NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Posisi Aceh yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan peran pelabuhan dalam jaringan perdagangan dan logistik regional. Padahal, sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melewati selat tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, ST., MT., mengungkapkan bahwa pengembangan pelabuhan di Aceh masih terkendala sejumlah persoalan, seperti keterbatasan muatan, konektivitas, infrastruktur, hingga koordinasi antarlembaga. Menurutnya, pembangunan fasilitas pelabuhan perlu dibarengi dengan aktivitas ekonomi dan sistem logistik yang saling terhubung.
“Pelabuhan Aceh tidak kekurangan lokasi. Yang masih kurang adalah muatan, integrasi, dan kepastian kewenangan,” kata Faisal dalam Sharing Session bertajuk “Strategi Pengembangan Pelabuhan Aceh: Infrastruktur, Regulasi, dan Kolaborasi Terpadu” yang diselenggarakan secara daring oleh BPSDM Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Prof. Muhammad Subhan, Senior Scholar bidang Maritime Logistics and Port Competitiveness dari King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi.
Faisal menjelaskan, Aceh saat ini memiliki 19 pelabuhan, terdiri dari 11 pelabuhan laut dan delapan pelabuhan penyeberangan. Pengelolaannya berada di bawah enam lembaga, termasuk Dishub Aceh dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kementerian Perhubungan yang masing-masing menangani enam pelabuhan, PT Pelindo Multi Terminal sebanyak tiga pelabuhan, serta BPKS Sabang.
Dalam pemaparannya, Faisal menguraikan lima kendala utama yang memengaruhi pengembangan pelabuhan di Aceh.
Pertama, ketersediaan muatan masih terbatas. Aktivitas ekspor masih didominasi komoditas curah, sementara arus peti kemas lebih banyak berasal dari barang yang masuk ke Aceh.
Kedua, distribusi muatan belum terkonsentrasi karena sejumlah daerah pesisir menginginkan pelabuhan ekspor masing-masing. Akibatnya, volume barang di setiap pelabuhan sulit memenuhi skala ekonomi yang dibutuhkan untuk menghadirkan layanan pelayaran secara rutin.
Ketiga, pembangunan infrastruktur masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya meliputi alur pelayaran Kuala Langsa, ketersediaan lahan di Krueng Geukueh, akses jalan menuju Calang, pemenuhan standar keamanan ISPS Code di wilayah barat-selatan, serta kondisi gelombang Samudra Hindia.
Keempat, akses darat menuju pelabuhan masih rentan terhadap gangguan. Salah satu contohnya terjadi saat banjir November 2025 yang menyebabkan jalan nasional terputus dan mengisolasi wilayah Aceh Tengah, Gayo Lues, serta Bener Meriah.
Kelima, pengelolaan pelabuhan melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, Faisal turut menyoroti belum operasionalnya ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Di sisi lain, perkembangan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan adanya peningkatan persentase ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Aceh.
Pada 2016, porsi ekspor melalui pelabuhan dalam provinsi tercatat sebesar 40,8 persen. Angka tersebut naik menjadi 52,9 persen pada 2017 dan 55,3 persen pada 2018.
Peningkatan berlanjut hingga mencapai 74,9 persen pada 2021, kemudian 79,6 persen pada 2022. Pada 2023 tercatat 75,1 persen dan meningkat menjadi 69,6 persen pada 2024.
Sementara pada 2025, persentasenya mencapai 82,9 persen atau menjadi angka tertinggi sepanjang periode 2016–2025. Adapun data sementara Januari hingga Agustus 2026 menunjukkan porsi sebesar 80,8 persen.
Secara keseluruhan, porsi ekspor melalui pelabuhan di Aceh mengalami kenaikan 42,1 poin persentase dalam sembilan tahun. Sebaliknya, ekspor melalui pelabuhan di luar Aceh mengalami penurunan dari 59,2 persen pada 2016 menjadi 17,1 persen pada 2025.
Meski demikian, komoditas ekspor Aceh masih didominasi sejumlah produk tertentu. Batu bara menyumbang 66,3 persen, disusul CPO sebesar 12,3 persen, pupuk 11 persen, serta kopi dan rempah-rempah sebanyak 3,9 persen. Keempat kelompok komoditas tersebut secara keseluruhan mencakup 93,6 persen dari komposisi ekspor yang dipaparkan.
Untuk memperkuat aktivitas pelabuhan, konsolidasi muatan CPO, kopi, hasil perikanan, dan produk KEK Arun menjadi salah satu langkah yang direncanakan.
Selain penguatan muatan, Dishub Aceh juga menyiapkan pengembangan sejumlah jalur pelayaran internasional dan domestik. Untuk rute internasional, terdapat rencana pembukaan layanan kapal Ro-Ro dari Krueng Geukueh menuju Penang, Malaysia, dengan jarak sekitar 200 mil laut.
Rute lainnya menghubungkan Pelabuhan Malahayati atau Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, melalui Campbell Bay hingga Port Blair.
Sementara di jalur domestik, pengembangan layanan Long Distance Ferry direncanakan menghubungkan Pelabuhan Malahayati dengan Tanjung Priok, Jakarta, yang memiliki jarak sekitar 1.000 mil laut.
“Untuk jalur domestik, direncanakan juga akan ada layanan Long Distance Ferry dari Pelabuhan Malahayati menuju Tanjung Priok, Jakarta, dengan jarak sekitar 1.000 mil laut,” kata Faisal.
