Beranda blog Halaman 405

7.107 PPPK Kemenag Aceh Dilantik Serentak oleh Menag Nasaruddin Umar

Penulis
Redaksi
-
0
7.107 PPPK Kemenag Aceh Dilantik Serentak oleh Menag Nasaruddin Umar. (For: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Sebanyak 7.107 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh resmi dilantik pada Senin, 26 Mei 2025. Pelantikan dilakukan secara serentak dan virtual oleh Menteri Agama RI, Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, melalui zoom meeting yang tersambung dari seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, pelantikan ini mencakup berbagai jabatan fungsional.

“Mereka terdiri dari guru, penyuluh agama, penghulu, dan pelaksana, dan jabatan fungsional lainnya,” jelasnya saat ditemui seusai acara.

Dominasi PPPK Beragama Islam

Azhari menambahkan bahwa dari 7.107 PPPK yang dilantik di Aceh, mayoritas beragama Islam.

“Peserta yang dilantik dalam lingkungan Kemenag Aceh sejumlah 7.107, terdiri dari PPPK beragama Islam sebanyak 7.075 orang, Buddha 3 orang, Kristen 22 orang, dan Katolik 7 orang,” ujarnya yang saat itu didampingi oleh Kabag TU Ahmad Yani SPdI serta para rohaniwan lintas agama.

Pelantikan nasional ini dimulai dengan gladi pada pukul 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan acara pelantikan resmi pada siangnya di masing-masing satuan kerja (satker).

Menag: ASN Kemenag Harus Jadi Teladan 24 Jam

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran ASN Kemenag dalam kehidupan masyarakat.

“Karena background Kemenag adalah putih, jadi sebagai ASN Kemenag diminta untuk jadi panutan bukan hanya di jam-jam kantor, tapi 24 jam masyarakat ingin menjadikan sebagai teladan dan panutan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pegawai yang baru dilantik bahwa menjadi ASN di Kementerian Agama bukan hanya sekadar status, melainkan sebuah tanggung jawab moral.

“Maka itu ada konsekuensi yang menjadi pegawai atau ASN PPPK di Kementerian Agama harus mampu mempertanggungjawabkan posisi ini di hadapan masyarakat kita,” terang Menteri Agama.

Lebih lanjut, Menag secara resmi melantik puluhan ribu PPPK dari seluruh Indonesia.

“Maka pada hari ini, Senin tanggal 26 Mei Tahun 2025 saya Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik 71.336 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama,” ucap Menag.

Pelantikan Terbesar dalam Sejarah Kemenag

Pelantikan PPPK kali ini disebut sebagai momen bersejarah oleh Sekjen Kemenag RI, Prof Dr Phil H Kamaruddin Amin MA. Ia menyebut bahwa total peserta pelantikan mencapai lebih dari 71 ribu orang dari berbagai satker di seluruh Indonesia.

“Pelantikan ini menjadi salah satu momen penting dan terbesar dalam sejarah pengangkatan ASN Kemenag,” ungkapnya.

Menariknya, pelantikan ini juga menjangkau PPPK yang bekerja di luar negeri, seperti di Arab Saudi, Iran, Inggris, Jerman, hingga Tiongkok. Semuanya mengikuti secara daring melalui mekanisme pelantikan hybrid yang diinisiasi oleh Kemenag.

Seleksi Ketat dan Berbasis Kompetensi

Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Dr H Wawan Djunaedi MA, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat dan transparan, berdasarkan kompetensi.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024, yang menetapkan kebutuhan PPPK di instansi pemerintah untuk tahun anggaran 2024. Ribuan pegawai yang lolos seleksi ini kini resmi menyandang status ASN dan akan memperkuat pelayanan publik berbasis keagamaan.

Upaya Efisiensi Birokrasi dan Transformasi ASN

Dengan menggunakan metode pelantikan hybrid, seluruh peserta dapat mengikuti acara tanpa harus berpindah lokasi. Pelantikan untuk unit pusat berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenag RI, sementara peserta di daerah mengikuti secara daring dari satker masing-masing.

