Beranda blog Halaman 2

Jadwal Buka Puasa di Banda Aceh dan Seluruh Aceh, Kamis 26 Februari 2026: Berikut Waktu Magrib dan Isya

0
Ilustrasi Berbuka Puasa. (Foto: shutterstock.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Puasa Ramadan 1447 Hijriah memasuki hari kedelapan pada Kamis (26/2/2026). Umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dianjurkan untuk segera berbuka ketika azan magrib telah berkumandang.

Untuk membantu masyarakat mempersiapkan waktu berbuka, informasi jadwal buka puasa menjadi panduan penting. Berikut Nukilan.id sajikan jadwal waktu magrib dan salat Isya di kabupaten/kota se-Provinsi Aceh sebagaimana dirangkum dari detikSumut.

Menurut keterangan dalam laporan tersebut, Umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa, disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa jika azan magrib sudah berkumandang.

Jadwal Buka Puasa Aceh, Kamis 26 Februari 2026

Kota Banda Aceh
Magrib 18.55 WIB
Isya 20.04 WIB

Kabupaten Aceh Barat
Magrib 18.52 WIB
Isya 20.01 WIB

Kabupaten Aceh Barat Daya
Magrib 18.50 WIB
Isya 19.59 WIB

Kabupaten Aceh Besar
Magrib 18.54 WIB
Isya 20.03 WIB

Kabupaten Aceh Jaya
Magrib 18.54 WIB
Isya 20.03 WIB

Kabupaten Aceh Selatan
Magrib 18.49 WIB
Isya 19.58 WIB

Kabupaten Aceh Singkil
Magrib 18.47 WIB
Isya 19.56 WIB

Kabupaten Aceh Tamiang
Magrib 18.45 WIB
Isya 19.53 WIB

Kabupaten Aceh Tengah
Magrib 18.53 WIB
Isya 19.58 WIB

Kabupaten Aceh Tenggara
Magrib 18.46 WIB
Isya 19.55 WIB

Kabupaten Aceh Timur
Magrib 18.45 WIB
Isya 19.54 WIB

Kabupaten Aceh Utara
Magrib 18.47 WIB
Isya 19.56 WIB

Kabupaten Bener Meriah
Magrib 18.53 WIB
Isya 19.58 WIB

Kabupaten Bireuen
Magrib 18.49 WIB
Isya 19.58 WIB

Kabupaten Gayo Lues
Magrib 18.52 WIB
Isya 19.56 WIB

Kabupaten Nagan Raya
Magrib 18.52 WIB
Isya 20.00 WIB

Kabupaten Pidie
Magrib 18.52 WIB
Isya 20.01 WIB

Kabupaten Pidie Jaya
Magrib 18.51 WIB
Isya 20.00 WIB

Kabupaten Simeulue
Magrib 18.52 WIB
Isya 20.01 WIB

Kota Langsa
Magrib 18.45 WIB
Isya 19.54 WIB

Kota Lhokseumawe
Magrib 18.48 WIB
Isya 19.57 WIB

Kota Sabang
Magrib 18.55 WIB
Isya 20.04 WIB

Kota Subulussalam
Magrib 18.46 WIB
Isya 19.55 WIB

Jadwal ini dapat menjadi acuan masyarakat Aceh dalam menentukan waktu berbuka puasa dan pelaksanaan salat Isya selama Ramadan. (XRQ)

Reporter: Akil

ICAIOS Angkat Dampak Banjir Aceh 2025 ke Forum Nasional, Policy Brief Dibahas Bersama Wamen PPPA di Jakarta

0
ICAIOS Angkat Dampak Banjir Aceh 2025 ke Forum Nasional, Policy Brief Dibahas Bersama Wamen PPPA di Jakarta. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh pada 2025, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan, mulai mendapat perhatian di tingkat nasional. International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) mempresentasikan policy brief dalam forum konsultasi kebijakan di Jakarta bersama Komnas Perempuan dengan dukungan Sasakawa Peace Foundation.

Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, bencana hidrometeorologi pada November 2025 tercatat melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh. Selain merendam permukiman warga, banjir juga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dengan sekitar 89.582 hektare sawah terdampak.

Kondisi ini dinilai berimplikasi besar terhadap ekonomi rumah tangga, mengingat sekitar 32,43 persen tenaga kerja perempuan di Aceh bekerja di sektor pertanian.

Direktur ICAIOS, Reza Idria, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan di Jakarta karena temuan di Aceh memiliki keterkaitan langsung dengan desain kebijakan kebencanaan nasional.

“ICAIOS sebelumnya terlibat dalam respons cepat di lapangan. Dari data tersebut kami menyusun policy brief berbasis kerangka Women, Peace and Security (WPS). Ini penting agar pengalaman Aceh menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam pemaparan disebutkan bahwa dampak bencana tidak bersifat netral gender. Perempuan dan laki-laki menghadapi risiko yang berbeda, di mana perempuan kerap mengalami beban berlapis, mulai dari tanggung jawab pengasuhan keluarga hingga keterbatasan akses terhadap bantuan dan layanan dasar.

Di sejumlah lokasi pengungsian, hunian sementara disebut belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan privasi bagi perempuan. Fasilitas umum seperti MCK tanpa pemisahan yang memadai dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan yang berbasis kepemilikan aset formal juga berpotensi meminggirkan perempuan yang tidak tercatat sebagai pemilik lahan.

Policy brief tersebut turut menyoroti belum terintegrasinya indikator Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta pendekatan WPS dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Minimnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas disebut menjadi tantangan dalam merancang kebijakan pemulihan yang tepat sasaran.

Wamen PPPA Veronica Tan menyampaikan bahwa berbagai rekomendasi yang dihasilkan akan disinergikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kita sajikan kepada BNPB dan Kemendagri. Pengalaman di lapangan menunjukkan kebutuhan konkret, termasuk soal ketahanan pangan. Kita ingin dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi menjadi ruang komunitas yang inklusif untuk perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya menaruh fokus pada rehabilitasi serta penguatan sumber daya manusia dan ekonomi perempuan dalam proses pemulihan pascabencana.

“Perempuan harus menjadi aktor dalam proses pemulihan, bukan hanya penerima manfaat,” katanya.

Dalam forum tersebut, ICAIOS mengajukan lima rekomendasi utama, di antaranya integrasi indikator GEDSI dan WPS dalam perencanaan serta penganggaran kebencanaan, penerapan kuota minimal 40 persen perempuan dalam komite pemulihan, penyediaan standar shelter yang aman bagi perempuan, serta penguatan sistem monitoring berbasis data terpilah.

Pembahasan di Jakarta ini menjadi langkah penting karena pengalaman daerah terdampak langsung dibawa ke ruang perumusan kebijakan nasional. ICAIOS berharap hasil konsultasi tersebut dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan.

Didukung Puluhan Ribu Agen, BSI Perluas Akses Keuangan Syariah hingga Daerah Terpencil Aceh

0
Didukung Puluhan Ribu Agen, BSI Perluas Akses Keuangan Syariah hingga Daerah Terpencil Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di Aceh melalui penguatan jaringan BSI Agen yang kini telah mencapai lebih dari 19.293 agen dan tersebar hingga wilayah pelosok.

Program BSI Agen menjadi bagian dari layanan perbankan tanpa kantor (branchless banking) yang memungkinkan masyarakat tetap mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang. Kehadiran agen ini dinilai membantu masyarakat, khususnya yang berada jauh dari fasilitas perbankan, agar tetap dapat menikmati layanan keuangan syariah secara mudah dan dekat.

