

Pada tahun 2012, Irwan Djohan mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banda Aceh melalui jalur independen, meski belum berhasil. Namun, tekadnya untuk membangun Banda Aceh tak pernah surut. Ia kemudian bergabung dengan Partai NasDem dan dipercaya sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Banda Aceh periode 2013-2016.

Dedikasi dan kepemimpinannya membawa Irwan Djohan ke kursi DPR Aceh periode 2019-2024. Hingga kini, ia menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPRA, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu politisi berpengaruh di Aceh.

Dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, Teuku Irwan Djohan siap membawa perubahan untuk Banda Aceh. Partai NasDem optimistis bahwa Irwan Djohan adalah sosok yang tepat untuk memimpin kota ini menuju masa depan yang lebih baik.

Sebagai kandidat Wali Kota Banda Aceh, Irwan Djohan memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk memajukan kota ini. Dengan dukungan penuh dari Partai NasDem dan rekam jejaknya yang impresif, ia diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Banda Aceh.

Reporter: Akil Rahmatillah

Ormas Keagamaan ‘Main’ Tambang: Sebuah Dilema Moral

0
Ilustrasi ormas dan tambang. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Opini – Organisasi keagamaan pada dasarnya adalah gerakan sosial yang berfungsi untuk menjaga dan memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Mereka sejatinya tidak berurusan dengan profit dan pengembangan usaha, karena hal itu lebih cocok dilakukan oleh perusahaan. Ruang lingkup mereka lebih khusus lagi: persoalan keagamaan dan sosial. Ketika mereka merambah ke sektor pendidikan dan kesehatan, hal itu masih bisa dimaklumi. Namun, jika terlibat dalam bisnis, terutama bisnis tambang, ini adalah langkah yang berbahaya.

Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Peraturan ini berlaku sejak 30 Mei 2024. Pemerintah menjelaskan bahwa yang akan mengelola tambang bukanlah ormas itu sendiri, melainkan badan usaha di bawah naungan ormas, seperti koperasi. Namun, hal ini tidak menghapus stigma bahwa ormas tersebut tetap terlibat langsung dalam bisnis tambang.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan ormas keagamaan sendiri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Yahya Khalil Stakuf, atau Gus Yahya, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, NU siap dengan sumber daya manusia, perangkat organisasional, dan jaringan bisnis yang kuat untuk menjalankan tugas tersebut. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan NU dalam mengelola WIUPK demi kepentingan organisasi dan masyarakat luas.

Namun, tanggapan berbeda datang dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Meski mengapresiasi keputusan presiden, PGI secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang. Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, menekankan bahwa izin usaha tambang tidak boleh membuat ormas agama kehilangan daya kritisnya. Ia menambahkan bahwa ormas keagamaan seharusnya lebih fokus pada pembinaan umat daripada terlibat dalam bisnis pertambangan yang kompleks dan menantang.

Sikap serupa juga diutarakan oleh Uskup Agung Jakarta, Prof. Ignasius Kardinal Suharyo Harjoatmodjo, yang mewakili Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Kardinal Suharyo menegaskan bahwa KWI tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang, karena menurutnya, pengelolaan tambang bukanlah wilayah yang seharusnya dijalankan oleh organisasi keagamaan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa fokus utama ormas keagamaan adalah pelayanan rohani dan pembinaan umat, bukan aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Keputusan PGI dan KWI mencerminkan pandangan yang jernih: ormas keagamaan harus berkhidmat dalam urusan agama dan tidak boleh terlibat dalam bisnis yang bisa merusak citra mereka. Keputusan pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan dalam mengelola WIUPK memang bermasalah. Ada kekhawatiran bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan dapat mengalihkan fokus utama mereka dari pelayanan rohani dan pembinaan umat. Selain itu, pengelolaan tambang memerlukan keahlian khusus dan pemahaman mendalam tentang industri pertambangan, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan sosial yang kompleks. Ormas keagamaan yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini berisiko menghadapi tantangan besar yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan usaha dan kredibilitas mereka.

