Beranda blog Halaman 779

Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Lawe Alas, Tim Gabungan Terus Lakukan Pencarian

Penulis
Redaksi
-
0
Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Lawe Alas. (Foto: Dok. Warga)

NUKILAN.id | Kutacane — Rizky (8), seorang bocah asal Desa Leuser, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, dilaporkan hilang setelah diduga hanyut di Sungai Lawe Alas pada Senin (9/12/2024) sore. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.40 WIB ketika korban bersama teman-temannya melintasi jembatan gantung menggunakan sepeda.

Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Mohd Asbi, mengatakan insiden bermula ketika Rizky kehilangan kendali dan terjatuh dari jembatan. Sepeda korban sempat tersangkut di penghalang jembatan, namun Rizky langsung terbawa derasnya arus Sungai Lawe Alas.

“Berdasarkan keterangan warga, korban bersama teman-temannya sedang menyeberangi sungai melalui jembatan gantung. Saat kejadian, korban terjatuh dari sepeda dan tercebur ke sungai. Teman-temannya tidak sempat menolong,” ujar Asbi kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Tim Gabungan Terus Menyisir Sungai

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Aceh Tenggara, Basarnas, TNI, dan Polri, langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sejak laporan diterima, proses pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Lawe Alas, namun hingga kini korban belum ditemukan.

“Upaya pencarian terus dilakukan, baik di sekitar lokasi kejadian maupun di aliran sungai yang lebih jauh. Kami berharap korban segera ditemukan,” tambah Asbi.

Peristiwa ini mengingatkan pada insiden sebelumnya di Sungai Alas, di mana tiga bocah terseret pusaran air, menyebabkan dua meninggal dunia dan satu berhasil selamat. Sungai Lawe Alas yang dikenal memiliki arus deras sering menjadi lokasi kejadian serupa, sehingga warga diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama di musim penghujan.

Editor: Akil

Ganggu Ketertiban di Aceh, WNA Amerika Dideportasi

Penulis
Redaksi
-
0
Ganggu Ketertiban di Aceh, WNA Amerika Dideportasi. (Foto: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial WP (52). Pendeportasian dilakukan pada Senin (9/12/2024) setelah WP dinyatakan mengganggu ketertiban masyarakat di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyebut langkah ini sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian.

“Pendeportasian ini kami laksanakan sebagai bentuk tindakan administratif terhadap WNA yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami dalam menjaga ketertiban dan hukum di wilayah kerja kami,” ujar Gindo dalam keterangan resmi, Senin.

Sebelum dideportasi, WP terlebih dahulu diamankan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Selasa (3/12/2024) di Desa Mon Ikeun. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Polsek Lhoknga menyusul laporan warga terkait tindakan WP yang dianggap meresahkan.

WP kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan, WP dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Proses pendeportasian WP dilakukan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. WP dipulangkan ke negara asalnya dengan pendampingan petugas imigrasi.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan situasi kondusif di wilayah kerja kami tetap terjaga. Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan WNA di Aceh,” tambah Gindo.

Keberadaan WNA di wilayah Aceh, khususnya Aceh Besar, terus dipantau dengan ketat oleh pihak imigrasi bersama aparat keamanan setempat untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.

Editor: Akil

Viral Pamer Senjata di TikTok, Pria di Aceh Timur Diamankan Polisi

Penulis
Redaksi
-
0
Barang Bukti yang diamankan dari pelaku. (Humas Polres Aceh Timur)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Polisi bergerak cepat menindaklanjuti video viral di TikTok yang memperlihatkan sejumlah warga di Aceh Timur memamerkan benda menyerupai senjata api. Video tersebut sempat memicu keresahan di tengah masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan setelah konten itu viral.

“Setelah mengetahui video tersebut, kami langsung melakukan penelusuran,” ujar Adi kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku berinisial ZU (36), warga Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Polisi kemudian mengamankan ZU bersama sejumlah barang bukti, termasuk benda yang diduga senjata api dan satu lembar bendera Bulan Bintang.

Adi menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, benda yang terlihat dalam video itu ternyata bukan senjata api sungguhan, melainkan senjata mainan. Pelaku mengaku bahwa video tersebut dibuat untuk hiburan semata tanpa maksud buruk.

“Pelaku sudah meminta maaf secara terbuka karena tidak menyadari bahwa kontennya bisa menimbulkan keresahan,” ujar Adi.

Polisi mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuat atau menyebarkan konten yang berpotensi memicu keresahan publik. Keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga,” kata Adi.

