Pemkab Nagan Raya Akreditasi 60 Lembaga PAUD

-

21/06/2025

ilustrasi-palu-hakim — Ilustrasi Palu Hakim. (Foto: iStock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Praktik korupsi di Indonesia tak hanya menyasar lembaga eksekutif atau legislatif, tetapi telah menjalar ke jantung lembaga penegakan hukum itu sendiri. Ironisnya, institusi yang semestinya menjadi benteng terakhir keadilan justru ikut mencoreng wibawa hukum.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sepanjang kurun waktu 2010 hingga 2025, terdapat 31 hakim yang terjerat kasus korupsi. Angka ini menjadikan profesi hakim sebagai penegak hukum paling banyak terlibat dalam perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Di peringkat berikutnya terdapat 19 pengacara, 13 jaksa, dan 6 anggota kepolisian.

Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang dituduh menerima suap senilai Rp915 miliar serta logam mulia seberat 51 kilogram. Nilai ini bahkan melebihi anggaran tahunan sejumlah kementerian, menandakan betapa besar dan dalamnya luka pada tubuh lembaga peradilan.

Namun, yang lebih memprihatinkan dari sekadar jumlah pelaku adalah kualitas vonis terhadap para koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dari 1.718 terdakwa kasus korupsi yang diputus pada tahun 2023, mayoritas dijatuhi hukuman ringan.

Putusan-putusan tersebut, alih-alih menjadi palu keadilan, justru menjelma menjadi “tepukan halus” di punggung para pelaku kejahatan kerah putih dan mafia peradilan. Seakan-akan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya menjadi komoditas negosiasi, bukan lagi instrumen pemidanaan yang tegas.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Martua Siagian, menilai bahwa persoalan ini tak bisa dilihat sebagai kesalahan teknis semata. Namun juga merupakan krisis sistemik, krisis etika, krisis gelar akademik, dan krisis moral penegakan hukum.

Ia mencontohkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang begitu mencolok. Di satu sisi, masyarakat miskin yang mencuri karena lapar seringkali dihukum berat. Sementara itu, koruptor dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah justru hidup nyaman dengan vonis ringan.

“Ketika rakyat kecil yang mencuri makanan karena lapar dihukum berat, sedangkan koruptor bernilai triliunan rupiah hidup nyaman dan dijatuhi vonis ringan, maka makna keadilan menjadi semu. Tidak hanya gagal menegakkan hukum secara substantif, tapi juga ikut melanggengkan ketimpangan sosial,” kata Nicholas kepada Nukilan.id pada Jumat (20/6/2025).

Kondisi ini terasa kian paradoksal ketika di tengah maraknya skandal korupsi, pemerintah justru mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji hakim.

“Di sinilah letak paradoks yang menyayat. Di tengah ledakan skandal korupsi, pemerintah justru menaikkan gaji hakim,” tambahnya.

Ia tidak menampik bahwa dari perspektif tata kelola kelembagaan, kenaikan gaji bisa dimaklumi. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada angka nominal gaji, melainkan pada banyak aspek mendasar lainnya.

“Dari perspektif manajemen SDM dan tata kelola lembaga, langkah ini bisa dibenarkan. Namun, ketika hakim tetap korup setelah kesejahteraan mereka dijamin, kita harus bertanya lebih dalam, Apakah akar masalahnya besaran gaji, ataukah pada mentalitas, sistem rekrutmen, lemahnya pengawasan, dan rusaknya ekosistem peradilan, atau bahkan intervensi politik yang akhirnya membuat hukum menjadi instrumen transaksional?” ungkapnya.

Nicholas juga menyoroti betapa timpangnya perlakuan hukum terhadap kasus-kasus kecil dibandingkan dengan perkara korupsi berskala besar.

“Bandingkan dengan vonis tegas kepada pencuri tanaman di hutan lindung, pencuri singkong, atau pelanggaran kecil lainnya, yang sering kali dihukum lebih berat dari para koruptor yang hidup mewah di balik meja kekuasaan,” tuturnya.

Dalam refleksinya yang lebih mendalam, Nicholas mengutip pemikiran Jerome Frank, tokoh aliran realisme hukum, ‘Justice is what the judge had for breakfast.’ Kata-kata tersebut terasa relevan untuk menggambarkan betapa subjektifnya keputusan hukum di Indonesia.

