Beranda blog Halaman 772

Dewan Ingatkan Pj Wali Kota Banda Aceh Kurangi Pemborosan Anggaran

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh, Tgk. Tarnuman. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tgk. Tarnuman, mengingatkan Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh yang baru dilantik, Almuniza Kamal, untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran dalam menjalankan program-program pemerintahan. Tarnuman menekankan pentingnya memotong anggaran dinas yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Dinas yang tidak perlu dan tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebaiknya dipangkas agar anggaran lebih efektif dan efisien,” ujar Tarnuman kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap Almuniza dapat melanjutkan komunikasi baik yang telah dibangun oleh penjabat sebelumnya, Ade Surya. Menurutnya, sinergi dan koordinasi antara pejabat baru dan lama menjadi kunci untuk kelanjutan pembangunan di Banda Aceh.

“Kita harapkan komunikasi yang baik yang telah dijalin Pak Ade selama menjabat dapat diteruskan. Dengan kerja sama yang solid, Insya Allah program-program yang ada bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Tarnuman turut mengapresiasi kinerja Ade Surya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh, yang menurutnya telah menunjukkan hasil positif. Ia optimistis Almuniza, dengan pengalamannya di pemerintahan, dapat meneruskan upaya tersebut untuk memajukan Banda Aceh.

Almuniza Kamal resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh oleh Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, dalam sebuah acara di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (12/12/2024). Pelantikan ini sekaligus menjadi momen penting bagi Banda Aceh untuk melanjutkan program-program strategis di bawah kepemimpinan baru.

“Semoga dengan pengalaman dan komitmen beliau, Banda Aceh bisa lebih maju dan efisien dalam penggunaan anggaran,” tutup Tarnuman.

 

Editor: Akil

Seblak Ronyok, Kuliner Pedas yang Ramai Diserbu di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Seblak Ronyok. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Seblak Ronyok, sebuah kedai sederhana yang terletak di Jalan Teuku Iskandar, Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, menjadi destinasi kuliner favorit para pencinta makanan pedas di Banda Aceh. Kedai ini dikenal dengan seblak khasnya yang menggugah selera, lengkap dengan aneka topping yang dapat dipilih sesuai keinginan pelanggan.

Meski beroperasi hingga pukul 23.00 WIB, antrean di Seblak Ronyok kerap mengular, terutama di jam-jam makan malam. Ramainya pengunjung tidak lepas dari cita rasa seblaknya yang pedas dan autentik. Selain makan di tempat, pelanggan juga dapat memanfaatkan layanan takeaway dan delivery yang disediakan oleh kedai ini.

Salah satu pelanggan, Vira, membagikan pengalamannya saat menikmati sajian di Seblak Ronyok.

“Aku kasih nilai 9 dari 10! Rasanya enak banget, pedasnya pas, dan toppingnya bervariasi,” ujar Vira kepada Nukilan.id, Jumat (13/12/2024).

Seblak Ronyok menawarkan aneka topping dengan harga mulai dari Rp1.000 per satuan. Pengunjung bebas mengkombinasikan pilihan topping untuk menciptakan seblak sesuai selera. Kombinasi rasa gurih, pedas, dan tekstur kenyal dari kerupuk basah menjadi daya tarik utama yang sulit ditolak.

Dengan harganya yang terjangkau dan rasa yang memikat, Seblak Ronyok berhasil mencuri hati warga Banda Aceh. Tak heran jika kedai ini selalu ramai pengunjung, mulai dari anak muda hingga keluarga yang datang bersama.

Bagi Anda yang belum mencoba, Seblak Ronyok bisa menjadi pilihan untuk menikmati sensasi pedas di tengah suasana Banda Aceh yang hangat. Namun, pastikan datang lebih awal atau bersiaplah mengantre untuk mencicipi kelezatan seblak ini. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

IKAT Aceh Berangkatkan 48 Mahasiswa ke Universitas Al Azhar Mesir

Penulis
Redaksi
-
0
IKAT Aceh Berangkatkan 48 Mahasiswa ke Universitas Al Azhar Mesir. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Sebanyak 48 mahasiswa asal Aceh resmi diberangkatkan ke Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Selasa (10/12/2024). Keberangkatan ini difasilitasi oleh Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, bekerja sama dengan Organisasi Internasional Alumni Al Azhar.

