Beranda blog Halaman 406

Jelang Musda Golkar Aceh, Forum Beringin Bersama Desak Perubahan dan Audit Menyeluruh

Penulis
Redaksi
-
0
Teuku Alfian yang akrab disapa Ampon T. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bulan Juni 2025 akan menjadi momentum krusial bagi Partai Golkar Aceh. Pasalnya, Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 akan digelar untuk memilih Ketua DPD I periode 2025–2030. Situasi ini pun menjadi ajang refleksi serta evaluasi internal.

Salah satu suara kritis datang dari Forum Beringin Bersama (FBB). Lewat dialog eksklusif bersama Dialeksis, Teuku Alfian yang akrab disapa Ampon T, menyampaikan pandangannya. Sebagai kader senior sekaligus pengacara ternama di Aceh, ia menyoroti berbagai dinamika partai selama kepemimpinan Drs. H. Teuku Muhammad Nurlif, S.E.

Terkait isu diskresi yang diajukan T.M. Nurlif agar dapat kembali mencalonkan diri, Ampon T menyebut bahwa itu merupakan hal yang lumrah.

“Memperjuangkan diskresi itu sah-sah saja dan manusiawi. Bukankah sudah menjadi kodrat manusia bahwa setiap orang memiliki hasrat dan ambisi?” katanya lugas.

Namun demikian, ia berharap DPP Golkar bersikap lebih bijaksana. Ia menekankan perlunya visi strategis dan keberanian untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi masa depan partai.

Sejumlah wacana berkembang menjelang Musda. Salah satunya adalah kemungkinan rotasi struktural, yakni T.M. Nurlif menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, sementara Lukman C.M. disebut-sebut menggantikan posisi Ketua DPD I.

“Namun, jika ide ini benar-benar direalisasikan, di mana letak fundamental perubahan secara organisasi?” ujar Ampon T mempertanyakan.

Ia mengingatkan agar Golkar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis yang sempit. Menurutnya, perubahan harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya permukaan.

Forum Beringin Bersama juga menggagas audit menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Ampon T, evaluasi seperti ini adalah hal biasa dalam organisasi modern.

“Audit adalah cara organisasi modern untuk membaca dan menilai dirinya sendiri… Karena itu, kami meminta DPP sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk menjalankannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, budaya evaluatif adalah upaya mendorong lahirnya semangat baru dalam tubuh partai. Uniknya, meski belum ada yang secara terbuka menolak audit, sikap diam yang terjadi justru mengindikasikan adanya dukungan diam-diam dari banyak pihak.

Ampon T menanggapi tudingan bahwa kritik bisa merusak citra partai. Menurutnya, justru yang lebih berbahaya adalah kepemimpinan yang tertutup dan otoriter.

“Tuduhan merusak citra partai rasanya terlalu jauh… Kritik dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang alamiah, bahkan penting,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya budaya demokratis dalam partai. Organisasi yang sehat, kata dia, akan mampu menampung kritik secara terbuka dan menjadikannya bahan perbaikan.

Jelang Musda, sejumlah nama mencuat sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Aceh. Mereka adalah Lukman CM, Andi Harianto Sinulingga (Andi HS), Teuku Raja Keumangan (TRK), Bustami Hamzah, dan Haji Mukhlis.

“Semua nama yang beredar di publik selama ini memiliki peluang yang sama,” ujar Ampon T diplomatis.

Meski begitu, ia menggarisbawahi pentingnya kapasitas dan rekam jejak. Ia menilai Andi HS memiliki peluang besar karena pengalaman dan peran aktifnya antara pusat dan daerah. TRK dan Haji Mukhlis juga disebut berpeluang berkat kontribusi mereka di akar rumput.

Menanggapi masa jabatan T.M. Nurlif yang akan segera berakhir, Ampon T menyampaikan evaluasi objektif. Ia tak menafikan kontribusi sang ketua, namun juga menyoroti gaya kepemimpinan yang terkesan terpusat.

“Namun, yang kami khawatirkan adalah gaya kepemimpinan yang cenderung ‘one man show’,” katanya.

Ia menyebut perlunya audit menyeluruh agar semua pihak bisa terbebas dari beban sejarah. Kendati mengkritik, Ampon T tetap menunjukkan sikap respek terhadap sosok Nurlif secara pribadi.

Mengakhiri wawancara, Ampon T menyerukan agar publik tetap peduli terhadap Golkar Aceh. Baginya, partai ini bukan sekadar institusi politik, tapi bagian dari kehidupan publik yang harus terus dikritisi secara sehat.

“Saling kontrol itu penting agar kita semua bisa saling menjaga agar tetap waras dan berjalan secara normal,” tutupnya.

