NUKILAN.ID | JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi bentrokan yang terjadi dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
JK yang juga dikenal sebagai tokoh perdamaian Aceh menjelaskan, suasana zikir dan doa bersama berubah setelah muncul aksi demonstrasi serta pengibaran bendera bulan bintang yang kemudian mendapat perhatian dari aparat keamanan.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujarnya.
Dinamika Internal Aceh
JK menilai bentrokan tersebut berkaitan dengan dinamika internal di Aceh dan bukan merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, terdapat kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan di daerah.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.
Ia turut menyoroti absennya sejumlah tokoh utama Aceh di Banda Aceh ketika bentrokan berlangsung. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ungkapnya.
Menurut JK, selama dua dekade terakhir, pemerintahan Aceh banyak dipimpin tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok atau ekskombatan GAM dan mereka telah memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum secara demokratis.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi mayoritas masyarakat Aceh. Ia menyebut masyarakat Aceh pada dasarnya tetap menginginkan perdamaian.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” katanya.
JK berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi masyarakat Aceh agar tetap menjaga perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Ia juga menilai perdamaian telah membawa berbagai perubahan positif bagi Aceh, termasuk melalui pemberian hak dan dukungan pemerintah pusat berupa dana otonomi khusus untuk pembangunan daerah. (xrq)
 menanggapi bentrokan yang terjadi dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).){kind=link}