Ketua IKAT Aceh, Tgk. Khalid Mudatstsir, Lc., M.A., menyebutkan bahwa mahasiswa yang diberangkatkan telah melalui serangkaian seleksi ketat. “Mereka berhasil lolos melalui Tes Kementerian Agama (Kemenag) dan proses penyetaraan ijazah,” ujarnya kepada media, Jumat (13/12/2024).

Khalid menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya IKAT Aceh untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi Islam di tingkat global. Ia juga berharap para mahasiswa dapat menjadi duta Aceh dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan mempererat hubungan antara Aceh dan Mesir.

“Kami berharap mereka tidak hanya menjadi pelajar, tetapi juga membawa citra positif Aceh di kancah internasional,” tambah Khalid.

Universitas Al Azhar, yang berdiri sejak abad ke-10, merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan paling prestisius di dunia. Kampus ini menjadi pilihan utama bagi mahasiswa Aceh untuk melanjutkan studi di bidang keislaman.

IKAT Aceh sendiri secara rutin memfasilitasi keberangkatan mahasiswa Aceh ke Al Azhar maupun berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Program ini bertujuan untuk mencetak generasi penerus yang kompeten di bidang keilmuan Islam sekaligus membangun jaringan internasional bagi Aceh.

Salah satu mahasiswa yang diberangkatkan, Azka Syahran (18), mengaku bersyukur dan antusias menempuh pendidikan di universitas impiannya.

“Ini adalah kesempatan besar untuk mendalami ilmu agama di tempat yang menjadi rujukan dunia Islam,” ungkapnya.

Dengan keberangkatan ini, diharapkan mahasiswa Aceh tidak hanya meraih prestasi akademik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Editor: Akil

ELSAM dan Flower Aceh Gelar Diskusi Publik, Refleksikan Perjalanan HAM di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
ELSAM dan Flower Aceh Gelar Diskusi Publik Refleksikan Perjalanan HAM di Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama Flower Aceh menggelar diskusi publik bertajuk “Gerakan Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi: Memastikan Kelanjutan Proses Damai Aceh”. Acara ini berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Jumat (13/12/2024), dan dihadiri akademisi serta aktivis yang membahas berbagai dimensi perdamaian Aceh.

Amatan Nukilan.id, Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, menegaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan hak asasi manusia (HAM) di Aceh sekaligus merumuskan langkah konkret ke depan.

“Mempertahankan perdamaian membutuhkan dasar yang kuat, yakni menjadikan HAM sebagai fondasi dari setiap kebijakan publik,” ujar Wahyudi di hadapan peserta diskusi.

Diskusi ini lahir dari keprihatinan terhadap perjalanan perdamaian Aceh sejak Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut menjadi tonggak baru bagi masyarakat Aceh untuk keluar dari konflik berkepanjangan dan menata kehidupan yang lebih baik. Namun, hampir dua dekade berlalu, tantangan dalam menjaga perdamaian dan menjamin HAM di Aceh tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga aktivis HAM, yang memberikan perspektif komprehensif mengenai perjalanan HAM di Aceh. Para peserta sepakat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi juga keberadaan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

BPOM Aceh Temukan Satu Produk TIE dan Kedaluwarsa

Penulis
Sammy
-
0
BPOM Aceh menemukan satu sarana distribusi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. (Foto: Dok BPOM Aceh)

Nukilan.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menemukan satu sarana distribusi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dari total 19 sarana yang diawasi yang terdiri dari lima gudang distributor dan 14 sarana ritel di wilayah Banda Aceh Besar dan Banda Aceh. Sarana ritel tradisional tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan dengan temuan satu item produk tanpa izin edar (TIE) sebanyak lima buah dan satu item produk kedaluwarsa sebanyak 6 buah. Hal ini ditemukan BPOM Aceh saat melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang perayaan Natal dan tahun baru mendatang.