Editor: AKil

Jajaran Kanwil Aceh Ikuti Rakernas Penyuluh Agama

Penulis
Redaksi
-
0
Jajaran Kanwil Aceh Ikuti Rakernas Penyuluh Agama. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Sejumlah pejabat dan penyuluh dari Kanwil Kemenag Aceh, termasuk Ketua PW IPARI Aceh Dra Hj Evi Sri Rahayu MSos, turut ambil bagian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) yang digelar di Jakarta pada Ahad, 25 Mei 2025.

Rakernas tersebut menyoroti pentingnya pendekatan penyuluhan agama yang inklusif dan merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini menjadi perhatian utama Kementerian Agama, sebagaimana dilansir dari situs resmi kemenag.go.id.

Akses, Mutu, dan Tata Kelola Jadi Pilar

Dalam pembukaan Rakernas, Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, menegaskan bahwa penyuluh agama harus mengedepankan tiga hal mendasar dalam tugasnya.

“Kerja penyuluh saat ini tidak cukup hanya memperluas akses, tetapi juga harus menjamin mutu dan tata kelola layanan. Akses, mutu, dan tata kelola adalah tiga pilar yang harus menjadi fondasi dalam penyuluhan keagamaan ke depan,” ujar Zayadi.

Ia menambahkan bahwa penyuluh harus hadir di tengah masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan negara, khususnya kelompok rentan dan marjinal. Menurutnya, kehadiran mereka tidak sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab negara.

Dorongan Kolaborasi Lintas Iman

Lebih jauh, Zayadi juga mendorong adanya kolaborasi lintas iman dalam strategi penyuluhan. Ia menegaskan bahwa kerja sama antarumat beragama bukan sekadar seremoni belaka, tetapi merupakan bentuk nyata dari penguatan kohesi sosial.

“Kolaborasi antarpemuka agama harus diperkuat agar tidak muncul resistensi atau stigma sosial. Kita tidak ingin kerja penyuluh justru memicu polarisasi,” ucapnya.

Menurutnya, penyuluh perlu memiliki kesadaran terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa narasi keagamaan harus disampaikan dalam satu bahasa dan satu pesan, yang bersumber dari nilai-nilai moderasi beragama.

Kampung Moderasi dan Isu Ekologi

Program Kampung Moderasi Beragama, menurut Zayadi, menjadi contoh nyata kolaborasi lintas iman yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan yang inklusif sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tak hanya itu, penyuluh juga didorong untuk merespons isu-isu aktual. Misalnya, dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Zayadi menyebut penyuluh harus berperan aktif dalam memberdayakan umat, termasuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi isu ekonomi dan ekologi.

“Penyuluh harus hadir dalam pemberdayaan umat, termasuk mendampingi masyarakat dalam isu-isu ekonomi umat dan pelestarian lingkungan. Ini bagian dari mandat konstitusi,” ujarnya.

Tantangan di Wilayah Pinggiran

Menanggapi arahan tersebut, Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Jamaluddin Marki, menyampaikan bahwa Rakernas IPARI kali ini berfokus pada perumusan model layanan inklusif yang berbasis data dan kebutuhan lapangan.

“Kami mendorong data penyuluh dan wilayah kerja dipetakan berbasis potensi serta tantangan, termasuk di daerah 3T,” kata Jamal.

Namun, Jamal mengakui bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan tersendiri, terutama di daerah pinggiran. Oleh karena itu, ia mendorong terwujudnya sinergi antara penyuluh agama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah.

Platform Pelaporan Terintegrasi

Sebagai bentuk dukungan terhadap strategi tersebut, Jamal mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengembangkan platform pelaporan terintegrasi. Dengan begitu, seluruh aktivitas penyuluhan, baik yang bersifat formal maupun berbasis komunitas, dapat terdokumentasi dengan baik.

“Semua kerja-kerja penyuluhan, baik formal maupun berbasis komunitas, harus terdokumentasi dan bisa dikonversi dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai),” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa arahan dari Direktur Penerangan Agama Islam akan dijadikan sebagai acuan teknis dalam memperkuat peran penyuluh sebagai agen pembangunan. Terutama, dalam konteks penyuluhan sosial keagamaan yang inklusif, adaptif, dan kontributif.

Editor: Akil

UIN Ar-Raniry Resmi Buka Program Doktor Ekonomi Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
UIN Ar-Raniry. (Foto: HUMAS UINAR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi membuka Program Doktor Ekonomi Syariah, setelah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 465 Tahun 2025.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi ekonomi syariah di Aceh. Apalagi, pembukaan program doktor ini telah melalui proses evaluasi dan akreditasi yang ketat.

