Beranda blog Halaman 546

Marthunis Dorong Generasi Muda Aceh Kuasai Bahasa Inggris untuk Hadapi Tantangan Global

0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis ST. D.E.A. (Foto: Disdik)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis ST. D.E.A., menegaskan pentingnya literasi bahasa Inggris bagi generasi muda Aceh dalam menghadapi tantangan global. Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Aceh Australia Alumni Award 2024 yang berlangsung di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (17/2/2025).

Menurut Marthunis, penguasaan bahasa Inggris menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Pemerintah Aceh, katanya, telah menyiapkan berbagai program strategis guna mendukung peningkatan kemampuan berbahasa Inggris di kalangan pelajar.

“Dengan program seperti Kampung Inggris, kami berharap anak-anak Aceh bisa lebih siap bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.

Selain program tersebut, pemerintah juga memperluas akses beasiswa bagi siswa berprestasi agar mereka dapat melanjutkan studi ke universitas ternama di dunia. Langkah ini, menurut Marthunis, tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan budaya Aceh ke kancah internasional.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkenalkan budaya Aceh ke dunia internasional,” tambahnya. Ia menekankan bahwa Gubernur Aceh berkomitmen untuk terus membuka peluang bagi generasi muda agar mereka kembali ke daerah dan berkontribusi dalam pembangunan.

Rektor USK, Prof. Marwan, yang juga Ketua Penasehat Aceh Australia Alumni, turut mengapresiasi semangat para alumni dalam mendukung berbagai program pendidikan. Ia menegaskan bahwa literasi bahasa Inggris harus menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing generasi muda Aceh di tingkat global.

“Pendidikan dan literasi bahasa Inggris harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing generasi muda Aceh,” tegasnya.

Prof. Marwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu mendorong kemajuan Aceh.

Dengan berbagai inisiatif ini, Aceh tidak hanya membekali generasi mudanya dengan keterampilan global, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerahnya.

Editor: Akil

Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM: Demi Kenyamanan Masyarakat

0
H. Muzakir Manaf. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.idBanda Aceh – Kebijakan penggunaan barcode dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perbincangan hangat di Aceh. Setelah tiga tahun diterapkan, sistem ini menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pencabutan aturan barcode BBM di seluruh wilayah Aceh.

Dalam setiap sambutannya saat menghadiri pelantikan kepala daerah di berbagai kabupaten dan kota, pria yang akrab disapa Mualem ini berulang kali menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem barcode. Menurutnya, sistem tersebut menghilangkan fleksibilitas petugas SPBU dalam melayani masyarakat.

“Barcode itu membentuk petugas SPBU kaku tak memiliki pertimbangan dan rasa simpati,” ujar Mualem saat berada di ruang VIP Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, usai melantik Wali Kota setempat, Rabu (12/2/2025).

Mualem menyoroti sejumlah kejadian di lapangan yang menurutnya cukup memprihatinkan. Ia mengisahkan pengalaman dua warga yang harus mendorong mobil pikap mereka hingga ke SPBU karena kehabisan BBM, tetapi tetap tidak dapat dilayani akibat tidak memiliki barcode.

“Sistemnya dibangun untuk menjadikan orang seperti robot, tak ada empati dengan lelahnya dua orang tadi mendorong mobilnya yang kehabisan BBM, tak ada belas kasihan. Seharusnya, petugas SPBU bisa mengisi Rp100 ribu atau Rp200 ribu agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mendorong mobil. Tapi, karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah robot, tak ada rasa kasihan, tak ada simpati,” kata Mualem.

Tak hanya melihat peristiwa di masyarakat, Mualem pun mengaku pernah mengalami kendala serupa. Ia bercerita saat kendaraannya kehabisan BBM di tengah perjalanan dan tidak bisa mengisi bahan bakar karena tidak memiliki barcode yang sesuai dengan jenis BBM kendaraannya.

“Mobil saya menggunakan pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis pertamax kosong, pertamax turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” ungkapnya.

Mualem menambahkan, aturan barcode juga menjadi pemicu berbagai konflik di sejumlah daerah di luar Aceh, antara petugas SPBU dan konsumen yang tidak dapat dilayani akibat regulasi yang ketat.

“Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU,” tegasnya.

Keputusan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar pengguna kendaraan berharap kebijakan baru ini dapat segera diterapkan agar distribusi BBM menjadi lebih fleksibel dan tidak menyulitkan masyarakat di saat darurat. Namun, ada pula yang menilai bahwa barcode tetap dibutuhkan untuk memastikan distribusi BBM lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Kini, masyarakat Aceh menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan ini serta memastikan pasokan BBM tetap berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Editor: Akil

Sejumlah Jenderal Akan Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang

0
Sejumlah Jenderal Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. (Foto; KabarTamiang.com)

NUKILAN.id | Kualasimpang – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs. Armia Pahmi, MH – Ismail, SE.I, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025) pukul 16.30 WIB, dipastikan akan dihadiri oleh sejumlah jenderal dari Kepolisian dan TNI. Acara yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang ini juga akan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang, Zainuddin Rambe, SE, mengungkapkan bahwa sejumlah petinggi dari kepolisian dan militer telah dikonfirmasi akan menghadiri momen penting tersebut.

“Kapolda Aceh, Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, SIK, MH, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Irdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, M.A, dan Komjen Pol. Drs. RZ. Panca Putra, S.Ss.I, (Sestama Lemhanas RI) dikabarkan akan hadir dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang,” ujar Zainuddin Rambe, Minggu (16/2/2025).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem). Zainuddin memastikan bahwa persiapan untuk acara ini telah mencapai tahap akhir.

“Acara tersebut pun akan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat. Untuk persiapan pelantikan bisa dibilang sudah hampir 100 persen siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH, juga telah mengonfirmasi kepastian jadwal pelantikan tersebut.

“Kami sudah mendapat pemberitahuan pelantikan bupati dan wakil bupati digelar pada 17 Februari 2025 pukul 16.30 WIB,” kata Fadlon saat dikonfirmasi KabarTamiang.com, Sabtu (15/2/2025).

Pelantikan ini akan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Tamiang dan diharapkan menjadi momentum penting dalam pemerintahan daerah setempat. Kehadiran para jenderal dan tokoh penting menunjukkan besarnya perhatian terhadap kepemimpinan baru di Aceh Tamiang.

Editor: Akil

Safaruddin-Zaman Akli Resmi Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya

0
Safaruddin-Zaman Akli Resmi Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Blangpidie – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik pasangan Safaruddin dan Zaman Akli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya pada Minggu (16/2/2025) malam.

Gubernur Aceh bersama pasangan kepala daerah terpilih tiba di Gedung DPRK Abdya sekitar pukul 20.40 WIB. Kehadiran mereka disambut antusias oleh para tamu undangan yang terdiri dari anggota DPR Aceh, tokoh agama, akademisi, serta ratusan masyarakat Abdya yang telah memadati kursi-kursi di bawah tenda yang disediakan panitia di depan gedung DPRK.

Sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi. Dalam sambutannya, Roni menegaskan bahwa Pilkada 2024 di Abdya berlangsung dengan aman dan sukses.

“Kontestasi Pilkada 2024 di Abdya terdiri dari tiga pasangan calon yang ikut bertarung, dan masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada Safaruddin-Zaman Akli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Abdya periode 2025-2030,” ujarnya.

Setelah sambutan, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik Safaruddin dan Zaman Akli sebagai pemimpin baru Abdya. Prosesi sakral itu turut disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syari’ah kabupaten setempat.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Aceh Barat Daya, sebagai Wakil Bupati Aceh Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ujar Muzakir Manaf, yang diikuti oleh Safaruddin dan Zaman Akli.

Usai pengucapan sumpah, Muzakir Manaf secara simbolis memasangkan tanda jabatan kepada Safaruddin dan Zaman Akli, menandai dimulainya kepemimpinan mereka di Abdya.

“Pada hari ini, Minggu 16 Februari 2025, saya Gubernur Aceh atas nama Presiden RI dengan resmi melantik Saudara Safaruddin sebagai Bupati Aceh Barat Daya, dan Saudara Zaman Akli sebagai Wakil Bupati Aceh Barat Daya,” kata Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem.