Ketua tim bidang Inspeksi Komoditi Pangan BPOM Aceh, Retno Ayu Kusumaningtyas, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap produk pangan dan sarana distribusinya.

“Kami memeriksa berbagai aspek, mulai dari pengadaan, penyaluran, tempat penyimpanan, kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, hingga proses pengembalian dan pemusnahan produk yang tidak layak dikonsumsi,” ujar Retno dalam keterangannya kepada Nukilan, Jumat (13/12/2024).

Melalui kegiatan ini, kata Retno, BPOM Aceh berharap dapat memastikan keamanan produk pangan di wilayah Aceh selama periode Natal dan tahun baru. BPOM Aceh juga mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa(KLIK) sebelum menjual atau membeli produk.

“Terhadap produk TIE dan kedaluwarsa tersebut, kami meminta pemilik usaha untuk segera menurunkannya dari etalase dan memproses pengembalian atau pemusnahannya. Kami juga memberikan pembinaan agar pelaku usaha tidak lagi menjual produk-produk tersebut,” kata Retno. []

Reporter: Sammy

Asosiasi Persaudaraan Dumtruk dan Galian C Aceh Besar-Banda Aceh Rayakan Maulid Nabi

Penulis
Redaksi
-
0
Asosiasi Persaudaraan Dumtruk dan Galian C Aceh Besar-Banda Aceh Rayakan Maulid Nabi. (Foto: Kanal Inspirasi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ribuan anggota Asosiasi Persaudaraan Dumtruk dan Galian C Aceh Besar-Banda Aceh berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H di kawasan bawah Jembatan Lamnyong, Banda Aceh, Kamis (12/12/2024). Acara yang digelar secara meriah itu dimeriahkan dengan zikir bersama, kenduri memasak tujuh kuali Kuah Beulangong Aceh Rayeuk, dan pembagian makanan kepada masyarakat sekitar.

Sekretaris Asosiasi, Tgk. M. Chaizir Balia, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan peringatan Maulid Nabi yang kedua sejak terbentuknya asosiasi tersebut.

“Kami juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina,” ujarnya.

Menjaga Kekompakan untuk Pembangunan Aceh

Chaizir menjelaskan, pembentukan asosiasi ini tidak lepas dari peran penting para anggotanya dalam pembangunan Aceh pasca-bencana gempa dan tsunami.

“Persaudaraan Dumtruk memiliki jasa besar dalam pembangunan Aceh Besar, Banda Aceh, hingga Sabang. Tanpa kami, material untuk pembangunan Aceh Besar hanya bisa didatangkan dari luar, yang tentu akan lebih mahal,” tegasnya.

Saat ini, Asosiasi Persaudaraan Dumtruk dan Galian C Aceh Besar-Banda Aceh memiliki lebih dari 2000 anggota dan 600 armada dumtruk serta alat galian C. Keberadaan asosiasi ini, menurut Chaizir, sangat membantu dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan material bagi pembangunan daerah.

Satu Komitmen: Ketaatan pada Aturan dan Kebijakan

Sementara itu, Penasehat Asosiasi, Yahbit, menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi antar anggota serta menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap, pemerintah dapat memperhatikan nasib kami, para pengemudi dumtruk dan pekerja galian C, agar bisa terus bekerja dengan aman. Jika ada masalah izin, kami siap mengurusnya sesuai prosedur yang ada,” ungkap Yahbit.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh Besar, Polda Aceh, Kodim 0101/BS, Polres Aceh Besar, Polresta Banda Aceh, dan Muspika setempat.

Apresiasi dari Pj Bupati Aceh Besar

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya asosiasi tersebut. Menurutnya, asosiasi ini mempermudah pemerintah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi terkait program-program yang akan dijalankan.