Model pelantikan ini, menurut Kamaruddin, merupakan bagian dari strategi efisiensi birokrasi dan transformasi ASN.

Ia juga menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan awal dari tugas besar para PPPK sebagai ASN yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja.

Aksi Ekoteologi: Tanam 71.010 Pohon

Sebagai penutup rangkaian pelantikan, disiarkan pula pemutaran video penanaman 71.010 pohon secara nasional. Aksi ini menjadi bagian dari program ekoteologi yang digagas oleh Menag serta mendukung program pelestarian lingkungan milik Presiden RI.

Tak hanya dihadiri oleh Menag, pelantikan ini juga diikuti oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof Dr H Zudan Arif Fakrulloh SH MH, Wakil Menteri PAN RB Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, serta sejumlah pejabat eselon I Kemenag dan mitra kementerian seperti BKN dan BPJPH.

Pelantikan ini menandai langkah besar Kemenag dalam memperkuat SDM dan membangun birokrasi yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Raih WTP ke-10 Berturut-turut

Penulis
Redaksi
-
0
Dek Fadh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan. Untuk kali kesepuluh secara berturut-turut, Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2025, yang digelar pada Senin (26/5) di Banda Aceh. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh elemen pemerintahan.

“Ini adalah capaian yang membanggakan dan harus kita syukuri bersama, sebagai buah dari komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Wakil Gubernur.

Capaian yang Harus Menjadi Motivasi Bersama

Lebih lanjut, Fadhlullah mengingatkan bahwa prestasi ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas pemeriksaan yang dinilainya profesional, independen, dan objektif. Baginya, hasil audit ini mencerminkan harapan rakyat Aceh terhadap pemerintah yang bertanggung jawab.

Tak hanya itu, Wagub juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK RI.

“Segala catatan dan masukan tentu akan kami tindak lanjuti sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen kami dalam melakukan perbaikan berkelanjutan,” katanya.

BPK: WTP Bukan Jaminan Bebas Masalah

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa tugas utama BPK adalah memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Opini ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Namun demikian, Andri mengingatkan bahwa opini WTP tidak dapat diartikan sebagai jaminan bahwa tidak ada praktik kecurangan.

Menurutnya, WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi. Hal ini tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya pelanggaran atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Dalam hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan. Di antaranya adalah lemahnya sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap beberapa peraturan dalam penyusunan laporan keuangan.

Karena itu, Andri mendorong agar inspektorat dapat berperan lebih aktif. Ia berharap instansi tersebut mampu mengekskalasi substansi temuan dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Selain itu, koordinasi yang baik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dinilai penting untuk perbaikan berkelanjutan.

Editor: Akil

Empat Pulau Berpindah ke Sumut, PRM Angkat Bicara

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Biro Kelembagaan PRM, Zulfahmi. (Foto: Dok Pribadi)

NUKILAN.ID | Meulaboh – Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) menilai peralihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara sebagai tindakan serius yang tak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif semata. Kepala Biro Kelembagaan PRM, Zulfahmi, menyebut hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kedaulatan Aceh.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempatnya selama ini dikenal sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Menurut Zulfahmi, “Empat pulau itu milik Aceh, bukan untuk dijual-beli di meja kekuasaan!”

Dasar Hukum Sudah Ada Sejak Lama

Secara historis maupun administratif, status kepemilikan pulau-pulau tersebut tidaklah samar. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992, batas wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh telah ditetapkan. Di dalamnya, keempat pulau ini secara tegas berada dalam wilayah Aceh Singkil.

Namun, situasi berubah drastis pada 25 Mei 2025, saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 300.2.2-2L38 Tahun 2025. Keputusan tersebut terkait pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang terbit setelah moratorium pembentukan wilayah administrasi baru dicabut pasca Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

PRM: Ini Pengabaian atas Kesepakatan 1988

Lebih lanjut, Zulfahmi menyebut keputusan baru itu telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara pada tahun 1988. Kala itu, kedua provinsi telah menyepakati peta batas wilayah berdasarkan peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978—yang menunjukkan bahwa empat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.