Dengan pelantikan ini, pasangan Safaruddin-Zaman Akli diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Aceh Barat Daya selama lima tahun ke depan.

Editor: Akil

Perpustakaan Nasional, Pusat Literasi dan Pengetahuan di Ibu Kota

0
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjadi destinasi utama bagi pencinta literasi dan pengetahuan di Tanah Air. Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, perpustakaan ini menawarkan beragam layanan dan koleksi yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Nukilan.id berkesempatan mengunjungi Perpusnas pada Minggu (16/2/2025) untuk melihat langsung fasilitas serta merasakan atmosfer literasi yang kental di sana.

Perpusnas merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengemban tugas di bidang perpustakaan. Lembaga ini memiliki berbagai fungsi, seperti perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, serta pusat jejaring perpustakaan di Indonesia.

Perpusnas memiliki koleksi yang sangat beragam, mencakup jutaan judul buku, jurnal, majalah, surat kabar, peta, foto, naskah kuno, serta bahan pustaka lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Layanan yang tersedia antara lain:

  • Layanan Peminjaman: Pengunjung yang telah terdaftar sebagai anggota dapat meminjam buku dan bahan pustaka lainnya.
  • Layanan Referensi: Petugas membantu pengunjung dalam mencari informasi atau bahan pustaka yang diperlukan.
  • Layanan Informasi Elektronik: Pengunjung dapat mengakses berbagai sumber informasi digital, seperti basis data, jurnal elektronik, dan e-book.
  • Layanan Literasi: Perpusnas rutin mengadakan seminar, lokakarya, pelatihan, serta lomba literasi guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.

Saat berkunjung ke Perpusnas, Nukilan.id berkesempatan berbincang dengan beberapa pengunjung. Rina, mahasiswa asal Depok, mengungkapkan kekagumannya terhadap koleksi yang tersedia.

“Perpusnas sangat lengkap dan nyaman. Saya sering ke sini untuk mencari referensi tugas kuliah. Koleksi bukunya sangat membantu,” kata Rina.

Sementara itu, Budi, seorang pegawai swasta yang gemar membaca, mengapresiasi fasilitas yang modern.

“Saya suka suasananya yang tenang dan mendukung untuk membaca. Selain itu, fasilitas digitalnya juga lengkap. Saya bisa mengakses jurnal-jurnal internasional dengan mudah,” katanya.

Perpusnas buka setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Pengunjung yang ingin menikmati fasilitas ini dapat datang langsung atau mendaftar sebagai anggota untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap layanan yang tersedia.

Sebagai pusat literasi nasional, Perpusnas terus berupaya meningkatkan layanan demi mencerdaskan bangsa. Bagi masyarakat yang ingin menambah wawasan, tempat ini menjadi pilihan ideal untuk menggali ilmu dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang kondusif. (XRQ)

Reporter: Akil

RESYA Desak Gubernur Aceh Evaluasi Kinerja Baitul Mal

0
Juru Bicara RESYA, Mukhlisin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rakyat Ekonomi Syariah Aceh (RESYA) mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Baitul Mal Aceh. Desakan ini muncul menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dinilai belum optimal dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

Juru Bicara RESYA, Mukhlisin, menilai bahwa Baitul Mal Aceh seharusnya beroperasi secara profesional dan amanah dalam menyalurkan dana umat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia mengungkapkan masih banyak kasus bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat.

“Kami menerima banyak laporan bahwa dana yang seharusnya membantu masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil justru tersendat. Kami meminta Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar dana yang dikelola Baitul Mal benar-benar tepat sasaran,” ujar Mukhlisin dalam keterangannya kepada media, Minggu (16/2/2025).

Selain meminta evaluasi, RESYA juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengelolaan Baitul Mal Aceh, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Mukhlisin menekankan bahwa publik harus memiliki akses terhadap informasi terkait pemasukan dan pengeluaran dana guna mencegah penyalahgunaan.

“Kami berharap Gubernur segera membentuk tim independen untuk mengaudit kinerja Baitul Mal Aceh. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, maka harus ada tindakan tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Desakan ini juga sejalan dengan pernyataan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Mujiburrahman, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa ada dana ratusan miliar yang mengendap di Baitul Mal Aceh. Dana tersebut, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk membantu pendidikan masyarakat kurang mampu.