“Kami sangat menghargai keberadaan Asosiasi Persaudaraan Dumtruk dan Galian C Aceh Besar-Banda Aceh. Ini mempermudah koordinasi kami dengan para pekerja di lapangan,” ujar Iswanto yang disampaikan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar.

Editor: Akil

Riswati Sebut Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tanggung Jawab Bersama

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Aceh menduduki posisi teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menurut Riswati, seorang aktivis perempuan dan anak, angka tersebut mencerminkan betapa seriusnya persoalan kekerasan yang dialami perempuan dan anak di provinsi ini.

“Kasus kekerasan ini adalah persoalan yang sangat komprehensif. Tidak hanya negara yang bertanggung jawab, tetapi semua pihak harus terlibat dalam penanganannya,” ujar Riswati dalam wawancara eksklusif dengan Nukilan.id, Jumat (13/12/2024).

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya isu hukum, tetapi juga menyentuh berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat luas.

“Beberapa wilayah di Aceh masih memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan, bagi korban yang ingin melapor, mereka khawatir akan mendapat stigma. Terutama perempuan, yang sering kali disalahkan seolah-olah mereka tidak bisa menjaga diri,” tambah Riswati.

Riswati menegaskan pentingnya adanya perubahan pola pikir di masyarakat, agar korban kekerasan dapat mendapatkan dukungan dan perlindungan, bukan justru dihukum atau dikucilkan. Dia berharap ke depan ada upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya melawan kekerasan, serta menyediakan saluran yang aman bagi korban untuk melapor.

Menurutnya, penanganan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat tercapainya perubahan sosial yang lebih baik, di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh memang telah berupaya keras untuk menanggulangi masalah kekerasan ini. Namun, untuk mencapai perubahan yang signifikan, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antar semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Ini adalah perjuangan bersama. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menangani masalah ini sendirian,” tutup Riswati.

Pemerintah Aceh bersama berbagai lembaga pendukung kini tengah memperkuat berbagai program untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, seperti yang ditekankan Riswati, tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, masalah ini akan sulit untuk teratasi secara menyeluruh. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Warga Aceh Besar Protes Tambang PT Lhong Setia Mining, Tuntut Hentikan Pembakaran

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Aceh Besar – Seratusan warga Gampong Jantang, Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, menggelar aksi unjuk rasa di gerbang tambang bijih besi dan tembaga milik PT Lhoong Setia Mining, Kamis (12/12/2024).

Aksi ini menuntut penghentian sementara aktivitas pembakaran pemurnian biji besi dan tembaga yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Selama dua bulan terakhir, aktivitas pemurnian bijih besi dan tembaga di lokasi itu disebut-sebut menimbulkan pencemaran udara serius. Akibatnya, warga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gatal-gatal, serta kerusakan tanaman pertanian, termasuk padi, cabai, dan pohon pisang.

Keuchik Gampong Jantang, Heri Gunawan, meminta aktivitas pembakaran tersebut segera dihentikan hingga perusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

“Hentikan sementara operasi pembakaran, ini yang menjadi tuntutan kami. Intinya perusahaan sudah melakukan tiga kali perbaikan dalam pembakaran ini, tapi masih tetap mengeluarkan bau asap yang menyengat, sehingga banyak warga menjadi korban, termasuk anak-anak. Bahkan, kemarin seorang bayi berusia satu bulan harus dirawat di rumah sakit akibat sesak napas,” kata Heri kepada Nukilan.

Selain itu, lanjutnya, dalam aksi tersebut masyarakat juga meminta perusahaan menunjukkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) resmi. Namun, menurut warga, perusahaan hanya mampu memperlihatkan dokumen uji coba elektronik, sementara izin resmi dari DLHK masih dalam proses.

Pencemaran udara yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ini tak hanya dirasakan warga Gampong Jantang. Masyarakat dari desa sekitar, seperti Gampong Baroh Blang Mee, Baroh Geunteut, dan Tengoh Geunteut, juga mengalami dampak serupa.