“Kutipan ini mungkin sinis, tapi menggambarkan dengan tepat betapa putusan hakim seringkali dipengaruhi suasana hati, bukan prinsip keadilan. Jika hakim lapar pada kekuasaan dan kekayaan, maka hukum tak lagi dijalankan berdasarkan etika, melainkan nafsu duniawi,” ujar Nicholas.

Ia pun mengakhiri dengan pertanyaan tajam yang sekaligus menggugah nurani publik dan pemangku kebijakan.

“Akhirnya, kita harus kembali bertanya, lalu sudah begini, siapa yang menghakimi hakim? Jika para hakim yang dijuluki wakil Tuhan ikut menjual putusan, maka runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan,” tutuonya. (XRQ)

Reporter: Akil

Kemenkum Aceh Gandeng 23 Kampus Swasta untuk Tingkatkan Kesadaran Hukum

Penulis

-

21/06/2025

moivfnd75uyqgpm — Foto bersama usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman dengan Kepala LLDIKTI XIII, Rizal Munadi di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada Selasa (17/6/2025). (Foto: Kemenkum Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menjalin kerja sama dengan 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam wilayah LLDIKTI XIII. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (17/6/2025).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, dan Kepala LLDIKTI XIII, Rizal Munadi. Usai MoU, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenkum Aceh—melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat—dengan perwakilan masing-masing kampus.

Menurut Meurah Budiman, kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan dunia akademik dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menjadi pintu masuk pembinaan hukum yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa dan dosen,” kata Meurah.

Melalui kerja sama ini, Kemenkum Aceh akan memberikan layanan seperti penyuluhan, pendampingan, hingga pembinaan hukum langsung kepada sivitas akademika. Meurah juga menilai kampus memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial yang dapat menyebarkan nilai-nilai hukum ke masyarakat luas.

Editor: Akil

Nicholas Sebut Problem Lembaga Peradilan Bukan Gaji, Tapi Moral dan Integritas

Penulis

-

21/06/2025

whatsapp-image-2024-04-18-at-11-32-22-c097daa2-6620a296de948f2e1719c372 — Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Ia berdalih, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas lembaga peradilan, yang ia sebut sebagai “benteng terakhir keadilan”.

Prabowo mengatakan bahwa percuma tentara dan polisi hebat jika koruptor selalu lolos begitu sampai di pengadilan karena dibebaskan hakim yang mendapat suap karena gajinya kecil.

Namun, pernyataan ini memicu perdebatan. Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Martua Siagian, menilai bahwa problem utama dalam dunia peradilan bukan terletak pada persoalan gaji semata. Menurutnya, membenahi moral dan sistem integritas hakim jauh lebih mendesak daripada sekadar menaikkan tunjangan.

“Kasus yang menghantam akal sehat adalah korupsi mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang diduga menerima suap senilai Rp 915 miliar dan logam mulia 51 kg. Jumlah ini bahkan melebihi pendapatan tahunan sebagian besar kementerian,” tegas Nicholas kepada Nukilan.id pada Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, kasus Zarof Ricar hanyalah puncak gunung es dari persoalan sistemik yang membelit dunia peradilan Indonesia. Ia mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 yang mencatat bahwa setidaknya 26 hakim telah menjadi pelaku korupsi.

“Ini bukan angka yang bisa dikecilkan. Yang lebih mengerikan dari kuantitas adalah kualitas vonis. ICW mencatat, dari 1.718 terdakwa kasus korupsi yang diputus sepanjang 2023, mayoritas dijatuhi hukuman ringan,” ujarnya.

Nicholas menyoroti bahwa lemahnya vonis hakim telah melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air. Ia menilai bahwa putusan pengadilan sering kali tidak mencerminkan keadilan, melainkan justru memperkuat impunitas pelaku kejahatan kerah putih.

“Putusan-putusan itu tak lagi berfungsi sebagai palu keadilan, melainkan sekadar tepukan halus di punggung para pelaku kejahatan kerah putih dan mafia peradilan. Seolah-olah pasal dalam UU Tipikor hanyalah komoditas negosiasi, bukan aturan pemidanaan,” kata Nicholas dengan nada getir.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam dua dekade terakhir mencapai angka yang fantastis—ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Namun, yang diseret ke pengadilan kerap hanya aktor-aktor kecil dalam skema besar korupsi yang kompleks.