Menanggapi hal itu, Mukhlisin yang juga merupakan Demisioner Ketua DEMA FEBI 2020 menegaskan pentingnya percepatan penyaluran dana umat yang telah dihimpun. Ia mengingatkan bahwa selain untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan distribusi dana juga memberikan manfaat pahala bagi para pemberi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

“Jika benar ada ratusan miliar dana umat yang mengendap di Baitul Mal Aceh, ini merupakan kegagalan dalam penyaluran. Seharusnya, dana ini segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Mukhlisin.

Masyarakat Aceh berharap adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan dana umat di Baitul Mal Aceh. Selain beasiswa pendidikan yang menjadi perhatian Rektor UIN Ar-Raniry, RESYA juga mendorong agar program bantuan usaha bagi masyarakat miskin diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.

Monas, Ikon Kebanggaan Jakarta yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

0
Monas, Ikon Kebanggaan Jakarta yang Tak Pernah Sepi Pengunjung. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Monumen Nasional (Monas) masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta. Tugu setinggi 132 meter yang berdiri megah di jantung ibu kota ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Minggu (16/2/2025), Nukilan.id berkesempatan mengunjungi Monas dan melihat langsung antusiasme para pengunjung.

Monas tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga tempat edukasi sejarah bagi masyarakat. Dibangun sejak 17 Agustus 1961, Monas diresmikan pada 12 Juli 1975 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Arsitektur Monas yang unik merupakan hasil rancangan Friedrich Silaban dan R.M. Soedarsono, dengan bentuk menyerupai lingga dan yoni, simbol kesuburan dan persatuan.

Salah satu daya tarik utama Monas adalah puncaknya yang dilapisi emas seberat 50 kilogram. Dari atas, pengunjung dapat menikmati pemandangan Kota Jakarta yang luas. Selain itu, di dalam Monas terdapat museum yang menyajikan diorama perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari era kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan.

“Ini pertama kali saya ke Monas, dan ternyata sangat menarik. Diorama di dalamnya benar-benar memberi gambaran tentang perjuangan para pahlawan,” ujar Rina, wisatawan asal Surabaya.

Sementara itu, Agus, seorang warga Jakarta yang datang bersama keluarganya, mengatakan bahwa Monas adalah tempat wisata yang edukatif bagi anak-anak.

“Anak saya sangat antusias melihat diorama perjuangan kemerdekaan. Ini bisa jadi pembelajaran langsung yang lebih menarik dibanding hanya membaca buku sejarah,” katanya.

Monas telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti area parkir luas, mushola, toilet, serta tempat makan. Taman di sekitar Monas juga menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk bersantai.

Monas buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, kecuali pada hari Senin terakhir setiap bulan, di mana Monas ditutup untuk pemeliharaan. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.

Dengan segala keunikan dan sejarahnya, Monas tetap menjadi ikon Jakarta yang tak lekang oleh waktu. Bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata edukatif dengan nuansa sejarah, Monas adalah tempat yang wajib dikunjungi. (XRQ)

Reporter: Akil

Prabowo Teken Aturan, Korban PHK Kini Dapat Gaji 60 Persen Selama Enam Bulan

0
Ilustrasi Gaji (Foto: infobanknews.com)

NUKILAN.id | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menandatangani regulasi baru yang memberikan perlindungan lebih besar bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, pekerja korban PHK kini berhak menerima uang tunai sebesar 60 persen dari gaji bulanan mereka selama enam bulan.

Aturan ini merupakan revisi dari PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berdasarkan dokumen yang ditandatangani pada 7 Februari 2025, rincian manfaat tersebut tercantum dalam Pasal 21.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” demikian bunyi Pasal 21 dalam peraturan tersebut.

Pemerintah menetapkan bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, terdapat batasan maksimal sebesar Rp5 juta. Dengan demikian, pekerja yang memiliki upah di atas batas tersebut tetap akan menerima manfaat berdasarkan angka maksimal.

