NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Aceh Besar, Ustaz Masrul Aidi, menyoroti masih adanya pelanggaran syariat Islam di ruang publik, khususnya penggunaan celana pendek, yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan terkait.
Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo itu mengatakan, selama sekitar 15 tahun dirinya mengkritisi persoalan penggunaan celana pendek di ruang publik. Namun, dalam kurun waktu tersebut, ia mengaku hampir tidak menemukan pernyataan atau rekam jejak digital dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang secara khusus membahas persoalan tersebut.
“Saking hausnya saya ingin MPU mengkritisi celana pendek sempat saya kliping beritanya. Pihak MPU berbicara mengenai celana pendek cuma sekali, hal itu dilakukan oleh MPU Provinsi, sedangkan di kabupaten dilakukan oleh MPU Kabupaten Pidie,” kata Masrul Aidi dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Senin (2/11/2026).
Masrul mendorong MPU menjalin kerja sama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam di tingkat gampong.
Menurutnya, MPU dapat melibatkan para imam gampong, sementara MAA berperan melalui perangkat gampong. Kolaborasi tersebut, kata dia, dapat diarahkan pada pemberian sanksi sosial terhadap keluarga yang membiarkan anggota keluarganya melakukan pelanggaran syariat Islam di ruang publik.
Ia mencontohkan sejumlah perbuatan yang dapat menjadi perhatian, seperti membuka aurat, berpacaran, dan berkhalwat yang terlihat secara langsung di tengah masyarakat.
Masrul juga mengusulkan adanya aturan di tingkat kampung yang mengatur pemberian peringatan secara bertahap kepada keluarga yang membiarkan pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh anggota keluarganya.
Menurut usulan tersebut, peringatan diberikan hingga tiga tahap. Pada peringatan pertama dan kedua, keluarga diminta memperbaiki perilaku anggotanya. Namun, apabila peringatan ketiga tidak diindahkan, kegiatan keluarga tersebut diusulkan untuk diboikot, termasuk tidak diberikan pelayanan administrasi dan pengurusan surat-menyurat.
“Nanti pihak MPU berkoordinasi dengan perangkat keagamaan seperti imam-imam di kampung, kalau kenduri yang dilaksanakan oleh keluarga yang melanggar syariat islam di ruang publik tidak akan menghadiri acara kenduri tersebut, kemudian kalau ada yang meninggal urus sendiri. Yakinlah, kalau sebulan kita sosialiasi, kemudian satu bulan dieksekusi maka, maka pelanggaran syariat islam di ruang publik akan berkurang,” tuturnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