Melibatkan ormas keagamaan dalam bisnis tambang juga dapat menimbulkan preseden buruk. Bisa terjadi pembenaran atas nama agama bahwa menolak tambang sama halnya dengan menolak ormas agama. Ini bisa ditanamkan dalam kesadaran publik sehingga menolak tambang sama dengan menolak agama. Kekacauan akan timbul, dan masyarakat akan memandang ormas keagamaan, bahkan agama itu sendiri, dengan rendah dan penuh permusuhan. Hal ini kemudian akan mengikis rasa hormat dan kepedulian mereka terhadap ormas keagamaan tersebut.

Jika ormas keagamaan terlibat dalam industri tambang, mereka akan kehilangan legitimasi moral untuk mengkritik dampak negatif tambang. Mereka kehilangan keberpihakan dan komitmen sosial kepada masyarakat. Praktik pemberian porsi tambang kepada ormas keagamaan seolah-olah sedang menjinakkan mereka dengan sedikit pembagian dari pemerintah. Dengan tambang tersebut, ormas keagamaan bisa jadi terbiasa untuk diam terkait isu-isu lingkungan atau, yang lebih buruk, sama sekali tidak berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang.

Poin penting lain yang perlu diwaspadai adalah tradisi rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Ormas keagamaan bisa menjadi korban demoralisasi karena ikut berebut jatah dari pemerintah. Pada akhirnya, mereka akan terseret dalam kasus korupsi yang merajalela di dalamnya. Inilah yang perlu kita waspadai bersama, karena kita mencintai ormas keagamaan dan menghendaki mereka tetap kritis dan rasional. Posisi mereka adalah jembatan yang menghubungkan kepentingan orang banyak dengan pemerintah. Jangan sampai ormas keagamaan menjadi cecunguk yang gampang disuruh-suruh karena telah mendapatkan jatah. Jangan sampai gara-gara tambang setitik merusak ormas keagamaan sebelanga.

Penulis: Akil Rahmatillah (Alumni Ilmu Pemerintahan-USK)

Temuan Cadangan Gas Jumbo di Laut Andaman, Praktisi Hulu Migas Beri Masukan Pengelolaan

0
Ilustrasi pengeboran lepas pantai. (Foto: Ilmu Tambang)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Temuan cadangan gas raksasa di Laut Andaman, lepas pantai Aceh, menjadi sorotan nasional. Penemuan tersebut mencakup Blok Andaman II dan South Andaman, termasuk sumur Timpan-1 di Blok Andaman II yang dioperasikan oleh Premier Oil dengan estimasi cadangan mencapai 5,5 triliun kaki kubik (TCF).

Penemuan ini disebut sebagai “giant discovery” atau temuan raksasa, yang berpotensi besar meningkatkan ketahanan energi nasional.

Seorang praktisi hulu migas, Azhari Idris, dalam sebuah podcast di SagoeTv, mengungkapkan beberapa strategi penting dalam mengelola cadangan migas raksasa ini agar efisien dan berkelanjutan. Menurutnya, industri migas memiliki kondisi spesifik yang memerlukan manajemen risiko yang baik.

“Ada risiko-risiko yang cukup tinggi, sehingga perusahaan diminta untuk memiliki tata kelola manajemen keselamatan yang bagus dan modal yang cukup,” ujar Azhari dikutip Nukilan.id, Jumat (7/6/2024).

Azhari menekankan pentingnya persiapan sejak dini oleh pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan dan keuangan. Ia juga menyoroti bahwa pemerintah perlu memasukkan aspek-aspek manajemen ini dalam daftar kebijakan yang diinginkan, sehingga bisa dipersiapkan dengan baik.

“Hal-hal seperti ini bisa diajarkan dan dipersiapkan dari sekarang. Tidak ada alasan untuk mengatakan kami tidak diajari atau tidak diberi tahu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Azhari mengingatkan agar tidak terlena dengan kesibukan lainnya, seperti persiapan politik, yang bisa menghambat upaya pengelolaan migas. “Konsep itu harus ada dari sekarang. Jika tidak ada persiapan, kita tidak bisa mengeluh bahwa pemerintah tidak peduli,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Aceh adalah provinsi yang sangat penting bagi kepentingan Republik Indonesia.

