Beranda blog Halaman 3

Mualem Paparkan Pengalaman Aceh Pascadamai di Forum Internasional

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, saat menjadi pembicara secara daring pada International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang diselenggarakan Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, dengan tema “From Rebel Chief to Chief Executives” dari Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/11/2025).(Foto: Humas Aceh).

NUKILN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), tampil sebagai pembicara secara daring dalam International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang digelar Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Mualem mengikuti konferensi dari Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dalam forum tersebut, Mualem memaparkan pengalaman Aceh dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Ia membawakan materi bertema “From Rebel Chief to Chief Executives”, yang menyoroti perjalanan dirinya dari pemimpin gerakan bersenjata menuju posisi kepala pemerintahan.

Mualem menegaskan kembali komitmen Aceh terhadap Perjanjian Helsinki 2005 yang menjadi fondasi penyelesaian konflik di Aceh. Ia menyebutkan bahwa keberadaan partai politik lokal menjadi ruang baru bagi para mantan kombatan untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sepakat perdamaian. Aspirasi kami kini disalurkan lewat partai politik lokal,” ujar Mualem.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, sekaligus memaksimalkan penerapan keistimewaan dan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian.

Namun, Mualem mengakui bahwa transisi dari gerakan perlawanan menuju birokrasi pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Penyesuaian dengan aturan nasional menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi.

“Kami yang dulu berada di peperangan kini harus menyesuaikan dengan sistem administrasi,” katanya.

Selain membahas proses perdamaian, Mualem turut menyinggung kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama antara Partai Gerindra dan Partai Aceh. Mualem juga mengingatkan bahwa ia mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden hingga akhirnya menang pada kontestasi terakhir.

“Ini kesetiaan dan kepercayaan antara saya dan Presiden Pak Prabowo. Sekarang saya seorang Gubernur, perpanjangan tangan Presiden di daerah. Kami selalu menjalankan perintah Pak Presiden dalam semua program, baik infrastruktur hingga sosial, dan itu sebagai perintah dari pusat ke daerah,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi dengan Presiden dilakukan secara rutin, terutama membahas upaya percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Aceh agar tidak tertinggal dari daerah lain.

“Saya minta tolong ke beliau untuk membangun Aceh agar tidak tertinggal dibanding daerah lain,” kata Mualem.

Wamendagri Paparkan Alasan Revisi UU Pemerintahan Aceh Dinilai Mendesak

Penulis
Redaksi
-
0
bima arya
Wamendagri, Bima Arya. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan sejumlah alasan mengapa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu direvisi. Dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025), Bima menyebutkan bahwa perubahan kondisi politik dan tata kelola pemerintahan membuat revisi menjadi kebutuhan mendesak.

Menurut Bima, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh, termasuk perkembangan fiskal dan kebutuhan pembangunan, mendorong perlunya pembaruan norma dalam UU tersebut.

“Perubahan dalam hal tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh adalah keniscayaan karena ada dinamika politik, ada dinamika fiskal, dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan…,” ujarnya.

Bima menguraikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh saat ini. Salah satunya adalah disharmonisasi aturan antara UU Pemerintahan Aceh dengan regulasi nasional, seperti terkait kewenangan pertanahan. Selain itu, implementasi kewenangan khusus Aceh dinilai belum optimal karena hambatan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta tantangan regulasi.

Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, terutama terkait tingginya sisa anggaran setiap tahun. Bima menyebut perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Pengelolaan lembaga-lembaga pendukung di Aceh pun dinilai belum berjalan sesuai panduan baku sehingga membutuhkan pembenahan.

Bima menegaskan pentingnya harmonisasi aturan yang mengatur kewenangan khusus Aceh, termasuk pengaturan lebih jelas mengenai tata cara konsultasi dan mekanisme pertimbangan antara pemerintah pusat dan DPR Aceh dalam proses revisi UU. Ia menilai perubahan juga diperlukan untuk memastikan Dana Otsus tepat sasaran serta memiliki skema distribusi yang lebih konsisten dan akuntabel.