“Ini bukan soal teknis. Ini soal prinsip. Ini bukan sekadar administrasi, ini pengkhianatan terhadap otonomi dan kedaulatan Aceh,” ujar Zulfahmi.

Tuntutan PRM: Batalkan Keputusan Mendagri

PRM dengan tegas mendesak Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang Keputusan Mendagri 2025 dan mengembalikan empat pulau itu ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, PRM juga meminta Pemerintah Aceh untuk menempuh jalur hukum dan menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan batas wilayahnya.

Zulfahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyebut PRM akan terus mengawal isu ini demi menjaga marwah dan kedaulatan Aceh.

“Empat pulau itu milik Aceh, bukan untuk dijual-beli di meja kekuasaan!” tegasnya lagi.

Editor: AKil

Kepala BPK Wil I: Pelestarian Budaya dan Sejarah Aceh Butuh Kolaborasi Lintas Sektoral

Penulis
Sammy
-
0
Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Aceh, Piet Rusdi saat memberikan sambutannya pada pembukaan acara Meuseuraya Akbar di Gedung Meusapat Ureung Pidie, Minggu (26/5/2025) malam. (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id | Pidie – Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Aceh, Piet Rusdi mengatakan upaya pelestarian budaya dan sejarah Aceh membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Selain itu, dibutuhkan generasi-generasi baru yang akan melanjutkan tradisi pelestarian budaya dan sejarah ini ke depan. Hal tersebut disampaikan Piet Rusdi dalam sambutannya pada pembukaan acara Meuseuraya Akbar 2025 Pidie yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA). Pantauan Nukilan, acara tersebut dipadati oleh para tamu undangan yang hadir dan masyarakat sekitar.

“Kebudayaan adalah salah satu kekuatan budaya yang perlu disampaikan kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah, ini adalah salah satu potensi yang harus kita rawat,” ujar Piet Rusdi dalam sambutannya pada pembukaan acara Meuseuraya Akbar di Gedung Meusapat Ureung Pidie, Minggu (26/5/2025) malam.

Dia menambahkan, upaya kebudayaan seperti ini juga menjadi satu hal yang akan mengangkat ekonomi budaya kerakyatan. Jika dilihat dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Aceh saat ini masih berada di bawah rata-rata. Karena itu diperlukan akselerasi secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

“Salah satu IPK yang terendah adalah ekonomi budaya, upaya pengembangan ekonomi ini yang harus lebih kita tingkatkan. Karena itu kami perlu berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan IPK kita ke depan,” kata Piet Rusdi.

Selain pembukaan acara, dalam acara Meuseuraya Akbar juga dilanjutkan dengan pembukaan pameran yang memuat sekitar 400-an koleksi artefak sejarah, seperti manuskrip, koin dan mata uang kuno, alat-alat rumah tangga, serta senjata kuno.

Selain pembukaan pameran, rangkaian acara lainnya yang diadakan MAPESA yaitu kegiatan tur anak tur ke berbagai situs sejarah, lalu workshop kebudayaan yang akan digelar di salah satu hotel di Kota Sigli pada Selasa (27/5/2025).

Sementara puncak acaranya akan diadakan pada Rabu (28/5/2025), yaitu meuseuraya akbar dan khanduri jeurat yang dilaksanakan di Gampong Cot Geunduek, Pidie. Rangkaian acara Meuseuraya Akbar akan ditutup dengan pelaksanaan duek pakat pada Kamis (29/5/2025) di salah satu hotel di Kota Sigli. []

Reporter: Sammy

Zamzami Desak Pemerintah Aceh Bertindak Tegas soal Sengketa Empat Pulau

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPRA, Zamzami, ST, MAP. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zamzami, ST, M.AP, meminta Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam terhadap klaim sepihak yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara atas empat pulau di perairan Aceh Singkil. Klaim ini dinilai tidak hanya merugikan Aceh, tetapi juga mencederai harga diri wilayah.

Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempatnya kini telah dimasukkan ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3727 Tahun 2023.