“Jika upah melebihi batas atas, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah,” lanjut peraturan tersebut. Artinya, pekerja dapat menerima kompensasi maksimal Rp3 juta per bulan atau 60 persen dari Rp5 juta.

Perbaikan dari Kebijakan Sebelumnya

Kebijakan ini memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Dalam PP 37/2021, kompensasi yang diberikan bagi pekerja korban PHK hanya sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya. Dengan aturan baru ini, jumlah uang tunai yang diterima pekerja meningkat secara signifikan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membantu mereka tetap bertahan di tengah masa transisi mencari pekerjaan baru.

Editor: Akil

BSI Aceh Kucurkan KUR tahun 2024 Melebihi Target

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Regional Aceh terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh terutama sektor UMKM baik dari segi pengembangan maupun pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR)

Regional CEO BSI Aceh, Wachjono menyampaikan bahwa perseroan siap mendukung Pemprov Aceh dalam mengembangkan ekonomi melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Aceh.

BSI selalu berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah di Aceh sekaligus memberdayakan masyarakat.

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM, BSI memberikan perhatian khusus dengan menghadirkan program pengembangan di UMKM Center. Program ini tidak hanya menyediakan fasilitas pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan rutin agar UMKM dapat naik kelas.

Selain itu, BSI juga terus mendorong anak muda untuk menjadi entrepreneur melalui Aceh Muslimpreneur. Program ini merupakan kompetisi untuk mendorong anak muda mengembangakn ide bisnis mereka, memperluas jaringan, dan membangun komunitas pengusaha muslim. Inisiatif ini diharapkan menjadi gerbang awal menyiapkan wirausaha muda di Aceh agar mampu bersaing dan berdaya. Pada 2024, tercatat 10.400 wirausaha baru untuk membantu meningkatkan perekonomian di Aceh.

Dalam hal pembiayaan di Aceh, BSI Aceh mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3,98 triliun kepada 49.735 penerima. Capaian ini melampaui target Rp3,1 triliun, tutup wachjono.

Editor: Akil

Prabowo: Kalau Kecewakan Rakyat, Saya Malu Maju Lagi

0
Presiden Prabowo Subianto menyatakan malu maju menjadi presiden lagi kalau sampai ia mengecewakan rakyat. (Foto: Dok. Istimewa).

NUKILAN.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait dorongan sejumlah pihak yang menginginkannya kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2029. Dalam pidato peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu (15/2), Prabowo menyatakan dirinya telah menyanggupi permintaan tersebut.

Namun, Menteri Pertahanan yang kini menjabat sebagai Presiden RI itu menegaskan bahwa kesanggupan tersebut bukan tanpa syarat. Ia menegaskan tidak akan maju kembali jika program-program pemerintahannya dalam lima tahun ke depan tidak berhasil.

“Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menambahkan bahwa tekadnya sejak kecil adalah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat. Ia menegaskan bahwa ambisinya dalam dunia politik bukanlah semata demi kekuasaan pribadi.

“Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior saya dulu, tidak ada ingin kekuasaan untuk kehebatan saya sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, wacana pencalonan kembali Prabowo di Pilpres 2029 mencuat setelah Partai Gerindra menyatakan dukungannya. Sekretaris DPD Gerindra Jakarta, Rani Mauliani, mengungkapkan bahwa dorongan tersebut merupakan keputusan dari Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang digelar di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2).

“Sepakat untuk tetap menjadikan beliau sebagai Ketum Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina, dan Capres periode kedua nanti di 2029,” kata Rani dikutip dari CNNIndonesia.com.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari seluruh kader Gerindra, mulai dari tingkat DPD, DPC, PAC, hingga ranting dan anak ranting. Dukungan itu menjadi bukti bahwa kader Gerindra masih menaruh kepercayaan besar kepada Prabowo untuk kembali memimpin Indonesia di periode berikutnya.

Dengan pernyataan tegas Prabowo, publik kini menanti bagaimana program-program pemerintahannya dalam lima tahun ke depan akan dijalankan. Apakah Prabowo akan memenuhi harapan rakyat dan kembali mencalonkan diri di 2029, atau justru sebaliknya? Waktu yang akan menjawab.

Editor: Akil