Beranda blog Halaman 780

Kanwil Kemenag Aceh Gelar Ikrar Harkordia 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Kanwil Kemenag Aceh Gelar Ikrar Harkordia 2024. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) 2024, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh menggelar apel pagi sekaligus pembacaan Ikrar Antikorupsi Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara berlangsung di halaman kantor Kanwil Kemenag Aceh pada Senin (9/12/2024) dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.”

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., memandu langsung pembacaan ikrar yang diikuti oleh Kabag TU Ahmad Yani, para kepala bidang, para pembimbing masyarakat (Pembimas), serta seluruh jajaran ASN. Dalam ikrar tersebut, ASN Kanwil Kemenag Aceh berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja antikorupsi, bersikap profesional dan akuntabel, serta menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Ikrar ini mengingatkan kita semua untuk menjaga integritas dalam bekerja. Jika ada yang melanggar, siap dijatuhi sanksi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,” tegas Azhari.

Rekrutmen Pegawai Sesuai Prosedur

Dalam amanatnya, Azhari menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen ASN, baik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PNS. Ia mengingatkan para peserta seleksi agar percaya diri menghadapi tahap akhir ujian tanpa bergantung pada bantuan pihak lain.

“Lulus atau tidaknya itu tergantung ikhtiar Anda, baik dalam menjawab soal, praktik mengajar, maupun doa. Tidak ada orang lain yang bisa meluluskan Anda,” ujar Azhari.

Ia juga menegaskan larangan menerima gratifikasi atau pemberian di luar ketentuan. “Jika ada pemberian yang tidak sesuai aturan, tolak dengan tegas. Jangan sampai hal itu mencederai integritas kita,” imbuhnya.

Dorong Penghijauan dan Kebersamaan

Di akhir amanatnya, Azhari mengajak seluruh jajaran menyukseskan agenda Hari Amal Bakti (HAB) ke-79 Kemenag. Salah satu kegiatan yang akan digelar adalah gotong royong bersama dan aksi penghijauan serentak di seluruh Aceh.

“Penghijauan ini menjadi ikhtiar bersama untuk membawa berkah bagi dunia dan akhirat. Kita harus mulai dari sekarang demi lingkungan yang lebih baik,” kata Azhari.

Selain itu, rapat lengkap terkait persiapan HAB juga akan digelar pada Senin siang (9/12/2024). Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan komitmen ASN Kemenag Aceh dalam mendukung program kementerian.

Dengan semangat antikorupsi dan keberlanjutan, Kanwil Kemenag Aceh bertekad menjadi teladan dalam pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Editor: Akil

Disdik Aceh Tegaskan Beasiswa Yatim Tidak Dipangkas, Penyaluran Sesuai SK Gubernur

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Dinas Pendidikan Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Pendidikan Aceh (Disdik Aceh) membantah tudingan terkait pemangkasan beasiswa yatim yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis. Penyaluran beasiswa tersebut diklaim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh.

Pelaksana tugas Kepala Bidang SMA dan PKLK Disdik Aceh, Jhon Abdi, menegaskan bahwa isu pemangkasan beasiswa adalah kesalahpahaman. Ia menyatakan program beasiswa yatim tetap menjadi prioritas dan proses penyalurannya berjalan sesuai peraturan.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada pemangkasan atau penghapusan beasiswa. Semua proses penyaluran dilakukan berdasarkan SK Gubernur Aceh Tahun 2024,” kata Jhon saat memberikan klarifikasi pada Jumat (6/12/2024).

Merujuk pada SK Gubernur Aceh Nomor 800.1.12.4/1050/2024, penerima beasiswa yatim, piatu, dan yatim piatu telah ditentukan secara rinci, termasuk nama, alamat, dan alokasi bantuan. Penyaluran juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberian bantuan sosial beasiswa.

Menurut Jhon, penyaluran beasiswa tahun ini dilakukan dalam empat tahap. Dua tahap awal disalurkan lebih cepat, sementara tahap ketiga dan keempat selesai pada pertengahan November 2024.