Sepanjang tahun 2025, kinerja BSI Agen di Aceh mencatat pertumbuhan positif. Volume transaksi mencapai Rp69 triliun atau meningkat sebesar 27,20 persen secara tahunan (year on year/YoY). Jumlah agen juga terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar lima persen setiap tahun, seiring meningkatnya minat masyarakat untuk bergabung sebagai agen guna memperoleh tambahan pendapatan.

Melalui BSI Agen, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi keuangan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer antar rekening BSI maupun bank lain, pembelian dan pembayaran tagihan, hingga top up e-wallet. Selain itu, tersedia pula layanan referensi gadai dan cicil emas, serta pembukaan dan pelunasan biaya ibadah haji.

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan penguatan jaringan agen merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah di daerah.

“BSI berkomitmen memperluas layanan hingga pelosok Aceh dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui BSI Agen. Langkah ini sejalan dengan upaya kami memperdalam penetrasi literasi dan inklusi perbankan syariah melalui sebaran agen yang semakin masif di seluruh Aceh. Rata-rata pendapatan BSI Agen berkisar Rp1–2 juta per bulan apabila transaksi mencapai lebih dari 800 transaksi per bulan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian besar agen berasal dari pelaku usaha mikro seperti pemilik toko sembako dan konter pulsa. Program ini dinilai mudah diikuti oleh masyarakat yang telah memiliki usaha aktif, karena proses pendaftaran dapat dilakukan melalui kantor cabang BSI terdekat. Para agen memperoleh penghasilan tambahan dari biaya layanan atau fee setiap transaksi nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para agen, BSI juga menggelar Festival Akhir Tahun BSI Agen pada November hingga Desember 2025. Program tersebut bertujuan meningkatkan motivasi sekaligus kinerja agen dalam memperluas layanan keuangan syariah.

Pada kegiatan tersebut, hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Scoopy berhasil diraih oleh BSI Agen Maswadi dari Area Banda Aceh. Penghargaan ini diharapkan mampu mendorong para agen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penguatan jaringan agen serta program apresiasi yang berkelanjutan, BSI optimistis inklusi keuangan syariah di Aceh akan semakin merata dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Wilayah Barat Laut Calang, Aceh Jaya

0
Ilustrasi Gempa. (Foto: Antara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gempa bumi kembali terjadi di wilayah Calang, Kabupaten Aceh Jaya, pada Rabu (25/2/2026). Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guncangan terdeteksi berada di bagian barat laut Calang.

Dikutip Nukilan.id dari rilis BMKG disebutkan, gempa memiliki kekuatan magnitudo 4,2 dan terjadi pada pukul 10.18.52 WIB. Titik koordinat gempa berada di 4,77 Lintang Utara (LU) dan 95,56 Bujur Timur (BT), atau sekitar 15 kilometer barat laut Calang, Aceh Jaya.

BMKG juga melaporkan bahwa gempa terjadi pada kedalaman 65 kilometer di bawah permukaan bumi.

“#Gempa Mag:4.2, 25-Feb-2026 10:18:52 WIB, Lok:4.77LU, 95.56BT (15 km BaratLaut CALANG-ACEHJAYA), Kedlmn:65 Km #BMKG, Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG, dilansir dari akun X BMKG.

Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. (XRQ)

Reporter: Akil

LEPPAMI PB HMI Jalin Komunikasi dengan TNGL dan BKSDA Aceh, Dorong Kolaborasi Pelestarian Lingkungan

0
LEPPAMI PB HMI Jalin Komunikasi dengan TNGL dan BKSDA Aceh, Dorong Kolaborasi Pelestarian Lingkungan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pengurus BAKORNAS LEPPAMI PB HMI melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh sebagai upaya memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk membuka ruang komunikasi serta membangun peluang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah yang bergerak di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Perwakilan pengurus BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, Tonicko Anggara selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh LEPPAMI PB HMI, menyampaikan bahwa agenda ini menjadi langkah awal mempererat kerja sama strategis dalam upaya pelestarian alam.

