Beranda blog Halaman 582

Wabup Aceh Selatan Ingatkan Calon Haji Jaga Kesehatan Fisik dan Mental

Penulis
Redaksi
-
0
Jamaah calon haji Kabupaten Aceh Selatan mengikuti pembukaan manasik haji di Aceh Selatan, Rabu (23/4/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis mengingatkan para calon jamaah haji asal kabupaten tersebut untuk menjaga kesehatan, baik sebelum keberangkatan maupun selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan manasik haji yang dipusatkan di Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan, Rabu (23/4/2025).

Sebanyak 127 calon haji asal Aceh Selatan mengikuti kegiatan manasik tersebut sebagai bagian dari persiapan sebelum berangkat ke Makkah. Dalam arahannya, Wabup Baital Mukadis menekankan pentingnya menjaga kondisi tubuh, mental, dan spiritual.

“Jaga kesehatan selama persiapan keberangkatan maupun saat melaksanakan ibadah haji. Persiapkan juga fisik, mental dan spiritual serta menjauhkan pikiran negatif sebelum dan saat melaksanakan ibadah haji,” kata Baital Mukadis.

Ia menyebutkan, ibadah haji menuntut kesiapan fisik dan mental yang prima, terlebih cuaca di Tanah Suci jauh berbeda dengan di Indonesia. Oleh sebab itu, para jamaah diimbau untuk benar-benar mempersiapkan diri secara menyeluruh.

“Jadi, jaga kesehatan dan perbanyak minum air guna menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan, terutama saat berada di tanah suci. Yang terpenting, patuhi aturan saat menunaikan ibadah haji di tanah suci,” ujarnya menambahkan.

Selain menyoroti aspek kesehatan, Baital Mukadis juga mendorong para calon haji untuk serius mengikuti manasik sebagai bekal pengetahuan dalam menjalankan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima.

“Pelaksanaan manasik diperlukan guna memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, kami mengharapkan semuanya mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya pada saat melaksanakan ibadah di tanah suci berjalan lancar,” tuturnya.

Adapun jamaah calon haji asal Aceh Selatan tergabung dalam Kloter 6-BTJ, bersama jamaah dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Simeulue. Mereka dijadwalkan akan berangkat menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada 23 Mei 2025 pukul 17.15 WIB.

Editor: Akil

Kepala BNPT-RI Lantik Dr. Wiratmadinata Sebagai Ketua FKPT Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala BNPT-RI Lantik Dr. Wiratmadinata Sebagai Ketua FKPT Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI), Komjen Pol Eddy Haryono, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh. Pelantikan ini berlangsung di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-XIII yang digelar di Hotel Vasaka, Jakarta, Rabu (23/4).

Dr. Wiratmadinata dilantik bersama para ketua FKPT lainnya dari seluruh Indonesia. Ia sebelumnya terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim formatur, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BIN, akademisi, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan elemen lainnya. Pemilihan tersebut berlangsung pada Desember 2024, bertepatan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd.

FKPT Aceh merupakan forum di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT-RI, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Irfan Idris, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, yang juga telah lebih dari 12 tahun menjabat sebagai Direktur Pencegahan BNPT.

Tugas utama FKPT di tingkat provinsi adalah melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah berbagai bentuk potensi radikalisme. Selain itu, FKPT juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan komponen masyarakat lainnya. Salah satu mandat penting FKPT adalah melaksanakan penelitian dan kajian terhadap Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) di setiap daerah. Hasil riset ini menjadi bahan strategis bagi BNPT dalam menyusun langkah-langkah mitigasi secara nasional.

Sejak berdiri 12 tahun lalu, FKPT Aceh telah dipimpin oleh tokoh-tokoh akademisi terkemuka seperti Prof. Dr. Yusny Saby, M.A., Prof. Hasbi Amiruddin, M.A., dan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, M.A. Kini, estafet kepemimpinan beralih ke Dr. Wiratmadinata, yang melanjutkan tongkat estafet dari Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd., yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam sambutannya, Kepala BNPT-RI Komjen Pol Eddy Haryono menegaskan pentingnya peran FKPT sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program-program BNPT di daerah.