“Pemerintah Indonesia pasti akan melihat Aceh sebagai bagian penting jika kita melakukan persiapan yang baik. Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan dengan maksimal,” tutupnya.

Dengan temuan ini, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya, sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai daerah strategis dalam peta energi nasional.

Reporter: Akil Rahmatillah

PT Solusi Bangun Andalas Gelar Aksi Sedekah Sampah dan Luncurkan Program Pemilahan Sampah

0
PT Solusi Bangun Andalas Gelar Aksi Sedekah Sampah dan Luncurkan Program Pemilahan Sampah. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Jantho – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, PT Solusi Bangun Andalas (SBA) mengadakan kegiatan bertajuk “Aksi Sedekah Sampah Bersama” (Aksi SESAMA) di Pabrik Lhoknga. Kegiatan ini melibatkan karyawan, kontraktor, serta penerima manfaat program CSR SBA.

General Manager SBA, Mochamad Anwar Bakti, menyatakan bahwa Aksi SESAMA merupakan inisiatif yang telah dimulai sejak 2023 oleh SBA, yang merupakan anak perusahaan dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan bagian dari PT Semen Indonesia. Melalui program ini, para peserta diajak untuk memilah sampah dari lingkungan kantor maupun rumah untuk disumbangkan kepada Bank Sampah Generasi Milenial (Basagemil), yang merupakan binaan CSR SBA.

“Alhamdulillah, kegiatan Aksi SESAMA ini disambut dengan antusias oleh seluruh peserta. Terbukti dengan terkumpulnya sampah sebanyak 407,1 kg yang terdiri dari 148,5 kg sampah kertas, 51,9 kg sampah plastik, 202,7 kg sampah kardus, dan 4 kg kain. Ini adalah aksi nyata yang kami harapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk ikut serta menjaga keberlangsungan lingkungan,” ujar Anwar Bakti, Kamis (6/6/2024).

Mawar (45), warga Desa Kueh yang menjadi penerima manfaat CSR SBA, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. “Kami yang mengelola program doorsmeer dari CSR SBA sudah mengumpulkan sampah plastik sejak empat bulan yang lalu. Setiap sampah plastik yang ada di doorsmeer kami kumpulkan demi kontribusi dalam menjaga bumi yang lebih baik. Terima kasih SBA sudah melibatkan kami dalam kegiatan ini,” ungkap Mawar.

Selain Aksi SESAMA, SBA juga meluncurkan program Rumoh Pilah Broh (RPB) atau Rumah Pemilahan Sampah. Program ini merupakan inisiatif solutif dari SBA dan Basagemil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dengan baik dan benar.

Kegiatan peluncuran RPB diadakan di Balee Resort Tebing Lampuuk dan dihadiri oleh tim SBA, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Besar, tokoh masyarakat, serta 40 kepala keluarga di sekitar area RPB. Sosialisasi cara pemilahan sampah, mekanisme kerja RPB, serta penyerahan 100 tong sampah untuk rumah warga dan titik-titik strategis di area RPB turut dilakukan dalam acara ini.

Program RPB, yang akan dikelola oleh Basagemil dan masyarakat, menitikberatkan pada aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar area RPB. Program ini merupakan proyek percontohan yang akan dievaluasi dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Mari kita mulai memilah sampah dari rumah sehingga dapat ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah demi menjaga keberlangsungan lingkungan yang lebih baik,” ajak GA & Comrel Manager SBA, Tafaul Rijal, saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program RPB.

Dengan pelaksanaan program-program ini, SBA berharap dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di Indonesia serta menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Editor: Akil Rahmatillah

Pemko Sabang dan Pemkab Pidie Jalin Kerja Sama Kendalikan Inflasi

0
Pemko Sabang dan Pemkab Pidie Jalin Kerja Sama Kendalikan Inflasi. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Sabang – Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Pidie menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengendalikan inflasi di wilayah mereka. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, dan Plh. Bupati Pidie, Samsul Azhar, di Ruang Rapat Pulau Klah, Kantor Wali Kota Sabang, pada Kamis (6/6/2024).

