NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengajak para pelaku usaha untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Dalam pertemuan yang digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (17/2/2025), Fadhlullah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata.

Dalam forum tersebut, berbagai sektor utama turut dibahas, mulai dari energi, pertambangan, perdagangan, hingga perhubungan. Fadhlullah memastikan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh dalam mempermudah investasi dan administrasi bisnis di Aceh.

Di hadapan para pelaku usaha, Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen mempermudah proses perizinan investasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia meminta agar pelaku usaha tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan kendala birokrasi yang menghambat kegiatan mereka.

“Jika ada kendala apa pun di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada yang mempersulit administrasi, laporkan kepada kami,” tegas Fadhlullah.

Pernyataan tersebut, menurutnya, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan dirinya. Pemerintah pusat meminta agar proses administrasi bisnis diperbaiki guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh.

Selain itu, Fadhlullah juga mengimbau perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor cabang di provinsi ini. Menurutnya, kehadiran kantor cabang dapat membantu memperkuat perekonomian daerah serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia? Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.

Ia menyoroti perlunya kebijakan yang lebih progresif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam sektor infrastruktur logistik yang masih menjadi tantangan utama.

Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menekankan perlunya peningkatan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang, terutama minyak sawit mentah (CPO). Saat ini, pengangkutan CPO masih mengandalkan jalur darat, yang tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga memperlambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Fadhlullah menyampaikan bahwa Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah barat selatan dan timur Aceh. Usulan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons positif dari pemerintah pusat.

Menutup pertemuan, Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam membangun Aceh agar lebih maju dan sejahtera.

“Mari kita berjalan seiring langkah, saling bersinergi dalam membangun daerah ini,” pungkasnya.

Editor: Akil

NUKILAN.id | Kutacane – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa upaya menekan bencana banjir di Aceh Tenggara harus dimulai dengan menjaga kelestarian Hutan Leuser. Ia menekankan bahwa praktik penebangan liar harus dihentikan agar ekosistem tetap terjaga.

“Suara mesin chainsaw di hutan harus dihilangkan. Artinya, penebangan liar harus diberantas. Jika kita ingin menghentikan bencana ini, maka kita harus melindungi hutan dan menghilangkan praktik penebangan liar,” tegas Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, dalam sambutannya saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry dan Heri Al Hilal, di Gedung DPRK Aceh Tenggara, Minggu (16/2/2025).

Menurut Mualem, keberadaan Hutan Leuser bukan sekadar kekayaan alam yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi modal utama bagi pembangunan daerah. Selain sebagai benteng alami untuk mencegah bencana, kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

“Hutan Leuser adalah modal kita. Kalau kita jaga dengan baik, bukan hanya kesejahteraan yang kita raih, tetapi dunia akan datang ke Aceh Tenggara. Seperti Bali yang berhasil memelihara alam untuk pariwisata, kita juga bisa membangun pariwisata dengan alam yang kita miliki,” lanjutnya.

Aceh Tenggara memang kerap dilanda banjir bandang, terutama saat musim hujan tiba. Kerusakan hutan yang terus terjadi akibat penebangan liar membuat daya serap tanah berkurang dan memperparah risiko bencana. Mualem menekankan bahwa langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi persoalan ini.

Dalam pidatonya, Mualem juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Aceh Tenggara. Menurutnya, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Aceh akan mempercepat realisasi program pembangunan.

“Kami selaku Pemerintah Aceh akan selalu mendukung pembangunan Aceh Tenggara. Libatkan akademisi dalam setiap rancangan pembangunan, agar program-program yang dibuat dapat lebih terukur dan tepat sasaran,” pesannya.

Dukungan terhadap kepemimpinan baru di Aceh Tenggara juga disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza. Ia berharap pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh kebersamaan dan kerja keras, terutama dalam menangani permasalahan lingkungan dan bencana alam.

Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Mari kita bergotong royong, bersama-sama membangun Aceh Tenggara yang lebih baik,” ujar Salim Fakhry.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Aceh Tenggara yang lebih hijau dan bebas bencana semakin terbuka lebar.

Editor: Akil