Zamzami menegaskan, langkah Pemerintah Sumatera Utara tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia meminta Pemerintah Aceh menempuh jalur hukum dan diplomasi demi mengembalikan pulau-pulau tersebut ke dalam peta wilayah Aceh.

“Ini bukan sekadar urusan tapal batas. Ini menyangkut harga diri dan marwah Aceh. Pemerintah Aceh tidak boleh diam,” tegas Zamzami saat diwawancarai pada Senin (26/05/2025).

Selain menyoroti masalah kedaulatan wilayah, Zamzami juga mengkritik ketimpangan pembangunan di kawasan barat selatan Aceh. Wilayah seperti Aceh Singkil, Aceh Selatan, hingga Aceh Barat Daya dinilainya masih tertinggal jauh dibanding daerah lain.

Menurutnya, pusat pemerintahan di Banda Aceh selama ini kurang memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat di barat selatan terus merasakan ketimpangan yang berlarut-larut.

“Pemerintah Aceh harus hadir lebih adil. Infrastruktur, pelayanan publik, dan dukungan ekonomi di barat selatan masih jauh tertinggal. Ini PR besar yang tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.

Zamzami juga berharap agar isu kedaulatan dan ketimpangan pembangunan tidak berhenti di ruang-ruang diskusi para elit. Ia mendorong agar Pemerintah Aceh bergerak cepat dengan langkah nyata demi kepentingan rakyat.

“Empat pulau itu harus kembali ke Aceh. Dan barat selatan harus merasakan kehadiran negara, bukan sekadar janji-janji,” pungkasnya.

Editor: Akil

KIP Banda Aceh Luncurkan Buku Jejak Kinerja Pilkada 2024

Penulis
Rezi
-
0
Acara peluncuran buku Jejak Kinerja KIP Kota Banda Aceh di D’Aceh Kupi, Banda Aceh, pada Senin 26 Mei 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh secara resmi meluncurkan buku yang mendokumentasikan perjalanan kinerja mereka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Buku bertajuk “Jejak Kinerja KIP Kota Banda Aceh Pilkada 2024” ditulis oleh Aryos Nivada, Bisma Yadhi Putra, Mirza Ferdian, dan Rachmad Hidayat, dengan penyuntingan oleh Adi Warsidi, serta diterbitkan oleh Jaringan Survei Inisiatif (JSI).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali mengatakan peluncuran buku ini merupakan bentuk komitmen KIP terhadap keterbukaan informasi publik. 

“Peluncuran buku ini adalah bentuk komitmen kita dalam hal keterbukaan informasi yang ada di KIP Kota Banda Aceh kepada masyarakat supaya lebih mudah dalam mengakses informasi jejak-jejak kinerja KIP Kota BAnda Aceh,”  kata Yusri kepada awak media, termasuk Nukilan.

Menurutnya, buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di berbagai kampus dan juga akan disebar ke kampung-kampung di Banda Aceh sebagai panduan pelaksanaan kepala desa atau geuchik (Pilchiksung).

“Kita distribusikan buku ini kepada setiap kampung, mudah-mudahan jadi referensi dalam pelaksanaan Pilchiksung yang ada di Kota Banda Aceh,” tambah Yusri.

Sementara itu, salah satu penulis, Aryos Nivada menyebut penyusunan buku ini merupakan langkah konkret untuk mendokumentasikan kinerja KIP secara sistematis dan dapat diakses oleh publik luas.

“Ini adalah bentuk nyata dari KIP Kota Banda Aceh untuk membuat satu legacy yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun,” kata Aryos yang juga pendiri Jaringan Survei Inisiatif.

Dijelaskannya, proses penulisan buku memakan waktu sekitar satu bulan, termasuk di antaranya pengumpulan data yang telah terdokumentasi dengan baik oleh KIP. Meski dikerjakan di bulan Ramadan dengan waktu terbatas, tim penulis tetap berkomitmen menjaga kualitas isi buku.

Ia menambahkan meskipun buku ini tidak sempurna, namun menjadi bukti nyata kontribusi KIP Banda Aceh dan para penulis dalam menyebarluaskan informasi penting terkait proses demokrasi di tingkat daerah.