“Peran FKPT sangat strategis dalam mendukung program-program kerja BNPT di tingkat provinsi. Khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga perdamaian, dan menguatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Dengan cara itu, rakyat tidak gampang terpapar faham-faham radikal, yang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu dengan motif politik, untuk mengganggu stabilitas negara,” ujar Eddy.

Pelantikan ini menandai awal dari babak baru kepemimpinan FKPT Aceh, yang diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif di tengah masyarakat.

Editor: Akil

Jemaah Haji Aceh Diminta Tak Bawa Barang Terlarang

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari. (Foto: Nukilan/Azril)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Azhari, mengingatkan agar para jemaah tidak membawa barang-barang yang dilarang demi kelancaran proses keberangkatan.

Total jemaah haji asal Aceh tahun ini mencapai 4.378 orang, termasuk petugas haji. Seluruh jemaah telah mengikuti rangkaian manasik di masing-masing daerah sebagai bagian dari persiapan ibadah.

“Setiap pemateri di manasik mengamanahkan seluruh jemaah agar memperhatikan hal-hal yang membuat jemaah langgeng beribadah misalnya menjaga makanan, kesehatan mengatur istirahat, barang apa saja yang bole dibawa,” ujar Azhari saat ditemui di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Selasa (22/4/2025).

Jemaah tahun ini mendapatkan empat jenis tas, mulai dari koper besar hingga tas kecil yang dikenakan di dada. Dalam bimbingan manasik, para jemaah juga telah diberi arahan terkait barang-barang yang boleh dibawa dan yang harus dihindari saat melakukan perjalanan udara.

Sebelum berangkat, seluruh barang bawaan akan diperiksa kembali oleh petugas di Asrama Haji untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan dan semua bisa lolos saat proses X-Ray di bandara.

Di sisi lain, Asrama Haji Aceh juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung. Khusus untuk jemaah lanjut usia (lansia), kamar-kamar disediakan di lantai dasar guna memudahkan akses. Selain itu, mereka akan mendapatkan layanan tambahan, seperti kursi roda saat turun dari bus menuju kamar.

“Misalnya ketika turun dari bus, jemaah lansia langsung dibawa ke kamar dengan menggunakan kursi roda. Mereka lebih banyak istirahat selama di asrama haji,” tambah Azhari.

Pihak Kemenag Aceh juga telah menyusun jadwal keluar-masuk jemaah di asrama haji secara ketat. Jemaah kloter pertama akan mulai memasuki asrama pada 17 Mei, sehari sebelum keberangkatan. Sementara kloter kedua baru akan masuk setelah kloter pertama diberangkatkan menuju bandara.

“Dan ini kita sesuaikan dengan jadwal penerbangan Garuda. Misalnya penerbangan jam 5 pagi, jam 3 jemaah siap-siap masuk aula untuk pemberangkatan ke bandara. Jadi jam 5 pagi itu sudah masuk jemaah kloter berikutnya,” jelasnya.

Dengan sistem yang tertata rapi ini, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman.

Editor: Akil

Komisi III DPRK Banda Aceh Bahas Masalah Krusial, Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi

Penulis
Redaksi
-
0
Komisi III DPRK Banda Aceh Bahas Masalah Krusial, Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi. (Foto: DPRK BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra untuk membahas sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, pada Rabu (23/04/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

Ketua Komisi III DPRK, Royes Ruslan, mengungkapkan sejumlah isu penting yang menjadi sorotan komisi dalam rapat tersebut, termasuk masalah hutang Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum terselesaikan. Royes menambahkan, bersama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK), pihaknya telah membahas skema pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

“Sejauh ini, kami sudah memaparkan bahwa pembayaran hutang untuk pihak ketiga mulai bulan April hingga Mei 2025 akan segera terbayarkan semua,” ujarnya.

Masalah lainnya yang mencuat adalah rendahnya pencapaian retribusi parkir yang hanya mencapai 45 persen. Royes menilai capaian ini jauh dari target yang ditetapkan.

“Data ini harus dipadukan dengan dinas perhubungan, kenapa selalu tidak mencapai target untuk retribusi parkir tepi jalan, padahal secara logika Banda Aceh makin hari kendaraan bermotornya terus bertambah, ini perlu menjadi catatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Royes dan anggota Komisi III juga melakukan inspeksi langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa untuk meninjau kondisi armada pengangkut sampah. Sayangnya, hasilnya cukup memprihatinkan. Dari 27 armada sampah yang ada, sebagian besar sudah dalam kondisi mogok.