“Bayangkan, dalam dua dekade terakhir, nilai kerugian negara akibat korupsi kerap kali mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Namun, yang ditangkap dan diseret ke meja hijau seringkali aktor pinggiran atau operator teknis belaka,” ungkapnya.

Nicholas menyebut bahwa hal ini menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana mereka yang berada di puncak kekuasaan justru kerap luput dari jeratan hukum. Ia menyarankan agar logika penindakan korupsi lebih menyentuh akar persoalan, bukan hanya permukaannya.

“Kalau kita mau jujur dan membaca logika kekuasaan secara rasional, angka korupsi sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan mereka yang memegang jabatan strategis,” katanya.

Bagi Nicholas, hal paling mendasar dalam reformasi hukum bukan sekadar menaikkan gaji hakim, tetapi menata ulang sistem rekrutmen, pengawasan, dan mekanisme evaluasi lembaga peradilan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Semestinya, semakin besar nilai korupsi, semakin tinggi pula posisi jabatan pelakunya. Karena di negara yang sehat, besar kecilnya kerugian negara lazimnya berkorelasi langsung dengan luasnya kewenangan yang disalahgunakan,” ujarnya.

Dengan nada retoris, Nicholas pun menutup pernyataannya dengan pertanyaan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara hukum seperti Indonesia.

“Maka pertanyaannya: mengapa para pengendali kekuasaan itu tak juga tersentuh?” tanyanya.

Pernyataan dan analisis ini menyiratkan bahwa menaikkan gaji hakim memang penting, namun tanpa pembenahan struktur dan budaya hukum secara menyeluruh, langkah tersebut bisa jadi hanya tambal sulam—solusi jangka pendek untuk masalah yang jauh lebih dalam. (XRQ)

Reporter: Akil

Kapal Induk AS Melintas di Perairan Aceh, TNI AL Pastikan Sesuai Hukum Internasional

Penulis

-

21/06/2025

1750429314_fb0b2c4949d2efb49ad5 — Kapal Induk AS Melintas di Perairan Aceh. (Foto: MI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebuah video yang merekam kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Nimitz, melintas di perairan sekitar Aceh beredar luas di media sosial. Kapal tersebut dilaporkan bergerak dengan kecepatan tinggi, lebih dari 30 knot, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Dalam video yang disebut direkam oleh nelayan lokal, kapal induk itu tampak melintasi kawasan Selat Malaka, setelah sebelumnya terdeteksi berlayar dari Laut China Selatan, masuk ke Laut Natuna Utara, lalu menuju perairan utara Belawan dan berlanjut ke Samudera Hindia.

Pergerakan kapal ini memunculkan spekulasi mengenai tujuannya, yang diduga mengarah ke Timur Tengah di tengah ketegangan antara Iran dan Israel.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Tunggul, menyatakan bahwa pelayaran USS Nimitz melalui perairan Aceh dilakukan secara sah. Ia menegaskan bahwa pelayaran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Jalur pelayaran yang dilalui kapal induk itu merupakan bagian dari Traffic Separation Scheme (TSS), sebuah jalur pelayaran internasional yang mengizinkan kapal asing, termasuk kapal perang, melintas selama memenuhi prinsip hak lintas damai.

TNI Angkatan Laut menyampaikan akan terus memantau setiap pergerakan kapal asing yang melintasi wilayah strategis Indonesia, terutama di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya.

Editor: Akil

Aceh Butuh Dukungan Pusat untuk Tuntaskan Program Rumah Layak Huni

Penulis

-

21/06/2025

101fd42c-b5b0-4987-b565-7414f9a11210 — Kedatangan Fahri di Tanah Rencong disambut oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, bersama jajaran Forkopimda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Wamen PKP), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh selama dua hari, Kamis dan Jumat (19-20 Juni 2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

Kedatangan Fahri di Tanah Rencong disambut oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, bersama jajaran Forkopimda Aceh. Salah satu agenda utama adalah meninjau beberapa lokasi strategis, seperti Perumahan Budha Tzu Chi dan Rumah Susun Yayasan Darul Qur’an Aceh di Samahani, Aceh Besar.

Di lapangan, Fahri ingin memastikan secara langsung kondisi proyek perumahan yang sedang berjalan serta mendengar kendala yang dihadapi.

