NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) menilai bencana hidrometeorologi yang terus melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak semestinya hanya dianggap sebagai fenomena alam. Berulangnya bencana dengan dampak yang semakin meluas dinilai berkaitan dengan persoalan mitigasi, pengelolaan lingkungan, perencanaan pembangunan, hingga kinerja pemerintahan daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang dipublikasikan pada 18 November 2026, banjir telah berdampak terhadap 21.109 jiwa di lima kabupaten/kota hingga 16 November. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.553 jiwa terpaksa mengungsi dan 5.584 rumah dilaporkan terendam.
Sementara itu, laporan hingga 17 November mencatat sebanyak 34.444 warga dari 8.905 kepala keluarga terdampak banjir di empat wilayah. Sebanyak 1.406 jiwa di antaranya masih berada di pengungsian. Selain banjir, bencana tanah longsor di Aceh Tengah juga menyebabkan seorang anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia.
SMPA menilai angka tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
Wakil Ketua Umum SMPA, Ferno Jeli, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana tidak seharusnya hanya diukur dari penyaluran bantuan maupun kehadiran pejabat di lokasi terdampak.
“Persoalan mendasar bukan hanya berapa banyak masyarakat terdampak, tetapi mengapa kerentanan yang sama terus berulang dan mengapa mitigasi belum mampu menekan risiko secara signifikan. Ketika masyarakat terus menanggung dampak terbesar, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan kapasitas kelembagaannya,” tegas Ferno.
Menurut SMPA, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan publik, terutama dalam mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian meliputi pengawasan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan.
SMPA juga berpandangan bahwa meskipun curah hujan ekstrem tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, tingkat kerusakan dan dampak bencana turut dipengaruhi oleh kondisi kerentanan wilayah, kualitas infrastruktur, kesiapan kelembagaan, serta efektivitas sistem peringatan dini. Karena itu, faktor cuaca dinilai tidak cukup dijadikan satu-satunya penjelasan atas besarnya dampak bencana.
Selain itu, penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 harus diikuti dengan kesiapan nyata pemerintah. Hal tersebut mencakup ketersediaan anggaran, koordinasi lintas sektor, mekanisme evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Atas kondisi tersebut, SMPA mendesak Pemerintah Aceh melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap upaya mitigasi bencana. Pemerintah juga diminta membuka informasi mengenai perkembangan bencana, kebutuhan pengungsi, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap kondisi ekologis di kawasan rawan bencana dan jaminan pemulihan sosial ekonomi warga terdampak dinilai perlu menjadi perhatian. SMPA turut menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi maupun realisasi anggaran kebencanaan agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.
Ferno menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak dari lemahnya perencanaan dan pengelolaan risiko bencana oleh pemerintah.
“Jangan sampai pemerintah hanya tanggap ketika bencana menjadi sorotan publik, tetapi kehilangan keseriusan ketika persoalan memasuki ruang perencanaan dan penganggaran. Keselamatan rakyat tidak boleh bergantung pada viralitas penderitaan. Pemerintah harus hadir sebelum korban berjatuhan, bukan sekadar setelah kerusakan terjadi,” ungkapnya.
SMPA menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam mengawasi kebijakan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat.
Menurut SMPA, meskipun bencana tidak selalu dapat dicegah, dampak dan penderitaan masyarakat dapat ditekan melalui mitigasi yang serius, kebijakan yang tepat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Aceh dinilai membutuhkan pembenahan mendasar dalam sistem penanggulangan bencana, bukan sekadar membiasakan masyarakat menghadapi bencana yang terus berulang. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





