NUKILAN.ID | JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan regulasi yang telah diusulkan selama 18 tahun. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam mengembalikan aset hasil kejahatan serta memulihkan kerugian yang dialami masyarakat dan korban tindak pidana.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang dihadiri 361 anggota dewan. Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Komisi III DPR RI dan pendapat akhir pemerintah, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, regulasi tersebut membawa perubahan mendasar dalam pendekatan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan.
Menurut dia, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.
“Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” kata Habiburokhman dalam laporan pembahasan di rapat paripurna, dikutip Nukilan dari siaran langsung akun YouTube DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, selama ini terdapat persoalan ketika pelaku kejahatan keuangan bersedia menjalani hukuman penjara, tetapi aset yang diperoleh dari tindak pidana tidak berhasil dikembalikan.
Dengan undang-undang tersebut, menurut Habiburokhman, pemulihan kerugian masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini diharapkan dapat mengatasi hambatan ketika aset hasil kejahatan sulit dipulihkan melalui proses pemidanaan biasa.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang mewakili Presiden menyatakan pemerintah mendukung pembentukan undang-undang tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
Ia mengatakan, penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
“Memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” ujar Rini.
Dalam proses pembahasannya, draf RUU Perampasan Aset berkembang dari 64 pasal menjadi 74 pasal. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi berbagai masukan dan penyempurnaan substansi regulasi.
Undang-undang ini juga mencakup sejumlah tindak pidana selain korupsi, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan sekaligus memastikan hak negara dan korban memperoleh perlindungan hukum. []
Reporter: Sammy





