NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Haji Aceh (PPIH BTJ) 1446H/2025M. Pelantikan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Banda Aceh pada Selasa (22/4/2025).

Dalam sambutannya, M Nasir menyampaikan pelantikan ini memiliki makna penting karena menjadi  awal pengabdian PPIH dalam mengawal seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan jamaah haji ke Aceh.

“Jagalah kesehatan fisik dan mental, bangun semangat kerja yang ikhlas dan kolaboratif. Laksanakan tugas dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalitas. Insya Allah, setiap langkah dan peluh yang saudara-saudara keluarkan akan dicatat sebagai amal shaleh di sisi Allah,” ujar M Nasir.

Pihaknya juga mengharapkan seluruh jajaran PPIH mampu bekerja secara terpadu, saling mendukung, dan menjaga komunikasi selama menjalankan tugas.

Kuota haji untuk Aceh tahun ini sebanyak 4.378 jamaah. Sementara, masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji di Aceh terbilang sangat panjang, mencapai 35 tahun.

“Kita berharap bahwa pemerintah pusat melalui Kemenag RI dapat mengkaji ulang agar kuota haji untuk Aceh mendapatkan tambahan,” tegas M Nasir.

M Nasir juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan wilayah khusus dengan status daerah syariat Islam, dimana masyarakatnya sangat antusias untuk menunaikan ibadah haji.

“Kita merupakan sebuah wilayah khusus, daerah syariat Islam yang notabenenya memang memiliki banyak masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti atau beribadah haji. Sehingga perlu ada kesempatan yang diberikan dengan menambah kuota haji,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

NUKILAN.id | Banda Aceh – Teuku Kamaruzzman, yang lebih dikenal dengan sebutan Ampon Man, mantan juru runding GAM yang kini menjabat sebagai juru bicara Pemerintah Aceh, memberikan pandangannya mengenai kemerdekaan Aceh dalam sebuah podcast di SagoeTV.

Dikutip Nukilan.id dari Podcast tersebut, ia mengungkapkan dua alasan mengapa Aceh tidak memiliki peluang untuk merdeka, baik dari segi keyakinan agama maupun dinamika internasional yang terjadi.

“Kenapa Aceh enggak merdeka? Padahal sikit lagi itu. Pertama, yang tidak meninginkan Aceh merdeka itu Allah Taala, yang sama sekali tidak memberikan peluang untuk orang merdeka,” ujar Ampon Man dengan tegas.

Menurutnya, faktor Tuhan merupakan dasar yang paling utama dalam memahami kenyataan ini. Lebih lanjut, ia menyebutkan faktor kedua yang menjadi hambatan bagi Aceh untuk merdeka adalah kekhawatiran dunia internasional, khususnya pemerintah pusat Indonesia.

“Kedua, dunia. Ada kecurigaan dari badan intelijen negara. Saya sendiri sempat diundang oleh Pak Kuntoro untuk berbicara di depan mereka. Pemerintah (Pusat) melihat banyaknya orang asing yang hadir di Aceh, yang bisa menimbulkan kekhawatiran,” ceritanya.

Keberadaan orang asing di Aceh, lanjutnya, menimbulkan kecemasan dari pemerintah pusat yang menganggap hal ini dapat memengaruhi potensi Aceh untuk merdeka atau bahkan berpisah dari Indonesia. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya menjadi kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika itu saya bilang, kalau banyaknya orang asing itu (tidak bisa) membuat pemerintah daerah merdeka atau berpisah dari Indonesia, (seperti) Bali yang sejak ratusan tahun menjadi tempat berkumpulnya orang asing dan sebagian pemilik properti di sana orang Australia, Jepang, tapi enggak menjadi sebuah provinsi dari negara Australia,” katanya.

Ampon Man juga mengingatkan bahwa setelah MoU Helsinki yang ditandatangani pada tahun 2005, peluang Aceh untuk merdeka secara internasional sudah tidak ada lagi. Ia meyakini bahwa perundingan tersebut mengakhiri potensi kemerdekaan Aceh yang pernah ada.

“Setelah perundingan tersebut, saya yakin tidak ada lagi potensi Aceh untuk merdeka. Secara internasional, peluang untuk kemerdekaan Aceh sudah tidak ada,” ujarnya, menegaskan bahwa situasi tersebut menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Ia pun menambahkan, “Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi menganggap bahwa ada kemungkinan Aceh akan merdeka. Ada kalanya kita perlu melihat kenyataan ini dengan bijaksana, tanpa terbawa asumsi atau pandangan yang tidak berdasar.”

Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Aceh menerima kenyataan ini dengan kepala dingin dan tidak terjebak dalam pandangan yang tidak realistis.

Pernyataan Ampon Man ini tentu menjadi bahan perenungan, mengingat peranannya dalam sejarah perdamaian Aceh dan posisinya saat ini sebagai juru bicara pemerintah. Dalam konteks ini, ia mengajak masyarakat untuk melihat ke depan, fokus pada pembangunan dan perdamaian, serta menjaga stabilitas dalam kerangka NKRI. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi I DPRK Banda Aceh melakukan kunjungan langsung ke sejumlah mitra kerja dalam rangka mengawal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (21/4/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Teuku Nanta Muda.

Turut hadir dalam kunjungan ini para anggota Komisi I lainnya, yakni Aiyub Bukhari, Teuku Arief Khalifah, Ismawardi, dan Zulkasmi.

Kunjungan lapangan ini disebut sebagai langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRK, terutama terhadap program-program yang tercantum dalam LKPJ Wali Kota.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi riil di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai harapan,” ujar Teuku Nanta Muda.

Dalam rapat dan dialog yang dilakukan, Komisi I menyoroti berbagai aspek pelaksanaan program pemerintahan, hukum, dan politik yang menjadi ranah kerja mereka. Teuku Nanta Muda menegaskan bahwa hasil pemantauan di lapangan akan menjadi catatan penting dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah kota.

“Temuan dan masukan dari lapangan nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi Komisi I DPRK Banda Aceh mendatang,” tambahnya.

Politisi dari Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan rekomendasi yang disusun tidak berhenti pada tataran dokumen administratif, melainkan benar-benar dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami dari Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan politik akan melanjutkan pembahasan secara mendalam dalam rapat-rapat komisi, dan menyusun rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Wali Kota sebagai bagian dari perbaikan ke depan,” ujarnya.

Teuku Nanta juga menyampaikan harapannya agar sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat tetap terjaga demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Dan kami siap kerja sama yang solid antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat terus terjalin demi kemajuan Banda Aceh yang lebih baik,” tutupnya.