“Kunjungan tersebut kami laksanakan dengan tujuan membuka komunikasi dan peluang kerjasama lintas lembaga/instansi lingkungan hidup dalam rangka menciptakan sinergitas dalam upaya menjaga kelestarian alam terkhususnya di Aceh.” Tutur Tonicko Anggara.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi hal penting mengingat tantangan lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun akademisi.

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan rencana pelaksanaan seminar nasional yang akan membahas isu lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan solusi serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

“Dalam waktu dekat insha Allah kami juga akan melaksanakan kegiatan seminar lingkungan hidup dan kehutanan Aceh guna melahirkan sebuah solusi dan rekomendasi untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan.” Lanjut Tonicko Anggara.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk kampanye nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

“Tentu, harapan kami seluruh stakeholder terkait dapat ikut andil dalam kegiatan yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat sebagai bentuk kampanye dan kepedulian yang nyata terhadap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh.” Tutup Tonicko Anggara. (XRQ)

Kantor Pertanahan Aceh Tamiang Amankan 75 Ribu Arsip Usai Banjir Besar

0
Kantor Pertanahan Aceh Tamiang Amankan 75 Ribu Arsip Usai Banjir Besar. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada 26–30 November 2025 menyebabkan kerusakan serius di berbagai wilayah. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan hampir seluruh kawasan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lima meter.

Selain merendam permukiman warga, banjir juga membawa lumpur setinggi dua meter yang menutup sejumlah fasilitas pemerintahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Tamiang menjadi salah satu instansi yang mengalami dampak paling parah.

Air bercampur lumpur masuk hingga ke ruang penyimpanan dokumen dan melampaui platform bangunan. Akibatnya, sekitar 75 ribu buku tanah dan surat ukur terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Kepala Kantah Aceh Tamiang, Evan Rahmaini, menegaskan bahwa arsip yang terdampak memiliki peran vital bagi masyarakat.

“Jika arsip rusak atau hilang, kepastian hukum warga yang terdampak,” ujarnya.

Upaya penyelamatan arsip sempat terkendala karena listrik padam total serta akses menuju kantor yang terputus. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat mencapai lokasi selama kurang lebih dua pekan.

Memasuki hari keenam pascabencana, tim mulai melakukan peninjauan langsung ke kantor. Saat itu, rak-rak arsip ditemukan dalam kondisi roboh, sementara lumpur masih menutupi lantai hingga setinggi lutut.

Tahap awal penanganan difokuskan pada pemetaan kondisi arsip yang masih dapat diselamatkan. Selanjutnya, tim menyusun strategi evakuasi serta pemindahan dokumen ke lokasi yang lebih aman.

Arsip kemudian dipindahkan ke beberapa daerah, yakni Langkat, Langsa, dan Banda Aceh, yang dinilai memiliki tingkat dampak bencana lebih ringan dibandingkan Aceh Tamiang.

Proses restorasi arsip melibatkan dukungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sekitar 30 taruna turut diterjunkan untuk membantu proses pemulihan dokumen.

Hingga kini, sekitar 10 persen arsip telah berhasil dibersihkan. Proses restorasi terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh dokumen dinyatakan aman.

Sementara itu, pelayanan pertanahan mulai kembali berjalan secara bertahap di lokasi sementara. Kantah Aceh Tamiang menyatakan komitmennya untuk memulihkan seluruh arsip sekaligus menjaga kepastian hukum hak masyarakat terdampak.

Pemulihan Pascabencana, Pemerintah Aceh Dorong Dukungan BP BUMN untuk Pembangunan Huntap

0
Pemerintah Aceh Dorong Dukungan BP BUMN untuk Pembangunan Huntap. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, melakukan pertemuan silaturahmi sekaligus diskusi strategis dengan pimpinan BP BUMN guna membahas percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dalam agenda yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB tersebut, Fadhlullah diterima langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata. Diskusi difokuskan pada evaluasi serta penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian pascabencana.

Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal BP BUMN menargetkan dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit hunian sementara (huntara) di Aceh. Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berlangsung cukup masif.

“Pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan huntara di Aceh sekitar 12 ribu unit dari BP BUMN. Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan, hingga saat ini kontribusi BP BUMN baru terealisasi sekitar seribu lebih unit huntara. Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar dukungan pembangunan dialihkan ke hunian tetap (huntap) yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami mengusulkan agar rencana awal pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang lebih permanen bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Menurutnya, Pemerintah Aceh juga telah menyiapkan lokasi pembangunan sehingga program huntap dapat segera direalisasikan apabila skema dukungan tersebut disetujui.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan pembiayaan sebagai langkah lanjutan pembangunan huntap di Aceh.

“Kami akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh,” ujar Dony.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN dalam penanganan pascabencana. Pemerintah Aceh berharap dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghadirkan hunian permanen yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (xrq)

Satpol PP dan WH Aceh Besar Awasi Pedagang Takjil di Kawasan Pasar Lambaro Selama Ramadhan

0
Satpol PP dan WH Aceh Besar Awasi Pedagang Takjil di Kawasan Pasar Lambaro Selama Ramadhan. (Foto: Humas Abes)

NUKILAN.ID | JANTHO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar melaksanakan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap para pedagang takjil selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin (23/2/2026) sore.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga menertibkan pedagang yang kedapatan melanggar aturan. Upaya tersebut sekaligus dilakukan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar area pasar yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat menjelang waktu berbuka puasa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadhan.

“Pengawasan ini telah berlangsung sejak hari pertama Ramadhan dan akan terus kami lakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk memastikan para pedagang tetap mematuhi aturan serta menjaga ketertiban umum,” ujar Muhajir.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan surat teguran kepada salah satu pemilik usaha di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Lambaro, karena pemasangan kanopi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Teguran diberikan sebagai bentuk pembinaan agar pelaku usaha segera menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan di Pasar Lambaro berlangsung tertib, aman, dan lancar. Satpol PP dan WH Aceh Besar menegaskan bahwa kegiatan pengawasan akan terus ditingkatkan guna menciptakan suasana Ramadhan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.(*)

Sekolah tanpa Bangku dan Meja Belajar: Kondisi Tragis SDN di Aceh Timur Pascabanjir

0
Kondisi SDN Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, pasca diterjang banjir, Sabtu (14/2/2026). (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | IDI – Tiga bulan setelah banjir besar menerjang Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur pada November lalu, aktivitas belajar mengajar di SDN Rantau Panjang memang sudah kembali berjalan. Namun, sekolah itu belum benar-benar pulih. Yang tersisa dari bencana tersebut bukan hanya lumpur yang sempat menutup ruang kelas setinggi lutut, tetapi juga hilangnya hampir seluruh fasilitas belajar yang selama ini menopang proses pendidikan.

Bangunan sekolah masih berdiri, tetapi ruang-ruang kelas kosong dari meja, kursi, lemari, dan buku pelajaran. Kegiatan belajar untuk sementara dipindahkan ke tenda bantuan dari posko. Di situlah 63 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti pelajaran setiap hari, duduk di lantai dengan posisi seadanya.

Sekolah baru bisa dibuka kembali pada 10 Januari setelah proses pembersihan lumpur selama hampir 20 hari yang melibatkan personel TNI. Meski lantai sudah bersih, perabot sekolah tidak dapat diselamatkan. Kondisi itu memaksa guru dan siswa memulai kembali kegiatan belajar dari situasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya.

Guru wali kelas 1, Siti Nur Asiah, yang telah mengajar sejak 2004, mengatakan banjir membuat seluruh fasilitas belajar hilang. Ia mengingat bagaimana sebelumnya kegiatan belajar berjalan tertib dengan buku dan meja di setiap kelas. Kini, semua itu tidak ada lagi.