ZU juga telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. “Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika masyarakat menemukan hal mencurigakan, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat,” pungkas Adi.

Polisi memastikan langkah tegas tetap diambil untuk mengantisipasi tindakan serupa di masa depan demi menjaga stabilitas di Aceh Timur.

Editor: Akil

Tantangan Tahun Politik, Kepala DPMPTSP Aceh Susun Strategi Genjot Investasi

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM. (Foto: rri)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, memimpin rapat koordinasi strategi realisasi investasi tahun 2024. Bertempat di Banda Aceh, Senin (9/12/2024), rapat ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Kunci Sukses Pencapaian Target Realisasi Investasi.”

Rapat tersebut dihadiri jajaran DPMPTSP Aceh dan para kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Muhammad Iswanto menekankan pentingnya investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh menargetkan investasi sebesar Rp11,13 triliun pada tahun 2024.

“Target ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan komitmen kami untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iswanto.

Namun, target tersebut menghadapi tantangan besar. Hingga September 2024, realisasi investasi baru mencapai Rp6,89 triliun atau sekitar 61,96 persen dari target. Jumlah ini turun 35,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tahun Politik, Investor Tunggu Kepastian

Menurut Iswanto, tahun politik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan tersebut. Pemilu sering kali membuat investor berhati-hati menunggu kepastian kebijakan dan stabilitas politik.

“Ketidakpastian politik menjelang pemilu membuat banyak investor menunda rencana mereka. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama,” jelasnya.

Selain faktor politik, kendala lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dari 16.844 proyek yang diwajibkan melaporkan LKPM setiap triwulan, hanya sekitar 3.600 hingga 3.900 proyek yang memenuhi kewajiban tersebut.

Strategi Inovatif

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, Iswanto memaparkan sejumlah strategi. Di antaranya adalah peningkatan pengelolaan data proyek, pengawasan ketat dengan penerapan sanksi, pemberian insentif kepada investor, dan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan.

“Sinergi adalah kunci. Kita perlu membangun kerja sama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tegasnya.

Iswanto juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemantauan proyek investasi. Ia optimistis bahwa dengan langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari rapat ini, Aceh dapat menjadi destinasi investasi yang kompetitif dan berdaya saing.

“Semangat kolaborasi akan menjadi fondasi untuk mewujudkan target investasi kita,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi DPMPTSP Aceh untuk memperkuat langkah strategis di tengah tantangan tahun politik, dengan tetap mengedepankan sinergi dan inovasi dalam mencapai target investasi.

Editor: Akil

MPU Banda Aceh dan Aceh Besar Perkuat Koordinasi Penegakan Syariat Islam

Penulis
Redaksi
-
0
MPU Banda Aceh dan Aceh Besar Perkuat Koordinasi Penegakan Syariat Islam. (Foto: Diskominfo Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh melakukan silaturahmi dengan MPU Kabupaten Aceh Besar di Kantor MPU Provinsi Aceh, Senin (9/12/2024). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam penegakan syariat Islam, khususnya di wilayah perbatasan kedua daerah.

Ketua MPU Banda Aceh, Tgk. Syibral Malasyi, mengungkapkan bahwa penegakan syariat Islam di wilayahnya menghadapi tantangan besar. Banyak pelanggaran syariat terjadi, terutama di kawasan perbatasan dengan Aceh Besar.

“Silaturahmi ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait penegakan syariat Islam. Kondisi saat ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan terhadap syariat, terutama di wilayah perbatasan,” ujar Tgk. Syibral kepada wartawan.

Selain itu, pertemuan juga membahas perlunya penguatan regulasi, seperti Qanun Aceh dan fatwa MPU, terkait ancaman aliran sesat. Menurut Tgk. Syibral, terdapat indikasi aliran yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berkembang di wilayah perbatasan.

“Penguatan kembali regulasi sangat penting, khususnya Qanun Aceh dan fatwa terkait aliran sesat. Dugaan adanya aliran sesat yang berpindah-pindah di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Ketua MPU Aceh Besar, Tgk. Nasruddin M., menilai bahwa fenomena aliran sesat ini membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah. Koordinasi antara MPU Banda Aceh dan MPU Aceh Besar diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Aliran ini melibatkan pemerintah dalam aktivitasnya, sehingga mereka memiliki pengaruh yang kuat. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena pengikutnya berasal dari Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan lokasi kegiatan yang terus berpindah,” kata Tgk. Nasruddin.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kedua MPU dalam mengatasi masalah ini. “Rekomendasi bersama sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk menjaga akidah masyarakat,” ujarnya.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam memperkuat penegakan syariat Islam serta mencegah berkembangnya aliran yang meresahkan masyarakat.