Didahului Visitasi dan Evaluasi Ketat

Sebelum izin diterbitkan, UIN Ar-Raniry lebih dulu menjalani proses visitasi lapangan oleh tim evaluator Kementerian Agama. Kegiatan ini berlangsung pada 23–26 Februari 2025 dan melibatkan Prof. Tulus Suryanto serta Prof. Amilin, yang didampingi Dr. Lukman Nugraha, Kasubtim Bina Prodi Subdit Pengembangan Akademik.

Selanjutnya, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) menyatakan UIN Ar-Raniry memenuhi seluruh persyaratan. Hal ini dituangkan dalam surat Nomor 331/DE/A.3/OT.1/III/2025 tertanggal 21 Maret 2025.

Relevan dengan Qanun LKS

Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, menyebut kehadiran prodi baru ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan kebutuhan daerah.

“Dengan hadirnya program S3 Ekonomi Syariah, kami ingin melahirkan SDM unggul yang dapat memperkuat implementasi sistem ekonomi berbasis syariah di Aceh,” ujar Mujiburrahman.

Ia juga menegaskan, pembukaan prodi ini relevan dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saat ini berlaku di Aceh. Menurutnya, kebutuhan akan tenaga ahli ekonomi syariah semakin mendesak.

“Kami berharap proses perkuliahan dapat segera dimulai tanpa hambatan, karena prodi ini bukan hanya menjawab kebutuhan akademik internal, tetapi juga kebutuhan masyarakat Aceh secara luas,” tambahnya.

Siap Terima Mahasiswa Baru

Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Eka Srimulyani, juga menyambut baik izin resmi ini. Ia menyebutnya sebagai pencapaian luar biasa yang memperkuat kapasitas institusi dalam bidang akademik.

“Ini adalah tonggak penting dalam memperkuat kapasitas akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Kami siap berkontribusi nyata untuk pengembangan ekonomi syariah, baik secara regional maupun nasional,” kata Eka.

Eka menambahkan, program ini akan segera menerima mahasiswa baru. Ia optimistis bahwa kehadiran program doktor ini akan menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman.

“Kami optimistis, program ini akan segera menerima mahasiswa baru dan menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman serta memperkuat posisi Aceh sebagai pelopor ekonomi syariah di Indonesia.”

Editor: Akil

Empat Ruko Terbakar di Aceh Tamiang, Satu Keluarga Tewas Terjebak Api

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | KUALASIMPANG – Kebakaran hebat menghanguskan empat unit rumah toko (ruko) permanen di Dusun Perantauan, Kampung Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Minggu dini hari, 25 Mei 2025. Musibah ini terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dan menelan korban jiwa, satu keluarga beranggotakan enam orang.

Plt Kabid Damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aceh Tamiang, Doni Indrawan, mengonfirmasi bahwa penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

Akibat insiden tersebut, satu keluarga meninggal dunia karena terjebak di dalam ruko. Mereka adalah Ahyar (40), istrinya Khadijah (36), serta empat anak mereka: Fita Zul Khaira (10), Muizul Fattan (8), Nabila (3), dan Mustaqim (18 bulan).

Menurut Doni, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Ilham, yang saat itu hendak menunaikan salat Subuh di masjid sekitar pukul 05.15 WIB.

“Kebakaran tersebut pertama sekali dilihat oleh seorang saksi bernama Ilham, warga Tualang Baro yang hendak salat subuh di masjid sekitar pukul 05.15 WIB. Menurut saksi, api pertama sekali muncul dalam Ruko tersebut dan membakar semua barang dagangan dengan cepat, karena dagangannya penuh dengan plastik kemasan jajanan yang mudah terbakar,” kata Doni.

Masih menurut Doni, setelah melalap ruko milik Ahyar, api kemudian menyambar ke satu ruko di sampingnya milik Tgk Usman (55) yang menjual gas elpiji 3 kilogram. Tak hanya itu, sebuah warung kopi milik Alpat (48) yang terbuat dari papan juga ikut dilalap si jago merah.

“Usai Ruko milik Ahyar tersebut terbakar, kata Doni, api kemudian merembet ke satu Ruko disampingnya milik Tgk Usman (55) yang digunakan untuk berjualan gas 3 kilogram dan satu buah warung kopi milik Alpat (48) yang terbuat dari papan. Total tiga tempat usaha yang hangus terbakar. Selain itu, dua Ruko disampingnya juga ikut terdampak,” ungkapnya.

Setelah mendapat laporan, mobil pemadam kebakaran dari Pos Opak dikerahkan ke lokasi sekitar pukul 05.25 WIB. Kehadiran armada ini dibantu oleh personel Polsek Manyak Payed.

