Sunday, 22 November 2026 Banda Aceh 27°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Demokrasi

Hadapi Penyusutan Dana Donor, OMS Didorong Kembangkan Usaha Mandiri

Intan Kusumaning Tiyas, Public Education Lead International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (Foto: INFID)
Intan Kusumaning Tiyas, Public Education Lead International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (Foto: INFID)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penyempitan ruang sipil dan berkurangnya dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional menjadi tantangan bagi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong sejumlah organisasi mencari sumber pendanaan alternatif agar tetap dapat menjalankan program dan kerja-kerja advokasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan lanskap pendanaan internasional turut memengaruhi ruang gerak organisasi masyarakat sipil. Berkurangnya dukungan donor berpotensi menghambat berbagai program, terutama yang berkaitan dengan pendampingan perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan perjuangan kesetaraan gender.

Menanggapi persoalan tersebut, Nukilan.id mewawancarai Intan Kusumaning Tiyas, Public Education Lead International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), pada Kamis (19/11/2026). Dalam wawancara tersebut, Nukilan.id menanyakan alternatif sumber pendanaan yang dapat dikembangkan organisasi masyarakat sipil di tengah perubahan lanskap pendanaan internasional.

Intan mengatakan, sejumlah organisasi masyarakat sipil mulai melakukan diversifikasi pendanaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lembaga donor. Salah satu caranya adalah mengembangkan kegiatan usaha mandiri yang dapat menghasilkan pemasukan bagi organisasi.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan usaha mandiri. Sebagai contoh, Flower Aceh pernah memiliki usaha laundry. Sementara itu, INFID menyewakan ruang kantor untuk kegiatan pertemuan atau rapat sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif,” ungkapnya.

Meski demikian, menurut Intan, upaya mencari sumber pendanaan mandiri perlu diikuti dukungan yang lebih berkelanjutan. Ia menilai keberadaan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu hal penting untuk menjamin keberlangsungan kerja-kerja masyarakat sipil.

Hal tersebut berkaitan dengan posisi OMS dalam kehidupan demokrasi. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya menjalankan program pemberdayaan, tetapi juga berperan dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan kelompok rentan, dan menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh pemerintah.

“Masyarakat sipil merupakan salah satu pilar demokrasi. Ketika pendanaan mereka hilang atau semakin menyempit, kerja-kerja advokasi juga akan berkurang dan semakin sulit dilakukan, termasuk dalam menjangkau masyarakat yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, INFID turut mendorong pembentukan dana abadi OMS di tingkat nasional. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pendanaan jangka panjang sehingga organisasi masyarakat sipil tidak sepenuhnya bergantung pada perubahan prioritas dan kebijakan lembaga donor internasional.

Intan menyebutkan, upaya mendorong pembentukan dana abadi tersebut telah dilakukan selama beberapa tahun. Namun, hingga kini, gagasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan untuk dapat direalisasikan.

“Upaya tersebut telah diperjuangkan sejak 2021, tetapi hingga kini masih sulit untuk diwujudkan,” pungkasnya. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News