Beranda blog Halaman 2075

TMP Aceh: Penegakan Hukum Masih Rendah di Subulussalam

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Taruna Merah Putih (TMP) Aceh mengatakan, penegakan hukum di Kota Subulussalam masih sangat rendah, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Hal itu  terbukti sampai dengan saat ini masih banyak kasus Korupsi terbengkalai di dearah negeri Syekh Hamzah Fansuri ini.

Wakil Ketua Umum TMP Aceh, Hasbi Bancin mengatakan kasus korupsi seperti bansos, dana Refocusing sampai saat ini belum sama sekali menemukan titik terangnya, padahal sudah beberapa kali di demo oleh beberapa LSM dan mahasiswa di kantor Kejaksaan Negeri Subulussalam, namun hasilnya masih nihil.

“Kita mempertanyakan apakah kasus hukum di kota Subulussalam masih begini saja tanpa adanya tindak nyata dari pihak Kejari itu sendiri,” kata Hasbi dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Ia menilai, Kejari Subulussalam seperti diam begitu saja tanpa adanya tindakan apapun, baik itu untuk mencegah ataupun menangkap para koruptor tersebut.

Hasbi yang juga merasa bahwa, penegakan hukum di Kota Subulussalam sudah seperti mati suri, bahkan banyak masyarakat tidak percaya lagi terhadap Kejari Subulussalam.

“Kami merasa heran di tengah pandemi ini seharusnya Kejari Subulussalam harus lebih aktif, apalagi yang di korupsi tentang dana yang akan digunakan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, tapi ini nyatanya berbanding terbalik,” ujarnya.

Sekarang ini masyarakat sedang dalam keadaan susah, di tambah susah lagi oleh para penjahat uang Negara.

“hari ini beberapa spanduk terkait adanya permainan di tubuh kelompok kerja (Pokja) kota Subulussalam

ditambah lagi selebaran yang bertebaran di pemko Subulussalam, itu pertanda bahwasanya korupsi di Subulussalam masih merajalela dan sampai saat ini masih di diamkan” kata hasbi

Masyarakat hari ini bertanya, apa yang dimaksud dalam spanduk yg bertuliskan “pickup 2,7 ton dan tuan nya” meminta kepada penegakan Hukum untuk mengusut tuntas Tim Pokja jika terbukti ada permainan, maka jangan sungkan-sungkan untuk di tangkap. Jelasnya

Terakhir Hasbi menyampaikan bahwa, hal ini sangat merugikan masyarakat, sangat perlu kepada penegak hukum untuk menegakkan dengan seadil adilnya, semoga kota sebulussalam terhapus dari mafia-mafia korupsi.[]

Kemenag Aceh dan Nasir Djamil Bahas Soal Tanah Wakaf

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Anggota Komisi II DPR RI H Nasir Djamil SAg MSi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Selasa (27/7/2021).

Kunjungan Anggota DPR RI asal Aceh tersebut dalam rangka membahas tentang pendataan aset wakaf di Serambi Mekkah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kakanwil, turut hadir Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh Dr H Abdul Gani Isa MAg, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Dr Agustyarsyah SSiT SH MP, dan Kepala Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf (Penaiszawa) Kanwil Kemenag Aceh Drs H Azhari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, Kemenag Aceh saat ini sedang giatnya melakukan pendataan dan dokumentasi tanah wakaf sebagai bagian dari upaya sertifikasi tanah wakaf.

Dalam upaya tersebut, kata Iqbal, pihaknya juga telah melakukan pembinaan terhadap nazir yang mengelola aset wakaf di daerah.

Iqbal menjelaskan, ada beberapa madrasah dan KUA yang dibangun di atas tanah wakaf. Bangunan tersebut, saat ini mengalami persoalan untuk dilakukan pembangunan karena terkendala dengan status tanah.