“Ini bukan menjadi satu kesempurnaan, tapi langkah yang dilambil oleh penulis dan juga KIP Kota Banda Aceh menjadi satu produk nyata atas apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak, khususnya berbagipengetahuan bagi untuk pun yang membutuhkan informasi KIP Kota Banda Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Pasflix, Hiburan In-Flight Eksklusif di Pelita Air

Penulis
Akil
-
0
Pasflix, sebuah platform hiburan dalam pesawat Pelita Air. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Perjalanan udara yang panjang kerap kali membosankan bagi sebagian penumpang. Namun, pengalaman berbeda dirasakan oleh mereka yang terbang bersama Pelita Air. Maskapai anak perusahaan Pertamina ini menghadirkan Pasflix, sebuah platform hiburan dalam pesawat (in-flight entertainment) yang dirancang secara eksklusif untuk penumpangnya.

Pada Senin (26/5/2025), Nukilan.id melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Dengan durasi penerbangan sekitar tiga jam, kehadiran Pasflix menjadi hiburan tersendiri bagi penumpang.

Pasflix menawarkan berbagai pilihan hiburan, mulai dari film, musik, permainan (games), hingga bahan bacaan yang dapat diakses melalui perangkat pribadi penumpang. Layanan ini tidak tersedia di maskapai lain dan menjadi upaya Pelita Air dalam meningkatkan kenyamanan serta pengalaman terbang bagi para pelanggannya.

asflix menawarkan berbagai pilihan hiburan, mulai dari film, musik, permainan (games), hingga bahan bacaan yang dapat diakses melalui perangkat pribadi penumpang. (Foto: Tangkapan Layar)

Menariknya, aplikasi Pasflix dapat digunakan tidak hanya saat penerbangan, tetapi juga sebelum dan setelah perjalanan. Hal ini memungkinkan penumpang menikmati hiburan kapan saja tanpa perlu bergantung pada koneksi internet.

Bagi penumpang yang ingin menikmati layanan ini, berikut langkah-langkah penggunaannya:

  1. Unduh aplikasi Pasflix dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS) sebelum penerbangan.
  2. Saat di dalam pesawat, aktifkan mode pesawat pada perangkat dan nyalakan Wi-Fi.
  3. Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi “pasflix”.
  4. Buka aplikasi Pasflix dan nikmati berbagai konten yang tersedia.

Dengan proses yang mudah ini, penumpang dapat mengakses hiburan tanpa gangguan selama perjalanan udara.

Layanan Pasflix mendapatkan respons positif dari penumpang. Mulyawati, seorang karyawan swasta asal Banda Aceh yang sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, mengungkapkan kepuasannya terhadap layanan ini.

“Saya sering menggunakan Pelita Air karena adanya Pasflix. Dengan fitur ini, perjalanan jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kemudahan akses hiburan di dalam pesawat. “Saya bisa menonton film atau mendengarkan musik selama di pesawat,” tambahnya.

Tak hanya itu, Mulyawati awalnya mengira bahwa layanan ini berbayar, tetapi justru menemukan kejutan yang menyenangkan.

“Saya terkejut saat tahu ada Pasflix. Awalnya saya kira harus bayar tambahan, tapi ternyata gratis. Film-filmnya juga cukup update,” katanya.

Dengan inovasi ini, Pelita Air tidak hanya menghadirkan perjalanan yang nyaman, tetapi juga pengalaman hiburan yang lebih menyenangkan bagi para penumpang. Pasflix menjadi salah satu daya tarik utama maskapai ini di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat. (XRQ)

Reporter: Akil

Polisi Syariah Razia Penginapan di Aceh Besar, Tak Temukan Pelanggaran

Penulis
Redaksi
-
0
Kasatpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir SSTP MPA, bersama Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Marzuki, serta para petugas, melakukan pengecekan daftar tamu salah satu hotel di Aceh Besar, Sabtu (24/5/2025) malam. (FOTO: MC ACEH BESAR)

NUKILAN.ID | JANTHO – Suasana malam akhir pekan di Aceh Besar sedikit berbeda. Sabtu (24/5/2025) malam, tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, serta personel Polisi Militer, melakukan razia ke sejumlah penginapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di wilayah tersebut.