“Kita ingin mendengar langsung dari daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan rumah layak huni benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bagian dari amanah besar Presiden Prabowo Subianto dalam program nasional pembangunan 3 juta rumah,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan itu, Aznal Zahri menyampaikan capaian dan tantangan pembangunan perumahan di Aceh. Sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit Rumah Layak Huni (RLH). Program tersebut merupakan kelanjutan dari rehabilitasi pascatsunami 2004 yang sebelumnya ditangani Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), dengan total dana sekitar 6,7 miliar dolar AS yang berhasil membangun lebih dari 100.000 unit rumah.

Meski demikian, kebutuhan hunian di Aceh masih belum terpenuhi sepenuhnya. Tercatat masih ada sekitar 1.500 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum mendapatkan rumah layak huni. Pada 2025, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp204 miliar untuk membangun 2.000 unit RLH. Namun, setelah proses verifikasi, hanya 1.470 calon penerima yang memenuhi syarat dari jumlah awal 2.000. Dengan biaya pembangunan mencapai Rp96 juta per unit, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.

“Kami sangat berharap Kementerian PKP dapat membantu menambal kekurangan anggaran, agar target pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa segera terpenuhi. Sinergi dengan pusat sangat kami butuhkan,” kata Aznal.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Program ini dinilai selaras dengan visi Mualem–Dek Fadh di Aceh, yang menekankan keadilan sosial dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Aceh akan memaksimalkan sinergi dengan pusat agar masyarakat Aceh mendapatkan akses hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Kehadiran Wamen menjadi energi positif untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Fahri menilai pembangunan perumahan perlu lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan transparansi data. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat basis data kepemilikan rumah serta memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat verifikasi penerima bantuan.

“Tantangan kita bukan hanya membangun rumah, tetapi memastikan yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci,” tegasnya.

Fahri menutup kunjungannya dengan menyampaikan optimisme bahwa Aceh berpotensi menjadi contoh dalam pembangunan perumahan berkeadilan. Pemerintah pusat, katanya, akan mendukung Aceh baik melalui pendanaan, pendampingan teknis, maupun regulasi.

“Kunjungan ini pun menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membuka jalan bagi terwujudnya kawasan permukiman yang manusiawi, layak huni, dan berkelanjutan di seluruh Aceh. Pembangunan perumahan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi adalah cerminan kemanusiaan dan martabat bangsa. Mari kita pastikan setiap rakyat, termasuk di Aceh, punya tempat tinggal yang layak,” pungkas Fahri.

Kenaikan Gaji Hakim Bukan Solusi Atasi Korupsi Peradilan

Penulis

-

20/06/2025

Kenaikan Gaji Hakim — Ilustrasi kenaikan gaji Hakim. (Foto: AI)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Namun, wacana tersebut menuai respons kritis dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Martua Siagian. Ia menilai bahwa kenaikan gaji hakim bukanlah solusi tunggal dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga peradilan.

“Selama ini bukan kebutuhan yang selalu melatarbelakangi korupsi para ‘Yang Mulia’ ini. Justru keserakahan dan kesempatan yang terbuka lebar menjadi penyebab utama,” kata Nicholas kepada Nukilan.id, Jumat (10/6/2025).

Nicholas merujuk pada sejumlah kasus besar yang membuktikan bahwa integritas hakim kerap kali runtuh bukan karena tekanan ekonomi, melainkan karena godaan kekuasaan dan uang.

Salah satu contohnya adalah kasus yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, yang diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar demi menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga perusahaan raksasa dalam kasus ekspor CPO. Parahnya, menurut Nicholas, dana tersebut tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga mengalir ke sejumlah pihak di internal pengadilan.

“Dana tersebut tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagi ke tiga hakim lain, termasuk Djuyamto, yang dikenal sebagai akademisi progresif,” lanjutnya.

Nama Djuyamto, menurut Nicholas, sebelumnya dikenal harum sebagai pemikir hukum responsif. Disertasinya di Universitas Sebelas Maret (UNS) bahkan mengangkat topik pemberantasan korupsi melalui model pengaturan penetapan tersangka oleh hakim. Namun, idealisme yang tercermin dalam karya ilmiahnya justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

“Siapa sangka, intelektual yang menjanjikan ini justru tenggelam dalam kubangan korupsi yang coba ia kritik. Tak tanggung-tanggung, Rp 18 miliar disebut mengalir ke rekeningnya,” ungkap Nicholas.