“Kita terkendala anggaran, ada madrasah kita hari ini yang dibangun di atas tanah wakaf, sementara saat ini gedung pemerintah tidak boleh lagi berada di tanah wakaf. Karena tanah ini statusnya masih wakaf dan harus dikembalikan kepada nazir. Sementara kita untuk pengadaan tanah baru tidak ada anggaran,” ujar Iqbal.

Iqbal menyebutkan, persoalan lainnya yang dihadapi Kemenag saat ini yakni ada beberapa tanah wakaf yang digugat oleh ahli warisnya lantaran tanah wakaf tersebut tidak memiliki dokumen saat diwakafkan.

Ia berharap DPR RI dapat mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan tanah wakaf.

“Mungkin perlu diberikan dukungan sehingga tanah wakaf ini bisa selesai minimal ubtuk kita sertifikatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Nasir Jamil menyampaikan, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf produktif maka dibutuhkan pendataan dan dokumentasi terhadap keberadaan tanah wakaf.

“Pertemuan ini pertama bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sajalah yang dilabel dengan wakaf sehingga data dan terdokumentasi dengan baik dan tidak ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi sehingga pengelolaan lebih modern,” katanya.[]

Polisi Sidik Penggelapan Dilaporkan Perusahaan Jusuf Hamka

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Polisi. (Foto: Google)

Nukilan.id – Kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (CLMJ) di Polda Metro Jaya saat ini masuk dalam tahap penyidikan.

Pengusaha Jusuf Hamka diketahui merupakan direktur utama di PT CLMJ. Ia sebelumnya juga sempat mengaku diperas oleh oleh salah satu bank syariah swasta di Indonesia.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/2100/IV/YAN.2.5./SPKT PMJ tanggal 20 April 2021. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP.

“Sudah naik penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (27/7/2021).

Dari informasi yang dihimpun, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada 18 Juni dan 16 Juli.

Meski telah masuk ke tahap penyidikan, Yusri menyebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus itu.

Yusri menuturkan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mengusut perkara ini.

Penyidik diketahui memanggil seseorang bernama Slamet Sulistiono yang merupakan karyawan Bank Jawa Tengah Unit Usaha Syariah (UUS). Pemanggilan dilakukan pada 22 Juli lalu.

“Tersangka belum ada, tapi sudah naik penyidikan. Nanti akan kita periksa semua, baru kita tentukan siapa tersangka,” ujar Yusri.

Sebelumnya, Jusuf Hamka meminta maaf atas pengakuan dia diperas oleh salah satu bank syariah swasta di Indonesia. Ia mengaku tak bermaksud menuduh atau mendiskreditkan perbankan syariah.

Jusuf menerangkan permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan terkait sistem dan perbankan syariah, tetapi hubungan nasabah dengan bank.

Ia menyebut ada proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara pihaknya dengan sindikasi bank syariah.

“Permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepat atas pembiayaan sindikasi dari bank syariah, dimana terdapat persepsi dan perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan tersebut antara perhitungan dari pihak kami dengan pihak bank sindikasi,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Kata Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ini, pihak perusahaan dan sindikasi bank syariah sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Namun, masih ada hal belum mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Diketahui, pembiayaan sindikasi tersebut dikucurkan oleh sindikasi tujuh bank syariah kepada PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ), yang merupakan entitas anak CMNP pada 2016 lalu.

CMLJ mendapatkan fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp834 miliar, dengan akad pembiayaan al murabahah atau akad pembiayaan jual beli dengan indikasi yield/margin setara 11 persen, tenor 14 tahun (168 bulan), untuk proyek pembangunan jalan tol Soreang – Pasirkoja Bandung (Soroja).[cnnindonesia]

Larry Page Sang Pendiri Google yang Makin Misterius

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Larry Page, salah satu pendiri Google bersama sobatnya, Sergey Brin, semakin misterius. Ia sudah lama tidak muncul ke publik dan memilih kehidupan privat bersama istri dan dua anaknya. Kabar terbaru, dia berada di kepulauan Fiji untuk menyepi sekaligus menghindari pandemi Corona.

