NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pelaksanaan sejumlah program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana telah mencapai 52,9 persen. Dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp515,22 miliar, sebanyak Rp272,37 miliar telah direalisasikan.

Kapoksowil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya progres positif. Namun, percepatan pelaksanaan tetap diperlukan mengingat waktu pelaksanaan program hingga akhir 2026 semakin terbatas.

“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” kata Safrizal dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Dari sejumlah sektor yang dikerjakan, pembangunan dan pemulihan irigasi menjadi program dengan tingkat realisasi tertinggi. Dari pagu Rp147,47 miliar, anggaran yang telah terserap mencapai Rp110,68 miliar atau sekitar 75,1 persen.

Untuk jaringan irigasi tersier yang tersebar di 13 kabupaten/kota, progres realisasinya telah mencapai 96 persen. Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan di wilayah yang sama telah mencapai 88 persen.

Program optimasi lahan (Opla) untuk pemulihan sawah yang mengalami kerusakan ringan juga mencatat perkembangan cukup signifikan. Dari total anggaran yang tersedia, realisasi telah mencapai Rp91 miliar atau 58,46 persen yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota.

Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).

Berbeda dengan Opla, rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang masih memiliki progres yang lebih rendah. Dari total anggaran Rp200,42 miliar, baru Rp64,34 miliar atau sekitar 32 persen yang terealisasi.

Kegiatan rehabilitasi sawah rusak sedang tersebut melibatkan kelompok tani bersama TNI di sejumlah daerah, yakni Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota telah menyerap Rp6,34 miliar dari total pagu Rp11,66 miliar. Persentase realisasinya mencapai sekitar 54 persen.

Pengerjaan fisik JUT dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.

Safrizal meminta perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, serta pemerintah daerah mempertahankan koordinasi dan memperkuat kerja sama agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.

“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” jelas Safrizal.

Selain mengejar percepatan pekerjaan, Safrizal turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, transparansi dibutuhkan agar masyarakat dan seluruh pihak dapat ikut mengawasi sekaligus berkontribusi dalam proses percepatan pemulihan.

“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” ujar Safrizal.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Aceh mencatat lonjakan transaksi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026. Total penjualan dan realisasi ekspor UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh mencapai Rp7,98 miliar atau meningkat 400 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Plh Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan mengatakan capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang keikutsertaan UMKM binaan BI Aceh dalam KKI.

“KKI 2026 menjadi momentum penting bagi penguatan dan perluasan akses pasar UMKM Aceh,” kata Hertha dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, pada Kamis (27/8/2026).

KKI 2026 mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”. Ajang tersebut menjadi ruang bagi UMKM Aceh untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke tingkat nasional hingga global.

Hertha merinci penjualan UMKM Aceh secara luring selama KKI 2026 mencapai Rp626,70 juta. Sementara transaksi melalui kanal daring tercatat Rp2,86 miliar.

Adapun realisasi ekspor mencapai Rp4,50 miliar. Jika diakumulasikan, total penjualan dan ekspor UMKM Aceh mencapai Rp7,98 miliar.

“Lonjakan ini menjadi bukti nyata semakin kuatnya daya saing produk UMKM Aceh, seiring semakin terbukanya akses terhadap kanal pasar domestik, digital, hingga pasar ekspor,” ujarnya.

Dalam KKI tahun ini, UMKM Aceh mendapat ruang lebih luas untuk menampilkan produk unggulan, mulai dari wastra, fesyen, kriya hingga kopi.

Sejumlah UMKM Aceh juga menorehkan prestasi pada kategori KKI 2026. Werkin Tandem meraih predikat UMKM dengan Transaksi Terbanyak pada Area Rupa Kini.

Sementara PT Melaya Kopi menjadi UMKM dengan Transaksi Terbanyak pada kategori Pesona Kopi Nusantara KKI Online.

Hertha menyebut capaian tersebut menunjukkan produk unggulan Aceh memiliki peluang semakin besar untuk bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurutnya, kekuatan wastra, fesyen, kriya, dan kopi Aceh tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya dan potensi daerah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat terus dikembangkan.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, penguatan merek, serta perluasan akses pasar.

BI Aceh, kata Hertha, akan terus memperkuat pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, inovasi dan kualitas produk, digitalisasi, perluasan akses pasar dan pembiayaan, hingga fasilitasi UMKM menuju pasar ekspor.

Penguatan ekosistem UMKM juga dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Komunitas, dan Pemangku Kepentingan lainnya akan terus diperkuat guna membangun ekosistem UMKM Aceh yang semakin terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Hertha.

Reporter: Rezi