Editor: Akil

Mualem-Dek Fadh Temui Presiden Prabowo di Istana, Bahas Masa Depan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Temui Presiden Prabowo di Istana Negara. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Presiden RI Prabowo Subianto menerima calon gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2024) malam. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk membahas langkah pembangunan Aceh setelah Pilkada 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh. Ia berharap pasangan ini dapat membawa perubahan signifikan bagi Aceh, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Langkah utama dalam pembangunan Aceh adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Saya berharap Mualem dan Dek Fadh dapat menjaga perdamaian serta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi.

Sinkronisasi Program Nasional dan Aceh

Mualem menyambut baik arahan Prabowo. Ia menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan di Aceh dengan program nasional yang digagas Presiden.

“Langkah utama dalam membangun Aceh adalah memastikan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Hal ini akan mempercepat tercapainya visi Aceh yang islami, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Mualem.

Ia juga menegaskan fokus utamanya pada pengurangan angka pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan tingkat kemiskinan.

Kolaborasi Berkelanjutan

Pertemuan ini juga mencerminkan hubungan panjang antara Prabowo dan Mualem yang telah terjalin selama lebih dari 15 tahun. Dek Fadh, sebagai Ketua Partai Gerindra Aceh, turut memperkuat hubungan politik ini.

“Kami merasa bangga diterima di Istana Negara. Ini menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap Aceh,” tambah Mualem.

Kemenangan Resmi Pilgub Aceh

Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Dalam rapat pleno yang digelar di gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pasangan nomor urut 2, Mualem-Dek Fadh, dinyatakan unggul dengan perolehan suara terbanyak.

Pertemuan di Istana Negara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Mualem-Dek Fadh dengan sejumlah tokoh nasional. Dengan dukungan pemerintah pusat, keduanya optimistis dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk bekerja keras membangun Aceh dengan penuh dedikasi dan semangat,” tegas Mualem.

Editor: Akil

DWP Aceh Didorong Adaptif dan Inovatif Hadapi Perubahan Zaman

Penulis
Redaksi
-
0
DWP Aceh Didorong Adaptif dan Inovatif Hadapi Perubahan Zaman. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Hal ini menjadi penekanan utama Plt Ketua DWP Aceh Sukmawati dalam sambutannya pada Rapat Kerja DWP se-Aceh Tahun 2024 yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (9/12/2024).

“Tantangan DWP di masa mendatang tidaklah ringan. Sebagai mitra strategis pemerintah, DWP harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan anak-anak yang terdampak stunting,” ujar Sukmawati.

Kolaborasi untuk Program Berdampak

Sukmawati menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam menjalankan program-program yang memberikan dampak nyata. Ia mendorong DWP Aceh untuk merumuskan program kerja yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah, termasuk visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

“Pemberdayaan masyarakat miskin harus menjadi fokus. Kita perlu mendorong kemandirian mereka melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga dukungan sosial,” tambah Sukmawati.

Penanganan Stunting Jadi Prioritas

Selain pemberdayaan ekonomi, isu stunting juga menjadi perhatian utama. Sukmawati meminta DWP di semua tingkatan untuk terlibat aktif dalam penyuluhan gizi, pemberian makanan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, hingga kampanye edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat.

“Isu ini harus menjadi prioritas dalam program kerja kita. Dengan langkah konkret, kita dapat membantu mengurangi angka stunting di Aceh,” tegasnya.

Peningkatan SDM Perempuan

Sukmawati juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas perempuan sebagai upaya menciptakan generasi yang lebih berdaya. Pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan keterampilan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan di Aceh.

“Dengan SDM perempuan yang unggul, kita akan mampu menghadapi tantangan zaman dan menciptakan perubahan positif di masyarakat,” kata Sukmawati optimis.

Rangkaian Kegiatan Lainnya

Rapat kerja ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bazaar UMKM dan donor darah. Sebelumnya, Ketua DWP Aceh bersama Penasehat DWP Aceh, Safriati, turut melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sangat sederhana bagi Samsidar, warga Gampong Panton Makmu, Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya.

Sukmawati berharap rapat kerja ini menghasilkan program-program yang relevan dan bermanfaat tidak hanya bagi ASN dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Aceh secara luas.

“Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu menghadapi tantangan ini dengan baik,” pungkasnya.