Reza Fahlevi menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok pangan dan barang penting lainnya, serta mengendalikan harga di wilayah Pidie dan Sabang. Ia menekankan pentingnya pasokan bahan pangan yang sebagian besar masih diimpor dari daratan, kecuali ikan.

“Bahan pangan sebagian besar masih diimpor dari daratan, kecuali ikan. Kita pasok beras dari Pidie dan Pidie Jaya, sementara di Sabang, kita memiliki cokelat dan beberapa hasil pertanian lainnya,” jelasnya.

Dalam konteks pengendalian inflasi, transportasi menjadi perhatian penting, terutama karena Sabang terletak di pulau. Salah satu langkah yang sudah diambil Pemerintah Kota Sabang adalah memberikan subsidi atau bantuan biaya transportasi bagi pengangkut bahan pokok.

“Transportasi tak berarti jika pasokannya tak lancar. Semoga kerja sama ini berjalan baik. Terima kasih kepada Pemkab Pidie, semoga dengan MoU ini kita dapat mengambil langkah konkret dalam menangani inflasi,” harap Reza Fahlevi.

Plh. Bupati Pidie, Samsul Azhar, juga menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Upaya Pemko Sabang dalam menangani inflasi dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Pidie.

“Inflasi adalah tanggung jawab bersama, dan kita perlu mendukung satu sama lain dalam kerja sama ini. Saya bersyukur atas pertemuan hari ini, semoga kerja sama ini bermanfaat bagi kita semua,” tambahnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar distribusi bahan pangan dan menstabilkan harga di kedua daerah, serta menjadi model kerja sama antar wilayah lainnya dalam menghadapi tantangan inflasi.

Editor: Akil Rahmatillah

Lestarikan Ekosistem Pesisir, PN Banda Aceh Tanam 2000 Mangrove

0
Penanaman 2000 bibit mangrove di Mangrove Park Lampulo, Banda Aceh, pada Jum'at 7 Juni 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengadilan Negeri Banda Aceh beserta jajarannya melakukan penanaman 2000 bibit mangrove dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh pada 5 Juni setiap tahunnya. Penanaman ini dilakukan di Mangrove Park, Lampulo Banda Aceh, pada Jum’at (7/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PN Banda Aceh R Hendral, mengatakan penanaman bibit mangrove ini bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan khususnya ekosistem pesisir.

“Kegiatan ini kita rencanakan awalnya hanya 1000 bibit, tapi tadi rekan dari pemangku peduli mangrove menambah menjadi 2000 bibit,” kata Hendral kepada Nukilan usai penanaman mangrove.

Menurutnya, penanaman pohon bakau tidak hanya akan membantu dalam menjaga keberagaman hayati, tetapi juga berperan penting dalam melindungi pantai dari abrasi dan meningkatkan kualitas habitat bagi berbagai spesies laut

“Kita berharap penanaman 2000 bibit mangrove ini dapat berkembang dengan baik dan tidak banyak yang mati. Dalam 10 tahun ke depan, kawasan ini diharapkan sudah menjadi hutan mangrove yang lebat,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman mengatakan bahwa di Aceh terdapat 14 jenis mangrove yang hidup di wilayah pesisir. Di Mangrove Park Lampulo, 10 jenis mangrove ditanam dan diharapkan dapat tumbuh dengan baik di kawasan tersebut.

“Penanaman mangrove ini bukan hanya untuk menghijaukan kawasan pesisir, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang ingin belajar tentang mangrove,” pungkasnya.

Ketua panitia kegiatan, H. Hamzah Sulaiman menjelaskan bahwa kegiatan ini di laksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2024.

“Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Penanaman mangrove ini juga bentuk komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan,” katanya

Reporter: Rezi

Kyriad Muraya Hotel Aceh Gelar Kajian Bulanan Berkesan di Bulan Dzulhijjah 2024

0
Kyriad Muraya Hotel Aceh Gelar Kajian Bulanan Berkesan di Bulan Dzulhijjah 2024. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kajian bulanan yang digelar Kyriad Muraya Hotel Aceh pada bulan Dzulhijjah 2024 menciptakan momen berkesan bagi karyawan dan manajemen hotel. Bertempat di meeting room lantai 1, acara ini mengusung tema yang relevan: ibadah haji dan kurban.

Dalam sambutannya, Bambang Pramusinto, General Manager Kyriad Muraya Hotel Aceh, menekankan pentingnya kajian bulanan ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara karyawan. Lebih dari sekadar agenda ibadah, acara ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat hubungan profesional dan pribadi di lingkungan hotel.

Dengan kehadiran Dr. Tgk. Bustamam Usman, atau Ustadz Walidy, suasana kajian semakin bersemangat. Ustadz Walidy memberikan ilmu dan nasihat seputar ibadah serta menjawab pertanyaan karyawan dengan penuh kearifan.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami karena Ustadz Walidy yang juga merupakan sahabat saya mau memberikan ilmunya kepada keluarga besar Kyriad Muraya Hotel Aceh. Saya berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua kesehatan dan kajian ini bermanfaat bagi kita semua,” ujar Pramusinto.

Acara berlangsung meriah dengan partisipasi sekitar 70 karyawan. Diiringi oleh tanya jawab antara ustadz dan karyawan, sholawatan, doa bersama, serta makan bersama, suasana semakin hangat dan akrab. Kajian ini diakhiri dengan sholat berjamaah, menambah kesan sakral dan berkat dalam momentum bulan Dzulhijjah.

Kajian bulanan ini tidak hanya memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga mempererat ikatan di antara semua yang hadir. Kyriad Muraya Hotel Aceh membuktikan komitmennya dalam memperkuat hubungan internal yang kokoh dan memberikan nilai tambah bagi karyawan dan manajemen.

Editor: Akil Rahmatillah

FISIP USK dan Dinas Pertanahan Aceh Resmi Jalin Kerjasama Strategis

0
FISIP USK dan Dinas Pertanahan Aceh Resmi Jalin Kerjasama Strategis. (Foto: FISIP USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Dinas Pertanahan Aceh secara resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Dinas Pertanahan Aceh. Penandatanganan ini menandai dimulainya kerjasama strategis antara kedua institusi.

Acara penandatanganan MOA ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir. Sunawardi, M.Si., beserta jajarannya, serta Dekan FISIP USK, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., yang turut didampingi oleh jajarannya. Dalam sambutannya, Ir. Sunawardi mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif kerjasama ini. Ia menekankan kesiapan Dinas Pertanahan Aceh untuk memfasilitasi program magang MBKM bagi mahasiswa FISIP USK serta mengundang akademisi untuk berkolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Aceh.

“Kerjasama ini diharapkan dapat meluas ke bidang akademik dan penelitian. Kami siap menerima sumbangan artikel ilmiah dari para akademisi FISIP USK untuk jurnal ilmiah kami. Selain itu, anggota Dinas Pertanahan Aceh juga siap berbagi pengetahuan sebagai dosen praktisi atau tamu dengan topik konflik pertanahan di Aceh dan skala nasional,” ujar Ir. Sunawardi.

Menanggapi tawaran kerjasama tersebut, Dekan FISIP USK, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang terjalin. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami sangat antusias dengan tawaran kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk magang MBKM, publikasi jurnal ilmiah, dan dosen praktisi/tamu bagi akademisi FISIP USK,” ujar Dr. Mahdi.

Penandatanganan MOA ini diakhiri dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama yang berkesinambungan dan produktif. Dokumen kerjasama yang ditandatangani mencakup kerangka kerja untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian bersama. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah sosial di Aceh.

Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di FISIP USK serta memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik pertanahan di Aceh. Semangat kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan sinergi yang produktif antara dunia akademik dan praktisi di lapangan.

Editor: Akil Rahmatillah