NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk menuntaskan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana sesuai target pada 2027.
Permintaan tersebut disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat itu diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.
Dek Fadh menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan huntap. Ia meminta pemerintah daerah memastikan lahan telah tersedia agar proses pembangunan tidak terhambat ketika pekerjaan hendak dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data dari pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana. Rinciannya terdiri atas 50.396 unit rumah rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Dari total 50.396 rumah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Adapun 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh menyebutkan, data kebutuhan rumah tersebut masih dapat berubah seiring berlangsungnya proses verifikasi, validasi, dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat diketahui secara akurat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan huntap di Aceh.
Ia menyampaikan bahwa sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menerima arahan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Wahyu mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus memenuhi target hingga akhir tahun. Namun, ia berharap keterbatasan waktu tersebut tidak menjadi penghambat pembangunan huntap komunal.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan pelaksana proyek, khususnya terkait penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Menurut Wahyu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar sehingga hunian yang dibangun dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