Tingkah Page berbeda dengan Sergey Brin. Baru-baru ini, dia diketahui liburan ke danau Como, Italia, bersama istrinya Nicole Shanahan. Brin juga masih sesekali muncul di media, berbeda dengan Page.

Pada tahun 2015, Page lengser dari posisi CEO Google dan menunjuk Sundar Pichai. Kemudian Page memimpin Alphabet, induk Google dan perusahaan lain yang bernaung di bawahnya. Jabatan di Alphabet itu lalu dilepasnya dan sejak itulah, Page seakan menghilang.

Page dikenal sebagai sosok ambisius dengan ambisi selangit dan sangat sukses membesarkan Google. Meski begitu, ia juga punya kelemahan misalnya dinilai kurang bisa public speaking sehingga kurang mempesona pendengarnya. Mungkin karena kepribadiannya yang tertutup.

Lulusan Stanford ini dari dulu memang tak suka disorot dan hanya sedikit sekali mau melakukan wawancara. Bahkan dia tak pernah mengeluarkan keterangan pers sejak 2015. Larry Page diketahui sibuk menggarap proyek teknologi masa depan, misalnya taksi terbang.

Sudah lama urusan Alphabet maupun Google dipercayakan sepenuhnya pada Pichai. Page mungkin tinggal menikmati hidup dengan uangnya yang melimpah ruah, sekitar USD 115 miliar menurut perhitungan Forbes, tanpa ingin diganggu.

Page dan istrinya, Lucinda Southworth, kabarnya sudah setahun di Fiji, sebagian besar dihabiskan di pulau Tavarua, pulau berbentuk hati yang terletak di sebelah barat pulau utama Fiji. Bahkan ada laporan dia telah membeli salah satu pulau di sana.

Pulau di Fiji itu mungkin tempat yang sempurna baginya karena jauh dari keramaian. Pemerintah Fiji memang melarang wisatawan masuk, namun tak berlaku bagi kalangan berduit.

“Pemerintah Fiji kampanye menyambut mereka yang punya banyak duit,” tulis seorang pelayar, Lorenzo Cipriani yang mengaku melihat Larry Page.

“Untuk memberi contoh, Larry Page, pendiri Google, membeli ulau Nomutu dan sampai di sana dengan jet pribadi dengan 30 staffnya. Beberapa agen wisata bekerja hampir ekslusif untuk mereka,” tulisnya.

“Kalian tak pernah melihat Larry Page. Brin seenggaknya masih ada di dunia ini, saya kemudian menjumpainya di sebuah restoran di San Francisco, di mana dia memakai Google Glass, tapi Page itu seperti hantu,” sebut jurnalis The Verge, Casey Newton.[detikcom]

Walikota Banda Aceh Tindaklanjuti Intruksi Mendagri Terkait Perpanjang PPKM

Penulis
Mirzu
-
0
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak, MM. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Tindaklanjuti intruksi Mendagri Nomor 26 tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 serta pengoptimalan posko penanganan dan penyebaran Covid-19 di desa dan kelurahan dan intruksi Gubernur Aceh Nomor 15/INSTR/2021 perpanjangan PPKM Mikro dan pengoptimalan posko penanganan dan Pencegahan penyebaran Covid-19 ditingkat gampong di Aceh sesuai hasil keputusan rapat Forkopimda kota Banda Aceh tanggal (27/7/2021).

Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman mengeluarkan instruksi Nomor 11 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM yang ditujukan kepada Camat, Keuchik, dan Pimpinan BUMN/BUMD/Pimpinan Lembaga/Instansi Pemerintah/Pengelola/Pelaku Usaha dan Lembaga Swasta.

Pelaksanaan kegiatan Kerja/Perkantoran diberlakukan 75% WFH dan 25% WFO dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. Dan tidak menerima kunjungan tamu dari luar kabupaten/kota atau provinsi, kecuali mendesak dan harus melapor ke Satgas Covid-19 terlebih dahulu.

