Beranda blog Halaman 776

Hujan Deras Picu Longsor, Dua Jalur di Pegunungan Pidie Tertutup Banjir dan Lumpur

0
Dua Jalur di Pegunungan Pidie Tertutup Banjir dan Lumpur. (Foto: MI)

NUKILAN.id | Sigli – Bencana longsor kembali mengancam kawasan pegunungan Pidie, Aceh, setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (10/12) siang. Tanah longsor yang menimbun badan jalan mengisolasi desa-desa pedalaman di Kecamatan Tangse, mengganggu arus lalu lintas di dua jalur utama, baik jalur kabupaten maupun nasional.

Fenomena alam ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, ketika awan hitam dan hujan lebat menyelimuti wilayah dataran tinggi Tangse. Akibatnya, lereng bukit di kawasan Desa Ranto Panyang longsor, menutupi seluruh badan jalan yang menghubungkan Desa Blang Pandak dengan Keude Tangse.

Sedimen lumpur dari longsoran tersebut sempat menghambat perjalanan kendaraan, menyebabkan arus lalu lintas terhenti selama beberapa jam. Desa Blang Pandak, yang terletak di kaki Gunung Halimun, pun terisolasi hingga sekitar pukul 21.00 WIB malam, ketika air mulai surut dan longsoran mulai dibersihkan menggunakan alat berat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Buchari, menyatakan bahwa pihaknya telah menempatkan satu unit ekskavator di lokasi longsor untuk segera membersihkan jalan apabila dibutuhkan.

“Kami sudah siapkan satu unit alat berat di lokasi untuk segera menangani longsor lebih lanjut,” ujar Buchari.

Selain jalur kabupaten, longsor juga terjadi di jalur nasional Beuerenuen-Pidie-Meulaboh, tepatnya di Desa Geunie, Kecamatan Tangse. Penanganan di jalur ini langsung dilakukan oleh personel Balai Pengawasan Jalan Nasional. Sebuah alat berat dari Balai Kementerian PU juga disiagakan untuk memantau dan membersihkan material longsor.

Dengan adanya alat berat yang disiapkan di kedua jalur tersebut, arus lalu lintas mulai pulih pada Selasa sore, meskipun potensi longsor susulan masih mengancam kawasan rawan tersebut. Pihak berwenang terus mengingatkan masyarakat untuk waspada, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu selama masa tanggap darurat bencana hingga 22 Desember mendatang.

Buchari menambahkan, “Kami terus memantau dan siap siaga mengatasi longsor di jalur kabupaten maupun nasional. Kami juga berharap masyarakat tetap berhati-hati dan menghindari perjalanan ke daerah-daerah rawan longsor saat hujan deras.”

Editor: Akil

Kadinsos Aceh Antar Kursi Roda Untuk Lansia Kurang Mampu Di Rumah Sakit

0
Kadis Sosial Dr. Muslem mengantarkan langsung bantuan kursi roda ke rumah sakit tenpat lansia kurang mampu di rawat inap. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komitmen terhadap kepedulian nasib warga yang tengah membutuhkan bantuan terus ditunjukkan Pemerintah Aceh.

Melalui Dinas Sosial Aceh, Pemerintah yang diwakili Kepala Dinas Sosial, Dr. Muslem Yacob menyerahkan satu unit kursi roda bagi seorang lansia kurang mampu berinisial NRM (79) asal Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

Kursi roda yang dapat digunakan sebagai alat bantu gerak itu diantar langsung Kepala Dinas ke tempat NRM yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, Muraxa pada Selasa, 10 Desember 2024 siang.

Usai serah terima, keluarga NRM merasa bersyukur masih ada yang memperhatikan kondisi NRM saat ini. Penyerahan kursi roda tersebut turut disaksikan Kabid Rehsos, Isnandar, serta TKSK setempat, Khana Putra di ruang rawat inap.

Editor: Akil

Pemerintah Jepang Hibahkan Gedung Pusat Edukasi Tsunami untuk Masyarakat Aceh Barat

0
Gedung pusat edukasi tsunami setelah diresmikan oleh Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Takonai Susumu, Ph.D di Universitas Teuku Umar. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Menjelang peringatan 20 tahun tragedi tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, pemerintah Jepang memberikan hibah sebuah gedung edukasi tsunami di Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh. Gedung ini menjadi simbol solidaritas dan komitmen Jepang dalam mendukung upaya mitigasi bencana di Aceh, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam.

