NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum juga mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga pendidik hingga memasuki pekan keempat bulan Juni tahun ini. Keterlambatan ini membuat sejumlah warga, khususnya para pendidik, mulai menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proses birokrasi yang dinilai lamban.
Sebelumnya, masyarakat di daerah ini sempat dikejutkan dengan kabar serupa terkait gaji para aparat Gampong yang juga terlambat cair. Masalah itu baru terselesaikan pada Jumat, 14 Juni 2024 lalu, setelah adanya Peraturan Bupati (Perbub) terkait alokasi Dana Gampong (ADG) yang akhirnya disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat, Marhaban SE, menjelaskan bahwa proses pengajuan Perbub TPP guru dan tenaga pendidik tidak mengalami kendala yang berarti. “Namun, untuk pencairan, kita masih menunggu usulan resmi dari Dinas Pendidikan,” ujar Marhaban kepada acehnews.id pada Jumat, 21 Juni 2024.
Marhaban mengakui bahwa keterlambatan ini mirip dengan masalah yang terjadi pada pembayaran gaji perangkat Gampong, yang juga memerlukan persetujuan dari Kemendagri. Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Zulyadi, enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait keterlambatan TPP, hanya menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk TPP Guru mencapai Rp 18 miliar dan mengarahkan pertanyaan kepada Dinas Pendidikan.
Sementara itu, dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Plt Kepala Abdurrani, menjamin bahwa proses pencairan TPP guru dan tenaga pendidik akan segera dilakukan setelah Perbub TPP disetujui. “Pembayaran TPP guru akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini, mohon kesabaran dari para guru,” ungkap Abdurrani.
Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu data lengkap dari setiap sekolah untuk proses input data BPJS, yang merupakan persyaratan sebelum pencairan TPP dapat dilakukan. “Ketika data sudah lengkap, SPM (Surat Perintah Membayar) akan segera diterbitkan,” tambah Abdurrani.
Dalam tanggapannya, seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap keterlambatan ini. “Kami berharap proses birokrasi bisa lebih cepat agar kami tidak lagi merasa tidak dihargai dengan keterlambatan seperti ini,” ucapnya.
Sementara itu, warga lain, Ibu Rahmi (42), mengaku prihatin dengan situasi ini. “Anak-anak butuh guru yang bersemangat dan tentu saja mereka juga harus mendapatkan haknya tepat waktu,” katanya, mengekspresikan harapannya agar masalah ini segera terselesaikan.
Dengan kondisi ini, masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar pendidikan di daerah ini tetap berjalan lancar dan guru-guru dapat fokus pada tugas mereka tanpa adanya kendala finansial.
Editor: Akil Rahmatillah