Menurutnya, revisi UU Pemerintahan Aceh juga harus mempertimbangkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Aceh. Ia menutup paparannya dengan menekankan bahwa perubahan yang disusun harus tetap berlandaskan semangat MoU Helsinki dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yang terakhir adalah di atas segalanya, undang-undang yang akan kita sama-sama lakukan pembahasan ini ini hendaknya betul-betul selaras dengan semangat atau spirit dari MoU Helsinki dan prinsip dari NKRI,” kata Bima.

Muslim Ayub Desak Perpanjangan Dana Otsus Aceh sebagai Komitmen Perdamaian

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, SH, MM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muslim Ayub, kembali menegaskan pentingnya perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada 19 November 2025.

Menurut Muslim, Dana Otsus bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan bagian dari sejarah panjang konflik Aceh dan buah dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Karena itu, ia menilai keberlanjutan dana tersebut adalah bentuk komitmen negara dalam menjaga perdamaian serta mendukung pembangunan Aceh.

“Sejak masuknya otonomi khusus, bagi kami rakyat Aceh, itu tidak boleh berakhir. Konflik berlangsung hampir 30 tahun, bahkan berlanjut sejak masa pendudukan Belanda. Rasanya tidak cukup jika Otsus hanya 20 tahun,” tegas Muslim dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Muslim juga menguraikan sejarah panjang ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama terkait pembagian sumber daya dan sentralisasi kebijakan yang pernah memicu konflik berkepanjangan. Ia mengingatkan bahwa Aceh pada masa lalu hanya menikmati sebagian kecil dari kekayaannya sendiri.

“Aceh dulu memberi begitu besar bagi Indonesia mulai dari sumbangan pesawat hingga membangun Radio Rimba Raya ketika republik diserang. Namun dalam pembagian hasil sumber daya, Aceh hanya memperoleh satu persen,” ungkapnya.

Berdasarkan kontribusi historis tersebut, Muslim mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan Dana Otsus Aceh dengan alokasi minimal 2,5% dan memperpanjang masa berlakunya tanpa batas waktu.

“Kami hanya meminta perpanjangan dana khusus ini sampai Indonesia ada. Ini bukan soal kepentingan daerah, tetapi kesinambungan perdamaian,” tandasnya.

Ia menegaskan, keberlanjutan Dana Otsus merupakan penopang stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Aceh, sekaligus wujud penghargaan negara atas perjalanan panjang provinsi tersebut dalam menjaga keutuhan republik.

Perkuat Kompetensi Mahasiswa, Prodi Ilmu Pemerintahan USK Gelar Pelatihan MICE

Penulis
Redaksi
-
0
Prodi Ilmu Pemerintahan USK Menggelar Pelatihan MICE. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Program Studi Ilmu Pemerintahan kembali menggelar pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui kegiatan Pelatihan MICE yang berlangsung pada Rabu, 19 November 2025 pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni, S.IP., M.A, Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan Mukhrijal, M.I.P., serta menghadirkan narasumber Muhammad Rezqi, S.IP., Direktur Utama Arsa Rijaya Entertainment sekaligus alumni Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP USK.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Maimun, S.Pd., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah prodi dan laboratorium yang terus menghadirkan program edukatif sesuai kebutuhan dunia kerja. Ia menegaskan pentingnya mahasiswa memiliki keahlian tambahan di luar akademik, terutama di bidang manajemen acara yang semakin diminati.

Pada sesi utama, narasumber Muhammad Rezqi memaparkan materi tentang MICE—akronim dari Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions. Ia menjelaskan bahwa sektor ini merupakan bagian strategis dalam industri pariwisata yang berfokus pada penyelenggaraan kegiatan bisnis, profesional, dan korporasi, mulai dari pertemuan formal hingga pameran berskala nasional dan internasional.

“MICE tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan acara, tetapi juga membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana sebuah kegiatan dapat memberi dampak ekonomi dan sosial yang luas. Melalui perencanaan yang baik, mahasiswa dapat melihat bagaimana industri acara mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat citra daerah, serta memberikan nilai tambah bagi berbagai sektor,” ujar Rezqi.

