NUKILAN.id | Banda Aceh – Konflik antara manusia dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) masih menjadi masalah serius di Aceh. Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat, sejak 2020 hingga Desember 2024, sebanyak 36 individu gajah ditemukan mati. Kondisi ini mencerminkan tekanan besar terhadap spesies yang sudah terancam punah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan konflik ruang hidup dengan manusia.
Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengungkapkan kasus kematian terakhir terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, November 2024. Seekor anak gajah berumur dua hari ditemukan mati akibat dehidrasi berat dan infeksi pada pusar di Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya.
“Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, jerat, atau alat berbahaya lainnya. Gajah tersebut mati karena kekurangan cairan dan infeksi,” ujar Ujang, Jumat (22/11/2024).
Kematian ini menambah daftar panjang korban akibat menyusutnya habitat gajah sumatera, yang dipicu alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman.
Janji Presiden Prabowo untuk Konservasi Gajah
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berjanji akan menghibahkan lahan seluas 20 ribu hektar untuk konservasi gajah sumatera di Aceh. Janji ini disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/12/2024).
“Lahan ini akan dikelola oleh WWF, yang sebelumnya meminta wilayah konservasi seluas 10 ribu hektar. Presiden memutuskan untuk memberikan dua kali lipat dari permintaan tersebut,” ujar Hasan.
Namun, janji tersebut menuai pertanyaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh. Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, meminta kejelasan terkait lokasi lahan yang akan dihibahkan.
“Apakah yang dimaksud adalah konsesi PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) yang izinnya masih berlaku hingga 2035? Jika iya, itu adalah hutan negara yang dipinjamkan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), bukan milik pribadi,” tegas Shalihin, Rabu (4/12/2024).
Menurut Shalihin, sebagian besar wilayah konsesi PT THL yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Utara, sudah terbengkalai dan bahkan digarap oleh warga setempat.
“Jika lahan ini benar-benar diserahkan untuk konservasi, tentu itu langkah positif. Tapi penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang menghambat pelaksanaan,” tambahnya.
Krisis Habitat dan Meningkatnya Konflik
Habitat gajah sumatera terus menyusut akibat deforestasi. Wilayah yang dulunya menjadi jalur jelajah gajah kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit atau area pemukiman, memicu konflik dengan manusia. Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara menjadi daerah dengan tingkat konflik tertinggi.
Walhi Aceh berharap hibah lahan oleh Presiden Prabowo bisa menjadi langkah awal untuk membangun koridor satwa yang lebih aman.
“Wilayah konservasi sangat mendesak untuk mencegah semakin banyaknya korban, baik manusia maupun satwa liar,” ungkap Shalihin.
Sementara itu, BKSDA Aceh bersama organisasi lingkungan terus melakukan berbagai upaya mitigasi konflik, termasuk pemasangan GPS collar untuk melacak pergerakan kawanan gajah liar. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan keterlibatan semua pihak, penyelesaian konflik ini masih akan menghadapi jalan terjal.
Editor: Akil
Sumber: Mongabay