“Penerima beasiswa mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Dayah, hingga SLB di seluruh Aceh. Penyaluran dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima untuk menjamin transparansi,” ujarnya.

Jhon menambahkan bahwa Disdik Aceh terus berkomitmen mendukung pendidikan anak-anak yatim di Aceh. Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan mengurangi kesalahpahaman.

“Kami berupaya memastikan program ini tetap berjalan sesuai fakta dan mendukung kesejahteraan pendidikan anak-anak Aceh,” pungkasnya.

Program beasiswa yatim yang dilaksanakan oleh Disdik Aceh merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu siswa yang kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sumber resmi guna menghindari informasi yang tidak akurat.

Editor: Akil

Konflik Manusia dan Gajah di Aceh: Presiden Prabowo Janjikan Solusi Konservasi

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi habitat gajah sumatera (Foto: Betahita)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Konflik antara manusia dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) masih menjadi masalah serius di Aceh. Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat, sejak 2020 hingga Desember 2024, sebanyak 36 individu gajah ditemukan mati. Kondisi ini mencerminkan tekanan besar terhadap spesies yang sudah terancam punah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan konflik ruang hidup dengan manusia.

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengungkapkan kasus kematian terakhir terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, November 2024. Seekor anak gajah berumur dua hari ditemukan mati akibat dehidrasi berat dan infeksi pada pusar di Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya.

“Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, jerat, atau alat berbahaya lainnya. Gajah tersebut mati karena kekurangan cairan dan infeksi,” ujar Ujang, Jumat (22/11/2024).

Kematian ini menambah daftar panjang korban akibat menyusutnya habitat gajah sumatera, yang dipicu alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman.

Janji Presiden Prabowo untuk Konservasi Gajah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berjanji akan menghibahkan lahan seluas 20 ribu hektar untuk konservasi gajah sumatera di Aceh. Janji ini disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/12/2024).

“Lahan ini akan dikelola oleh WWF, yang sebelumnya meminta wilayah konservasi seluas 10 ribu hektar. Presiden memutuskan untuk memberikan dua kali lipat dari permintaan tersebut,” ujar Hasan.

Namun, janji tersebut menuai pertanyaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh. Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, meminta kejelasan terkait lokasi lahan yang akan dihibahkan.

“Apakah yang dimaksud adalah konsesi PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) yang izinnya masih berlaku hingga 2035? Jika iya, itu adalah hutan negara yang dipinjamkan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), bukan milik pribadi,” tegas Shalihin, Rabu (4/12/2024).

Menurut Shalihin, sebagian besar wilayah konsesi PT THL yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Utara, sudah terbengkalai dan bahkan digarap oleh warga setempat.

“Jika lahan ini benar-benar diserahkan untuk konservasi, tentu itu langkah positif. Tapi penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang menghambat pelaksanaan,” tambahnya.

Krisis Habitat dan Meningkatnya Konflik

Habitat gajah sumatera terus menyusut akibat deforestasi. Wilayah yang dulunya menjadi jalur jelajah gajah kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit atau area pemukiman, memicu konflik dengan manusia. Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara menjadi daerah dengan tingkat konflik tertinggi.

Walhi Aceh berharap hibah lahan oleh Presiden Prabowo bisa menjadi langkah awal untuk membangun koridor satwa yang lebih aman.

“Wilayah konservasi sangat mendesak untuk mencegah semakin banyaknya korban, baik manusia maupun satwa liar,” ungkap Shalihin.

Sementara itu, BKSDA Aceh bersama organisasi lingkungan terus melakukan berbagai upaya mitigasi konflik, termasuk pemasangan GPS collar untuk melacak pergerakan kawanan gajah liar. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan keterlibatan semua pihak, penyelesaian konflik ini masih akan menghadapi jalan terjal.

Editor: Akil
Sumber: Mongabay

Polisi Tangkap 7 Pengedar Sabu 2,5 Kilogram di Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0
Polisi Tangkap 7 Pengedar Sabu 2,5 Kilogram di Aceh Utara. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Lhoksukon – Jajaran kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menangkap tujuh pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu seberat 2,5 kilogram. Para pelaku diringkus di lokasi berbeda selama dua hari, yakni pada Jumat (6/12/2024) dan Sabtu (7/12/2024).

