Beranda blog Halaman 4

Sejumlah Korporasi Jajaki Hilirisasi Migas Blok Andaman di KEK Arun

Penulis
Redaksi
-
0
KEK ARUN
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. (FOTO: WIKIPEDIA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Minat investor terhadap pengembangan industri hilir migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe mulai menguat seiring prospek pengembangan Blok Andaman, meski proyek gas lepas pantai tersebut masih dalam tahap pengembangan.

“Semoga membawa kebaikan dan kemakmuran bagi Aceh,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Senin (13/7/2026).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh membuka peluang bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di KEK Arun. Menurutnya, hilirisasi gas dari Blok Andaman merupakan salah satu agenda prioritas Gubernur Aceh.

“Hilirisasi migas dari Blok Andaman memang menjadi agenda utama Gubernur Mualem,” kata Nurlis di Banda Aceh.

Ia menambahkan, Gubernur Mualem juga meminta seluruh pihak terkait mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung proses hilirisasi, terutama kesiapan Pemerintah Aceh.

“Terutama persiapan pada Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.

Sejumlah perusahaan nasional maupun asing disebut telah melakukan penjajakan untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri hilir berbasis gas Blok Andaman di KEK Arun. Salah satunya PT Indoasia Oiltank Terminal, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur energi dan petrokimia.

Direksi perusahaan tersebut bertemu dengan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (13/7/2026). Dalam pertemuan itu, Indoasia Oiltank Terminal hadir bersama mitranya dari Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala (USK), yang turut melibatkan tiga profesor teknik kimia.

Rombongan diterima Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Ia menyatakan Pemerintah Aceh menyambut baik setiap investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik setiap calon investor yang ingin berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Aceh,” kata Nasir.

Ia juga mengapresiasi langkah Indoasia Oiltank Terminal yang menggandeng Teknik Kimia USK dalam rencana pengembangan hilirisasi gas di KEK Arun.

“Pertanda niat baik dari perusahaan yang membawa dampak positif bagi perguruan tinggi di Aceh,” katanya.

Selain Indoasia Oiltank Terminal, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebelumnya telah mengumumkan rencana pembangunan pabrik metanol di Aceh dan Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan biodiesel nasional. Pabrik di Aceh direncanakan berlokasi di kawasan KEK Arun Lhokseumawe.

Ketertarikan juga datang dari perusahaan yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, yang bergerak di bidang perdagangan energi dan pengembangan proyek minyak dan gas. Melalui surat kepada Gubernur Aceh tertanggal 26 April 2026, perusahaan tersebut menyatakan minat membangun pabrik metanol berbasis gas alam di Aceh.

Perusahaan itu merencanakan pemanfaatan pasokan gas dari Blok Tangkulo maupun sumber gas lain yang dikembangkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Aceh.

Sementara itu, pada 8 Juli 2026, Pemerintah Aceh juga menerima surat dari perusahaan yang berbasis di Jiangsu, China. Bersama mitra nasional dari Jakarta, perusahaan tersebut menyatakan minat mengembangkan proyek likuefaksi LNG di KEK Arun.

Minat sejumlah korporasi tersebut didorong oleh besarnya potensi cadangan migas di kawasan Andaman yang mencakup enam wilayah kerja, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.

“Proyek inilah yang akan menjadi pintu masuk dimulainya hilirisasi migas di Aceh,” kata Nurlis.

Pemerintah Aceh menargetkan pengembangan industri hilir migas dipusatkan di KEK Arun sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029, sekaligus sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMA Aceh 2025–2029.

Menurut Nurlis, Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN, sementara sisanya dinilai masih memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri hilir di Aceh.

“Potensinya masih sangat besar untuk mendukung pertumbuhan industri di Aceh,” ujarnya.

Selain gas bumi yang dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, serta bahan bakar minyak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wagub Aceh Pimpin Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
wagub aceh
Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026). (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Aceh Tamiang, unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda Aceh Tamiang, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat proses pemulihan daerah pascabencana.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama percepatan perbaikan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan. Langkah itu dinilai penting untuk memulihkan pelayanan publik sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur, pembahasan juga mencakup strategi percepatan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak bencana. Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen memastikan seluruh program pemulihan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang dalam kesempatan itu menyoroti pentingnya percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik yang rawan banjir. Menurutnya, langkah tersebut perlu segera dilakukan sebagai upaya mengantisipasi datangnya musim penghujan sekaligus mengurangi potensi terjadinya banjir.