“Ini juga menjadi persoalan, karena untuk sementara Banda Aceh tidak bisa melakukan pengadaan baru, karena itu kami meminta pemerintah Provinsi Aceh untuk turut berkontribusi,” tambah Royes.

Menurutnya, sebagai ibukota provinsi, Banda Aceh tidak hanya bertanggung jawab atas kebersihan kota, tetapi juga berdampak pada Provinsi Aceh secara keseluruhan.

“Banda Aceh ini kan ibukota Provinsi, jika angkutan sampah macet yang merasakan tidak hanya Banda Aceh, tapi juga Provinsi yang berkantor di Banda Aceh, karena itu kita minta Provinsi untuk sama-sama membantu Banda Aceh dalam hal armada sampah ini, jangan sampai macet,” tuturnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, anggota Komisi III lainnya yaitu Sofyan Helmi, Ramza Harli, Tuanku Muda, Aulia Rahman, dan Faisal Ridha. Pembahasan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh Banda Aceh.

Dituduh Santet, Pria di Aceh Utara Tega Habisi Kakak Ipar

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi pembunuhan. (Foto: Kompas)

NUKILAN.id | Lhoksukon – Konflik keluarga yang telah lama membara berujung tragis di Desa Teupin Banja, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Seorang pria berinisial FU (39) tega menghabisi nyawa kakak iparnya, H (38), lantaran tak terima keluarganya dituding melakukan santet.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ahzan, menjelaskan bahwa pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan pedagang itu merupakan adik kandung dari suami korban.

“Terduga pelaku merupakan adik kandung dari suami korban. Sehari-hari bekerja sebagai petani dan pedagang,” ujar Ahzan, Selasa, 22 April 2025.

Insiden berdarah itu terjadi pada Senin malam, 14 April 2025. Cekcok bermula dari teguran korban kepada FU yang meminta agar istri FU berhenti menuduh dirinya menyantet anggota keluarga.

“Teguran tersebut langsung menyulut emosi FU. Ia kemudian mengeluarkan pisau dan menikam korban sebanyak lima kali. Pelaku juga menghantam korban dengan batu hingga korban tewas di lokasi kejadian,” ungkapnya.

Setelah menghabisi korban, FU sempat menyimpan pisau yang digunakan di rumah orang tuanya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sebelum itu, ia terlebih dahulu menitipkan anaknya ke rumah tetangga.

Aparat akhirnya berhasil membekuk FU di tempat persembunyiannya, yakni rumah orang tua istrinya di Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

“Motif pembunuhan dipicu oleh dendam yang telah disimpan pelaku selama lebih dari satu tahun,” jelas Ahzan.

Kini, FU mendekam di sel tahanan Mapolres Lhokseumawe dan dijerat Pasal 340 junto Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya berat: mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Aceh Utara Resmikan 32 Puskesmas Berstatus BLUD, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Profesional

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Utara Resmikan 32 Puskesmas Berstatus BLUD, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Profesional. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Lhoksukon – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menetapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di wilayahnya. Langkah strategis ini ditandai dengan peresmian yang dipusatkan di Puskesmas Lhoksukon, Selasa (22/4/2025), dan dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM.

Acara peresmian berlangsung semarak dan turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Utara, termasuk Kajari Aceh Utara Teuku Muzafar, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Ngatemin, SH, MH, serta perwakilan dari Polres Aceh Utara, Kodim 0103/Aceh Utara, dan para kepala instansi terkait.

Simbolisasi peluncuran BLUD ditandai dengan pembukaan papan nama oleh Bupati, didampingi Kajari dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Jalaluddin, SKM, MKes.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Ayahwa menyampaikan bahwa status BLUD memberikan keleluasaan kepada para Kepala Puskesmas dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan secara mandiri, namun tetap akuntabel.

“Kami berharap sistem ini mampu meningkatkan profesionalisme manajemen Puskesmas, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Otonomi yang diberikan harus dimanfaatkan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan empatik dalam layanan kesehatan.

“Orang sakit datang karena ingin sembuh, dan 50 persen kesembuhan datang dari layanan yang baik. Maka saya minta semua tenaga kesehatan belajar tersenyum. Kalau belum bisa senyum, mulai hari ini belajarlah,” ujar Bupati dengan penuh semangat.

