Friday, 20 November 2026 Banda Aceh 27°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Hukum

Pemerintah Cabut PBPH PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Ambil Alih PKS dan Kebun Sawit PT GSL

Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan. (Foto: For Nukilan)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | PEKAN BARU – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan.

Penertiban tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP atas areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare serta pengambilalihan pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL yang berada di kawasan seluas 42 hektare.

PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Pelaksanaan penertiban melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Hadir pula Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Sejumlah pejabat lainnya yang turut mengikuti kegiatan tersebut yakni Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan izin PT RAPP dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Satgas PKH menyebut keputusan tersebut diambil setelah menemukan sejumlah pelanggaran di dalam areal perusahaan. Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang turut berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Pasca pencabutan PBPH, seluruh aktivitas di dalam kawasan perizinan tersebut dihentikan dan penguasaan areal dikembalikan kepada negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.

Selain terhadap PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban PT GSL yang berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil temuan Satgas PKH menunjukkan bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL diduga menerima sekaligus mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Keberadaan pabrik tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah juga mengambil alih areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL.

Dari perspektif lingkungan, aktivitas pembakaran lahan gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung berisiko mengganggu sistem tata air, menurunkan kemampuan kawasan dalam menyerap dan menyimpan karbon, serta mengancam keberlangsungan habitat satwa.

Oleh karena itu, penertiban tersebut perlu disertai upaya rehabilitasi lingkungan dan pengawasan secara berkelanjutan, khususnya untuk melindungi kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta habitat gajah Sumatera.

Satgas PKH menegaskan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mengedepankan ketegasan, keterukuran, keadilan, dan keberlanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta memastikan aset negara dapat dimanfaatkan demi kemakmuran masyarakat. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News