NUKILAN.ID | BLANGKEJEREN – Meskipun Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualim, telah mengeluarkan perintah larangan aktivitas tambang emas ilegal, alat berat masih terlihat beroperasi di kawasan hutan lindung Bukit Tengkereng, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues.

Aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh PT Gayo Mineral Resources (GMR) masih terus berjalan hingga Jumat (4/10/2025), memicu keresahan di kalangan masyarakat sekitar.

Padahal, sebulan sebelumnya, Mualim secara tegas menyatakan bahwa semua ekskavator di hutan Aceh harus keluar dan seluruh tambang emas ilegal wajib dihentikan.

Namun, pantauan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Jalan setapak menuju lokasi tambang tampak ramai dilalui truk pengangkut material. Lubang-lubang bekas galian dibiarkan menganga, sementara aliran sungai kecil yang dulunya jernih kini berubah keruh kecokelatan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas eskavator di lokasi tersebut masih berlangsung setiap hari, “seolah-olah tidak ada larangan gubernur.”
Sementara itu, salah seorang karyawan PT GMR asal Bandung yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui soal aktivitas penambangan emas tersebut.

PT GMR bukan pemain baru di industri tambang Aceh. Perusahaan ini tercatat memiliki izin eksplorasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 2025 untuk kawasan hutan lindung Pantan Cuaca. Perusahaan ini juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis keluarga Bakrie.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik: bagaimana mungkin aktivitas tambang yang jelas-jelas merusak hutan lindung tetap berjalan bebas, sementara gubernur telah mengeluarkan larangan keras?

Sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Mualim dikenal memiliki pengaruh besar di Aceh. Namun, kenyataan di lapangan yang bertolak belakang dengan pernyataannya menimbulkan dugaan bahwa larangan itu mungkin hanya sebatas retorika politik.

Seorang aktivis muda asal Gayo Lues menegaskan bahwa izin dari Kementerian Kehutanan tidak serta-merta melegalkan perusakan hutan lindung, apalagi jika kegiatan eksploitasi dilakukan di luar ketentuan teknis.

Gayo Lues selama ini dikenal sebagai paru-paru Aceh dan habitat bagi berbagai satwa langka. Hilangnya kawasan hutan berarti ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem. Plang informasi PT GMR di lokasi mencantumkan izin penggunaan kawasan hutan untuk eksplorasi pertambangan di Kecamatan Pantan Cuaca—wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari aktivitas tambang.

Seorang akademisi hukum dari Universitas Syiah Kuala menilai kondisi ini sebagai anomali sekaligus preseden buruk. Menurutnya, pemerintah Aceh seharusnya tidak berhenti pada pernyataan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk menghentikan perusakan hutan.

Nama Aburizal Bakrie turut disebut dalam jaringan kepemilikan PT GMR, menambah aroma oligarki dalam kasus ini. Seorang rektor asal Gayo Lues bahkan menyebut bahwa selama pemilik modal besar ikut bermain, sulit membayangkan larangan gubernur benar-benar dijalankan.

Masyarakat Gayo Lues kini menunggu langkah nyata Mualim. Seorang tokoh adat menegaskan bahwa rakyat Gayo Lues ingin melihat apakah sang gubernur benar-benar berani melawan kepentingan tambang rakus, atau hanya menjadi boneka kekuasaan pusat.

Terlepas dari hiruk-pikuk politik dan kepentingan ekonomi, yang paling menderita tetaplah alam Aceh. Bukit Tengkereng merupakan kawasan tangkapan air penting. Hilangnya hutan di kawasan ini dapat memicu banjir bandang dan longsor sewaktu-waktu.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak bencana ekologis di Aceh berawal dari pembabatan hutan. Masyarakat Gayo Lues tentu tak ingin mengulang tragedi itu.

Kini, deru ekskavator di Bukit Tengkereng menjadi saksi bisu kontradiksi antara ucapan dan tindakan pemerintah Aceh. Rakyat menunggu, apakah Muzakir Manaf akan menjadi gubernur yang menepati janji, atau sekadar menambah daftar panjang pemimpin yang takluk di hadapan oligarki tambang.