Dishub Aceh turut mengusulkan pengoperasian Short Sea Shipping dengan jalur Calang, Malahayati, Lhokseumawe, hingga Belawan. Rute sepanjang sekitar 346 mil laut atau 641 kilometer tersebut terbagi menjadi tiga lintasan, yakni Calang–Malahayati sejauh 91 mil laut, Malahayati–Lhokseumawe 99 mil laut, serta Lhokseumawe–Belawan 156 mil laut.
Pengembangan kapal Ro-Ro pada jalur tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif untuk pengangkutan barang, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas.
Faisal juga menekankan pentingnya menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri dan pusat perekonomian. Selain itu, jaringan kereta api di Aceh diharapkan dapat terintegrasi dengan pelabuhan guna mendukung kelancaran distribusi barang.
Ia mencontohkan Singapura yang mampu menghubungkan kawasan industri dan komersial dengan pelabuhan melalui sistem pengelolaan satu pintu. Menurutnya, pemerintah tidak harus menjalankan seluruh kegiatan operasional pelabuhan, melainkan dapat memberikan kesempatan kepada tenaga profesional dan operator yang memiliki pengalaman di bidang tersebut.
Dalam jangka pendek, Dishub Aceh memprioritaskan konsolidasi muatan, pembukaan jalur Ro-Ro regional, pemberian insentif, kepastian jadwal pelayaran, serta pembangunan dry port di kawasan tengah Aceh.
Adapun dalam jangka menengah, Sabang, Malahayati, dan Krueng Geukueh diproyeksikan menjadi titik layanan pendukung kapal. Fasilitas yang disiapkan mencakup pengisian bahan bakar, penyediaan air bersih dan perbekalan, fasilitas logistik, hingga pergantian awak kapal.
“Pelabuhan-pelabuhan nantinya diharapkan dapat menjadi jalur alternatif ketika terjadi gangguan pada rute pelayaran regional,” ujar Faisal.
Sementara itu, Profesor Muhammad Subhan menjelaskan bahwa posisi geografis yang strategis dan kedalaman perairan bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan sebuah pelabuhan. Daya saing juga bergantung pada efisiensi biaya logistik, kualitas pelayanan, ketersediaan muatan, serta kepastian jadwal pelayaran.
Mengacu pada data UNCTAD yang dipaparkannya, sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melewati Selat Malaka pada 2023. Persentase tersebut lebih besar dibandingkan Selat Hormuz yang mencapai 11,1 persen dan Terusan Suez sekitar 10 persen.
Subhan turut memaparkan kondisi kedalaman perairan di sejumlah pelabuhan Aceh. Pelabuhan Sabang memiliki kedalaman 12–30 meter, Lhokseumawe 10 meter, Malahayati sembilan meter, Kuala Langsa tujuh meter, dan Meulaboh enam meter.
Kendati memiliki keunggulan dari sisi kedalaman perairan, aktivitas peti kemas di Pelabuhan Sabang masih mendekati nol. Kondisi tersebut, menurut Subhan, memperlihatkan bahwa keunggulan infrastruktur tidak serta-merta menjamin tingginya aktivitas perdagangan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak seharusnya memaksakan pelaku usaha menggunakan pelabuhan di Aceh apabila biaya pengiriman yang ditawarkan justru lebih tinggi dibandingkan pelabuhan lain, termasuk Belawan.
“Pelaku usaha tentu akan memilih jalur yang lebih efisien dari sisi biaya dan pelayanan,” kata Subhan.
Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antarpelabuhan, Subhan mengusulkan pembagian peran berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah. Pelabuhan Sabang diarahkan menjadi pusat transshipment internasional atau lokasi pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya.
Sementara Pelabuhan Lhokseumawe diproyeksikan sebagai pusat kegiatan ekspor-impor. Adapun Malahayati dan Meulaboh diarahkan menjadi pelabuhan pengumpul yang melayani kebutuhan wilayah masing-masing.
Selain pembagian fungsi, Subhan menawarkan penerapan pola kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership (PPP) dalam pengembangan pelabuhan. Melalui skema tersebut, pemerintah dapat berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pemecah gelombang, pengerukan alur, dan akses jalan. Sementara pihak swasta dapat mengambil peran dalam pengelolaan operasional terminal serta penyediaan peralatan.
Model lainnya adalah landlord port, yaitu sistem ketika aset pelabuhan tetap dimiliki pemerintah, sedangkan kegiatan operasionalnya diserahkan kepada badan usaha profesional.
Untuk meningkatkan minat investor, Subhan menilai diperlukan jaminan volume minimum barang melalui skema take-or-pay, kontrak kerja sama jangka panjang sekitar 20–30 tahun, serta dukungan regulasi yang konsisten dan transparan.
Sebagai gambaran, ia mencontohkan pengembangan Port of Tanjung Pelepas di Malaysia yang mulai beroperasi pada 2000 melalui kemitraan MMC Corp dan APM Terminals. Pelabuhan tersebut kemudian berhasil menarik sejumlah perusahaan pelayaran besar, di antaranya Maersk pada 2000 dan Evergreen pada 2002.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa daya saing pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan operator berpengalaman, jaringan perusahaan pelayaran, serta kepastian dalam investasi. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
