NUKILAN.ID | BANDA ACEH – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Flower Aceh menggelar Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil (OMS), terutama terkait keberlanjutan pendanaan dan semakin terbatasnya ruang untuk menjalankan kerja-kerja advokasi, pemberdayaan, serta pengawasan kebijakan publik.
Nukilan.id yang hadir dalam kegiatan tersebut berkesempatan mewawancarai Intan Kusumaning Tiyas, Public Education Lead INFID. Ia menjelaskan, semiloka tersebut merupakan bagian dari upaya menyampaikan temuan dan pembahasan dalam Country Focus Report (CFR).
“Selain itu, kegiatan tersebut juga masuk dalam rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP),” katanya.
Dalam diskusi tersebut, persoalan ruang sipil menjadi salah satu isu yang turut mendapat perhatian. Keberadaan organisasi masyarakat sipil dinilai penting dalam menjaga partisipasi publik, memperjuangkan hak kelompok rentan, serta memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Ketika ditanya mengenai kondisi ruang sipil di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan saat ini, Intan menilai terdapat kecenderungan penyempitan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi dan menjalankan aktivitas organisasinya.
“Saat ini, ruang sipil di Indonesia semakin menyempit. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, mengkritik pemerintah, dan menyampaikan pendapat, tetapi juga menyangkut persoalan pendanaan organisasi masyarakat sipil (OMS),” ungkapnya.
Menurut Intan, persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan serius bagi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Berkurangnya dukungan dari lembaga donor internasional berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program, termasuk kerja-kerja advokasi yang selama ini menyasar perempuan, kelompok rentan, dan isu kesetaraan gender.
Salah satu perubahan yang berdampak terhadap kondisi tersebut adalah penutupan USAID pada 2025. Selain itu, perubahan kebijakan pendanaan dari sejumlah negara donor Eropa turut memengaruhi dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
“Pada 2025, terdapat surat edaran dari pemerintah Belanda yang menyampaikan bahwa dukungan tersebut tidak lagi tersedia pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi masyarakat sipil tidak hanya bergantung pada kemampuan internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi perubahan kebijakan dan prioritas pendanaan lembaga donor internasional. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