Editor: Akil

Proyek Food Estate Merauke Picu Lonjakan Emisi Karbon, Indonesia Terancam Gagal Capai Target Net Zero Emission

Penulis
Redaksi
-
0
Proyek Food Estate Merauke Picu Lonjakan Emisi Karbon, Indonesia Terancam Gagal Capai Target Net Zero Emission. (Foto: BBC)

NUKILAN.id | Jakarta – Proyek food estate di Merauke, Papua Selatan, menjadi sorotan lantaran dampak lingkungan yang signifikan. Menurut laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pembukaan lahan hutan untuk proyek ini diprediksi memicu lonjakan emisi karbon yang berpotensi mengancam komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emission 2050.

Penelitian CELIOS mengungkapkan, penebangan hutan untuk food estate seluas 2 juta hektar di Merauke berpotensi menghasilkan tambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂. Angka ini setara dengan kerugian karbon sebesar Rp47,73 triliun.

“Jika emisi karbon Indonesia meningkat 2-3 persen akibat food estate, kita berpotensi kehilangan 5 hingga 10 tahun untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2050,” ujar Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Senin (9/12/2024).

Deforestasi Masif, Papua Terancam

Food estate di Merauke juga menjadi pemicu deforestasi besar-besaran. Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, dalam satu tahun terakhir (2022–2023), kerusakan hutan di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 190 ribu hektar, atau hampir tiga kali luas DKI Jakarta.

“Papua bukan tanah kosong. Proyek seperti food estate harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat Papua melalui prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan),” tegas Anggi Prayoga, Juru Kampanye FWI.

Anggi menambahkan, lebih dari 24 komunitas adat di Papua Selatan bergantung pada hutan untuk keberlangsungan hidup mereka. Tanpa perlindungan yang memadai, proyek ini berisiko menghilangkan hak-hak masyarakat adat serta merusak ekosistem.

Kontradiksi dengan Komitmen Iklim

Lonjakan emisi karbon yang dihasilkan proyek ini dinilai bertentangan dengan upaya global menekan emisi untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C. Jika terealisasi, kontribusi emisi karbon Indonesia terhadap emisi global dapat melonjak dari 2–3 persen menjadi 3,96–4,96 persen.

“Ini adalah lonceng peringatan bagi kita semua. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan dampak lingkungan justru menjadi bumerang, baik bagi masyarakat lokal maupun iklim global,” tambah Media Wahyudi.

Solusi Berbasis Ekonomi Restoratif

Untuk menghindari deforestasi masif, CELIOS merekomendasikan pendekatan ekonomi restoratif. Strategi ini memanfaatkan keanekaragaman hayati tanpa merusak hutan, sekaligus menciptakan peluang kerja hijau bagi masyarakat lokal.

Pendekatan berbasis restorasi juga dapat menekan kontribusi emisi karbon global Indonesia menjadi hanya 1–2 persen, sekaligus menjadikan Indonesia penyangga strategis penyerapan karbon global.

“Model ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan lebih mendukung ketahanan pangan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan,” jelas Media Wahyudi.

Desakan Penghentian Proyek

Melihat implikasi serius terhadap emisi karbon dan kelestarian hutan, CELIOS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek food estate di Merauke. Alternatif berbasis komunitas perlu dieksplorasi demi mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan menguntungkan masyarakat lokal.

“Jika terus mengabaikan dampak lingkungan, Indonesia berisiko kehilangan reputasi global dan mengalami kerugian ekonomi lebih besar dalam jangka panjang,” tutup Media Wahyudi.

Proyek food estate di Merauke, yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan, kini menjadi tantangan serius bagi masa depan lingkungan Indonesia. Akankah pemerintah bertindak tegas demi menjaga hutan dan komitmen iklim global? Waktu akan menjawab.

Editor: Akil

Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Aceh Menurun, Target Bebas 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jumlah desa atau gampong dengan status sangat tertinggal di Aceh terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh optimistis provinsi ini dapat terbebas dari status sangat tertinggal pada 2025.

Kepala DPMG Aceh, T. Aznal Zahri, menyebutkan penurunan ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

“Setiap tahun jumlah gampong sangat tertinggal di Aceh terus berkurang. Ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua,” ujar Aznal, Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan survei terakhir pada Juli 2024, jumlah gampong sangat tertinggal di Aceh tercatat sebanyak 33 gampong, menurun dari 49 gampong pada 2023. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan 193 gampong pada 2021 dan 77 gampong pada 2022.