Ia turut menekankan pentingnya kemampuan manajemen acara, koordinasi tim, dan kreativitas dalam merancang konsep kegiatan. Menurutnya, keterampilan tersebut sangat dibutuhkan di dunia profesional, baik di sektor kreatif, pemerintahan, maupun swasta.

Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari mahasiswa yang tampak antusias berdiskusi mengenai peluang karier di industri MICE, strategi merancang acara, hingga tantangan dalam dunia event management. Narasumber juga membagikan pengalamannya di industri hiburan dan event organizer, sehingga peserta memperoleh gambaran praktik yang lebih konkret.

Kepala Laboratorium, Mukhrijal, M.I.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen laboratorium dalam menyediakan ruang pembelajaran yang aplikatif bagi mahasiswa.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori pemerintahan, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat menunjang karier mereka di berbagai sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni, S.IP., M.A., menambahkan bahwa pelatihan soft skill ini merupakan salah satu implementasi pengembangan sosiopreneur. Prodi Ilmu Pemerintahan juga membuka berbagai bidang minat bagi lulusan agar mereka tidak hanya berfokus menjadi PNS, tetapi mampu berkembang di berbagai sektor lainnya.

Melalui pelatihan ini, Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan berharap mahasiswa semakin memahami peran industri acara dalam dinamika pemerintahan modern serta dapat memanfaatkannya sebagai peluang untuk pengembangan diri. (xrq)

Belajar Sambil Bermain, Anak TK Kartika Sambangi Markas Damkar Lhokseumawe

Penulis
Redaksi
-
0
Edukasi Profesi Pemadam Kebakaran untuk Murid TK Kartika IV-3 Lhokseumawe. (F

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Ratusan murid TK Kartika IV-3 Lhokseumawe melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di Markas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Keselamatan Kota Lhokseumawe, yang berlokasi di Jalan Elak, Lorong Tgk. Ie Bungong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kamis (19/11/2025) pagi.

Menggunakan bus dan empat unit kendaraan Reo TNI, rombongan kecil itu tiba dan langsung disambut hangat oleh petugas damkar berseragam lengkap yang telah bersiap menunggu kedatangan mereka.

Selama hampir tiga jam, suasana kunjungan berlangsung ceria. Anak-anak terlihat antusias mempelajari berbagai perlengkapan pemadam kebakaran, seperti selang, nozzle, pakaian tahan panas, hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Mereka juga diajak berkeliling menggunakan kendaraan pemadam serta melihat langsung deretan armada damkar yang selalu siaga di halaman markas.

Dalam kegiatan ini, setiap kelompok murid diberi kesempatan mempraktikkan cara memadamkan api bersama tim damkar. Sorak antusias terdengar ketika mereka bergiliran menyemprotkan air ke arah kobaran api yang disimulasikan pada tumpukan ban.

Pimpinan Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe, Ibrahim Zakaria, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan profesi pemadam kebakaran sekaligus memberikan pemahaman dasar mengenai proses pemadaman api kepada anak usia dini.

“Apresiasi dari Anak-anak TK Kartika mengikuti belajar pengenalan sambil bermain, tadi mereka terlihat antusias mengikuti demonstrasi memadamkan api, dan tentang cara penanggulangan terjadinya bencana kebakaran,” ujarnya.

Ibrahim juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting sebagai bekal pengetahuan bagi generasi muda.

“Terima kasih kepada Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, memberikan kepercayaan kepada Tim Damkar untuk memberikan pengetahuan atau pembekalan kepada anak-anak sekolah TK Kartika IV-3 Lhokseumawe, yang sudah mengunjungi tempat kami,” imbuhnya.

“Semoga apa yang kami sampaikan kepada adik-adik dan para guru turut menyaksikan, kita harapkan bersama dapat berguna, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran,” tutupnya.

