NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fasilitas pengungsian bagi korban banjir di Aceh masih menyisakan persoalan perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Mulai dari tempat tidur yang digunakan bersama oleh perempuan dan laki-laki hingga kamar mandi di hunian sementara (huntara) yang belum sepenuhnya aman dan responsif gender.
Kondisi tersebut disoroti Direktur Flower Aceh, Riswati, dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” di Kanto Kupi, Peunayong, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026). Ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk air bersih dan fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian, masih belum memenuhi standar yang memadai.
“Sebagai contoh, kondisi tempat tidur yang terkadang masih digunakan bersama oleh perempuan dan laki-laki. Selain itu, fasilitas kamar mandi di hunian sementara (huntara) dinilai belum sepenuhnya responsif gender. Sejumlah kamar mandi bahkan memiliki bagian bawah yang terbuka sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual,” katanya.
Risiko selama bencana juga menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kelompok tersebut menghadapi dampak yang lebih berat ketika banjir terjadi sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Selain perlindungan di pengungsian, persoalan lingkungan turut disoroti dalam diskusi tersebut. Riswati menyebut hampir 80 persen wilayah Aceh Tamiang merupakan perkebunan kelapa sawit, yang menurutnya membuat penyerapan air hujan menjadi lebih sulit. Pendangkalan sungai setelah banjir pada 2025 juga dinilai menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Dampak kondisi tersebut, menurutnya, kembali terlihat ketika hujan yang mengguyur pada 12 Oktober 2026 memicu banjir meskipun berlangsung dalam waktu singkat.
Untuk menghadapi bencana berulang, Riswati menilai penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa perlu menjadi perhatian. Kesiapsiagaan berbasis lokal dinilai penting karena masyarakat setempat lebih memahami karakteristik wilayah dan kebutuhan mereka saat menghadapi situasi darurat.
“Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa respons negara belum cukup cepat, sementara warga banyak mengandalkan bantuan dari sesama masyarakat untuk menghadapi situasi darurat,” jelasnya.
Sebagai langkah mendukung evakuasi, Riswati mengusulkan agar setiap desa yang pernah terdampak banjir bandang dilengkapi perahu atau boat. Sarana tersebut diharapkan dapat membantu proses penyelamatan warga ketika banjir kembali melanda.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan penanggulangan bencana. Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar dalam merespons bencana, tetapi keterwakilan mereka masih kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
“Perempuan memiliki hak untuk memimpin untuk pengelolaan bencana dan berkontribusi besar pada saat terjadi bencana, namun ketika ada proses perencanaaan penting, perwakilan kaum perempuan terpinggirkan bahkan hilang, hal ini tidak terlepas dari dari kaum perempuan tidak masuk secara struktural ke perangkat desa,” pungkasnya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