Ia juga mengusulkan percepatan rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemulihan fasilitas pemerintahan dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berlangsung secara optimal.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, serta seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi seluruh program pemulihan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dan mengawal setiap tahapan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Dengan kolaborasi yang solid, Pemerintah Aceh optimistis proses pemulihan di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik kembali maksimal dan pembangunan berlangsung secara menyeluruh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Safrizal: Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
SAFRIZAL
Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA. (FOTO: Ditjen Bina Adwil)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Menurut Safrizal, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bersamaan di berbagai wilayah terdampak menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi melalui koordinasi yang kuat, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, penyediaan tenaga kerja, peralatan, serta material konstruksi.

“Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara serentak menjadi tantangan baru dalam upaya pemulihan. Kesiapan harus benar-benar dikoordinasikan,” kata Safrizal.

Ia menjelaskan, kebutuhan material konstruksi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Sebagai gambaran, pembangunan sekitar 28 ribu unit rumah membutuhkan sedikitnya 110 ribu meter kubik bahan baku untuk pembuatan dinding. Sementara itu, kapasitas penyediaan bahan baku di wilayah pembangunan masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemasok bahan baku dari daerah sekitar, guna memastikan ketersediaan material tetap terjaga sehingga proses pembangunan tidak mengalami kendala.

Safrizal juga menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada koordinasi antarlembaga pemerintah, tetapi juga memerlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini penting karena sejumlah proyek pembangunan berada di kawasan yang berbatasan atau bersinggungan dengan lahan maupun aset milik warga.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana. Melalui koordinasi yang solid, rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sehingga masyarakat terdampak segera kembali menikmati hunian dan fasilitas umum yang layak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kasatgas PRR: Pemerintah Sudah Tangani Akses Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah

Penulis
Redaksi
-
0
PRR
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian. (FOTO: IST)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meluruskan informasi yang menyebut masyarakat membangun jembatan secara mandiri di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, karena minimnya perhatian pemerintah.

Tito menjelaskan, setelah meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan masyarakat, diketahui bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama yang tetap berdiri setelah banjir bandang. Kerusakan terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan miring dan berisiko digunakan.

Menurut Tito, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah lebih dahulu melakukan penanganan di lokasi. Namun, muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait penggunaan jembatan tersebut.

“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

BPJN Aceh sebelumnya meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut mengharuskan mereka memutar lebih jauh dengan kondisi jalan yang juga berlubang, sehingga tetap ingin memanfaatkan jembatan lama.

Sebagai solusi sementara, masyarakat membuat akses pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan masih dapat melintas. Meski demikian, pihak Balai PU menyatakan tidak dapat menjamin keselamatan apabila jembatan tersebut tetap digunakan.

“Bukan masyarakat membangun jembatan ini,” ujarnya.

Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati bahwa jembatan lama akan tetap difungsikan sementara dengan penguatan struktur. Namun, akses tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisi jembatan dinilai tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula.

“Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Tito menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan kondisi masyarakat, melainkan adanya perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di kawasan terdampak bencana.

“Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BI: Ekonomi Aceh Diproyeksi Tumbuh Hingga 5,16 Persen pada 2026

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Foto: Tempo/Tony Hartawan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh memproyeksikan perekonomian Aceh pada 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2026, BI memperkirakan ekonomi Aceh akan tumbuh pada kisaran 4,66-5,16 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari realisasi pertumbuhan 2025 yang sebesar 2,97 persen.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2026 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sebagai gambaran perkembangan ekonomi daerah sekaligus proyeksi perekonomian Aceh sepanjang 2026.

Dikutip Nukilan dari laporan tersebut, Bank Indonesia menyebut percepatan pertumbuhan tersebut didorong oleh mulai efektifnya pembangunan dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, normalisasi aktivitas ekonomi, serta membaiknya daya beli masyarakat.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Aceh telah menunjukkan pemulihan dengan tumbuh 4,09 persen (yoy) setelah pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi 1,61 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan perbaikan konsumsi rumah tangga.

Di sisi harga, BI mencatat inflasi Aceh mulai melandai. Pada triwulan I 2026, inflasi tercatat 5,34 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,71 persen (yoy).

Menurut BI, penurunan tekanan inflasi dipengaruhi oleh membaiknya distribusi barang setelah bencana hidrometeorologi, meski permintaan masyarakat meningkat selama Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.

Laporan tersebut juga menunjukkan stabilitas sistem keuangan Aceh tetap terjaga. Pertumbuhan pembiayaan masih positif dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang tetap rendah.

Sementara itu, pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus meningkat dengan rasio mencapai 25,33 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 11,48 persen (yoy) pada periode yang sama.

Pada sektor sistem pembayaran, BI mencatat layanan pembayaran tunai maupun nontunai berjalan lancar. Penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang triwulan pertama 2026.

Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 meningkat sebagai dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Meski demikian, BI menilai kualitas pasar kerja menunjukkan perbaikan, ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerja formal serta menurunnya jumlah pekerja setengah menganggur dan pekerja paruh waktu.

Ke depan, BI memperkirakan inflasi Aceh sepanjang 2026 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy). Optimisme tersebut didukung implementasi strategi pengendalian inflasi melalui empat langkah utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. []

Reporter: Sammy

Ajudan Ketua DPRA Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Khalwat dan Ikhtilath

Penulis
Sammy
-
0
Terdakwa kasus khalwat, YS (43) dan ND (41) diserahkan oleh Penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh kepada JPU Kejari Banda Aceh, Kamis (25/6/2026). (Foto: Dok Kejari Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mulai menyidangkan perkara dugaan pelanggaran jarimah khalwat dan ikhtilath yang menjerat YS (43) dan ND (41), Senin (13/7/2026). Sidang perdana digelar setelah Kejaksaan Negeri Banda Aceh melimpahkan berkas perkara kedua terdakwa ke pengadilan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Muhammad Kadafi, mengatakan jadwal persidangan telah ditetapkan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum.

“Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah menetapkan sidang atas nama terdakwa YS dan ND pada Senin, 13 Juli 2026 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” kata Kadafi dalam keterangannya kepada Nukilan, Senin (13/7/2026).

Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh. Kedua terdakwa kemudian menjalani penahanan selama 15 hari untuk kepentingan penuntutan.

YS dan ND didakwa melanggar Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait jarimah khalwat dan ikhtilath.

Perkara ini bermula dari patroli penegakan syariat Islam yang dilakukan Tim Terpadu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, pada Minggu (24/5/2026) dini hari. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan YS dan ND berada di dalam satu kamar hotel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya bukan pasangan suami istri maupun mahram sehingga diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan Qanun Jinayat.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik karena YS diketahui merupakan ajudan Ketua DPRA. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya sempat memperoleh penangguhan penahanan. Namun, penyidik kembali memanggil YS dan ND untuk melanjutkan proses penyidikan. Status penangguhan kemudian dicabut dan keduanya kembali ditahan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Selanjutnya, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh akan memeriksa perkara tersebut hingga menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. []

Reporter: Sammy

Koreografer asal Aceh Ungkap Tantangan Ajarkan Ratoh Duek kepada Anak-anak Australia

Penulis
Sammy
-
0
Tim Paduan Suara Gondwana Choirs dari Australia. (Foto: Dok pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koreografer asal Aceh yang menetap di Australia, Murtala, mengungkapkan mengajarkan Ratoh Duek kepada anak-anak Australia memerlukan proses yang jauh lebih panjang dibandingkan mengajar peserta dari Indonesia. Sebelum mempelajari gerakan tari, para peserta terlebih dahulu diperkenalkan dengan sejarah, budaya, hingga kondisi geografis Aceh.

Murtala mengatakan sebagian besar peserta Gondwana Choirs sama sekali belum mengenal Aceh sehingga proses pembelajaran selalu diawali dengan pengenalan budaya.

“Kalau kita bilang tarian ini dari Aceh, mereka belum tahu Aceh itu apa. Jadi kami harus membangun imajinasi mereka lebih dulu tentang Aceh, letaknya, masyarakatnya, budayanya, jumlah suku, bahasa, sampai jenis-jenis tari duduk yang berkembang di sana,” ujarnya kepada Nukilan, Minggu (12/7/2026).

Setelah memahami latar belakang budaya, barulah peserta diperkenalkan dengan gerakan-gerakan dasar Ratoh Duek melalui demonstrasi sebelum mulai berlatih bersama. Menurut Murtala, tantangan berikutnya adalah membiasakan peserta melakukan posisi duduk khas tari Aceh yang cukup berat bagi mereka.

“Yang paling sulit membiasakan anak-anak duduk seperti posisi tari Aceh. Karena itu kami sering melatih gerakan tangan sambil berdiri atau duduk di kursi terlebih dahulu agar mereka tidak langsung merasa sakit pada lutut,” katanya.

Selain gerakan, pengucapan syair berbahasa Aceh juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar peserta tidak pernah mempelajari bahasa Indonesia maupun bahasa Aceh. Meski demikian, Murtala mengaku semangat belajar para peserta menjadi modal utama dalam proses latihan.

“Anak-anak ini punya keinginan belajar yang luar biasa. Saat waktu istirahat pun mereka tetap berlatih sendiri untuk menghafal gerakan. Itu yang membuat saya semakin bersemangat mengajar,” tuturnya.