Digelar 3 Hari, Muzakarah Saudagar Aceh Siap Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Dunia

Penulis
Rezi
-
0
Ketua ISMI Aceh, Nurchalis (tengah) saat konferensi pers Muzakarah Saudagar Aceh di Sekretariat MPW ISMI Aceh, Banda Aceh, Rabu 19 November 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh bersama Pemerintah Aceh dan Diaspora Aceh Global (DAG) akan menggelar Muzakarah Saudagar Aceh dan Expo UMKM selama tiga hari, 21–23 November, di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Saweu Pakat Saudagar Aceh, Aceh Makmue Meuseuraya’ ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan internasional, di antaranya Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie MBA selaku Ketua Umum MPP ISMI dan Presiden ICC, Datuk Mansyur Usman dari Malaysia, dan Dr. Marco Tieman dari Inggris.

Ketua ISMI Aceh, Nurchalis menjelaskan dua tujuan utama kegiatan ini. Pertama, menyatukan komitmen bersama membangun Aceh. Kedua, membuka akses produk UMKM Aceh ke pasar global.

“Kami ingin UMKM Aceh naik kelas. Kalau UMKM naik kelas, akan menjadi peningkatan modal, penguatan bahan baku lokal, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah,” kata Nurchalis saat konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (19/11/2025).

Nurchalis mengatakan, acara dimulai dengan upacara pembukaan pada hari pertama, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya dengan seminar nasional yang menghadirkan pembicara dari kalangan tokoh internasional.

“Kami menghadirkan dua sesi diskusi tentang kebijakan dan kondisi Aceh saat ini, serta pembahasan mengenai ekspor-impor dan pemahaman UMKM dalam melakukan ekspor,” ujar Nurchalis.

Menurutnya, hasil seminar nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi konstruktif untuk membangun Aceh, yang kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh sebagai referensi pengambilan kebijakan ke depan.

Dalam expo ini, kata Nurchalis, sebanyak 60 booth UMKM yang layak ekspor ikut berpartisipasi. Kegiatan juga akan menghadirkan business matching dengan pengusaha dari luar negeri.

“Sekecil apapun, hal positif dari kegiatan ini adalah semangat ISMI dalam mendukung dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Aceh yang dipimpin Mualem-Dekfadh,” kata Nurchalis.

Diaspora Aceh Global yang dipimpin Dr. Ir. Mustafa Abubakar juga akan mempromosikan produk UMKM Aceh ke 21 negara yang telah disepakati kerja samanya dengan ISMI.

Nurchalis menambahkan, secara geografis, geostrategis, dan geopolitik, Aceh memiliki keunggulan kompetitif. Yang diperlukan adalah mengelaborasikan kekuatan yang ada menjadi satu kesatuan untuk bangkit bersama membangun Aceh yang makmur.

“Mimpi kita hanya satu, bagaimana memperkenalkan produk kita, kemudian dicintai, memiliki persyaratan ekspor, dan akhirnya terjadi transaksi yang menggerakkan ekonomi seluruh Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Gubernur Aceh Lepas Bantuan Logistik untuk 10 Kabupaten Rawan Bencan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf terlihat didampingi Plt. Kadinsos Aceh, Chaidir, dalam prosesi pelepasan bantuan tersebut. Pengiriman bantuan tahap ini mencakup logistik untuk Kabupaten Aceh Tengah, Bireuen, dan Bener Meriah. Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melepas secara simbolis pengiriman sepuluh truk bantuan logistik bagi sepuluh kabupaten yang terdampak dan berpotensi bencana. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa (18/11/2025), didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir.

Bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan tersebut disiapkan oleh Dinas Sosial Aceh sebagai bagian dari langkah antisipatif pemerintah daerah terhadap berbagai potensi bencana yang kerap muncul di sejumlah wilayah Aceh. Dengan mengibarkan bendera start, Mualem menandai keberangkatan truk-truk logistik menuju kabupaten tujuan.

“Ada berbagai macam, ada beras, minyak goreng, mi instan, dan lain-lain,” ujar Mualem.

Chaidir menjelaskan bahwa sepuluh daerah yang menerima bantuan merupakan kabupaten yang sebelumnya telah mengajukan permohonan dukungan logistik kepada Pemerintah Aceh.