Tak lama berselang, tiga unit damkar tambahan dari Pos Kuala Simpang tiba untuk memperkuat proses pemadaman yang juga dibantu oleh warga setempat. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.50 WIB.

Setelah api berhasil dipadamkan, keenam korban dievakuasi dari dalam ruko dan langsung dibawa ke RSUD Langsa. Selanjutnya, jenazah dipulangkan ke rumah duka di Desa Meunasah Paya, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.

“Dugaan sementara kebakaran hebat tersebut terjadi akibat korsleting listrik dari Ruko kelontong milik almarhum,” jelas Doni.

Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi masyarakat sekitar, terutama karena seluruh anggota keluarga meninggal dalam satu kejadian tragis. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban terdampak.

Editor: Akil

Haji Isam dan Jalan Sunyi Menuju Kekuasaan

Penulis
Akil
-
0
Pengusaha nasional Haji Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam. (Foto: Kabarika.id)

NUKILAN.ID | OPINI – Pada satu titik sejarah, oligarki tak lagi bersembunyi di balik layar. Ia mulai menampakkan wajahnya yang sebenarnya: ikut menata panggung politik, menyusun strategi kekuasaan, dan bahkan menentukan siapa yang layak duduk di singgasana kekuasaan. Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, adalah representasi paling mutakhir dari kenyataan itu.

Dua dasawarsa lalu, Isam hanyalah seorang sopir truk di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Hari ini, ia menjadi pengusaha tambang dan pemilik konglomerasi John Group, dengan jejaring bisnis yang merambah pengangkutan, konstruksi, dan industri strategis lainnya. Perjalanan bisnisnya memang layak dikagumi. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana ia perlahan-lahan merancang jalur menuju pusat kekuasaan politik nasional.

Pada Mei 2025, Isam tampak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Bill Gates di Istana Presiden. Tak lama sebelumnya, pada akhir 2024, ia juga hadir ketika Prabowo menjamu investor Jepang. Kedekatannya dengan elite politik bukan sekadar kebetulan. Dalam dua pemilu sebelumnya, Isam adalah penyokong Joko Widodo. Kini, saat arah angin politik berbalik, ia dengan cekatan mendukung Prabowo. Inilah naluri politik seorang calon oligark: tahu kapan harus berpindah perahu, dan kepada siapa tali tambang harus diulur.

Tak hanya itu, Isam juga diketahui berpartisipasi dalam proyek food estate di Merauke, bahkan sebelum pembagian kementerian baru ditetapkan. Ia mendatangkan 2.000 ekskavator dari Cina untuk membuka lahan. Langkahnya begitu cepat, mendahului kebijakan formal, seakan menunjukkan bahwa kekuasaan bisa diciptakan lebih dulu melalui sumber daya—baru kemudian dibingkai dalam legitimasi aturan.

Namun, di balik manuver bisnis dan politiknya, terdapat satu kekuatan yang tak bisa diabaikan: kemurahan hati. Isam dikenal dermawan, terutama kepada pejabat—baik kepala daerah, menteri, bahkan presiden. Dalam politik transaksional Indonesia, kemurahan hati adalah investasi jangka panjang. Tidak semua bantuan harus dikukuhkan dalam kontrak atau perjanjian; cukup satu kesepahaman implisit: “aku bantu sekarang, engkau beri jalan kemudian.”

Dengan modal kedermawanan, Isam kini tengah menyusun langkah strategis berikutnya: masuk ke partai politik. Isyarat itu muncul dengan dukungannya terhadap sepupunya, Andi Amran Sulaiman—pengusaha asal Makassar yang kini menjadi Menteri Pertanian—untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada September 2025 mendatang. Tujuannya jelas: memperkuat posisi tawar menjelang Pemilu 2029.

Langkah ini bukan tanpa perhitungan. PPP sedang limbung, gagal melampaui ambang parlemen pada Pemilu 2024 dengan hanya meraih 3,87 persen suara. Konflik internal pun membuat partai ini kesulitan mencari figur dan pemodal kuat. Di sinilah Isam melihat peluang. Dengan masuk melalui jalur keluarga, ia bukan hanya menyelamatkan partai tua ini dari kebangkrutan politik, tetapi juga menyiapkan kendaraan yang sah untuk memengaruhi kebijakan dari dalam sistem.

Langkah ini sekaligus menunjukkan satu kenyataan getir dalam politik Indonesia: tanpa partai, kekuasaan bersifat rapuh. Presiden Joko Widodo menjadi contoh telanjang. Tanpa memiliki partai sendiri, ia kini menggantungkan masa depan politiknya pada Prabowo, mantan rival yang kini menjadi sekutu. Sebaliknya, tokoh seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono tetap memiliki pengaruh karena memimpin partai besar.