Ia menambahkan, setiap syair lagu selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar peserta memahami makna yang mereka nyanyikan, termasuk lagu-lagu bernuansa religius maupun lagu yang menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh.

Menurut Murtala, proses tersebut tidak hanya bertujuan mengajarkan tari dan musik, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Ratoh Duek.

“Ini adalah transformasi budaya di era modern, tidak hanya belajar menyanyi dan bergerak, tetapi juga memahami sistem nilai yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh,” katanya.

Murtala menjelaskan proses panjang tersebut akhirnya membawa Ratoh Duek menjadi salah satu materi pertunjukan Gondwana Choirs dalam tur Asia Tenggara. Selain tampil di Kuala Lumpur, Kuching, dan Singapura, rombongan juga menggelar lokakarya di sejumlah sekolah di Malaysia. []

Reporter: Sammy

Ratoh Duek Kenalkan Ragam Tari Aceh di Tur Gondwana Choirs

Penulis
Sammy
-
0
Penampilan tari Ratoh Duek dari tim Paduan Suara Gondwana Choirs dari Australia. (Foto: Dok pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim Paduan Suara Gondwana Choirs dari Australia membawa seni tradisi Aceh dalam rangkaian tur budaya ke Asia Tenggara pada Juli 2026. Salah satu materi yang ditampilkan dalam tur di Kuala Lumpur, Kuching, dan Singapura tersebut adalah Ratoh Duek yang dikoreografikan oleh koreografer asal Aceh yang telah lama menetap di Australia, Murtala.

Murtala menjelaskan Ratoh Duek dipilih karena mampu merepresentasikan kekayaan ragam tari duduk yang berkembang di Aceh, bukan sekadar menampilkan satu jenis tarian.

“Secara koreografi Ratoh Duek bisa menggambarkan bentuk-bentuk tari duduk yang ada di Aceh. Saya memilih gerakan tertentu dari berbagai tari duduk pesisir Aceh, seperti Likok Pulo dan Ratéb Meuseukat, kemudian dirangkai menjadi Ratoh Duek,” kata Murtala saat dihubungi Nukilan, Minggu (12/7/2026).

Menurut Murtala, penyusunan koreografi tersebut bertujuan memperlihatkan kepada penonton internasional bahwa tari duduk Aceh memiliki keragaman bentuk, baik gerakan yang dilakukan serempak, berselang-seling, maupun pola-pola ritmis yang menjadi ciri khasnya.

Ia juga ingin menunjukkan bahwa kesenian Aceh memiliki beragam tema. Sebagian syair berisi pujian kepada Allah sebagai bagian dari penyebaran syiar Islam, sebagian menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh, sementara sejumlah lagu lainnya bersifat tradisional tanpa muatan religius.

Murtala mengatakan seluruh makna lagu yang diajarkan kepada anggota Gondwana Choirs selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar para peserta memahami isi syair yang mereka nyanyikan.

“Semua harus dijelaskan artinya. Ketika mereka menyanyikan lagu berbahasa Aceh, di samping teks lagu juga ada terjemahan bahasa Inggris sehingga mereka memahami maknanya,” tuturnya.

Ia menambahkan, Ratoh Duek menjadi salah satu dari tujuh materi pertunjukan yang dibawa Gondwana Choirs selama tur Asia Tenggara. Selain tampil di panggung, para anggota paduan suara juga memberikan lokakarya di sejumlah sekolah di Malaysia dan memperkenalkan gerakan dasar tari Aceh kepada para peserta.

Sebelumnya, Murtala menjelaskan proses masuknya Ratoh Duek ke Gondwana Choirs melalui perjalanan yang panjang. Tim paduan suara tersebut merupakan tim nasional yang beranggotakan anak-anak dari berbagai negara bagian di Australia.

Menurut dia, keterlibatannya tidak terlepas dari aktivitas seni yang dijalankannya bersama sang istri, Alfira O’Sullivan, yang memiliki darah Aceh-Irlandia dan mendirikan kelompok tari tradisional Suara Dance di Australia.

Ia menilai keterlibatan anak-anak Australia dalam membawakan tari Aceh merupakan bentuk diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Film, Musik, dan Seni.

Berkat dukungan tersebut, Suara Dance dapat bergabung dalam tur Gondwana Choirs ke Asia Tenggara yang meliputi Kuala Lumpur, Kuching, dan Singapura pada pertengahan Juli 2026.