Ketujuh tersangka masing-masing berinisial SAA (25), Mus (21), CAM (25), MA (21), dan M (22), yang seluruhnya merupakan warga Bireuen; Z (24), warga Aceh Utara; serta IF (25), warga Banda Aceh.

Kronologi Penangkapan

Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, Iptu Fitra Zumar, mengungkapkan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tiga tersangka, yakni SAA, Mus, dan IF, di sebuah rumah di Desa Alue Papen, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

“Dari ketiganya, kami mengamankan dua bungkus teh China berwarna hijau yang berisi sabu seberat 1,5 kilogram,” ujar Fitra dalam keterangan resmi, Senin (9/12/2024).

Ketiga tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Bireuen untuk diserahkan kepada tiga orang lainnya di Panton Labu, Aceh Utara. Berdasarkan informasi tersebut, polisi bergerak cepat dan menangkap tiga tersangka lainnya, yakni MA, CAM, dan Z, di halaman Masjid Raya Pase, Panton Labu.

Meskipun tidak ditemukan barang bukti saat penangkapan ketiga tersangka tersebut, polisi melakukan pengembangan lebih lanjut hingga akhirnya menangkap tersangka terakhir, M, di rumahnya di Bireuen.

“Dari penggeledahan di rumah tersangka M, kami menemukan satu bungkus sabu dengan berat 1 kilogram,” jelas Fitra.

Penyelidikan Jaringan Peredaran Narkoba

Saat ini, ketujuh tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Aceh Utara. Polisi juga masih menyelidiki jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk asal muasal barang haram itu.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya pemberantasan narkoba adalah komitmen kami untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” tegas Iptu Fitra.

Komitmen Pemberantasan Narkoba

Kasus ini menambah panjang daftar keberhasilan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Aceh. Dengan penangkapan ini, polisi berharap dapat memutus jaringan distribusi narkoba yang kerap menyasar generasi muda sebagai target.

Polres Aceh Utara mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi bagian dari peredaran narkoba.

Editor: Akil

Bea Cukai Aceh Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sosialisasi dan Kurasi Ekspor

Penulis
Redaksi
-
0
Bea Cukai Aceh Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sosialisasi dan Kurasi Ekspor. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) Aceh menggelar kegiatan sosialisasi dan kurasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Aceh.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan UMKM yang masuk dalam binaan Pemerintah Aceh, di antaranya yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Provinsi Aceh; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie; Dinas Koperasi dan Perdagangan Pemerintah Kota Banda Aceh; dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan sosialiasi dan kurasi UMKM ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi, dan dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Bea Cukai Banda Aceh, Kobul Perdamean Dasopang bertajuk mengenal prosedur ekspor.

Kegiatan ini dilengkapi sharing pengalaman owner UMKM Baruna Niaga Dhifa, Farhadi, yang mengulas tentang tips mendapatkan buyer.

“Sosialisasi dan kurasi adalah kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan UMKM di Provinsi Aceh naik kelas. Kami berharap dengan kegiatan semacam ini dapat meningkatkan produktifitas dan kapasitas UMKM di Aceh. Kita dorong UMKM di wilayah Aceh supaya berkembang, mandiri dan memperluas jangkauan pemasaran sampai dengan mampu melakukan ekspor,” papar Leni Rahmasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, dalam rilis, Jumat (6/12/2024).

Bea Cukai sangat konsen terhadap kemajuan UMKM di Indonesia, termasuk UMKM di wilayah Aceh. Beberapa fasilitas yang ditawarkan Bea Cukai terhadap UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di kancah internasional adalah dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Fasilitas ini memberikan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi barang yang akan diekspor.

Kemudian, Bea Cukai juga menghadirkan Pusat Logistik Berikat (PLB) IKM, di mana fasilitas ini membantu UMKM dalam menyimpan barang impor dengan biaya yang lebih rendah sebelum diekspor.