Ia pun menilai, fenomena ini membuka tabir yang lebih kelam tentang relasi antara akademisi dan birokrasi. Menurut Nicholas, gelar akademik tak lagi menjadi tolok ukur moralitas maupun kapasitas intelektual seseorang di dalam sistem pemerintahan maupun peradilan, bahkan kerap kali hanya dijadikan alat legitimasi semu.

“Di tubuh aparatur negara, gelar ‘doktor’ sering kali hanya menjadi ornamen kosmetik birokrasi, sekadar pelengkap nama di kop surat, kartu identitas, bahkan ‘alat legitimasi semu’, demi kepentingan kenaikan jabatan, tunjangan, atau pangkat, bukan representasi moralitas atau kapasitas intelektual,” tegasnya.

Nicholas juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dunia akademik yang, menurutnya, semakin kehilangan sosok-sosok intelektual sejati. Ia menyimpulkan bahwa kondisi ini mencerminkan krisis dualitas dalam tubuh birokrasi dan lembaga peradilan Indonesia.

“Situasi ini menandai krisis dualitas dalam birokrasi dan lembaga peradilan kita. Di satu sisi, mereka bersolek dengan jargon antikorupsi dan penguatan integritas,” kata Nicholas.

Namun, lanjutnya, banyak di antara mereka justru berperan sebagai orkestrator korupsi yang begitu rapi dan terselubung. Kondisi ini membuat praktik korupsi di dalam sistem menjadi sangat sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum (APH).

Dengan demikian, menurut Nicholas, publik berhak untuk curiga: benarkah semua pelaku korupsi sudah terungkap? Atau masih banyak yang bermain dalam bayang-bayang sistem tanpa pernah tersentuh hukum? (XRQ)

Reporter: Akil

Efektifkah Kenaikan Gaji Hakim Menekan Korupsi di Peradilan?

Penulis

-

20/06/2025

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis untuk menaikkan gaji para hakim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Kenaikan ini, menurut Prabowo, bervariasi sesuai dengan golongan, dengan angka tertinggi mencapai 280 persen.

“Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” kata Prabowo dalam acara Pengukuhan Hakim di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025 lalu.

Prabowo beralasan, keputusan ini didasarkan pada posisi vital hakim sebagai “benteng terakhir keadilan.” Dalam pidatonya, ia juga sempat melontarkan candaan bahwa jika perlu, anggaran TNI dan Polri bisa dipotong demi menyejahterakan para hakim.

Soalnya, kata Prabowo, percuma tentara dan polisi hebat jika koruptor selalu lolos begitu sampai di pengadilan karena dibebaskan hakim yang mendapat suap karena gajinya kecil. Namun benarkah kesejahteraan hakim otomatis akan menekan praktik korupsi di lembaga peradilan?

Untuk menjawab pertanyaan itu, Nukilan.id menghubungi Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia. Menurut Nicholas, dari perspektif kebijakan publik, langkah ini memang bisa dipahami sebagai upaya strategis negara dalam menghadapi akar masalah korupsi di lembaga peradilan.

“Dengan menaikkan gaji hakim, negara mencoba mengatasi salah satu penyebab korupsi sebagaimana dijelaskan dalam ‘GONE Theory’ oleh Jack Bologne,” ungkapnya pada Jumat (20/6/2025).

Ia lalu menjelaskan bahwa dalam The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime, disebutkan ada empat faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi: Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan), dan Exposures (Pengungkapan).

“Dalam kerangka ini, kenaikan gaji berupaya menghapus faktor ‘kebutuhan’ dari daftar penyebab korupsi,” ujarnya.

Kendati begitu, Nicholas juga mengingatkan agar publik tak terjebak pada asumsi bahwa gaji besar otomatis menjamin integritas pejabat. Ia menyoroti bahwa peningkatan gaji belum tentu menyentuh akar persoalan jika sistem peradilan tetap rawan disusupi kompromi kekuasaan dan intervensi politik.

“Lalu jika setelah gaji para hakim naik signifikan, tapi praktik korupsi di tubuh peradilan tetap menjamur, apakah solusinya menaikkan gaji mereka sekali lagi?” tanyanya retoris.

