NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banda Aceh, Teuku Muhammad Farizan Arifa, mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.
Desakan tersebut disampaikan Farizan menyusul perkembangan kasus dugaan pelanggaran syariat yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD.
Menurut Farizan, KNPI Banda Aceh telah berkonsultasi dengan Wali Kota Banda Aceh terkait persoalan tersebut. Ia menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam aspek hukum yang membuat penanganan kasus belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“KNPI Banda Aceh sendiri juga sudah konsultasi dengan Wali Kota dan lain-lain bahwa ini semua prosedur hukum yang masih ada bolong, jadi masih ada cacat,” kata Farizan kepada awak media, termasuk Nukilan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan Wali Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat FD sebagai aparatur sipil negara (ASN) telah selesai melalui mekanisme administratif. Sementara itu, proses penanganan dugaan pelanggaran pidana memiliki ketentuan dan pembuktian tersendiri.
Karena itu, Farizan berharap Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat. Ia juga meminta DPRA menjadikan pembahasan qanun tersebut sebagai agenda prioritas pada 2027.
“Kalau bisa tahun depan segera dibahas oleh DPRA untuk bagaimana penyempurnaan qanun ini, agar semuanya jelas. Jadi tidak setengah-setengah, baik masyarakat maupun pejabat, siapa pun bisa ditindak selama qanunnya juga jelas dan tindakannya juga jelas,” ujarnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Farizan menilai upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah, aparatur gampong, organisasi kepemudaan, dan masyarakat perlu terlibat dalam membangun lingkungan yang positif bagi generasi muda.
Ia mengatakan, pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga perlu dilakukan dengan pembinaan keagamaan, pelatihan, serta kegiatan positif yang melibatkan anak muda.
“Selain kita menindak kegiatan LGBT, kita juga harus mencegah dengan pelatihan-pelatihan keagamaan, kegiatan-kegiatan positif dan lain-lain,” katanya.
Farizan menambahkan, KNPI Banda Aceh terus berupaya memperbanyak kegiatan kepemudaan agar generasi muda memiliki ruang untuk mengembangkan potensi dan terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat.
“Kita berharap penyempurnaan qanun dapat memberikan kejelasan aturan sehingga penerapan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum dan mekanisme penegakan yang lebih pasti,” pungkasnya.
Reporter: Rezi