Peresmian gedung tersebut dilakukan pada Selasa (10/12/2024) oleh Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Takonai Susumu, Ph.D, yang didampingi oleh Rektor UTU, Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si, serta perwakilan dari pemerintah daerah Aceh Barat. Prosesi peresmian dilakukan dengan pembukaan selubung prasasti dan pemotongan pita di depan pintu masuk gedung.

Takonai Susumu menyampaikan harapannya agar gedung edukasi tsunami ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh, baik untuk masyarakat Aceh Barat maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Saya berharap ikatan emosional antara masyarakat Jepang dengan Indonesia, khususnya Aceh, semakin dipererat melalui fasilitas ini,” ujar Takonai dalam sambutannya.

Takonai juga menambahkan bahwa Jepang, yang memiliki pengalaman pahit dengan tsunami dan gempa bumi, berkomitmen untuk selalu bersama masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana.

“Kami, pemerintah dan masyarakat Jepang, selalu mendukung dan berdampingan dengan masyarakat Aceh,” lanjutnya.

Gedung yang terletak di UTU Meulaboh ini tidak hanya sebagai pusat edukasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mengenang tragedi tsunami yang meluluhlantahkan Meulaboh dan sekitarnya pada 2004. Di dalam gedung, pengunjung dapat melihat pameran foto-foto bersejarah tentang peristiwa tsunami yang menjadi bagian dari warisan sejarah yang harus dikenang oleh generasi mendatang. Setiap sudut gedung dipenuhi dengan dokumentasi visual yang mengisahkan kembali peristiwa memilukan tersebut, memberikan pelajaran berharga bagi pengunjung.

Setelah peresmian, Takonai mengunjungi seluruh ruangan di gedung tersebut, dipandu oleh edukator museum yang menjelaskan tentang sejarah dan pentingnya edukasi mitigasi bencana.

“Edukasi tentang bencana sangat penting untuk generasi muda. Kami berharap fasilitas ini dapat menjadi tempat pembelajaran yang bermanfaat untuk Aceh dan seluruh Indonesia,” ujar Takonai.

Dalam kesempatan sebelumnya, Takonai juga menjadi pemateri dalam sesi edukasi mitigasi bencana gempa dan tsunami yang diadakan di Auditorium UTU. Ia berbagi pengalaman tentang sejarah tsunami pertama di Jepang dan cara-cara yang diterapkan negara tersebut dalam menangani bencana.

“Media, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mewariskan pengalaman sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi berikutnya,” tambahnya.

Dengan hadirnya gedung edukasi tsunami ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana alam dan semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang, yang telah terbina sejak lama.

Editor: Akil

Musik jadi Perlawanan terhadap Kekerasan Masa Lalu di Aceh

0
Kadiv Kampanye dan Jaringan KontraS Jakarta, Ahmad Sajali saat berbicara dalam diskusi pameran "Lorong Ingatan"di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Kepala Divisi Kampanye dan Jaringan Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Ahmad Sajali mengatakan acara pameran dan pertunjukan musik bertema “Lorong Ingatan” yang dilaksanakan KontraS Aceh merupakan kegiatan yang penting karena berisi tentang upaya untuk menggali kembali hal-hal yang terjadi semasa konflik bersenjata dulu di Aceh, tepatnya saat Aceh masih berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) dulu.

“Aceh mengalami begitu banyak penindasan, di era Orde Baru, di masa DOM, dan bahkan setelah Reformasi hadir pun, setelah orang yang mengelu-elukan perubahan, dengan terpilihnya Megawati Soekaroputri sebagai presiden pun, dia tetap menunjukkan watak negara untuk melakukan kekerasan lewat pemberlakukan Darurat Militer di Aceh pada 2003 dulu,” ujar Ahmad Sajali dalam diskusi pameran dan pertunjukan musik yang merekam pelanggaran HAM yang dibredel pada masa konflik Aceh dengan tema “Lorong Ingatan”di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). Pantauan Nukilan di lokasi, para penonton tampak memenuhi pelataran mengikuti diskusi tersebut.

Karena itu, kata Ahmad, upaya yang dilakukan oleh KontraS Aceh ini harus diapresiasi karena inisiatif seperti ini penting dan membawa kebaruan dalam pendekatan untuk mengingat dan mengenang peristiwa pelanggaran HAM di Aceh dulu.