“Kita juga punya klinik atau layanan konsultasi ekspor di seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kanwil Bea dan Cukai Aceh. Bea Cukai menyediakan asistensi dan bimbingan bagi UMKM dan masyarakat luas dalam proses ekspor, termasuk dalam hal dokumentasi dan prosedur kepabeanan,” papar Leni.

Layanan ekspor di daerahnya dapat mendatangi KPPBC terdekat. Warga yang memiliki usaha di Kota Sabang, Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil disekitarnya, dapat menghubungi KPPBC Sabang.

Untuk yang di Kota Banda Aceh, Aceh Besar (kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil disekitarnya), Pidie dan Pidie Jaya dapat menghubungi KPPBC Banda Aceh.

Untuk yang di Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue dapat menghubungi KPPBC Meulaboh.

Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tengah dapat menghubungi KPPBC Lhokseumawe.

Sementara untuk yang di Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues dan Aceh Tenggara dapat menghubungi KPPBC Kuala Langsa.

UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian di Indonesia. Bea Cukai berkomitmen untuk terus mendukung UMKM naik kelas.

“Bea dan Cukai dan Pemerintah Daerah Aceh bersama- sama berkomitmen membangun UMKM agar lebih mandiri dan siap ekspor,” tutur Leni.

Editor: Akil

Kakankemenag Aceh Besar: Hari Antikorupsi Jangan Hanya Jadi Seremonial

Penulis
Redaksi
-
0
Kankemenag Aceh Besar Gelar Upacara Hari Antikorupsi. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Jantho – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Aceh Besar, Saifuddin, menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Ia meminta seluruh jajarannya menjadikan momen tersebut sebagai komitmen bersama untuk membangun budaya antikorupsi.

“Jangan sampai kita hadir dalam apel hanya karena kewajiban atau formalitas semata, melainkan harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” ujar Saifuddin dalam apel peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang berlangsung di Lapangan MIN 21 Aceh Besar, Komplek Masjid Al Falah Lamjampok, Senin (9/12/2024).

Apel yang mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” ini dihadiri jajaran ASN Kemenag Aceh Besar, termasuk Kasubbag Tata Usaha Khalid Wardana dan para kepala seksi di lingkungan Kemenag.

Kepercayaan Masyarakat Meningkat

Saifuddin menyoroti pentingnya menjaga integritas di lingkungan Kementerian Agama, terutama bagi madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengelola dana masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama terus meningkat, salah satunya terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah.

“Tidak boleh ada niat, apalagi tindakan, untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama semakin baik, dan itu harus dijaga dengan amanah,” katanya.

Saifuddin menambahkan, membangun budaya antikorupsi harus dimulai dari tindakan disiplin dan komitmen individu. Ia mengajak seluruh ASN untuk tidak memiliki niat memperkaya diri sendiri, melainkan fokus pada manfaat bagi lingkungan kerja dan masyarakat.

Ikrar Antikorupsi

Sebagai bentuk komitmen nyata, Saifuddin memimpin pembacaan ikrar antikorupsi oleh ASN Kemenag Aceh Besar. Dalam ikrar tersebut, ASN berjanji untuk:

  1. Menerapkan lingkungan kerja antikorupsi.
  2. Proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  3. Bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritas.
  4. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  5. Siap dijatuhi sanksi sesuai undang-undang jika melakukan pelanggaran tersebut.

“Mari kita jaga diri dan lingkungan kerja kita agar bebas dari praktik korupsi. Jadilah ASN yang berintegritas dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutup Saifuddin.

Apel tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemenag Aceh Besar dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi. Hadir juga sejumlah pejabat penting, termasuk Kasi Pendidikan Madrasah Suryadi, Kasi Pondok Pesantren Nazaruddin, Kasi PHU Azzahri, dan Kasi Pendidikan Agama Islam Jamaluddin.

