NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aceh Cakrawala Institute (ACI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Series V dengan tema “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi, dan Relasi Masyarakat–Aparat”. Diskusi yang membahas polemik penggunaan bendera Aceh tersebut berlangsung di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026), mulai pukul 16.00 WIB.
Kegiatan yang dimoderatori Hidayat Almardy, SE., M.Si itu diikuti sejumlah elemen masyarakat, akademisi, serta pemerhati kebijakan publik di Aceh. Diskusi berlangsung dengan membahas persoalan bendera Aceh dari berbagai sudut pandang.
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, dalam pengantarnya mengatakan FGD tersebut menjadi ruang diskusi untuk mempertemukan berbagai pandangan secara terbuka dan konstruktif.
“Isu bendera Aceh di ruang publik selalu menyentuh aspek emosional sekaligus yuridis. Melalui forum ini, ACI berupaya menjembatani berbagai perspektif agar tercipta pemahaman bersama yang menyejukkan dan solutif,” ujarnya.
FGD tersebut menghadirkan empat narasumber dengan latar belakang keahlian berbeda untuk membahas polemik bendera Aceh dari perspektif budaya, sejarah, politik, keamanan, hingga regulasi.
Wakil Ketua MPU Aceh, Dr. Tgk. Abdul Gani Isa, M.Ag, membahas pentingnya pendekatan kultural dan kebijaksanaan tokoh masyarakat dalam menyikapi persoalan simbol daerah. Ia juga menyoroti perlunya menjaga suasana kondusif serta persatuan masyarakat.
Selanjutnya, akademisi sekaligus peneliti budaya Aceh, Dr. Muhajir Al Fairusy, M.A, mengulas aspek historis dan sosiologis bendera sebagai bagian dari ekspresi identitas masyarakat Aceh yang perlu dipahami secara menyeluruh dalam konteks keacehan.
Sementara itu, pengamat politik dan keamanan, Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A, memaparkan dinamika hubungan masyarakat dengan aparat di lapangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi persuasif dan terukur untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gesekan sosial maupun politik.
Narasumber lainnya, Direktur IDeAS Munzami Hs, menyampaikan pandangan dari sisi regulasi dan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya kejelasan sikap serta kebijakan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Selain itu, pembahasan juga mencakup dampak polemik bendera terhadap kondisi ekonomi dan iklim investasi di Aceh.
Dari rangkaian diskusi dan sesi tanya jawab, forum tersebut menekankan bahwa penyelesaian polemik simbol daerah di ruang publik membutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi, kepastian regulasi, serta komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.
Hasil pembahasan dan sejumlah rekomendasi dalam FGD tersebut selanjutnya akan dihimpun oleh tim riset Aceh Cakrawala Institute untuk disusun menjadi bahan masukan kebijakan atau policy brief bagi para pemangku kepentingan di Aceh. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