“Pak Gubernur memerintahkan kami menyiapkan barang-barang kebutuhan dasar bagi kesiapsiagaan bencana. Ada 10 truk kami kirim hari ini. Nantinya, di beberapa lokasi akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur,” jelasnya.

Adapun kabupaten penerima bantuan meliputi Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Lebih lanjut, Chaidir menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga bencana sosial lainnya. Dengan tersalurnya logistik dasar, pemerintah berharap masyarakat tetap terbantu apabila situasi darurat terjadi.

Pemkab Aceh Selatan Mulai Bangun Jembatan Rp1,3 Miliar di Samadua

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Selatan Mulai Bangun Jembatan Rp1,3 Miliar di Samadua. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi memulai pembangunan sebuah jembatan baru di Kecamatan Samadua. Infrastruktur senilai Rp1,3 miliar ini akan menjadi penghubung utama bagi enam desa serta membuka kembali akses yang selama lima tahun terakhir terputus. Proyek tersebut menghadirkan harapan baru bagi warga, khususnya petani yang selama ini harus menempuh jalur memutar untuk mengangkut hasil panen.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, mengatakan bahwa pembangunan jembatan di Gampong Alur Simerah itu dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025. Jembatan berukuran 15 meter dengan lebar empat meter tersebut kini sedang dalam tahap pengerjaan intensif dan ditargetkan dapat digunakan sebelum akhir 2025.

Keberadaan jembatan ini sangat penting bagi warga desa yang bergantung pada akses transportasi tersebut untuk menunjang aktivitas ekonomi. Selama bertahun-tahun, warga harus berputar melewati lima desa dengan jarak yang lebih jauh karena akses lama sudah rusak total. Pembangunan ini menjadi langkah konkret Pemkab Aceh Selatan dalam memperbaiki layanan dasar masyarakat dan memperlancar mobilitas petani.

Prioritas Pemkab di Tengah Keterbatasan Anggaran

Meski kondisi keuangan daerah sedang dalam masa efisiensi, Bupati Aceh Selatan Mirwan tetap menempatkan pembangunan jembatan ini sebagai prioritas. Pentingnya akses bagi masyarakat, terutama petani yang menjadi penopang ekonomi lokal, membuat proyek ini dianggap mendesak untuk segera direalisasikan. Jembatan tersebut tidak hanya menjadi jalur penghubung, tetapi juga diharapkan menjadi pendorong aktivitas ekonomi di Samadua.

Plt Sekda Diva Samudra Putra menjelaskan bahwa Bupati Mirwan sangat memahami kebutuhan warga.

“Ini harapan masyarakat, sudah lima tahun akses jembatan di Gampong Alur Simerah itu terputus,” ujar Diva Samudra.

Ia menegaskan bahwa kondisi yang memaksa warga memutar jauh menjadi alasan utama jembatan ini masuk dalam daftar prioritas. Dengan dukungan anggaran DAU 2025, proyek senilai Rp1,3 miliar ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas yang selama ini terhambat.

Harapan Baru bagi Warga Alur Simerah

Pembangunan jembatan ini disambut antusias oleh masyarakat Gampong Alur Simerah. Infrastruktur tersebut akan kembali menjadi jalur utama yang menghubungkan enam desa dan mempermudah pengangkutan hasil bumi. Selama ini, jalur alternatif yang tersedia memakan waktu lebih lama serta menambah biaya operasional warga.

Dengan beroperasinya jembatan baru nantinya, mobilitas warga diperkirakan akan semakin efisien. Para petani akan lebih mudah membawa hasil panen ke pusat pengolahan dan pasar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta menekan biaya transportasi.

Suryanis, salah satu warga setempat, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, akhirnya dari sekian lama putus, jembatan penghubung tersebut dibangun kembali,” katanya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah kabupaten. “Kami berterima kasih kepada Bupati Aceh Selatan dan jajaran yang merealisasikan pembangunan jembatan tersebut, ini sangat membantu kami.”

Menurut Plt Sekda Diva Samudra, proyek jembatan ini sudah lama menjadi kebutuhan mendesak warga, tetapi sering terkendala faktor teknis dan anggaran.

