NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai perlu dilakukan untuk memperjelas kewenangan Aceh sekaligus memastikan perdamaian yang telah berlangsung tetap terjaga.

Akademisi sekaligus ahli hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., menyebut proses revisi UUPA bukanlah agenda baru. Pembahasannya telah berjalan sejak 2023 dan kembali mendapat perhatian pada 2025 hingga 2026.

Hal tersebut disampaikan Ridwansyah dalam podcast Jalan Ary Official yang dilansir Nukilan.id pada Jumat (28/8/2026).

Menurut Ridwansyah, salah satu faktor yang membuat revisi UUPA kembali menjadi perhatian adalah berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada 2027.

“Fokus utama pemerintah Aceh dan DPR Aceh karena kehabisan dana otonomi khusus. Memang 2027 itu Otsus akan berakhir,” ujarnya.

Berakhirnya skema Dana Otsus, kata dia, berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal Aceh. Oleh sebab itu, revisi UUPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat kewenangan sekaligus mencari penguatan sumber penerimaan Aceh setelah dana tersebut berakhir.

Ia menegaskan, perubahan terhadap UUPA secara hukum memungkinkan dilakukan. Namun, proses revisi harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan Aceh.

Ridwansyah menyebut terdapat tiga pijakan utama yang perlu diperhatikan, yakni UUPA, Undang-Undang Dasar 1945, dan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

“MoU Helsinki sebagai atap dasar di balik perlindungan konstitusi UUPA ini dibolehkan direvisi sepanjang tidak menyampingkan nilainilai yang menjadi dasar,” katanya.

Dalam persoalan pembagian kewenangan antara pusat dan Aceh, Ridwansyah mengatakan terdapat batas yang harus diperhatikan karena Indonesia merupakan negara kesatuan.

Ia mengungkapkan, dalam proses penyusunan UUPA sebelumnya sempat muncul gagasan agar seluruh aktivitas pemerintah pusat di Aceh memperoleh persetujuan gubernur. Namun, gagasan tersebut kemudian disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Konsep kita nation state, tidak mungkin persetujuan. Maka diubah kata persetujuan itu menjadi pertimbangan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dalam pembahasan revisi UUPA saat ini, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian. Di antaranya menyangkut Dana Otsus, kewenangan Pemerintah Aceh, pengelolaan minyak dan gas, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), perdagangan internasional, investasi, serta pembagian ekonomi khusus.

Ridwansyah menilai penguatan dan penegasan kewenangan Aceh harus menjadi salah satu agenda utama dalam revisi tersebut. Sebab, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah sektor yang membuat Pemerintah Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan bergantung pada keputusan di tingkat nasional.

Sektor minyak dan gas menjadi salah satu contoh yang disorot. Ia menilai kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) masih belum sepenuhnya leluasa dalam mengelola sektor tersebut.

“Misalnya BPMA itu tidak ada izin untuk melelang. Tetap berkoordinasi dengan Kementerian ESDM,” ujarnya.

Karena itu, revisi UUPA diharapkan dapat memberikan batas kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Dengan demikian, status kekhususan Aceh tidak hanya tertulis dalam aturan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain persoalan kewenangan, Ridwansyah turut menyoroti kedudukan qanun dalam tata hukum Aceh. Menurutnya, mekanisme registrasi dan harmonisasi qanun dengan peraturan nasional masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan kejelasan.

Polemik Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disebutnya sebagai salah satu contoh persoalan tersebut yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Ia mengatakan persoalan itu menunjukkan perlunya penataan kembali mekanisme hubungan antara produk hukum Aceh dengan regulasi pemerintah pusat melalui revisi UUPA.

“Makanya sampai sekarang polemik bendera. Bahkan usulan DPR Aceh pada 2023 dan 2022, apa yang menjadi definisi dalam Qanun 3 Tahun 2013 diaktualisasikan dalam penormaan revisi undang-undang, tapi itu tidak diterima,” katanya.

Ridwansyah berharap revisi UUPA tidak semata-mata diarahkan untuk memperluas kewenangan Aceh. Menurutnya, revisi juga harus mampu memperkuat kepastian hukum dan membangun hubungan yang konstruktif antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.

Ia menilai diperlukan kesepahaman dari seluruh pihak agar perubahan UUPA dapat menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan Aceh, tetapi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan revisi UUPA juga sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam meyakinkan pemerintah pusat bahwa kekhususan Aceh merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga perdamaian serta keberlanjutan kekhususan daerah tersebut.

