Thursday, 19 November 2026 Banda Aceh 29°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Daerah

Banjir Susulan di Aceh, Pemerintah Daerah Diminta Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat

Banjir. (Foto: Dok. Pusdalops Aceh Barat)
Banjir. (Foto: Dok. Pusdalops Aceh Barat)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB periode 14–15 November 2026, sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara terdampak banjir, cuaca ekstrem, hingga tanah longsor.

Di Kota Subulussalam, banjir yang dipicu luapan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit sejak 12 November berdampak terhadap 1.897 KK atau 7.703 jiwa. Dari jumlah tersebut, 70 KK atau 278 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu, sebanyak 654 rumah terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 100 sentimeter.

Pemerintah Kota Subulussalam telah menetapkan status tanggap darurat bencana pada 6–19 November 2026.

Banjir juga melanda delapan kecamatan di Aceh Tamiang, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway. Bencana tersebut berdampak terhadap 5.785 KK atau 18.158 jiwa, dengan 1.423 KK atau 5.088 jiwa di antaranya mengungsi.

Selain merendam 885 rumah, banjir turut menggenangi 158 hektare lahan persawahan dan menyebabkan enam ruas jalan terputus.

Di Aceh Singkil, banjir terjadi di Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu. Dampaknya tercatat sebanyak 27 KK atau 124 jiwa, 27 rumah, 10 titik jalan, serta satu jembatan kayu terdampak.

Sementara itu, banjir juga melanda tujuh kecamatan di Aceh Tenggara, meliputi Lawe Alas, Bambel, Lawe Bulan, Babussalam, Lawe Sumur, Badar, dan Babul Rahmah. Sebanyak 503 KK atau 1.697 jiwa terdampak bencana tersebut, disertai kerusakan pada lahan, ternak, jalan, pasar, dan jembatan.

Di Aceh Barat, peningkatan debit air DAS Krueng Meureubo turut menimbulkan ancaman banjir di Kecamatan Pante Ceureumen dan Sungai Mas.

Adapun di Sumatera Utara, banjir yang terjadi di Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Sekoci, Sumber Jaya, dan Namu Teras, berdampak terhadap 155 KK atau 694 jiwa. Namun, kondisi banjir di wilayah tersebut kini dilaporkan telah surut.

Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, meninjau lokasi banjir di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada Selasa, 17 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Rombongan turut mengunjungi Kampong Jabi-jabi yang menjadi salah satu wilayah langganan banjir akibat luapan Sungai Lae Souraya.

Kunjungan Menko PMK bersama Kepala BNPB tersebut bertujuan memastikan penanganan bencana oleh pemerintah pusat dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Sugiono menilai tingginya sedimentasi di sungai menjadi salah satu faktor yang memperparah luapan air. Karena itu, normalisasi sungai dinilai perlu menjadi prioritas dalam upaya penanganan banjir selanjutnya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa kementeriannya telah mengerahkan personel, peralatan, serta berbagai sumber daya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir di Subulussalam.

Penanganan darurat yang dilakukan meliputi perbaikan tanggul, pembersihan material banjir, dan normalisasi sungai guna mengurangi genangan serta melindungi kawasan permukiman.

Sebelumnya, Kementerian PU bersama Wali Kota Subulussalam, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah berkoordinasi langsung di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah penanganan, termasuk penentuan lokasi pembuangan material hasil pengerukan sungai.

Pemkot Subulussalam juga telah menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan material untuk menunjang kelancaran proses pekerjaan.

Status tanggap darurat banjir di Subulussalam berlaku hingga 19 November 2026 dan berpeluang diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi serta perkembangan bencana di lapangan.

Saat ini, penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemulihan akses transportasi, serta memastikan infrastruktur yang terdampak dapat kembali beroperasi.

Dody menjelaskan, banjir di Sungai Lae Soraya diduga berkaitan dengan pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul yang memengaruhi aliran air. Kondisi tersebut menyebabkan arus sungai menghantam kedua sisi bantaran yang berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagai langkah penanganan, Kementerian PU berencana membangun tanggul darurat menggunakan batu boulder. Selanjutnya, normalisasi sungai akan dilakukan setelah debit air mengalami penurunan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kasatgas PRR meminta pemerintah daerah yang kembali menghadapi bencana agar tidak ragu menetapkan status tanggap darurat. Kebijakan tersebut diperlukan supaya proses penanganan bencana dan perbaikan fasilitas umum tidak terkendala prosedur birokrasi, khususnya proses lelang yang membutuhkan waktu.

“Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat,” tegas Tito Karnavian.

Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekaligus mempercepat dukungan dari kementerian dan lembaga terkait.

Satgas PRR juga memastikan kesiapan penanganan bencana untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tito meminta para bupati dan wali kota di wilayah rawan bencana meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta persediaan logistik Bulog dalam kondisi siap menghadapi situasi darurat. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News