Razia dilakukan di dua kecamatan, yakni Ingin Jaya dan Darul Imarah. Kedua lokasi ini memang dikenal memiliki banyak penginapan yang sering menjadi titik pengawasan rutin.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi penegakan Syariat Islam, sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku.

“Pengawasan ini kita laksanakan mengacu pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” ujar Muhajir.

Dalam razia malam itu, petugas memeriksa daftar tamu di beberapa penginapan. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran terhadap aturan Syariat Islam.

“Alhamdulillah, hasil pengawasan malam ini tidak ditemukan pelanggaran syariat di penginapan-penginapan yang kami periksa. Namun, kami tetap mengimbau kepada pemilik usaha penginapan dan masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan syariat dan mendukung penegakan qanun di Aceh Besar,” tambahnya.

Muhajir juga menyampaikan apresiasi kepada semua unsur yang terlibat dalam patroli gabungan tersebut. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga marwah Syariat Islam.

“Pengawasan dan patroli rutin seperti ini, akan terus kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Bupati Syech Muharram dalam memastikan penerapan Syariat Islam berjalan secara tertib dan damai di Aceh Besar,” pungkasnya.

Di akhir kegiatan, tim gabungan tak hanya menutup razia dengan catatan bersih, tetapi juga memberikan imbauan secara langsung kepada beberapa pemilik penginapan. Mereka diingatkan agar terus mendukung penuh penegakan qanun, demi terciptanya kehidupan sosial yang lebih religius dan tertib.

Editor: Akil

BMKG: Hujan Ringan Guyur Wilayah Aceh hingga 27 Mei

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi hujan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Cuaca mendung dan hujan ringan diprediksi akan terus melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh hingga Selasa, 27 Mei 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Aceh, Stya Juangga Dirta, pada Minggu (25/5) di Banda Aceh.

“Selama tanggal 25 hingga 27 Mei, sejumlah titik lokasi di provinsi Aceh berpotensi mengalami hujan ringan,” kata Prakirawan BMKG Aceh Stya Juangga Dirta di Banda Aceh, Minggu.

Wilayah Terdampak Bertahap

Menurut Satya, hujan ringan pertama kali diperkirakan mengguyur wilayah Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa pada Minggu (25/5). Sementara itu, pada Senin (26/5), giliran wilayah Gayo Lues dan Aceh Tamiang yang diprediksi akan dilanda hujan ringan.

Adapun pada Selasa (27/5), prakiraan cuaca menunjukkan bahwa hujan ringan masih akan berlanjut di Aceh Timur dan Pidie Jaya.

Tak hanya itu, beberapa daerah lain juga diperkirakan mengalami kondisi cuaca serupa. Termasuk di antaranya Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe.

“Beberapa wilayah lain yang diprediksi akan mengalami hujan ringan adalah Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe,” katanya.

BMKG Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Seiring dengan prediksi cuaca tersebut, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada. Cuaca yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi para pengendara yang melintas di wilayah-wilayah terdampak.

“Masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG,” katanya.

Selain itu, Satya juga menekankan pentingnya kewaspadaan saat bepergian, terutama di kawasan rawan genangan atau jalan licin akibat hujan ringan yang bisa datang sewaktu-waktu.

Jelang Musda Golkar Aceh, Forum Beringin Bersama Desak Perubahan dan Audit Menyeluruh

Penulis
Redaksi
-
0
Teuku Alfian yang akrab disapa Ampon T. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bulan Juni 2025 akan menjadi momentum krusial bagi Partai Golkar Aceh. Pasalnya, Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 akan digelar untuk memilih Ketua DPD I periode 2025–2030. Situasi ini pun menjadi ajang refleksi serta evaluasi internal.