“Kondisi sekolah kami sesudah banjir, semua fasilitas sudah tidak bisa dipakai lagi. Mobiler, meja-meja sudah enggak ada,” ujar Siti kepada Nukilan, Sabtu (14/2/2026).

Ketiadaan meja dan kursi menjadi kendala paling terasa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Anak-anak belajar di lantai tenda, dengan posisi yang tidak teratur. Bagi siswa kelas rendah yang masih membutuhkan banyak aktivitas bermain, situasi ini membuat proses belajar jauh lebih sulit dikendalikan.

Ia menuturkan bahwa sebelumnya meja menjadi batas yang membantu anak-anak tetap berada di tempat dan fokus pada pelajaran. Sekarang, tanpa batas ruang yang jelas, anak-anak mudah berpindah tempat, bermain, atau sekadar rebahan saat pelajaran berlangsung. Waktu belajar yang seharusnya digunakan untuk memahami materi justru banyak tersita untuk mengatur posisi duduk dan perhatian siswa.

“Anak-anak belajar di lantai. Ada yang tengkurap, ada yang bolak-balik ke sana ke sini. Namanya juga di lantai, nggak bisa kita atur lagi seperti biasa,” kata Siti.

Kendala lain yang tidak kalah berat adalah hilangnya seluruh buku pelajaran. Guru tidak memiliki pegangan materi, sementara siswa tidak memiliki bahan bacaan. Siti kini harus mengunduh materi dari telepon genggam, kemudian menuliskannya ulang di papan tulis kecil agar bisa disalin oleh murid.

Ia menjelaskan bahwa metode ini membuat pembelajaran menjadi monoton. Setiap hari siswa hanya menyalin tulisan tanpa variasi kegiatan belajar seperti membaca, berdiskusi, atau mengerjakan latihan di buku. Akibatnya, anak-anak lebih cepat bosan dan sulit mempertahankan konsentrasi.

“Buku pelajaran satu pun sudah enggak ada lagi. Kami download dari HP lalu kami tulis di papan. Anak-anak jadi cepat bosan karena begitu-begitu saja,” ujarnya.

Situasi serupa dirasakan oleh guru Pendidikan Agama Islam, Aniska, yang melihat dampak banjir tidak hanya pada kerusakan fasilitas fisik, tetapi juga pada terputusnya proses belajar dalam waktu yang cukup lama. Saat sekolah kembali dibuka, ia mendapati banyak siswa yang sudah tidak mengingat materi yang sebelumnya pernah dipelajari.

Ia mengatakan bahwa waktu belajar yang ada lebih banyak digunakan untuk mengulang pelajaran lama daripada menyampaikan materi baru. Hal itu membuat ketertinggalan siswa semakin terasa.

“Banyak kendalanya, terutama belajarnya. Karena suasana banjir, anak-anak banyak yang sudah lupa pelajaran. Kadang kita ulang, mereka juga masih lupa karena sudah lama enggak belajar,” ujar Aniska, Sabtu (14/2/2026).

Belajar di tenda tanpa meja dan kursi juga membuat siswa tidak memiliki posisi menulis yang layak. Mereka sering menulis sambil tengkurap atau berbaring di lantai. Menurut Aniska, kondisi tersebut membuat siswa cepat lelah, tidak fokus, dan hasil tulisan menjadi tidak rapi.

“Kami dikasih tenda dari posko. Jadi duduknya kadang masih tidur-tiduran karena enggak ada kursi, enggak ada meja,” katanya.

Keterbatasan papan tulis menjadi hambatan teknis lain yang terus berulang setiap hari. Sekolah hanya memiliki tiga papan tulis kecil bantuan relawan yang harus digunakan secara bergantian oleh seluruh kelas. Guru harus menunggu giliran untuk menggunakan papan tulis, sehingga waktu belajar menjadi tidak efektif.