Gampong-gampong yang masih berstatus sangat tertinggal tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain:

  • Aceh Utara: 14 gampong
  • Aceh Singkil: 5 gampong
  • Aceh Timur: 2 gampong
  • Aceh Selatan: 2 gampong
  • Aceh Tenggara: 3 gampong
  • Pidie Jaya: 2 gampong
  • Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Kota Subulussalam: masing-masing 1 gampong

Menurut Aznal, fokus utama pembangunan gampong di Aceh adalah memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Meski ada kemajuan, masih terdapat tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah anggapan keliru di masyarakat bahwa status gampong sangat tertinggal atau tertinggal akan mendatangkan tambahan Dana Desa. Hal ini menyebabkan sejumlah perangkat gampong enggan meningkatkan status gampong mereka.

“Ini adalah kesalahpahaman. Justru dengan meningkatnya status gampong, pemerintah memberikan penghargaan lebih kepada gampong tersebut. Kita harus bersinergi untuk memperbaiki kondisi ini,” tegas Aznal.

DPMG Aceh telah menggelar rapat koordinasi dengan mengundang keuchik (kepala desa) dan pemerintah daerah guna membahas akar masalah yang memperlambat perubahan status gampong. Upaya ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi gampong dari sangat tertinggal menjadi berkembang, maju, bahkan mandiri.

Pemerintah Aceh menargetkan tidak ada lagi gampong dengan status sangat tertinggal pada 2025. Untuk mencapai target ini, DPMG Aceh mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan perangkat desa, untuk bersatu mewujudkan pembangunan gampong yang berkelanjutan.

“Ini bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat gampong,” pungkas Aznal.

Editor: Akil

Pj Gubernur Safrizal: Generasi Muda Motor Penggerak Kebangkitan Ekonomi Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, saat memberikan sambutan pada acara Aceh Youth Business Forum 2024 yang diselenggarakan DPMPTSP Aceh, di Hotel Hermes Palace. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menyerukan peran strategis generasi muda sebagai penggerak utama kebangkitan ekonomi Aceh. Dalam Aceh Youth Business Forum 2024 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Senin (9/12/2024), Safrizal menyampaikan bahwa pemuda harus menjadi pelaku utama dalam mengoptimalkan potensi daerah.

“Aceh memiliki sektor unggulan seperti agrikultur, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pada 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Rp69,77 triliun terhadap PDRB Aceh. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh generasi muda,” ujarnya di hadapan ratusan peserta forum.

Safrizal juga menekankan pentingnya inovasi dan semangat generasi muda dalam menjawab tantangan ekonomi global. Menurutnya, hampir semua sektor, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga pertambangan, memiliki ruang besar untuk kontribusi pemuda.

“Tidak ada sektor yang tidak bisa dimasuki anak muda. Semangat dan inovasi adalah kunci untuk menghadapi persaingan,” tegasnya.

Potensi Halal Tourism

Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis halal sebagai salah satu peluang besar yang dapat digarap oleh generasi muda Aceh. Keunikan tradisi dan budaya lokal, menurutnya, menjadi modal kuat untuk menarik wisatawan.

“Halal tourism Aceh harus menawarkan pengalaman berbeda sehingga wisatawan rindu untuk kembali. Pemuda harus kreatif memanfaatkan keunikan budaya lokal kita,” katanya.

Safrizal menambahkan bahwa pemerintah Aceh telah berkomitmen memperkuat UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan promosi. Ia menyebut kolaborasi dengan perguruan tinggi dan perbankan menjadi langkah penting dalam mencetak wirausaha muda yang tangguh.

“Pemerintah siap mendukung melalui inkubasi bisnis dan mentorship. Ide-ide kreatif pemuda harus mendapatkan ruang untuk berkembang,” tuturnya.

Mengatasi Tantangan

Meski potensi ekonomi Aceh besar, Safrizal tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan, seperti infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan ekosistem bisnis. Namun, ia optimistis dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan sektor keuangan, generasi muda dapat menjadi motor penggerak perubahan.

“Dengan semangat dan inovasi kalian, Aceh bisa menjadi daerah yang maju secara ekonomi. Mari kita bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik,” ajaknya.

Forum untuk Masa Depan

Aceh Youth Business Forum 2024 menjadi ruang bagi generasi muda untuk berbagi ide dan menjalin koneksi dengan pelaku bisnis. Forum ini diharapkan melahirkan wirausaha muda inovatif yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi Aceh.

Safrizal berharap acara ini dapat memotivasi lebih banyak pemuda untuk berkontribusi pada kebangkitan ekonomi daerah.

“Anak muda adalah harapan Aceh. Kesuksesan kalian adalah kebanggaan kita semua,” pungkasnya.

Editor: Akil

1...778779780...2,548Halaman 779 dari 2,548

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id