Dia menambahkan, upaya mengenang pelanggaran HAM melalui musik ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kekerasan tak melulu harus dibalas dengan kekerasan pula dengan mengangkat senjata, namun bisa juga dilakukan dengan berbagai cara lainnya seperti yang sudah dilakukan oleh grup band Nyawoung dan penyanyi Aceh, Abu Bakar Ar.

“Upaya-upaya seperti ini penting untuk terus menjadi jembatan atau sarana penyampaian gagasan atau ide, dan memang itulah yang perlu disebarluaskan untuk melawan pelanggaran HAM yang terjadi dulu, sekarang, dan di masa yang akan dating,” kata Ahmad Sajali. []

Reporter: Sammy

Lagu Nyawoung Miliki Ikatan Emosional Tersendiri Terkait Konflik di Aceh

0
Vokalis Nyawoung, Cut Aja Rizka berbicara saat diskusi pameran "Lorong Ingatan"di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Vokalis grub band Nyawoung, Cut Aja Rizka mengatakan perjalanan musik Nyawoung di masa konflik bersenjata dulu dimulai sebelum pemberlakuan Darurat Militer di Aceh, yaitu pada tahun 1999 saat Aceh masih berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Di saat-saat mencekam itu, grup band Nyawoung menerbitkan album tentang peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

“Saya bertemu dengan Bang Joe Samalanga (produser Nyawoung) di Jakarta. Saya juga bertemu dengan Drs Nurdin Daud, beliau adalah penulis lagu Dodaidi yang kebetulan juga dosen tari di Institut Kesenian Jakarta. Kita bertemu di Taman Ismail Marzuki, bercerita, dan berniat menerbitkan album Nyawoung ini,” ujar Cut Aja Rizka dalam diskusi pameran dan pertunjukan musik yang merekam pelanggaran HAM yang dibredel pada masa konflik Aceh dengan tema “Lorong Ingatan”di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). Pantauan Nukilan di lokasi, para penonton tampak memenuhi pelataran KontraS mengikuti diskusi tersebut.

Cut Aja menceritakan, sebagai orang Aceh yang saat itu tinggal di Jakarta, dia tidak merasakan langsung bagaimana penderitaan masyarakat Aceh yang berada dalam status DOM dan konflik bersenjata. Ia hanya mendengarkan cerita dari teman-teman dan keluarganya yang masih tinggal di Aceh saat itu.

“Seperti apa ya, mungkin generasi sekarang nggak bisa membayangkan ya. Ketika masa itu, walaupun tinggal di luar Aceh, ada rasa cemas itu pasti, apalagi keluarga di sini (di Aceh). Saya pulang-pergi ke Aceh dari Jakarta karena semua keluarga saya masih di Aceh Waktu itu,” kata Cut Aja.

Dia menyebutkan, walaupun tidak berada langsung di Aceh, dirinya tetap merasakan bagaimana pedihnya penderitaan masyarakat Aceh saat itu. Perasaan itulah yang tertuang dalam lagu-lagu Nyawoung sehingga setiap lagunya memiliki ikatan emosional dan gejolak jiwa tersendiri, baik bagi yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. []

Reporter: Sammy

Pemerintah Aceh Jaya Gelar Malam Penghargaan Aceh Jaya Awards 2024

0
Pemerintah Aceh Jaya Gelar Malam Penghargaan Aceh Jaya Awards 2024. (Foto: MC Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Calang Malam penganugerahan Aceh Jaya Awards 2024 yang digelar di Aula Dinas PMPKB pada Senin (9/12/2024) menjadi ajang penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk memberikan penghargaan atas kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Pj. Bupati Aceh Jaya, yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Asy’ari, SE, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di daerah ini.

“Aceh Jaya Awards 2024 adalah bentuk penghargaan yang kami berikan sebagai motivasi agar semua instansi pemerintah dan masyarakat terus berinovasi serta memberikan pelayanan terbaik. Kami berharap ajang ini dapat memperkuat semangat kerja sama dan profesionalisme untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan,” ujar Asy’ari.

Pj. Sekretaris Daerah juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kinerja melalui berbagai program strategis, inovasi, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Ketua panitia, Syafrizal, S.Pd.I, MM., dalam laporannya menambahkan bahwa penentuan pemenang dilakukan dengan proses yang sangat profesional.

“Penilaian dan penunjukan pemenang tidak ada unsur titipan. Semua pemenang adalah hasil penilaian yang objektif dan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan,” jelas Syafrizal.

