NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa serapan anggaran Pemerintah Aceh telah mencapai 37 persen dan ditargetkan melampaui 50 persen pada awal November 2026.
Hal itu disampaikan Nurlis dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” yang diselenggarakan Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Nurlis mengatakan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk membangun kembali kehidupan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Jangan sampai akibat bencana ini muncul persoalan kemiskinan baru,” ujar Nurlis.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan dinas terkait dalam menjalankan program pemulihan di berbagai sektor.
Di sektor pertanian, Nurlis menyebut adanya dukungan senilai Rp1,6 triliun yang disampaikan Menteri Pertanian untuk Aceh. Anggaran tersebut berada di kementerian terkait dan pelaksanaannya dilakukan melalui program yang dikelola masing-masing instansi.
Terkait keterbukaan informasi anggaran, Nurlis mengatakan perkembangan serapan anggaran Pemerintah Aceh diumumkan secara berkala kepada publik.
Menurutnya, masyarakat dapat memeriksa informasi tersebut melalui situs P2K Provinsi Aceh. Warga juga dapat meminta penjelasan langsung kepada dinas terkait mengenai penggunaan anggaran.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, ia menekankan pentingnya memastikan berbagai program berjalan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mencegah munculnya persoalan kemiskinan baru.
Pemulihan ekonomi menjadi salah satu tantangan penting setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh. Selain pembangunan kembali infrastruktur, masyarakat membutuhkan dukungan agar dapat memulihkan sumber penghasilan dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