Pada masa awal sekolah dibuka kembali, kendala juga datang dari sisi perlengkapan siswa. Banyak anak datang tanpa seragam, sepatu, dan tas karena hanyut terbawa banjir. Mereka menggunakan pakaian seadanya dan sandal untuk pergi ke sekolah.

“Awal-awal masuk masih pakai sendal, baju biasa, karena baju sekolah, sepatu, peralatan banyak yang enggak ada,” kata Aniska.

Menurutnya, kondisi tersebut memengaruhi semangat dan rasa percaya diri siswa. Suasana sekolah yang sebelumnya rapi dan seragam kini berubah menjadi ruang belajar darurat dengan penampilan yang beragam.

Meski sebagian bantuan seragam sudah diterima, perlengkapan belum sepenuhnya lengkap. Seragam Pramuka masih belum tersedia. Di sisi lain, sebagian guru juga kehilangan pakaian kerja mereka akibat banjir.

Dengan jumlah 63 siswa dan 10 tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas membuat seluruh proses belajar harus menyesuaikan kondisi. Jadwal sekolah tetap dipertahankan seperti sebelum banjir sebagai upaya menjaga rutinitas dan kedisiplinan siswa. Namun para guru mengakui efektivitas pembelajaran menurun karena banyak waktu habis untuk mengatasi kendala teknis.

Dalam situasi tersebut, kebutuhan paling mendesak bagi sekolah adalah buku pelajaran, meja, kursi, dan papan tulis. Tanpa itu, proses belajar hanya bisa dilakukan dengan metode paling sederhana.

Siti mengatakan, setiap hari ia berusaha menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kondisi sekolah mereka belum normal dan meminta mereka bersabar. Ia juga menanamkan harapan bahwa suatu saat mereka akan kembali belajar di ruang kelas seperti sebelumnya.

“Kami ceritakan ke anak-anak keadaan kita seperti ini. Mudah-mudahan sesudah Lebaran sudah kembali normal seperti biasa,” katanya.

Bagi para guru di SDN Rantau Panjang, membuka sekolah setiap pagi bukan sekadar menjalankan kewajiban mengajar. Di tengah ruang belajar darurat dan fasilitas yang nyaris tidak ada, kegiatan itu menjadi cara untuk menjaga agar anak-anak tetap terhubung dengan pendidikan dan tidak semakin tertinggal akibat bencana. []

Reporter: Sammy

LAZISNU Jatim Salurkan Ratusan Paket Buka Puasa bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

0
LAZISNU Jatim Salurkan Ratusan Paket Buka Puasa bagi Warga Terdampak Banjir di Desa Banai, Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jawa Timur membantu proses pendistribusian makanan berbuka puasa bagi warga terdampak bencana di Desa Banai, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (24/2/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui dapur umum yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.

Ahmad Syaiful dari Tim Dapur Umum Lazisnu Jatim mengatakan, dapur umum didirikan di empat titik, yakni Desa Kota Lintang Bawah, Desa Banai, Desa Menanggini, serta satu titik di wilayah Aceh Timur.

Syaiful menyebutkan, logistik bahan pokok akan terus dipenuhi hingga bulan Ramadan berakhir.

“Dapur umum Lazisnu Jatim akan dibuka sampai Ramadan selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap hari dapur umum menyalurkan 200 porsi makanan untuk berbuka puasa dan 200 porsi untuk sahur guna membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

“Tinggal dapur umum di Aceh Timur yang akan segera kami aktivasi dan bisa beroperasi memasak makanan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, banjir bandang sempat menerjang Desa Banai, Kecamatan Karangbaru, yang menyebabkan kerusakan cukup parah. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat, sementara sebagian lainnya masih dipenuhi lumpur dan material sisa banjir yang ketinggiannya disebut-sebut hampir menyentuh atap rumah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga masih berupaya membersihkan sisa material banjir sambil menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk distribusi makanan melalui dapur umum tersebut.