Perubahan status Puskesmas ini, lanjut Bupati, merupakan bagian dari visi “Aceh Utara Bangkit” yang tengah digencarkan pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan profesional.

Sementara itu, Jalaluddin dalam laporannya menyebutkan bahwa peresmian serentak 32 Puskesmas sebagai BLUD kemungkinan menjadi yang terbesar di Indonesia.

“Dengan status BLUD, setiap Puskesmas dapat mengelola keuangannya sendiri, mempercepat proses layanan, dan mendorong peningkatan PAD daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, yang dibangun melalui kolaborasi lintas sektor.

Saat ini, Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat keberadaan 113 dokter dan lebih dari 4.400 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas. Dengan sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengelolaan yang baru, pihaknya optimistis dapat menurunkan angka kesakitan di Aceh Utara, terutama dalam penanganan kasus TBC dan stunting.

Langkah ini diharapkan menjadi titik tolak pembaruan layanan kesehatan menuju masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Editor: Akil

Pemkab Aceh Barat Ajak Kades Bujuk Warga Rutin Cek Kesehatan ke Puskesmas

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan bantuan tongkat kepada seorang warganya yang sakit di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Minggu (20/4/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong kepala desa dan camat untuk aktif mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan di puskesmas. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif mencegah kesalahan pengobatan yang selama ini kerap dilakukan masyarakat secara mandiri.

“Pemeriksaan kesehatan ini penting agar masyarakat tidak menerka sakit apa, lalu beli obat sendiri di kedai tanpa diagnosa dokter,” ujar Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Selasa (22/4/2025).

Tarmizi menilai, masih banyak warga yang cenderung membeli obat secara bebas di warung atau kedai saat mengalami keluhan seperti sakit kepala atau sakit perut. Kebiasaan ini, kata dia, berisiko menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius.

Pemeriksaan secara rutin di puskesmas, menurut Tarmizi, tidak hanya memberikan diagnosa yang tepat, tetapi juga membuka jalan bagi pengobatan lanjutan jika dibutuhkan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menurunkan angka kesalahan penggunaan obat yang dilakukan tanpa pengawasan medis.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa pendekatan melalui aparat gampong seperti kepala desa dan camat merupakan strategi untuk menjangkau langsung masyarakat hingga ke pelosok.

“Selama kepemimpinan kami, fokus kerja kami yaitu kesehatan masyarakat dan peduli kepada masyarakat yang sakit, termasuk ODGJ,” kata Tarmizi.

Selain untuk mendorong pemeriksaan medis secara berkala, langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Aceh Barat dalam membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pemerintah berharap, dengan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kesehatan, masyarakat Aceh Barat dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat dicegah sedini mungkin.

Editor: AKil

Pemkot Banda Aceh Siap Benahi Kawasan Wisata Ulee Lheue: Tambah Lampu, CCTV, dan Pos Jaga

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana pantai ulee lheue. (Foto: Kumparan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh berencana melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kawasan wisata Ulee Lheue. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan pengunjung serta mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di salah satu destinasi favorit warga di sore hari.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan bahwa berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi Ulee Lheue menjadi perhatian serius pemerintah. Mulai dari minimnya penerangan, lemahnya pengawasan, hingga munculnya aktivitas yang dianggap mencoreng citra kota.

“Banyak dari kita yang menyuarakan keresahan terhadap kondisi kawasan Ule Lheue mulai dari minimnya penerangan, lemahnya pengawasan hingga munculnya pelanggaran-pelanggaran yang mencoreng wajah kota kita. Dan benar, itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama-sama bukan kita tutup-tutupi,” kata Illiza dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Menurut Illiza, kawasan Ulee Lheue memiliki nilai strategis dan berpotensi menjadi destinasi unggulan Banda Aceh. Karena itu, pembenahan akan dilakukan melalui pendekatan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam rencana jangka panjang, Pemkot akan menyusun Qanun Rencana Induk Pariwisata yang mencakup pengembangan Ulee Lheue sebagai kawasan strategis pariwisata. Illiza mengatakan pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak.