Nicholas bahkan menyinggung bahwa beberapa institusi seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) tetap saja tak lepas dari jerat kasus korupsi meskipun mereka telah mendapat peningkatan tunjangan dan remunerasi.

“TNI, Polri, dan ASN juga masih terus terjerat korupsi meski remunerasi mereka meningkat. Apakah kita akan terus-menerus menyuap integritas dengan anggaran negara? Tentu tidak masuk akal,” tegasnya.

Dalam pandangan Nicholas, solusi jangka panjang justru terletak pada reformasi sistemik yang menyentuh jantung birokrasi dan hukum secara menyeluruh. Ia menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang bersih, transparan, dan tahan terhadap tekanan politik.

“Sejatinya, pencegahan korupsi bukan soal besaran gaji semata, melainkan soal sistem yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi yang benar-benar steril dari intervensi politik serta bebas dari kompromi kekuasaan,” jelasnya.

Nicholas pun menutup dengan pernyataan kritis yang menggambarkan betapa rapuhnya pondasi pemberantasan korupsi jika hanya mengandalkan pendekatan insentif material.

“Tanpa pembenahan sistemik, kenaikan gaji hanyalah tambal sulam yang mempercantik luka tanpa menyembuhkannya,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Erosi Sungai Kluet Belum Ditangani, Warga Pulo Ie Minta Pemerintah Bertindak

Penulis

-

20/06/2025

07762db6-dc7d-433e-b7c1-738091a07f8a — Erosi Sungai Kluet Ancam Pemukiman Warga Pulo Ie, Kluet Selatan, Aceh Selatan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Warga Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dua tahun terakhir hidup dalam kecemasan akibat erosi sungai Kluet yang terus menggerus permukiman mereka. Meski ancaman ini kian parah, penanganan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait belum juga terlihat.

Sejumlah rumah warga dilaporkan telah terdampak, bahkan ada yang terpaksa dibongkar secara mandiri sebelum hanyut terbawa arus sungai. Tak hanya permukiman, sebuah mushola yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah dan pengajian kini berada di tepi tebing yang terancam longsor.

Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pulo Ie menyuarakan keresahan warga terhadap lambannya respons pemerintah. Agil Munawar Arrantisi, mewakili organisasi tersebut, kepada Nukilan.id menyatakan bahwa masyarakat terus dihantui rasa takut, sementara janji-janji pembangunan penahan tebing belum juga direalisasikan.

“Selama kurang lebih dua tahun ini, warga kami terus dihantui oleh rasa was-was dan ketakutan. Rumah-rumah harus direlakan dibongkar sendiri, bahkan tempat ibadah juga berada di ambang kehancuran. Ironisnya, belum ada langkah nyata dari pihak pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk menangani permasalahan ini, padahal janji-janji pernah disampaikan,” tegas Agil pada Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, janji pembangunan bronjong atau penahan tebing sudah pernah diutarakan oleh pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan terkait pelaksanaannya di lapangan.

“Janji memang pernah diucapkan, tetapi hingga saat ini belum terlaksana. Erosi ini bukan hanya soal rumah yang hilang, tetapi juga soal tempat ibadah yang nyaris lenyap dan trauma panjang bagi warga kami. Kami berharap, janji-janji itu tidak hanya menjadi ucapan semata, tetapi segera diwujudkan dengan langkah nyata di lapangan,” tambahnya.

Saat ini, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga maupun kerabat. Sebagian lainnya tetap bertahan meski berada dalam risiko tinggi. Mereka berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan pengaman tebing, relokasi, maupun upaya lain yang dapat memberikan rasa aman.

Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pulo Ie mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta pihak terkait untuk segera memprioritaskan penanganan erosi yang telah berlangsung lama ini.

“Kami tidak mau daerah ini terus dibiarkan hingga jatuh korban atau hilangnya lebih banyak rumah dan tempat ibadah. Sudah hampir dua tahun berlalu, dan warga kami belum juga mendapat jawaban maupun langkah konkrit dari pihak terkait. Jangan tunggu hingga keadaan semakin parah, segera wujudkan janji yang pernah disampaikan dan selamatkan Pulo Ie dari ancaman erosi sungai Kluet,” tutup Agil. (XRQ)

Reporter: Akil

Seorang Jamaah Haji Aceh Wafat di Makkah akibat Gangguan Pernapasan

Penulis

-

20/06/2025