Ratoh Duek merupakan tarian tradisional Aceh yang dibawakan secara berkelompok dalam posisi duduk dengan mengandalkan kekompakan tepukan tangan, gerak tubuh, dan ritme yang dinamis. []

Reporter: Sammy

Bupati Aceh Barat Dorong Percepatan Penetapan WPR di 19 Lokasi Tambang

Penulis
Redaksi
-
0
TARMIZI
Bupati Aceh Barat, Tarmizi. (FOTO: IST)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mempercepat proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Aceh Barat.

Menurutnya, keberadaan WPR menjadi solusi untuk menata aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini masih berlangsung secara ilegal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan penetapan WPR sejak 6 Desember 2024 pada masa Penjabat Bupati Azwardi. Usulan tersebut kemudian diperluas dengan penambahan sejumlah lokasi pada 17 November 2025.

“Total ada 19 titik yang tersebar di enam kecamatan. Seluruh usulan itu sudah diteruskan Gubernur Aceh ke Kementerian ESDM,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh juga telah mendorong percepatan proses tersebut. Gubernur Aceh bahkan telah menyurati Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM pada 7 Mei lalu untuk meminta percepatan survei lapangan sebagai salah satu tahapan penetapan WPR.

“Setahu kami, sampai hari ini masih menunggu tim turun ke lapangan untuk melakukan survei. Kami berharap proses ini segera berjalan,” ujarnya.

Menurut Tarmizi, legalisasi pertambangan rakyat melalui WPR akan memberikan banyak manfaat, mulai dari kepastian hukum bagi penambang hingga memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

“Kami sangat berharap WPR segera terwujud sehingga tambang ilegal yang dilakukan masyarakat menjadi legal. Ini juga merupakan arahan Presiden, sehingga kementerian harus serius menindaklanjutinya,” tegasnya.

Selain memberikan kepastian hukum, Tarmizi menilai penetapan WPR juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan aktivitas pertambangan yang lebih tertib dan ramah terhadap lingkungan.

“Kalau sudah ada legalitas, daerah juga mendapat PAD, masyarakat nyaman bekerja, dan aktivitas tambang bisa diatur. Mereka tidak lagi menggali di lokasi yang dilarang seperti di pinggir sungai atau dekat jembatan,” katanya.

Tarmizi mengakui selama ini Pemerintah Aceh telah berupaya menghentikan aktivitas tambang ilegal. Namun, langkah tersebut sering mendapat penolakan dari masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.

“Gubernur sudah melakukan upaya keras menghentikan tambang ilegal, tetapi justru didemo besar-besaran. Masyarakat meminta pemerintah menyediakan lapangan kerja baru jika tambang ilegal dihentikan,” ujarnya.

Di tengah polemik tersebut, Tarmizi mengatakan dirinya juga kerap menjadi sasaran tudingan yang tidak benar terkait aktivitas tambang ilegal.

“Saya pribadi juga sangat dirugikan karena ini terjadi di daerah saya. Bahkan ada fitnah yang menyebut saya menerima upeti dan memiliki alat berat. Itu tidak benar,” kata dia.

Ia menegaskan, persoalan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah semakin meluasnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Yang lebih membuat saya kesal, daerah semakin hancur dan tidak terkendalikan. Padahal kami sudah menginstruksikan hingga tingkat desa untuk ikut menertibkan tambang ilegal,” ujarnya.

Selain menyoroti aktivitas tambang ilegal, Tarmizi juga meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin operasi di Aceh Barat. Ia menilai keberadaan kapal pengeruk emas yang beroperasi secara legal belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar.

“Tambangnya memang legal, tetapi praktiknya juga perlu dievaluasi. PAD tidak jelas, CSR juga tidak jelas, hasil produksinya tidak diketahui masyarakat, sementara pekerjanya mayoritas tenaga kerja asing sehingga menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.

Menurutnya, aktivitas perusahaan tersebut bahkan sempat memicu aksi protes masyarakat hingga terjadi pelemparan batu ke arah kapal.

“Ini juga harus ditertibkan pemerintah provinsi. Jangan sampai ada pekerja asing yang terluka dan akhirnya menjadi isu yang tidak baik bagi negara kita,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

[HOAKS] Klaim Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030 Tidak Benar

Penulis
Redaksi
-
0
hoax

NUKILAN.ID | JAKARTA – Beredar di TikTok sebuah unggahan yang mengeklaim Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030.

Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Berdasarkan penelusuran Nukilan.id, Minggu (12/7/2026), Fédération Internationale de Football Association (FIFA) telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024, sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia.

Selain itu, foto yang disertakan dalam unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tingkat probabilitas mencapai 96 persen.

Adapun foto aslinya menampilkan John Herdman bersama Ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...345...2,499Halaman 4 dari 2,499

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id