“Setelah melewati proses panjang dan berkat dorongan serta dukungan kuat dari Bupati Aceh Selatan Mirwan, proyek ini akhirnya mulai menunjukkan titik terang,” ujarnya. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2025 dan diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat Samadua.

Keluarga Panglima Polem Bantah Klaim Warul Walidin sebagai Ahli Waris Sultan Iskandar Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Yayasan Srimuda Perkasa Panglima Polem, Ashabul Yamin Panglima Polem. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Yayasan Srimuda Perkasa Panglima Polem melalui Ketua Umum, Ashabul Yamin Panglima Polem, menyampaikan keterangan pers terkait munculnya individu yang mengaku sebagai ahli waris Sultan Iskandar Muda pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025 di Banda Aceh. Pihak keluarga merasa perlu meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Dalam pernyataannya kepada NUKILAN.ID, Ashabul Yamin menegaskan bahwa keturunan langsung Sultan Iskandar Muda yang masih ada hingga kini berasal dari dua jalur besar, yakni cabang silsilah Panglima Polem di Aceh dan cabang silsilah Sultan Abdul Jalil Syah atau Sultan Asahan I.

Tangkapan layar keterangan pers

Keluarga kemudian merinci garis keturunan tersebut, di antaranya:

  1. Cabang Tuanku Maharaja Itam Batee Ditimoh, ayah dari Panglima Polem I. Keturunan terakhir dari jalur ini yang masih hidup adalah Teuku Husni Panglima Polem yang berdomisili di Lamsie, Aceh Besar, serta Teuku Zainul Arifin Panglima Polem yang tinggal di Neusu, Banda Aceh.

  2. Cabang Sri Ratu Safiatuddin, namun tidak memiliki keturunan.

  3. Cabang Sultan Abdul Jalil Syah (Sultan Asahan I) yang menurunkan keluarga raja Asahan hingga sekarang.

  4. Adapun perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Putri Kamaliah (Putroe Phang) disebut tidak menghasilkan keturunan.

Terkait sosok Warul Walidin, keluarga menegaskan bahwa yang bersangkutan bukan keturunan langsung maupun ahli waris Sultan Iskandar Muda. Karena itu, klaimnya dinilai tidak sah.

Keterangan keluarga menjelaskan bahwa garis keturunan Warul Walidin berasal dari perkawinan Faqih Zainal Abidin dengan Laksamana Keumalahayati, yang melahirkan Nurruddin Abdurrahim Maharajalela. Dari jalur ini kemudian lahir para raja Aceh yang memimpin hingga Sultan terakhir, Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah II. Disebutkan pula bahwa Warul Walidin merupakan keturunan dari Sultan terakhir tersebut melalui kakeknya, Tuanku Raja Ibrahim.

Pihak keluarga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk “lompat pagar”, karena Warul Walidin dianggap meninggalkan garis keluarga besar Alaidin (Dinasti Bugis) dan mengklaim garis keluarga Iskandar Muda (Dinasti Meukuta Alam) tanpa musyawarah maupun izin keluarga Panglima Polem, terutama kepada dua sesepuh yang masih hidup, yakni Teuku Husni Panglima Polem dan Teuku Zainul Arifin Panglima Polem.

Keluarga juga meminta Dinas Sosial Aceh serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah agar lebih selektif dalam menentukan perwakilan ahli waris sebuah trah besar, karena berkaitan dengan martabat keluarga dan keabsahan sejarah.

Yayasan Srimuda Perkasa Panglima Polem menyebut telah menyurati Dinas Sosial Aceh pada 12 November 2025 dengan nomor agenda 2524 dan 2525, namun hingga rilis ini dikeluarkan pada 17 November 2025, belum ada tanggapan.