Salah satu suara kritis datang dari Forum Beringin Bersama (FBB). Lewat dialog eksklusif bersama Dialeksis, Teuku Alfian yang akrab disapa Ampon T, menyampaikan pandangannya. Sebagai kader senior sekaligus pengacara ternama di Aceh, ia menyoroti berbagai dinamika partai selama kepemimpinan Drs. H. Teuku Muhammad Nurlif, S.E.

Terkait isu diskresi yang diajukan T.M. Nurlif agar dapat kembali mencalonkan diri, Ampon T menyebut bahwa itu merupakan hal yang lumrah.

“Memperjuangkan diskresi itu sah-sah saja dan manusiawi. Bukankah sudah menjadi kodrat manusia bahwa setiap orang memiliki hasrat dan ambisi?” katanya lugas.

Namun demikian, ia berharap DPP Golkar bersikap lebih bijaksana. Ia menekankan perlunya visi strategis dan keberanian untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi masa depan partai.

Sejumlah wacana berkembang menjelang Musda. Salah satunya adalah kemungkinan rotasi struktural, yakni T.M. Nurlif menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, sementara Lukman C.M. disebut-sebut menggantikan posisi Ketua DPD I.

“Namun, jika ide ini benar-benar direalisasikan, di mana letak fundamental perubahan secara organisasi?” ujar Ampon T mempertanyakan.

Ia mengingatkan agar Golkar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis yang sempit. Menurutnya, perubahan harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya permukaan.

Forum Beringin Bersama juga menggagas audit menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Ampon T, evaluasi seperti ini adalah hal biasa dalam organisasi modern.

“Audit adalah cara organisasi modern untuk membaca dan menilai dirinya sendiri… Karena itu, kami meminta DPP sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk menjalankannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, budaya evaluatif adalah upaya mendorong lahirnya semangat baru dalam tubuh partai. Uniknya, meski belum ada yang secara terbuka menolak audit, sikap diam yang terjadi justru mengindikasikan adanya dukungan diam-diam dari banyak pihak.

Ampon T menanggapi tudingan bahwa kritik bisa merusak citra partai. Menurutnya, justru yang lebih berbahaya adalah kepemimpinan yang tertutup dan otoriter.

“Tuduhan merusak citra partai rasanya terlalu jauh… Kritik dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang alamiah, bahkan penting,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya budaya demokratis dalam partai. Organisasi yang sehat, kata dia, akan mampu menampung kritik secara terbuka dan menjadikannya bahan perbaikan.

Jelang Musda, sejumlah nama mencuat sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Aceh. Mereka adalah Lukman CM, Andi Harianto Sinulingga (Andi HS), Teuku Raja Keumangan (TRK), Bustami Hamzah, dan Haji Mukhlis.

“Semua nama yang beredar di publik selama ini memiliki peluang yang sama,” ujar Ampon T diplomatis.

Meski begitu, ia menggarisbawahi pentingnya kapasitas dan rekam jejak. Ia menilai Andi HS memiliki peluang besar karena pengalaman dan peran aktifnya antara pusat dan daerah. TRK dan Haji Mukhlis juga disebut berpeluang berkat kontribusi mereka di akar rumput.

Menanggapi masa jabatan T.M. Nurlif yang akan segera berakhir, Ampon T menyampaikan evaluasi objektif. Ia tak menafikan kontribusi sang ketua, namun juga menyoroti gaya kepemimpinan yang terkesan terpusat.

“Namun, yang kami khawatirkan adalah gaya kepemimpinan yang cenderung ‘one man show’,” katanya.

Ia menyebut perlunya audit menyeluruh agar semua pihak bisa terbebas dari beban sejarah. Kendati mengkritik, Ampon T tetap menunjukkan sikap respek terhadap sosok Nurlif secara pribadi.

Mengakhiri wawancara, Ampon T menyerukan agar publik tetap peduli terhadap Golkar Aceh. Baginya, partai ini bukan sekadar institusi politik, tapi bagian dari kehidupan publik yang harus terus dikritisi secara sehat.

“Saling kontrol itu penting agar kita semua bisa saling menjaga agar tetap waras dan berjalan secara normal,” tutupnya.

Editor: AKil

1...404405406...2,412Halaman 405 dari 2,412

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id