Pelaksanaan pada sektor esensial yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu seperti tempat usaha/tempat makan, serta yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat baik pada lokasi tersendiri maupun terpusat tetap dapat beroperasi 100% dengan pembatasan jam operasional sampai 22.00 WIB. dan pelaksanaan kegiatan Belanja, makan/minum ditempat hanya sebesar 25% kapasitas dan penerapan Protkes yang ketat.

Sebagaimana penjelasan singkat di atas maka sebagaimana penjelesan lengkap klik link dibawah ini.

INSTRUKSI WALIKOTA NO 11 TAHUN 2021 TENTANG PPKM LEVEL 3

Bank Indonesia: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jadi 2,37% di 2021

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi. Foto: Dok MI/PANCA SYURKANI

Nukilan.id – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2021 sebesar 2,37 persen atau tidak terjadi koreksi penurunan ataupun kenaikan. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut bisa terus meningkat di masa-masa yang akan datang.

“Jika dilihat indikator ekonomi kita saat ini, proyeksi ekonomi Aceh tidak terjadi perubahan seperti Sumatra khususnya dan Indonesia umumnya. Perubahan proyeksi ini karena dampak dari covid-19, salah satunya penerapan PPKM,” kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani, di Banda Aceh, dilansir dari Antara, Selasa, (27/7/2021).

Di sela-sela pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan OJK Provinsi Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, bersama perusahaan jasa keuangan lainnya, ia menjelaskan berdasarkan indicator ekonomi khususnya komoditas di Aceh tidak terjadi perubahan sehingga proyeksi ekonomi masih tetap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSad
Proyeksi 2021 pada April untuk Aceh sebesar 2,35 persen dan Sumatra 3,53 persen. Kemudian pada Juli menjadi 2,37 persen untuk Aceh dan Sumatra 2,68 persen. Perubahan yang terjadi terhadap proyeksi ekonomi di Sumatra disebabkan adanya pemberlakuan PPKM darurat di Pulau Jawa beberapa waktu lalu sehingga ikut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai gambaran dampak covid-19 terhadap perekonomian Aceh, pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi di Aceh menunjukkan tren penurunan dibandingkan triwulan IV 2020. Selain itu, jumlah uang tunai yang keluar dari Bank Indonesia (outflow) di Provinsi Aceh pada triwulan I-2021 juga menunjukkan penurunan sebesar -65,63 persen secara yoy.

Kemudian nominal transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan I-2021 menunjukkan penurunan sebesar -18,58 persen secara yoy. Sedangkan nominal transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan I-2021 menunjukkan penurunan sebesar -16,95 persen secara yoy.

“Salah satu langkah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi adalah dengan tercapainya vaksinasi secara maksimal untuk membentuk herd immunity sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan normal kembali,” pungkasnya.[]

Pendaftaran Ditutup, Pelamar CPNS Kemenag Aceh Capai 3.808 Orang

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg

Nukilan.id – Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mencapai 3.808 orang. Hasil ini diperoleh hingga berakhirnya masa penutupan pendaftaran, Senin, (26/7/2021).

Dari jumlah total pelamar, pendaftar terbanyak pada formasi Penyuluh Agama Islam sebanyak 1847 pelamar, kemudian Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 568 pelamar, Ahli Pertama – Penghulu sebanyak 531 pelamar, Ahli Pertama – Pranata Komputer sebanyak 383 pelamar, Ahli Pertama – Perencana sebanyak 242 pelamar, Penata Laporan Keuangan sebanyak 83 pelamar, Penyusun Laporan Keuangan sebanyak 82 pelamar, Penyusun Bahan Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf sebanyak 42 pelamar, Pengolah Data Sistem Akuntansi sebanyak 25 pelamar, dan Pengelola Pendaftaran dan Pembatalan Haji sebanyak 5 pelamar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, para pelamar CPNS ini akan memperebutkan 44 formasi yang dialokasikan untuk Kanwil Kemenag Aceh.