“Salah satu contoh yang mulai kami koordinasikan dan dapat segera insyaallah kita wujudkan mudah-mudahan dengan dukungan wali nanggroe, karena beliau punya impian yang sama dengan kita yaitu lahirnya taman-taman publik di Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi dan juga mendapatkan dukungan oleh bapak gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, dalam waktu dekat pemerintah akan memulai pembenahan melalui beberapa langkah konkret. Di antaranya adalah pendirian dua pos penjagaan representatif untuk memperkuat pengawasan secara langsung di lapangan.

Pemerintah juga akan menambah lampu penerangan di seluruh area Ulee Lheue serta memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik yang akan beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, penataan zonasi pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi perhatian agar kawasan tetap tertata rapi.

“Dan penertiban peraturan oleh kota tentang zonasi PKL agar kawasan ini dapat tertata rapi, bersih, nyaman untuk semua, dan pedagang atau UMKM dapat berjualan secara nyaman dan naik kelas,” ujar Illiza.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat citra Ulee Lheue sebagai ruang publik yang aman, tertib, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Akil

Platform Jaga Desa, Pilar Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong

Penulis
nukil
-
0
Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, S.H., M.H. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Sabang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sabang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah progresif yang kini tengah digalakkan adalah pemanfaatan aplikasi digital Jaga Desa—sebuah platform hasil kolaborasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, S.H., M.H., menilai bahwa aplikasi ini menjadi alat penting untuk mengawal pengelolaan Dana Desa secara real-time. Setiap transaksi yang berkaitan dengan dana publik tersebut dapat dipantau secara langsung dan terekam sesuai aturan yang berlaku.

“Aplikasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah penyimpangan dana di tingkat gampong,” ujar Milono kepada wartawan, Selasa (22/04/2025).

Sebagai bagian dari implementasi sistem ini, Kejari Sabang juga aktif menyosialisasikan penggunaan Jaga Desa kepada seluruh aparatur gampong. Sebanyak 18 keuchik dari tiga kecamatan—Sukakarya, Sukajaya, dan Suka Makmue—telah dikumpulkan dalam forum khusus yang digelar di Kantor Kejari Sabang. Para camat turut dilibatkan untuk memperkuat pemahaman lintas level pemerintahan lokal.

“Alhamdulillah, kami telah menyampaikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan gampong,” imbuh Milono.

Tak hanya sebagai alat pengawasan, Jaga Desa juga diakui mempermudah perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran. Fitur-fitur dalam aplikasi dirancang agar laporan keuangan dapat disusun secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pihak berwenang.

“Dengan sistem ini, kami ingin mendorong gampong untuk tidak sekadar patuh pada aturan, tetapi juga menghadirkan tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan pedesaan, kehadiran Jaga Desa menjadi angin segar. Platform ini diharapkan dapat memastikan setiap rupiah dari Dana Desa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif dari tingkat akar rumput.

“Melalui aplikasi ini, kami ingin memastikan bahwa dana yang digelontorkan negara betul-betul kembali ke rakyat, membangun desa, dan mensejahterakan warga,” pungkas Milono.

Gubernur Aceh Komit Bayarkan Bonus Atlet PON Pada Perubahan Anggaran 2025

Penulis
Rezi
-
0
Atlet Aceh peraih emas dari Cabor Aerosport nomor Paramotor di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara.(Foto: PON XXI Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf akan mengalokasikan pembayaran bonus atlet PON XXI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menanggapi pemberitaan seputar bonus atlet yang belum dibayarkan.

“Bonus PON itu tidak dianggarkan di tahun 2025 oleh Penjabat yang lama. Artinya pada saat Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh dilantik, APBA sudah disahkan,” kata Nasir kepada awak media, termasuk Nukilan.

Menanggapi berbagai pemberitaan simpang siur yang beredar, M. Nasir menilai sejumlah informasi tersebut cenderung menyerang Gubernur Aceh yang baru menjabat.

Ia kembali menegaskan bahwa Muzakir Manaf dan wakilnya memiliki komitmen penuh terhadap pembayaran bonus atlet.

“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh komit untuk membayarkan bonus PON ini pada saat perubahan anggaran 2025,” tegasnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan PON XXI Aceh–Sumut digelar pada 9 hingga 20 September 2024. Saat itu, posisi Gubernur Aceh masih dijabat oleh Penjabat (Pj).

Reporter: Rezi 

1...581582583...2,543Halaman 582 dari 2,543

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id