Apa yang diperlihatkan Isam adalah bagaimana kekuasaan tidak hanya dikejar lewat jabatan publik, tetapi juga lewat pengaruh terhadap kebijakan dan struktur partai. Dalam Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo yang akan berjalan Oktober 2024, Isam disebut menempatkan empat orang dekatnya di pos strategis: Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan. Beberapa sumber bahkan menyebut adanya tambahan posisi wakil menteri untuk kelompoknya.

Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi elektoral kita sedang dikepung oleh kekuatan modal yang makin tak terbendung. Kita menyaksikan sebuah sistem yang membolehkan segelintir orang dengan kekuatan ekonomi luar biasa untuk membentuk arah politik, menentukan kebijakan, bahkan memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin.

Bukan berarti tidak ada harapan. Namun, memperbaiki sistem pemilu dan partai politik tidak cukup. Pembatasan dana kampanye dan transparansi pembiayaan politik harus diperketat. Tetapi lebih dari itu, kita membutuhkan gerakan sosial-politik yang kuat, yang membangkitkan kesadaran warga negara akan pentingnya menjaga ruang demokrasi dari infiltrasi kepentingan modal besar.

Gerakan kewarganegaraan yang berkelanjutan adalah satu-satunya benteng terakhir ketika hukum, sistem kepartaian, dan moral elite tak lagi memadai untuk menjaga demokrasi. Kita harus kembali menegaskan bahwa politik bukan hanya milik para pemodal, melainkan hak setiap warga negara. Sebab ketika politik hanya dijalankan oleh mereka yang punya uang, maka demokrasi tak lebih dari pasar kekuasaan—tempat suara rakyat dibeli, dan kebijakan negara diperjualbelikan. (XRQ)

Penulis: Akil

26 Tahun Telkomsel Menyapa Nusantara, Dari Sinergi BUMN hingga Raksasa Digital

Penulis
Akil
-
0
Logo Telkomsel. (Foto: Merdeka.com)

NUKILAN.ID | Jakarta – Siapa yang tidak mengenal Telkomsel? Operator seluler pelat merah ini telah menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang Indonesia. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa 26 Mei menjadi tanggal penting dalam sejarah industri telekomunikasi Indonesia. Pada hari itulah, tepatnya tahun 1995, lahir sebuah perusahaan yang kelak menjadi raksasa di ranah operator seluler nasional.

Untuk itu, Nukilan.id sajikan sejarah pendirian Telkomsel, dari masa kelahirannya hingga menjadi raksasa digital di Tanah Air.

Dilansir dari berbagai sumber, pada awalnya Telkomsel didirikan sebagai bentuk sinergi antara dua BUMN besar, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Indosat, Telkomsel hadir di tengah geliat liberalisasi sektor telekomunikasi yang mulai terasa sejak awal 1990-an. Saat itu, kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi seluler meningkat, seiring dengan kemunculan teknologi GSM (Global System for Mobile Communications) yang menjanjikan kecepatan dan mobilitas.

Awal Mula: Menggebrak dengan SimPATI dan KartuHalo

Setahun setelah resmi berdiri, Telkomsel memulai layanan komersialnya pada 1996 dengan menghadirkan dua produk unggulan: kartu prabayar simPATI dan kartu pascabayar KartuHalo. Area operasional awal terbatas di Jakarta dan sekitarnya, namun cepat merambat ke berbagai kota besar lain di Indonesia.

Saat itu, persaingan kian ketat. Telkomsel berhadapan dengan dua pemain besar lainnya: Satelindo (yang juga anak usaha Indosat) dan Excelcomindo (yang kini dikenal sebagai XL Axiata). Namun dengan strategi jaringan yang agresif dan inovasi layanan, Telkomsel mulai menancapkan kuku dominasi.

Dinamika Kepemilikan: Masuknya Singtel

Tahun 2002 menjadi titik balik penting. Pemerintah melarang satu perusahaan memiliki saham di lebih dari satu operator seluler. Imbasnya, Indosat menjual seluruh sahamnya di Telkomsel, menjadikan PT Telkom sebagai pemegang saham tunggal.

Tiga tahun kemudian, pada 2005, Singtel—operator telekomunikasi asal Singapura—masuk sebagai investor strategis dengan mengakuisisi 35 persen saham Telkomsel. Masuknya Singtel membawa angin segar dalam pengembangan teknologi dan ekspansi bisnis Telkomsel secara nasional maupun regional.