“Pendaftaran sudah ditutup tadi malam, selanjutnya panitia akan memverifikasi berkas saudara apakah sudah lengkap dan sesuai syarat,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, usai verifikasi administrasi, panitia akan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 2 – 3 Agustus 2021, kemudian masa sanggah pada 4- 6 Agustus 2021.

“Doakan yang terbaik dan jangan percaya kepada oknum yang mengaku bisa memuluskan langkah saudara dalam setiap seleksi. Kerja keras dan doa saudara yang mampu mengantarkan anda pada hasil yang memuaskan,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Iqbal, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Asisted Test (CAT) akan dilaksanakan pada 25 Agustus – 4 Oktober 2021, pengumuman hasil SKD 17 – 18 Okober 2021, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada 19 Oktober – 1 November 2021, dan pengumuman kelulusan pada 18-19 Desember 2021.

“Persiapkan diri dengan semaksimal mungkin karena usaha anda yang akan menentukan bisa tidaknya anda menjawab setiap pertanyaan yang diajukan saat mengikuti berbagai tahapan seleksi. Jangan percaya pada calo, jika menemukan orang yang menawarkan bantuan atau mengaku bisa memuluskan langkah dalam seleksi, laporkan kepada Kanwil Kemenag Aceh atau aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti,” ungkapnya.

BAS Dorong Keluarga Akidi Tio Ikut Bantu Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Brigade Anak Serdadu (DPD BAS) Aceh, Drs. Isa Alima.

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Brigade Anak Serdadu (BAS) Aceh, Drs. Isa Alima mengapresiasi kemurahan hati dan kepedulian sosial dari Keluarga Alm. Akidi Tio yang telah menyumbangkan dana yang sangat fantastis sekali yaitu 2 trilliun kepada masyarakat Palembang.

Hal ini disampaikan Isa Alima sambil ngopi pagi di sebuah warung kopi di kawasan kota Banda Aceh (Selasa, 26/7/2021)

“Disamping itu kita juga akan sangat mengapresiasi lagi jikalah keluarga Alm. Akadi Tio juga ada sedikit peduli ke masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Meskipun sekarang beliau memang merupakan warga Palembang Sumatera Selatan (Sumsel). Namun, kata Isa Alima, beliau dulunya juga pernah di Aceh dan membuka usaha di Aceh, tepatnya di Kota Langsa yang dulu masih di bawah Kabupaten Aceh Timur.

Sebab itu, Isa Alima sangat berharap hal ini dapat disahuti oleh keluarga besar Alm. Akadi Tio yang ada di Aceh maupun di luar Aceh.

“Besar harapan kita kiranya hal ini dapat disauti oleh keluarga Alm. Akidi Tio dan juga keluarga-keluarga lainnya yang ada di Aceh maupun di luar Aceh,” ujarnya.

Karena, kata dia, bagaimanapun juga masyarakat Aceh sangat berimbas secara ekonomis dari tragedi pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Konon lagi Aceh termasuk dalam zona miskin se Sumatera hal ini menambah rasa pilu yang amat sangat,” pungkas Isa Alima yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie ini.[]

[Wawancara Khusus] Kepala BPS Aceh: Narasi Termiskin Bukan dari BPS

Penulis
nukil
-
0
Kepala BPS Provinsi Aceh Ihsanurijal S.Si, M.Si

Nukilan.id – Pemerintah Aceh masih tetap menjadi daerah termiskin di Sumatera, capaian kemiskinan sebesar 15,33 persen. Angka 15,33% tersebut turun dibanding Per September 2020 sebesar 15,43%.

Wawancara khusus media Nukilan.id dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Ihsanurijal, S.Si, M.Si terkait Indikator kemiskinan makro yang BPS rilis diantaranya adalah Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Kedalaman serta Keparahan Kemiskinan.

