NUKILAN.ID | JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pengusutan independen terhadap penembakan warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, yang menewaskan seorang warga dan menyebabkan sejumlah orang lainnya terluka pada Rabu (4/11/2026).
Koalisi menilai investigasi internal TNI tidak cukup untuk mengungkap secara menyeluruh peristiwa yang melibatkan personel TNI AD dari Kodim 0102/Pidie tersebut. Penyelidikan harus mencakup pihak yang memberikan perintah, dasar kewenangan pengerahan pasukan, hingga penggunaan senjata api dalam penanganan warga.
Koalisi mengecam pengerahan personel TNI dan penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Seorang warga bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara itu, sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.
“Usut tuntas secara independen, transparan, dan akuntabel peristiwa penembakan dan kekerasan warga Pidie Aceh. Hasil investigasi internal TNI saja jelas tidak cukup,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dilansir Nukilan, Minggu (8/11/2026).
Koalisi mendesak kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama lembaga independen lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat telah sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
Selain itu, koalisi meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemberi perintah, diungkap kepada publik. Koalisi juga menuntut prajurit TNI yang terlibat dalam peristiwa tersebut diadili melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
“Kami memandang bahwa anggota TNI yang terlibat dalam peristiwa penembakan harus diadili secara terbuka dan dijatuhi hukuman yang setimpal, tanpa impunitas,” demikian pernyataan Koalisi. []
Reporter: Sammy