Dengan demikian, revisi UUPA diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk memperkuat perdamaian, memperjelas kewenangan Aceh, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan Aceh di masa mendatang, bukan justru memunculkan persoalan atau konflik baru. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus diarahkan untuk memastikan kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh dapat dijalankan secara maksimal.

Menurut Jafar, efektivitas pemerintahan tidak cukup hanya dengan keberadaan regulasi. Pelaksanaannya juga membutuhkan dukungan kewenangan, kelembagaan, program dan kegiatan, serta anggaran.

Hal tersebut disampaikan Jafar dalam podcast Jalan Ary Official yang dilansir Nukilan.id, Jumat (28/8/2026).

“Kalau kita bicara penyelenggaraan pemerintahan, ada lima aspek. Pertama regulasi, kedua kewenangan, ketiga kelembagaan, keempat program dan kegiatan, dan yang terakhir anggaran,” kata Jafar.

Ia menjelaskan UUPA menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh.

Jafar menyebut sejumlah regulasi turunan UUPA yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat hingga kini belum seluruhnya rampung. Pada saat yang sama, Pemerintah Aceh juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjalankan aturan yang menjadi kewenangannya.

“Jadi ada beberapa permasalahan. Ada di pemerintah pusat, ada juga kelemahan dari pemerintah Aceh sendiri,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang disorotnya berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas. Ia mengatakan UUPA beserta aturan turunannya telah memberikan kewenangan kepada Aceh dalam pengelolaan sumber daya migas, termasuk wilayah hingga 12 mil laut.

Namun, persoalan kewenangan muncul ketika pengelolaan sumber daya tersebut berkaitan dengan wilayah di luar batas 12 mil laut.

Jafar mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan perluasan kewenangan pengelolaan hingga 200 mil.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan komunikasi serta pendekatan politik agar kepentingan Aceh dan pemerintah pusat dapat menemukan titik temu.

“Yang ingin saya jelaskan dari segi pengalaman itu, pertama perlu komunikasi yang baik antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,” katanya.

Ia menilai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan Aceh dalam menjalankan kekhususan daerah membutuhkan komunikasi yang baik, kepercayaan, serta kemauan untuk mencari solusi bersama.

Selain kewenangan, Jafar turut menyoroti persoalan harmonisasi antara qanun Aceh dengan regulasi nasional. Ia menyebut polemik Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh serta Qanun Hukum Keluarga sebagai beberapa contoh persoalan yang pernah muncul.

Menurutnya, perbedaan penafsiran antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat turut menyebabkan sejumlah qanun belum memperoleh kepastian hukum.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, ia menilai komunikasi dan musyawarah melalui jalur politik perlu lebih dahulu ditempuh.

“Kalau di luar pengadilan, tentu solusi politik. Adanya penyelesaian secara politik, komunikasi, bermusyawarah antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mencari titik temu,” jelasnya.

Jika penyelesaian melalui jalur politik tidak membuahkan hasil, Jafar menyebut mekanisme hukum dapat ditempuh sebagai langkah terakhir.

“Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara politik, jalur hukum. Karena kita negara hukum, solusi terakhir adalah hukum,” ujarnya.

Mengenai revisi UUPA yang sedang dibahas, Jafar menilai keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian.

Ia mengatakan berakhirnya Dana Otsus berpotensi memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal Aceh. Karena itu, usulan untuk memperpanjang dana tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi UUPA.

Di sisi lain, terdapat pula usulan perubahan terhadap mekanisme pengelolaan dana. Jafar mengingatkan agar perubahan tersebut tidak berujung pada berkurangnya kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran.

“Kalau seandainya mekanismenya tetap dan perluasan dana otonomi khusus itu ada, boleh jadi akan lebih baik. Tapi kalau pusat yang mengatur pembiayaan dan dana otonomi khusus tidak langsung masuk dalam APBA, itu akan menjadi masalah bagi Aceh,” katanya.

Menurut Jafar, persoalan pengawasan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengambil alih kewenangan Pemerintah Aceh. Ia menyebut Aceh telah memiliki lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau memang persoalannya pengawasan, di Aceh ada BPK dan BPKP sebagai lembaga pengawas,” ujarnya.

Jafar juga menegaskan kekhususan Aceh memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Atas dasar itu, ia menilai kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh melalui UUPA harus benar-benar dijalankan dan dioptimalkan.

Ia menekankan revisi UUPA semestinya tidak hanya diarahkan untuk menambah kewenangan baru bagi Aceh. Hal yang tak kalah penting adalah memastikan berbagai kewenangan yang sudah diberikan dapat dilaksanakan secara efektif. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News