Malam penghargaan ini juga memperkenalkan beberapa pemenang yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam berbagai kategori, antara lain:

  • Kategori Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Puskesmas Lageun
  • Kategori SAKIP Terbaik: Bapperida Aceh Jaya
  • Kategori Open Data Terbaik: Diskominsa Aceh Jaya
  • Kategori Metadata Statistik dan Variabel Terbaik: Bapperida Aceh Jaya
  • Kategori Gampong Kinerja Siskeudes: Gampong Dayah Baro
  • Kategori E-Walidata Terbaik: RSUD Teuku Umar

Acara yang berlangsung dengan penuh antusiasme ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada para pemenang serta sesi foto bersama. Harapan besar dari pihak pemerintah adalah penghargaan ini dapat terus menjadi pendorong bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Dengan semangat Aceh Jaya Awards 2024, diharapkan setiap penghargaan ini menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh instansi dan masyarakat dalam berinovasi, bekerja dengan lebih baik, dan memberikan yang terbaik bagi Aceh Jaya.

Editor: Akil

Fenomena Lapor Admin Gerindra: Tamparan bagi Institusi Negara dalam Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum

0
Akun Tiktok Partai Gerindra. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Jakarta — Media sosial Partai Gerindra tengah menjadi perhatian masyarakat. Dalam berbagai kasus viral dan pengaduan terkait layanan publik, akun resmi Gerindra kerap disebut-sebut sebagai solusi cepat oleh warganet. Fenomena ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan publik terhadap partai tersebut, terutama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Tidak sedikit warganet yang langsung menandai atau menghubungi akun Admin Gerindra untuk menyuarakan keluhan atau meminta bantuan. Respon cepat dan solusi yang ditawarkan oleh pengelola akun ini bahkan dianggap lebih efektif dibandingkan jalur resmi instansi pemerintah.

Melihat tren ini, Nukilan.id menghubungi Nicholas Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, untuk meminta pandangannya. Menurut Nicholas, fenomena tersebut menjadi cerminan pentingnya peran media sosial dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Naiknya kepercayaan publik terhadap admin media sosial Gerindra dalam menangani kasus viral dan pengaduan layanan publik menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi jembatan efektif untuk menyelesaikan masalah,” ujar Nicholas.

Namun, Nicholas juga memberikan catatan kritis terhadap tren ini. Menurutnya, kondisi ini menjadi tamparan bagi institusi negara yang seharusnya berperan utama dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Jangan sampai institusi negara hanya bekerja berdasarkan orientasi ‘viral dulu’. Fenomena ini dikenal dengan istilah no viral, no justice,” tambahnya.

Ia menilai, jika pengaduan masyarakat lebih banyak terselesaikan oleh akun media sosial partai politik dibandingkan lembaga negara, hal ini dapat menimbulkan persoalan kepercayaan yang lebih besar terhadap fungsi dan efektivitas institusi pemerintahan.

Di sisi lain, langkah cepat Admin Gerindra dalam merespons isu-isu sosial memberikan poin positif bagi partai tersebut. Keberadaan admin yang responsif dianggap mampu memperkuat citra Gerindra sebagai partai yang dekat dengan masyarakat.

“Ini strategi komunikasi politik yang cukup cerdas. Selain memperkuat citra, pendekatan ini juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang dianggap remeh oleh instansi pemerintah,” kata Nicholas menutup wawancara.

Fenomena Admin Gerindra ini menjadi pelajaran penting bahwa pelayanan publik yang cepat dan responsif adalah kebutuhan mendesak. Jika media sosial bisa menjadi solusi, mengapa institusi negara tidak bisa melakukan hal serupa? (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Fenomena Lapor Admin Gerindra: Nicholas Ingatkan Potensi Selektivitas dalam Penanganan Pengaduan

0
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Kehadiran “Admin Gerindra” di media sosial kian menjadi fenomena. Akun ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dalam merespons berbagai permasalahan yang disampaikan oleh warganet. Banyak netizen yang langsung menandai akun tersebut saat menghadapi kendala, mulai dari persoalan sehari-hari hingga isu publik.

Merespons hal ini, Nukilan.id menghubungi Nicholas Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, untuk menggali pandangan terkait peran Admin Gerindra. Menurutnya, meskipun akun ini dianggap inovatif dalam menangani pengaduan publik, terdapat beberapa tantangan yang tidak bisa diabaikan.

“Meskipun Admin Gerindra dapat menanggapi dan menangani banyak pengaduan publik, tentu terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, terutama yang terkait dengan kebijakan publik,” katanya kepada Nukilan.id, Rabu (11/12/2024).