Inovasi Tak Pernah Henti

Komitmen Telkomsel terhadap inovasi teruji lewat peluncuran teknologi jaringan terbaru dari masa ke masa. Pada 2006, Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan 3G. Delapan tahun kemudian, tepatnya 2014, operator ini kembali mengukuhkan diri di garda depan dengan memperkenalkan 4G LTE.

Tak berhenti di sana, Telkomsel melakukan uji coba 5G di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya pada 2021, membuka jalan menuju era konektivitas supercepat.

Lebih dari sekadar penyedia layanan komunikasi, Telkomsel juga melebarkan sayap ke ranah digital. Layanan seperti Telkomsel Music, Dunia Games, hingga produk digital berbasis aplikasi seperti by.U menjadi bagian dari upaya menjangkau generasi muda yang kian melek digital.

Dominasi Pasar dan Masa Depan Digital

Hingga tahun 2024, Telkomsel tercatat menguasai sekitar 40-45 persen pangsa pasar seluler nasional, dengan lebih dari 170 juta pelanggan. Tidak hanya bertumpu pada layanan suara dan data, perusahaan ini aktif mengembangkan ekosistem digital melalui kolaborasi dengan berbagai startup lokal maupun global.

Dari sinergi dua BUMN, Telkomsel tumbuh menjadi simbol transformasi digital Indonesia. Di usianya yang telah melewati seperempat abad, Telkomsel tidak sekadar menjadi operator seluler—ia menjelma sebagai katalisator perubahan di tengah derasnya arus teknologi informasi.

Dari komunikasi dasar menuju dunia digital, Telkomsel terus menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia dalam menyongsong masa depan. (XRQ)

Reporter: Akil

Illiza Resmikan Komunitas Ramah, Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui “HER SPACE”

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza Resmikan Komunitas Ramah. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.ID | BAND ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan Komunitas Rumah Anak Muda Aceh (Ramah) sekaligus membuka program “HER SPACE” yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, Rabu (24/6/2025), di Gedung Mawardy Nurdin.

Acara ini turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pendiri Komunitas Ramah Aziz, Ketua Panitia Cut Salsabila Amanda bersama tim, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasi atas hadirnya Komunitas Ramah yang dinilainya sebagai simbol gerakan anak muda Aceh yang berpijak pada nilai budaya, berpikiran terbuka, dan siap menyongsong masa depan.

“Komunitas Ramah mencerminkan semangat kolaborasi, inovasi, dan pengembangan lintas sektor dalam bingkai kearifan lokal,” ujar Illiza.

Ia berharap, komunitas ini bisa menjadi ruang yang inklusif dan inspiratif bagi generasi muda untuk bertumbuh dan bergerak. Komunitas Ramah juga diharapkan dapat menjembatani kolaborasi antar sektor, mulai dari pendidikan, pembentukan karakter, bisnis dan UMKM, hingga isu lingkungan, perempuan, dan anak.

“Pemerintah Kota berharap Komunitas Ramah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin berkembang ke arah positif. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan inisiatif “HER SPACE” yang mengangkat tema Where Beauty Meets Brain and Behavior – Find Your Space. Program ini dihadirkan sebagai ruang khusus bagi perempuan muda untuk berekspresi dan memperkuat kapasitas diri.

Wali Kota Illiza menekankan pentingnya menjadikan HER SPACE bukan sekadar acara seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan yang mampu menyalakan semangat dalam diri perempuan Aceh.

“Saya berharap HER SPACE tidak berhenti sebagai acara seremonial, tetapi menjadi gerakan kecil yang mampu menyalakan semangat besar dalam diri perempuan Aceh,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk menemukan ruangnya sendiri untuk bertumbuh, bersinar, dan saling terhubung.

“Kami percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan, maka komunitas akan menjadi lebih kuat dan dunia menjadi tempat yang lebih baik,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Illiza turut mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam program Banda Aceh Academy sebagai bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia.

“Mari kita dukung dan berdayakan perempuan agar menjadi pribadi yang seimbang dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

100 Hari Kerja Mualem-Dek Fadh Dinilai Mengecewakan, IMN Desak Presiden Lakukan Evaluasi

Penulis
Redaksi
-
0

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Inisiator Muda Nusantara (IMN), Khairi Munahar, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi kinerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Evaluasi ini dinilai penting setelah pasangan tersebut genap 100 hari menjabat, namun dianggap belum menunjukkan capaian berarti.

Menurut Khairi, alih-alih menghadirkan perubahan yang dijanjikan, kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh justru menyulut kekecewaan di tengah masyarakat.