Editor: Akil

Jusuf Kalla dan Mualem Bahas Pembangunan Aceh Usai Kemenangan Pilkada

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem dan Jusuf Kalla. (Foto: Dok. Partai Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem di kediamannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2024). Pertemuan ini berlangsung setelah hasil hitung cepat dan akumulasi suara rapat pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) menunjukkan keunggulan pasangan Mualem-Fadhullah dalam Pilkada Aceh.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda silaturahmi Mualem dengan sejumlah tokoh nasional usai dinyatakan unggul dalam perolehan suara. Dalam pertemuan tersebut, JK dan Mualem membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan Aceh.

“Pak JK berpesan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Aceh. Beliau juga menanyakan perkembangan Sabang serta isu-isu lain terkait Aceh,” ungkap Mualem dalam siaran persnya, Minggu (8/11/2024).

Menurut Mualem, Jusuf Kalla berkomitmen mendukung pembangunan Aceh, termasuk membantu membuka akses kemitraan dengan berbagai pengusaha nasional. JK, kata Mualem, dianggap sebagai sosok penting yang peduli pada Aceh, terutama berkat perannya dalam proses perdamaian pasca-konflik.

“Beliau sangat peduli pada Aceh dan terus mengikuti perkembangannya. Melalui jaringan beliau, Aceh dapat menjalin kerja sama dengan pengusaha nasional, khususnya di sektor-sektor strategis,” kata Mualem.

Sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Mualem menilai keterlibatan JK bisa menjadi berkah besar bagi Aceh dalam mendorong pembangunan di berbagai bidang.

“Pak JK merupakan tokoh politisi sekaligus pengusaha nasional yang memiliki jaringan luas di Indonesia,” tambahnya.

Pasangan Mualem dan Fadhullah, Ketua Gerindra Aceh, dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat dalam Pilkada Aceh 2024. Mereka mengalahkan pasangan Bustami dan Fadhil Rahmi dengan selisih suara signifikan. Meski demikian, rekapitulasi suara resmi di tingkat provinsi masih berlangsung.

Editor: Akil

Pemprov Aceh Dorong Plasma Nutfah Jadi Komoditas Unggulan Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Pekerja memilah bibit tanaman di tempat persemaian permanen Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Aceh, Kuta Malaka, Aceh Besar. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mengupayakan agar plasma nutfah dari berbagai komoditas perkebunan di daerah ini dapat diakui sebagai varietas unggul nasional. Hal ini ditegaskan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Perkebunan ke-67 yang digelar di Banda Aceh, Minggu (8/12/2024).

“Kami berharap plasma nutfah dari Aceh mampu menjadi komoditas unggul nasional,” ujar Diwarsyah.

Menurutnya, beberapa komoditas unggulan Aceh seperti kelapa dalam Lampanah Aceh Besar, Kopi Gayo Arabika I, II, dan III, hingga Lada Lamkuta I dari Bireuen, telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti sampai di situ.

Plasma nutfah, lanjut Diwarsyah, harus diperkuat dengan pembangunan kebun sumber benih guna memastikan ketersediaannya. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh mendukung penuh inovasi dan kreativitas Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dalam mengembangkan sektor ini.

“Kami siap mendukung segala langkah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sekda juga meminta insan pertanian dan perkebunan untuk terus melakukan pendampingan kepada para petani, agar pengembangan komoditas tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan.

Distanbun Aceh diminta menyiapkan strategi pengembangan komoditas dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk perkebunan Aceh, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah Aceh, melalui dokumen roadmap kelapa sawit berkelanjutan 2023-2045 dan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh (RAD KSB) 2023-2026, telah menetapkan arah pembangunan yang terintegrasi. Langkah ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 17 Tahun 2024.

“Pendekatan ini adalah bagian dari visi Aceh Islami, maju, damai, dan sejahtera,” jelas Diwarsyah.

Dengan total luas lahan perkebunan mencapai 1,07 juta hektare, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Aceh. Dari luas tersebut, kelapa sawit mendominasi dengan 470.827 hektare, sementara 607.901 hektare lainnya digunakan untuk komoditas lain seperti kakao, kopi, dan lada.