Berikut petikan Wawancara khusus Ihsanurijal, S.Si, M.Si (Ihsanurijal) dengan media online Nukilan (Nukilan) yang dilakukan senin (26/7/2021) di Banda Aceh.

Nukilan: Dari aspek apa saja yang menyebabkan Aceh tetap dinobatkan sebagai provinsi termiskin se-Sumatra

Ihsanurijal: Perlu kami sampaikan bahwa narasi provinsi termiskin se-Sumatera bukan berasal dari BPS. Dalam setahun BPS secara serentak diseluruh indonesia merilis sebanyak dua kali terkait profil kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran (kondisi maret dan september). Indikator kemiskinan makro yang BPS rilis diantaranya adalah Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Kedalaman serta Keparahan Kemiskinan. Sedangkan ketimpangan pengeluaran diukur melalui Gini Ratio dan Ukuran Bank Dunia.

Pada bulan Juli ini BPS secara nasional telah merilis profil kemiskinan untuk kondisi bulan Maret 2021. Dimana seperti kita ketahui, persentase penduduk miskin untuk bulan Maret 2021 di Aceh sebesar 15,33 persen, dimana angka ini turun dibanding kondisi September 2020 yang sebesar 15,43 persen. Indikator inilah yang sering digunakan dan dibandingkan antar wilayah oleh pengguna data menurut sudut pandangnya masing-masing.

Kepada para pengguna data kami selalu menyampaikan masukan, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh lebih baik jika membandingkan kondisi antar wilayah harus dilihat kondisi dan indikator-indikator lainnya, sehingga akan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Sekali lagi, bahwa BPS hanya menampilkan informasi secara apa adanya sesuai potret sebenarnya di lapangan sesuai dengan metodologi yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan.

Nukilan: Bagaimana metode BPS menerapkan survei untuk mengetahui miskin dan tidaknya di provinsi Aceh.

Ihsanurijal: BPS sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghasilkan statistik dasar dalam bentuk data statistik lintas sektoral yang bersifat data makro. Dengan menggunakan metodologi statistik yang berstandar internasional dan prinsip independensi, BPS menghasilkan berbagai indikator strategis (sosial ekonomi) yang akan digunakan dalam perencanaan dan evalausi program pembangunan, termasuk didalamnya data kemiskinan makro.

Indikator kemiskinan makro BPS dihasilkan melalui Survei Sosial ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap bulan Maret dan September secara nasional.

Sebenarnya indikator kemiskinan hanya Salah satu saja dari banyak informasi yang dihasilkan dari Susenas seperti indikator pendidikan, kesehatan, kependudukan, perumahan dan lain-lain.

Untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Hal ini tidak hanya digunakan di Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi PBB dan lembaga lainnya seperti World Bank, banyak negara yang menggunakan pendekatan ini utamanya negara-negara berkembang.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Untuk Makanan ada 52 komoditas yang digunakan dan bukan makanan ada 47 komoditas (perdesaan) dan 51 komoditas (perkotaan). Setiap daerah dan setiap waktu memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Pada Maret 2021 Garis Kemiskinan di Aceh sebesar 541.109 per orang per bulan.

Metode ini dipakai BPS sejak TAHUN 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).

Nukilan: Apakah sampel yang di ambil oleh BPS memadai dalam penerapan survei di Aceh? Berapa jumlah sampel dari 5 juta penduduk Aceh?

Ihsanurijal: Metode sampling yang digunakan dalam SUSENAS sedemikian rupa telah didesain oleh BPS RI, sehingga secara statistik akan mampu menghasilkan estimasi yang memiliki akurasi tinggi. Kerangka sampel Susenas terdiri dari kerangka sampel Blok Sensus dan Rumah Tangga yang proporsional terhadap jumlah penduduk dan memperhatikan tingkat kesejahteraannya. Sehingga dengan kata lain sampel SUSENAS mewakili semua lapisan di masyarakat mulai dari lapisan bawah sampai atas dan hasilnya merupakan gambaran makro suatu wilayah. Pada bulan Maret jumlah sampel SUSENAS di Aceh berjumlah 13.510 rumah tangga atau setara dengan sekitar 57 ribu penduduk yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Dengan jumlah sampel sebanyak itu, secara statistik sudah sangat optimal dalam menghasilkan sebuah estimasi populasi.

