NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur Flower Aceh, Riswati, menilai pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari keterbatasan fasilitas dasar hingga belum optimalnya layanan pemulihan psikososial.
Hal tersebut disampaikan Riswati dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” yang digelar Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Menurut Riswati, memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berarti seluruh persoalan masyarakat terdampak telah terselesaikan. Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga terdampak masih membutuhkan perhatian dalam pemenuhan bantuan serta akses terhadap layanan dasar.
Ia menyoroti fasilitas sanitasi di tempat penampungan sementara yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Pengaturan ruang dan kamar mandi yang kurang memadai juga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual.
“Pemulihan psikis, psikologis, psikososial bagi kelompok perempuan dan juga keluarga, ini juga masih belum optimal,” kata Riswati.
Selain pemulihan psikososial, Riswati menekankan pentingnya dukungan ekonomi bagi warga yang kehilangan usaha dan mata pencaharian akibat bencana. Menurutnya, bantuan tidak cukup hanya berupa kebutuhan pokok yang manfaatnya terbatas dalam jangka pendek.
Masyarakat terdampak membutuhkan dukungan berkelanjutan agar dapat kembali memperoleh penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi.
Riswati juga mendorong penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam perencanaan program pemulihan. Data tersebut diperlukan agar bantuan dan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok.
Ia menilai perempuan yang terlibat dalam evakuasi, mitigasi, dan penanganan warga di tingkat desa juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di samping itu, koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat agar program pemulihan berjalan lebih terpadu.
Riswati berharap pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan kehidupan masyarakat, terutama perempuan serta kelompok rentan. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
