NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan kasus dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD dan seorang pemuda berinisial AM.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mengatakan keluarnya kedua tersangka dari tahanan pada 31 Oktober 2026 tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya proses penegakan hukum.
Menurutnya, kasus tersebut telah menyita perhatian masyarakat sehingga penanganannya harus disampaikan secara transparan. Persoalan ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan syariat Islam di Banda Aceh.
“Pengeluaran tersangka dari tahanan tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara ini,” kata Tuanku Muhammad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Berkas perkara keduanya juga disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Tuanku mempertanyakan belum tuntasnya penanganan perkara tersebut hingga tahap persidangan. Menurutnya, aparat perlu menjelaskan kendala yang dihadapi, baik dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, maupun pemenuhan unsur pembuktian.
“Perkara ini sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Karena itu, harus dijelaskan apa kendala yang membuat penanganannya belum sampai ke persidangan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena proses yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum di Banda Aceh dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Menurutnya, tidak boleh muncul kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pejabat atau pihak yang memiliki kedudukan.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memberikan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.
Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, PKS mendorong kajian terhadap regulasi, termasuk ketentuan jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakjelasan aturan, pembahasan revisi perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait.
“Kami mendorong agar Qanun Jinayat dikaji dan diperkuat sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan dalam penerapannya. Kepastian hukum harus diberikan kepada semua pihak dan aturan harus dapat ditegakkan secara konsisten,” tutur Tuanku.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan secara berkelanjutan.
Aparatur pemerintah juga diminta menjadi teladan dalam menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab moral.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, lanjut Tuanku, akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebagai polemik tanpa evaluasi dan perbaikan.
“Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, dan kepastian hukum tanpa pandang bulu,” tutupnya.
Reporter: Rezi