Perkebunan rakyat mencakup 247.102 hektare, sementara perkebunan besar mencapai 223.725 hektare. Di sisi pengolahan, Aceh memiliki 61 pabrik kelapa sawit yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Diwarsyah menegaskan pentingnya praktik perkebunan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi hijau.

“Distanbun Aceh harus memastikan komitmen ini berjalan dengan baik, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Aceh berharap plasma nutfah dari tanah rencong tidak hanya menjadi kebanggaan daerah tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi Indonesia.

Editor: Akil

Seluruh Kabupaten/Kota di Aceh Miliki Qanun Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Masih Lemah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi dilarang merokok. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Seluruh kabupaten/kota di Aceh kini telah memiliki regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam bentuk qanun (peraturan daerah) maupun peraturan wali kota atau bupati. Namun, penerapan aturan ini dinilai belum maksimal, terutama di lingkungan pendidikan.

Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Muazzinah, mengungkapkan bahwa regulasi KTR telah tersedia di 23 kabupaten/kota di Aceh, dengan Kabupaten Pidie Jaya menjadi yang terakhir menerapkannya pada Oktober 2024.

“Qanun KTR juga sudah disahkan di tingkat provinsi melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020,” ujar Muazzinah dikutip dari ANTARA, Senin (9/12/2024).

Menurut Muazzinah, meski aturan sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Lingkungan pendidikan masuk dalam cakupan Qanun KTR Provinsi Aceh, tetapi penerapannya belum optimal karena terbatasnya anggaran,” jelasnya.

Muazzinah menyebut Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, sebenarnya sangat peduli terhadap pemberlakuan KTR di lingkungan sekolah. Namun, kebijakan ini terkendala oleh minimnya alokasi anggaran.

“Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan ini hanya sebatas dokumen aturan. Kami berharap pemerintah memiliki komitmen penuh untuk mendukung implementasi KTR, termasuk dengan alokasi anggaran,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, Muazzinah juga menyoroti menurunnya fungsi keamanan sosial masyarakat. Penjual rokok, misalnya, sering kali tidak segan melayani pembelian oleh anak-anak.

“Dulu, masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dari rokok. Sekarang, sikap ini semakin memudar. Anak-anak bebas membeli rokok tanpa ada teguran,” ujarnya.

Muazzinah berharap kesadaran sosial ini dapat kembali tumbuh di masyarakat Aceh, sehingga penerapan KTR tidak hanya bergantung pada regulasi formal tetapi juga didukung oleh peran aktif masyarakat.

“Kita butuh komitmen bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jika ini terwujud, KTR tidak akan sekadar jadi aturan di atas kertas,” tutupnya.

The Aceh Institute terus mendorong advokasi dan implementasi KTR di Aceh. Lembaga ini juga berharap Qanun KTR menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera dalam mewujudkan kawasan yang lebih sehat dan bebas dari paparan rokok.

Editor: Akil

Muzakir Manaf-Fadhulullah Resmi Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilgub Aceh 2024

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh secara resmi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhulullah (Dek Fadh), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2024. 

Penetapan dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dari 23 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada hari Minggu, 8 Desember 2024.

Pasangan Muzakir Manaf-Fadhulullah berhasil mengumpulkan 1.492.846 suara dan unggul di 15 kabupaten/kota. Mereka menang di wilayah Aceh Utara, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Kota Subulussalam, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tamiang.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Bustami-M Fadhil Rahmi, memperoleh 1.309.375 suara dan berhasil menang di delapan kabupaten/kota, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Langsa, dan Bener Meriah.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024 dinyatakan sah. Seluruh tahapan Pilkada Aceh 2024 telah dilaksanakan sesuai amanat dan regulasi,” kata Ketua KIP Aceh, Agusni AH dikutip Nukilan.

Pilgub Aceh 2024 diselenggarakan di 9.704 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 6.499 gampong atau desa dalam 290 kecamatan di 23 kabupaten/kota. Total pemilih tetap tercatat sebanyak 3,79 juta, yang terdiri dari 1,84 juta laki-laki dan 1,91 juta perempuan.

Reporter: Rezi

1...779780781...2,548Halaman 780 dari 2,548

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id