Nukilan.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TA. Khalid mengingatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera menindaklanjuti terkait pengerukan Pangkalan Pendaratan Ikan perairan dangkal di (PPI) Lampulo sehingga anggaran yang ada tidak disalahgunakan nantinya.
Hal tersebut disampaikan pada saat melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dan beberapa Direktoral jenderal (Dirjen) di ruang sidang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
“Saya takut anggaran itu nanti tidak terealisasikan, padahal masyarakat masih menunggu sehingga program ini mohon diberikan perhatian agar dapat terselesaikan dengan baik,” kata TA. Khalid saat melakukan raker dengan Meneteri KKP di ruang sidang gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Baca Juga: Muslim Tagih Janji Menteri KKP Keruk Muara Dangkal di Aceh
Menurutnya, dengan adanya PP No 26 tahun 2023 Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sangat membantu proses sedimentasi pantai dan muara dangkal karena dapat menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan tentang muara dangkal yang dihadapi masyarakat atau nelayan.
“Tolong ambil sedimentasi-sedimentasi dangkal kami yang ada di Aceh agar masyarakat tidak perlu menunggu pasang surut air laut untuk pergi melaut,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia menjelaskan, bahwa saat ini provinsi Aceh memiliki pantai dengan panjang 2.666 kilometer. Oleh karena itu, banyak terdapat muara dangkal di sepanjang garis pantai tersebut.
“Sangat panjang,” jelasnya.
TA Khalid menambahkan, bahwa baru-baru ini dirinya dihubungi langsung oleh Pj Gubernur Aceh dan masyarakat untuk menanyakan tindaklanjut terkait sedimentasi muara dangkal di sepanjang garis pantai yang ada di Aceh. Maka dari itu, dirinya meminta secepatnya dibuatkan petunjuk teknis (Juknis) dalam pengerjaan sedimentasi tersebut.
“Sampai saat ini belum ada teknis, maka secepatnya harus dibuat juknis sehingga nawaitu untuk menyelesaikan sedimentasi-sedimentasi di Aceh dapt terselesaikan,” tutupnya. [Azril]
Baca Juga: TA Khalid Diminta Awasi Pembangunan APBN Mangkrak dari Kementrian PUPR Aceh