“Kami Inisiator Muda Nusantara meminta Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi kinerja Mualem-Dek Fadh, karena selama 100 hari kerja bukan kerja nyata yang dihadirkan, tapi malah polemik demi polemik yang diberikan untuk masyarakat Aceh,” ucap Khairi.

Organisasi IMN yang dikenal aktif menyuarakan isu kebangsaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, menyebut sejumlah persoalan yang mencuat selama masa awal pemerintahan Mualem-Dek Fadh.

Beberapa polemik yang disorot IMN di antaranya:

1. Pernyataan kontroversial terkait barcode SPBU se-Aceh

2. Polemik komunikasi politik dalam investasi

3. Polemik penunjukan Dirut PT PEMA

4. Pergantian Sekda Aceh secara berulang

5. Pembekuan dan penggantian Dirut Bank Aceh

6. Isu tumbal kader demi kepentingan istri kedua

7. Dinamika pasang-copot Sekjen partai

8. Pembengkakan tim penyusun RPJM Aceh

Rentetan isu tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan kegaduhan politik, tetapi juga menunjukkan lemahnya orientasi terhadap pelayanan publik dan agenda pembangunan.

Hingga hari ini, Mualem dan Dek Fadh telah memimpin Aceh selama 103 hari sejak dilantik pada Rabu, 12 Februari 2025. Namun, Khairi menyebut arah kepemimpinan mereka jauh dari harapan.

“Maka oleh sebab itu kami meminta Presiden untuk segera mengevaluasi kinerja Gubernur Aceh. Kami tidak ingin masyarakat merasakan dampak dari kinerja gubernur yang tidak kompeten, karena untuk membangun Indonesia sesuai visi dan misi Bapak Prabowo dibutuhkan keseriusan dari pemerintah tingkat atas sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khairi menyatakan bahwa saat ini masyarakat Aceh menghadapi berbagai persoalan krusial, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga birokrasi yang lamban. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, fokus kepemimpinan daerah seharusnya mengarah pada solusi nyata, bukan memperbesar kegaduhan politik.

“Kinerja macam apa itu?, bukannya kerja untuk Aceh, Gubernur malah menciptakan polemik. Di saat Aceh dilanda berbagai masalah yang harus segera diselesaikan, seperti persoalan: kemiskinan, pengangguran, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, birokrasi yang lamban dan juga minimnya inovasi, Gubernur malah terkesan fokus bagi-bagi kue jabatan dan hal-hal yang tidak berdampak bagi masyarakat,” tutup Khairi.

BPKS Bahas Anggaran dan Percepatan Proyek Prioritas Bersama Bappenas

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | Jakarta — Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melakukan diskusi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jumat (23/5), di Menara Bappenas, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan pendanaan dan hambatan regulasi yang tengah dihadapi BPKS.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Papua, Lantai 5 Menara Bappenas, dipimpin oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, DR. RER. NET. Jayadi, S.Si, M.Se, M.A. Dari pihak BPKS, hadir langsung Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Wakil Kepala Abdul Manan, serta jajaran pimpinan lainnya.

Dalam forum tersebut, Iskandar memaparkan tantangan besar yang dihadapi BPKS selama dua tahun terakhir. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan pendanaan akibat kebijakan Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2025.

“Alokasi pagu indikatif tahun 2026 bahkan lebih kecil dibandingkan tahun 2025, hal ini berdampak pada terhambatnya aktivitas pengembangan kawasan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional,” ujar Iskandar.

Karena itu, BPKS mendorong adanya dukungan Bappenas, terutama untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian. Tujuannya jelas, yakni menyelesaikan persoalan kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang kian kompleks.

Selain pendanaan, BPKS juga menyoroti persoalan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Iskandar menggarisbawahi bahwa sejak dibubarkannya Dewan Kawasan Nasional pada 2016, rantai koordinasi antara Dewan Kawasan Sabang dengan Presiden menjadi terputus. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor penghambat komunikasi strategis lintas instansi.

Menanggapi hal tersebut, DR. Jayadi menyarankan agar BPKS memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, penting bagi BPKS untuk menyusun skenario optimis dan pesimis dalam menghadapi dinamika anggaran ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Bappenas menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 5 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, Bappenas menyatakan siap mendukung usulan penambahan anggaran, asalkan BPKS menyiapkan dokumen teknis yang lengkap dan komprehensif.

Tidak hanya itu, BPKS juga didorong untuk mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar skema Rupiah Murni (RM). Langkah ini dinilai penting, terutama dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029. Namun, sebelum itu, BPKS perlu terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan utama.