Nukilan: Kenapa harus selalu provinsi Aceh yang menjadi tolak ukur miskin, sedangkan provinsi tidak memiliki wilayah yang dikelola, dari pengelolaan itu sepenuhnya berada dibawah Bupati dan walikota masing- masing dari Kab/kota?

Ihsanurijal: Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa BPS setiap tahunnya merilis profil kemiskinan setiap Maret dan September. Perlu dipahami, terkait dengan jumlah sampel bahwa untuk bulan September hanya mampu menggambarkan estimasi tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk Maret mampu menggambarkan kondisi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tentunya indikator tingkat provinsi merupakan gambaran makro rata-rata dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Nukilan: Apakah dalam survei yang dilakukan melibatkan kab/kota dalam penentuan survei yang dilakukan BPS Aceh?

Ihsanurijal: Dalam tata kelola kegiatan di BPS, pelaksanaan pendataan seperti SUSENAS ini dilaksanakan oleh seluruh BPS Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Terkait metodologi survei menjadi kewenangan BPS RI, untuk selanjutnya diaplikasikan diseluruh BPS provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan BPS Provinsi lebih banyak kepada penjaminan kualitas, melaksanakan supervisi dan lain-lain, agar pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota berjalan sesuai metodologi dan aturan yang sudah digariskan dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPS selalu memegang teguh nilai-nilai luhur BPS yaitu Profesional, Integritas dan Amanah serta menjaga Independensi terhadap kepentingan tertentu.[]

Reporter: Irfan

BBMKG: 48 Kali Gempa di Aceh dan Sumut Dalam Sepekan Terakhir

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Nukilan.id – Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hartanto, ST, MM, Minggu, menjelaskan sebaran gempa bumi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Pada pekan keempat Juli 2021, umumnya gempa terjadi di daerah sekitar Sesar Sumatera dan sebagian lagi di wilayah subduksi di Pantai Barat Sumatera.

“Kejadian kegempaan periode ini lebih banyak dibandingkan dengan kejadian gempa bumi pada pekan lalu,” katanya.

Terhitung mulai 16 hingga 22 Juli 2021, kata Hartanto, data gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh didominasi oleh kejadian gempa bumi di darat sebanyak 36 kejadian dan dilaut 12 kejadian.

Analisis PGR 1 Chichi Nurhafizah menyebutkan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, kegempaan yang terjadi Magnitudo lebih kecil 4.0 sebanyak 43 kejadian dan kekuatan gempa dengan magnitudo diatas 4.0 sebanyak 5 kejadian.

Kedalaman gempa yang terjadi cukup bervariasi dimana kedalaman lebih kecil 60 Km sebanyak 41 kejadian dan menengah atau diatas 60 Km sampai 300 Km sebanyak 7 kejadian.

Sementera itu, peneliti muda Balai Besar MKG Wilayah I Medan, Marzuki Sinambela menjelaskan dari 48 kejadian gempa itu, terdapat tiga kejadian yang signifikan dan dirasakan.

Gempa tersebut yakni, gempa Dairi pada 19 Juli 2021 pukul 20:56:43, gempa Nias Utara pada 20 Juli 2021, pukul 10:34:27 WIB dan gempa di Nagan Raya, Aceh pada 21 Juli 2021 pukul 16:10:22 WIB.

“Tidak ada kerusakan bangunan dan korban jiwa yang diakibatkan dari 3 gempa bumi yang dirasakan itu,” ujarnya.[bogordaily]

1...2,0742,0752,076...2,352Halaman 2,075 dari 2,352

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id