Rilis ini dibuat sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran data dan informasi sejarah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah keluarga besar Sultan Iskandar Muda, keluarga besar Kaom Alaidin, masyarakat adat, maupun masyarakat umum lainnya. (XRQ)

Bareskrim Polri Bongkar dan Musnahkan 51,75 Hektare Ladang Ganja di Gayo Lues

Penulis
Redaksi
-
0
Bareskrim Polri Bongkar dan Musnahkan 51,75 Hektare Ladang Ganja di Gayo Lues. (FOTO: DETIK.COM)

NUKILAN.ID | BLANGKEJEREN – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 51,75 hektare yang ditemukan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pemusnahan dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk TNI, Bea Cukai, BNNK, Forkopimda Gayo Lues, serta mitra lainnya.

“Akan dilakukan proses pemusnahan bersama rekan-rekan dari TNI, Bea Cukai, BNNK, Forkopimda dari Gayo Lues dan mitra lainnya,” ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).

Menurut Eko, total lahan yang ditemukan sebelumnya mencapai 57,75 hektare dan tersebar pada 26 titik. Lokasi tersebut berada di tiga kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.

“Yang kita temukan di 26 titik di daerah Gayo Lues di tiga kecamatan,” kata Eko.

Penemuan ladang ganja tersebut berawal dari penangkapan dua pengedar narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Suriansyah (35) dan Hardiansyah (38). Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan ganja siap edar.

“Awalnya kita melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka di daerah Deli Serdang, kita temukan barang bukti ganja siap edar,” tutur Eko.

Eko menjelaskan, dari pengembangan kasus itu ditemukan total 47 kilogram ganja di Sumatera Utara. Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke Gayo Lues hingga tim menemukan 26 titik ladang ganja dengan luas 51,75 hektare.

“Untuk Sumatera Utara sekitar 47 kilogram, selanjutnya kita kembangkan ke atas, kita temukan 26 titik kita hitung luas totalnya adalah 51,75 hektare,” imbuhnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan, petugas terlebih dahulu memangkas pohon ganja yang telah tumbuh tinggi, kemudian menumpuknya. Pemangkasan berlangsung pada Selasa (18/11) mulai pukul 15.00 WIB, sementara proses pembakaran dimulai pukul 17.00 WIB. Ganja yang dibakar mencakup tanaman yang masih berdiri, yang sudah dipanen, maupun yang telah dikeringkan.

Penemuan ladang ganja ini merupakan hasil interogasi terhadap dua tersangka yang ditangkap pada Kamis (13/11/2025). Mereka mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang pemasok yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) di Kecamatan Blang Kejeren, Gayo Lues.

“Informasi terkait keberadaan ladang ganja berdasarkan keterangan dari 2 tersangka yang ditangkap pada Hari Kamis, 13 November 2025. Berdasarkan hasil interogasi terhadap 2 tersangka, bahwa barang tersebut didapat dari seseorang (DPO) di daerah Kecamatan Blang Kejeren, Gayo Lues, Aceh,” jelas Eko Hadi.

Setelah menerima keterangan tersebut, tim Dittipidnarkoba berkoordinasi dengan Polres Gayo Lues dan petugas Taman Nasional Gunung Leuser untuk melakukan penelusuran. Pada Jumat (14/11) sekitar pukul 15.00 WIB, tim gabungan berhasil menemukan ladang ganja tersebut. Penelusuran selama dua hari kemudian mengungkap adanya 26 titik ladang ganja di kawasan itu.

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga menggagalkan upaya penyelundupan ganja dari jaringan Sumatera Utara dengan menyita barang bukti seberat 47 kilogram.

“Barang bukti sebagai berikut 47 bal atau 47 kg diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kamar tersangka,” kata Brigjen Eko Hadi Santoso, Minggu (16/11).

Dua pelaku—Suryansyah (35) dan Hardiansyah (38)—ditangkap di sebuah rumah di Dusun IV Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Polisi menemukan ganja yang disimpan dalam kamar serta mengungkap peran masing-masing tersangka.

“Suryansyah sebagai penjaga gudang penyimpanan narkotika jenis ganja. Hardiansyah sebagai penjemput dan pengantar narkotika jenis ganja. Terhadap kedua tersangka telah dilakukan pengecekan tes urine dengan hasil positif amphetamine dan THC,” ujar Eko.

1234...2,231Halaman 3 dari 2,231

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id