NUKILAN.ID | JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyikapi isu tersebut dengan tenang.
Pernyataan itu disampaikan Puan setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” katanya.
Puan juga menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
“Masih Gibran masih wapres,” ujar Puan.
Selain menanggapi isu tersebut, Ketua DPP PDIP itu turut dimintai keterangan mengenai sejumlah anggota DPR yang mulai menggalang tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Namun, Puan belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pembahasan usulan tersebut dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Belum ada (agenda),” kata.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan HMP terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang membagikan foto dokumen bertajuk ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’.
Nama Mardani tercantum pada urutan pertama dalam dokumen tersebut. Ia turut membagikan dokumen lain yang berisi penjelasan serta pasal-pasal terkait pengajuan hak tersebut.
Berdasarkan dokumen yang beredar, setidaknya 12 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul HMP. Meski demikian, Mardani menyebut jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut terus mengalami penambahan.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026), seperti dilansir detikcom.
Sorotan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden mencuat setelah adanya putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA. Selain itu, putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal.
Persoalan tersebut kemudian mendorong sejumlah politikus mengusulkan agar DPR menggunakan HMP sebagai langkah menindaklanjuti polemik yang berkembang. Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar menjadi salah satu politikus yang menyampaikan usulan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut adanya aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan partainya turut mengajukan HMP.
Sebagai informasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Ketentuan mengenai hak tersebut tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga kondisi yang menjadi dasar penggunaan HMP, yakni kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut dari penggunaan hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dalam situs resmi DPR, HMP tidak hanya menjadi instrumen penyampaian kritik politik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