“Sekali lagi, kami meminta pembakaran di lokasi tambang segera dihentikan karena polusinya sudah sangat parah,” tambah Heri. Ia juga mendesak DLHK segera turun tangan guna mencegah situasi semakin memanas.

Salah satu warga mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah atau perusahaan, kami akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar seorang demonstran.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah segera bertindak tegas untuk memastikan aktivitas tambang memenuhi regulasi lingkungan.

“Kami mendesak pemerintah memastikan semua operasi tambang di wilayah kami sesuai aturan yang berlaku,” tutup Heri Gunawan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Lhong Setia Mining belum memberikan pernyataan terkait tuntutan warga maupun permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Reporter: Rezi

Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, saat menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 katagori Kesejahteraan Masyarakat yang diserahkan Oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta — Pemerintah Aceh berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dalam kategori Kesejahteraan Masyarakat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, pada acara yang digelar di JW Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah buah dari kerja keras bersama, dan semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi,” ujar Safrizal setelah menerima penghargaan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh Pemda Aceh serta pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi pendorong bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

“Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja terbaik yang dilakukan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Semoga prestasi ini bisa terus dipertahankan, dan menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Tito.

Menurut Tito, pemberian penghargaan kali ini didasarkan pada tiga indikator utama, yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Penjurian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Proses penjurian berlangsung selama tiga hari, pada 2-4 November 2024.

Pemda Aceh dinilai berhasil menunjukkan pencapaian signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi indikator utama dalam kategori yang diraih. Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Aceh dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Keberhasilan Pemda Aceh dalam meraih penghargaan ini menjadi bukti bahwa provinsi tersebut terus berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan pro-rakyat. Diharapkan, prestasi ini dapat memacu daerah lain untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Editor: Akil

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh: Pelaku Justru Orang Terdekat

Penulis
Redaksi
-
0
Kekerasan Berbasis Gender. (Foto: Unplash)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat, dengan kasus yang semakin beragam, baik dari segi bentuk maupun modusnya. Menurut Riswati, aktivis perempuan dan anak Aceh, yang sangat khawatir dengan kondisi ini, pelaku kekerasan kini seringkali berasal dari orang-orang terdekat korban, seperti ayah, paman, hingga bahkan pimpinan lembaga pendidikan yang selama ini dipandang sebagai figur yang tidak mungkin melakukan tindakan tersebut.

“Situasi kita sangat memprihatinkan, kita sudah masuk dalam kondisi darurat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat, dan pelakunya justru datang dari orang-orang terdekat yang selama ini dipercaya,” ujar Riswati dalam wawancara khusus dengan Nukilan.id, Jumat (13/12/2024).

Menurut data BPS, Aceh menempati peringkat pertama untuk kasus kekerasan seksual tertinggi. Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama bagi Aceh yang dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Dalam perspektif agama, Riswati mengungkapkan, prinsip “rahmatan lilalamin” yang menjadi dasar syariat Islam, seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak.

Sebagai wilayah yang menjalankan syariat Islam, Aceh diharapkan bisa menjadi contoh dalam melindungi warganya.

“Syariat Islam itu mengajarkan perlindungan dan kasih sayang bagi semua umat, seharusnya perempuan dan anak menjadi pihak yang pertama dijaga dan dilindungi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Riswati menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sesuai dengan amanat konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara, kata Riswati, harus hadir dan bekerja lebih keras untuk menanggulangi masalah ini.

“Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan perlindungan warga negara, negara harus hadir untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Perlunya perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah serta masyarakat untuk menghentikan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh menjadi hal yang sangat mendesak. Ke depan, Riswati berharap agar lebih banyak lagi langkah preventif dan edukasi yang dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan Aceh yang lebih aman dan damai bagi perempuan dan anak-anak. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

1...771772773...2,548Halaman 772 dari 2,548

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id