Dalam diskusi tersebut, Bintang Rahmat Wananda, perwakilan Direktorat Pengembangan Regional Sumatera Utara, turut menambahkan bahwa BPKS diharapkan menyiapkan dokumen usulan proyek, baik secara individu maupun terintegrasi, untuk diajukan melalui skema Pinjaman Luar Negeri (blue book).

“Kami akan membantu pengiriman petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen persyaratan pengusulan tersebut,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi BPKS untuk menyusun peta jalan yang lebih terukur. Dengan dukungan Bappenas dan keterlibatan aktif lintas kementerian, diharapkan tantangan yang menghambat pengembangan Kawasan Sabang dapat diatasi secara bertahap.

Selain Kepala dan Wakil Kepala BPKS, diskusi ini juga dihadiri Deputi Umum BPKS Fajran Zain, serta Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.

 

 

ACSTF: Revisi UUPA Harus Pertegas Kekhususan dan Kewenangan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menilai upaya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan langkah penting dan strategis. Langkah ini dinilai relevan dengan perkembangan politik Aceh dan nasional saat ini, serta krusial untuk memperjelas kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian damai Helsinki.

Koordinator Program ACSTF, Novi, menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan resminya, Sabtu (25/5/2025), menyikapi paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei lalu yang menetapkan usulan revisi UUPA dan telah mengirimkannya ke DPR RI dua hari kemudian.

Menurut Novi, ACSTF menyambut baik keputusan DPRA yang semula mengusulkan 18 pasal untuk direvisi, namun dalam draft akhirnya hanya mengubah 8 pasal dan menambahkan satu pasal baru.

Meski demikian, Novi menekankan pentingnya keterbukaan informasi terhadap isi perubahan tersebut. Menurutnya, publik harus memahami arah dan semangat dari revisi ini agar pelaksanaan UUPA dapat lebih efektif ke depan.

“Pemerintah Aceh terutama aparatur pemerintah Aceh bertindak jauh dari mentalitas bahwa Pemerintah Aceh memiliki kekhususan daripada provinsi lainnya di Negara Republik Indonesia ini,” jelas Novi.

Lebih lanjut, Novi mengingatkan agar semangat revisi tidak sekadar mengejar perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menilai, orientasi fiskal semata dapat melalaikan elite politik dan birokrasi dari tujuan utama: memperbaiki kualitas hidup rakyat.

Menurutnya, selama 19 tahun pelaksanaan UUPA, alokasi dana Otsus tidak berdampak signifikan karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran.

“Namun, kita harapkan pengelolaan dana Otsus ke depan dapat diarahkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh dengan menitikberatkan sektor riil,” ujar Novi.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur dan hilirisasi hasil produksi pertanian dinilai penting agar tata niaga Aceh tumbuh lebih cepat. Pasalnya, selama ini sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

“Ingat, selama 19 tahun terakhir, sektor pertanian berkontribusi tinggi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh, menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, karena 70 persen penduduk Aceh tinggal di pedesaan dan petani,” lanjutnya.

Dalam konteks implementasi UUPA ke depan, ACSTF mengusulkan delapan poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Kedua, memperkuat transparansi pengelolaan dana Otsus.

Ketiga, menjalankan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat adat. Keempat, merevisi Pasal 15 dan 23 UUPA untuk mempertegas hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Kelima, mewajibkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk izin tambang dan perkebunan.

Keenam, menyempurnakan mekanisme resolusi konflik pertanahan dengan melibatkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA). Ketujuh, melindungi hak kepemilikan tanah perempuan, terutama dalam konteks warisan. Dan terakhir, menegakkan sanksi pidana bagi korporasi yang merampas tanah atau merusak lingkungan.

ACSTF menilai, ketegasan kewenangan Aceh perlu didukung oleh penguatan produk legislasi daerah seperti qanun. Oleh karena itu, proses revisi UUPA harus dikawal dengan melibatkan berbagai pihak.

“ACSTF melihat ini sebagai kemajuan signifikan, tapi ini baru awal,” ujar Novi.

Ia pun berharap agar DPR Aceh, anggota DPR/DPD RI dari Aceh, dan Pemerintah Aceh benar-benar mengawal proses pembahasan revisi UUPA di tingkat nasional. Terlebih, pengalaman advokasi tahun 2005-2006 membuktikan pentingnya peran masyarakat sipil.

“Maka DPR Aceh dapat memimpin pengawalan ini dengan melibatkan pula organisasi masyarakat sipil Aceh, karena kekuatan OMS dengan jaringan di luar institusi politik dapat menjadi daya pengaruh alternatif dalam meyakinkan Pemerintah Nasional,” tutup Novi.

1...405406407...2,412Halaman 406 dari 2,412

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id