Nicholas menambahkan bahwa Admin Gerindra tidak memiliki kewenangan hukum seperti lembaga negara, semisal Ombudsman atau institusi pemerintahan lainnya, untuk menindaklanjuti pengaduan secara formal. Namun, ia mengakui bahwa pengaruh Admin Gerindra dapat menjangkau pembuat kebijakan di tingkat tertentu.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sebagai bagian dari Partai Gerindra, Admin Gerindra memiliki batasan tersendiri.

“Admin Gerindra adalah alat komunikasi Partai Gerindra, yang notabene merupakan partai politik. Tentu ada visi, misi, hingga kepentingan tertentu yang melekat,” kata Nicholas.

Menurutnya, hal ini membuka kemungkinan adanya selektivitas dalam menangani pengaduan.

“Kemungkinan pilah-pilih bisa terjadi, terutama jika ada pengaduan yang dinilai lebih menguntungkan partai atau selaras dengan kepentingan politiknya,” imbuhnya.

Meski begitu, banyak warganet mengapresiasi respons cepat Admin Gerindra yang dianggap mampu menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak terkait. Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk memperkuat citra dan kepercayaan publik. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Peringati Hari HAM Sedunia, KontraS Aceh Adakan Pameran “Lorong Ingatan”

0
Diskusi pameran "Lorong Ingatan"di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengadakan pameran dan pertunjukan musik yang merekam pelanggaran HAM yang dibredel pada masa konflik Aceh dengan tema “Lorong Ingatan”di pelataran KontraS Aceh, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember.

Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa pembicara dari seniman musik yang pernah menerbitkan album mereka semasa konflik, seperti vokalis grup band Nyawoung, Cut Aja Rizka, penyanyi Abu Bakar Ar, produser Nyawoung, Joe Samalanga. Selain itu, pembicara lainnya diisi oleh Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, Kepala Divisi Kampanye dan Jaringan KontraS, Ahmad Sajali, dan budayawan Aceh, Putra Hidayatullah. Pantauan Nukilan di lokasi, para penonton tampak memadati pelataran KontraS untuk mengikuti diskusi tersebut.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna dalam sambutannya mengatakan pameran dan pertunjukan musik “Lorong Ingatan” ini ingin menunjukkan bagaimana musik berusaha memutus mata rantai kekerasan. Menurut Husna, ruang seperti musik ini merupakan tempat di mana wacana bertarung. Ruang inilah yang diperebutkan untuk dimenangkan, apakah oleh rezim atau masyarakat sipil sendiri.

“Lalu pertanyaannya, sejauh mana kita berusaha untuk memenangkan narasi yang mengarah kepada pemenuhan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang,” ujar Husna, Selasa (10/12/2024).

Dia menambahkan, tema tentang musik untuk mengingat merupakan salah satu pendekatan yang baru untuk mengenang pelanggaran HAM yang terjadi yang di Aceh dulu untuk memotret suasana konflik bersenjata, tragedi kemanusiaan, kekerasan seksual, pembunuhan, penghilangan paksa, dan juga pengungsian. []

Reporter: Sammy

Kejari Banda Aceh Musnahkan Barang Bukti dari 50 Perkara Pidana

0
Proses pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada Rabu 11 Desember 2024. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan pemusnahan barang bukti sitaan dari 50 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari bulan September-Desember 2024. Pemusnahan ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat, pada Rabu (11/12/2024).

Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti, Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemusnahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print-2312/L.1.10/Kpa.5/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.

“Jenis barang bukti yang dimusnahkan yaitu sebanyak 100,28 gram sabu dan 133,61 gram ganja turut dimusnahkan, disertai dengan 9 buah bong atau alat hisap narkotika,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Selain narkotika, barang bukti yang dimusnahkan mencakup berbagai barang elektronik dan pendukung, termasuk 27 handphone, 2 kartu SIM, serta barang lain seperti timbangan, plastik, dokumen, pakaian, dan 5 botol minuman beralkohol.

Berdasarkan klasifikasi perkara, pemusnahan meliputi 26 perkara narkotika, 14 perkara kamtibum/TPUL, 9 perkara oharda, dan 1 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Proses pemusnahan dilakukan secara komprehensif dengan metode diblender, dihancurkan, dibakar, dirusak, dan dipotong sehingga barang bukti tidak dapat dipergunakan kembali. Teddy Lazuardi Syahputra menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP.

Reporter: Rezi