Beranda blog Halaman 1958

Bukan Nova, 13 DPC Partai Demokrat Dukung Muslim Jadi Ketua DPD Demokrat Aceh

0
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA HT. Ibrahim. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh yang sebelumnya sempat tertunda, kini memasuki babak baru.

Meski belum jelas kapan Musda akan dilaksanakan, tetapi babak baru ini akan mengubah jalan cerita dan prediksi banyak pihak di Aceh.

Seperti diketahui, Musda V Partai Demokrat sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 12-13 Juni 2021.

Namun menjelang hari H, pelaksanaan Musda diputuskan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan itu dilakukan karena Kota Banda Aceh berstatus zona merah Covid-19.

Disamping itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang juga Ketua Demokrat Aceh, positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri.

Pria Diduga Karena Proyek, Begini Respon Demokrat Aceh

“Hasil koordinasi SC dengan DPP, musda ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, mengingat Banda Aceh masuk dalam zona merah,” kata Ketua Steering Committee (SC) Musda, Adnan Yacob Oden, Sabtu (12/6/2021).

Saat itu, hampir semua DPC Partai Demokrat se-Aceh sudah menyatakan kembali mendukung Nova Iriansyah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode mendatang.

Empat hari menjelang pelaksanaan Musda, Selasa (8/6/2021), sudah 21 DPC dari total 23 DPC yang menyerahkan dukungannya kepada panitia.

Karena itulah, Nova dipastikan menjadi calon tunggal. Karena dalam peraturan organisasi, setiap bakal calon harus didukung minimal lima DPC atau 20% dari jumlah pemegang hak suara sah.

Tetapi, peta kekuatan dan dukungan itu sepertinya bakal berubah. Informasi diperoleh Serambinews.com, mayoritas DPC memutuskan mengusulkan calon lain selain Nova.

Calon lain dimaksud adalah Muslim, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI.

Anggota DPR RI, Muslim, yang didukung sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh.

Anggota DPR RI, Muslim, yang mendapat dukungan mayoritas sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh.

Hingga Minggu (8/8/2021), sudah ada 13 DPC dari total 23 DPC yang menyatakan mendukung Muslim, dan jumlah dukungan diperkirakan akan terus bertambah.

“Sementara ini sudah 13 Ketua DPC yang sepakat mencalonkan Muslim untuk melanjutkan kepemimpinan Demokrat Aceh ke depan,” ungkap Ketua DPC Aceh Besar, HT Ibrahim kepada Serambinews.com.

Ia menyampaikan, dukungan terhadap Muslim ini mengemuka setelah Nova menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai Ketua Demokrat Aceh periode 2021-2026.

Ibrahim mengatakan, pernyataan Nova itu disampaikan di depan para ketua DPC pada tanggal 1 Agustus lalu.

Lalu mengapa kemudian dukungan beralih ke Muslim?

“Kami menilai Muslim memiliki kemampuan dan loyalitas, serta jam terbang yang sudah teruji,” ujar Ibrahim.

“Terbukti dengan kepercayaan publik Aceh yang menjadikanya sebagai anggota DPR-RI selama tiga periode,”

“Selain itu kami meyakini beliau juga dapat bersinergi baik ke internal partai maupun ke berbagai elemen masyarakat Aceh,” imbuhnya.

Ibrahim melanjutkan, komitmen ke-13 ketua DPC ini telah diformalkan dalam bentuk surat dukungan resmi.

Untuk kemudian diteruskan kepada DPP Partai Demokrat sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia juga meyakini dukungan dari para Ketua DPC lainnya terhadap Muslim juga akan menyusul.

Berikut nama-nama ke-13 ketua DPC yang telah menandatangani surat dukungan terhadap Muslim.

1. Arif Fadillah (Banda Aceh).

2. H.T Ibrahim (Aceh Besar).

3. Indra Nasution (Sabang).

4. Muzakkar A Gani (Bireuen).

5. Tantawi (Aceh Utara).

6. T Sofianus (Lhokseumawe).

7. Mirnawati (Aceh Timur).

8. Syahyuzar Aka (Langsa).

9. Rajudin (Gayo Lues).

10. Nurdiansyah Alasta (Aceh Tenggara).

11. Herman Abdullah (Aceh Barat).

12. Hasdian Yasin (Simeulue).

13. T. Hasyimi Puteh (Aceh Jaya).

Sumber: Serambinews.com

Arif Fadillah Takjub Wisata Takengon, Ini Komentarnya

0

Nukilan.id – Tampaknya Takengon memang menjadi pilihan baik untuk berlibur, begitulah kata Arif Fadillah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) Kota Banda Aceh. Katanya, Takengon dan Bener Meriah punya potensi keindahan alam luar biasa.

“Takengon memang pantas menjadi pilihan untuk berlibur, selain keindahan alamnya juga punya iklim sejuk yang beda dengan daerah lain,” kata Arif Fadillah kepada Nukilan.id, Sabtu (7/8/2021) di Banda Aceh.

Arif beberapa hari lalu berkunjung ke Takengon untuk mengisi waktu berlibur. Tentu dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Bukan hanya alam, karena sudah berada di dataran tinggi, Arif juga menyebut, potensi wisata di Aceh Tengah memang harus didukung, apalagi masyarakat Gayo sudah sangat dekat dengan pemahaman wisata, seperti wisata ketinggian Pantan terong, Misalnya, ikut membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya, begitu juga lokasi wisata lainnya, hampir rata-rata dikelola Gampong.

“Saya yakin Tanah Gayo ini bisa menjadi pilihan baik, selain biaya murah juga keindahan alamnya sangan menjanjikan. Tidak perlu lagi jauh-jauh,” ujarnya.

Untuk itu–kata Arif–sudah sepantasnya masyarakat di Aceh untuk memasuki agenda wisata ke Tanah Gayo, selain hawa dingin juga fasilitas wisatanya sudah memadai.

“Penginapan dan tempat makannya sudah memadai, memang cocok menjadi kota tujuan wisata. Banyak lokasi yang bisa dikunjungi. Pokoknya “nyan cap”,” kata Arif seraya memberi telunjuk untuk Tanah Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah.[]

Reporter: ji

Ibu Dyah Bantu Alat Produksi untuk Perajin Aksesoris Giok Nagan Raya

0

Nukilan.id – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Dyah Erti Idawati, memberikan bantuan alat bantu produksi untuk perajin aksesoris batu giok di Gampong Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu, (7/8/2021).

Bantuan itu diberikan Dekranasda untuk mendukung pengembangan perajin di Aceh, baik untuk meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan kualitas barangnya.
Dyah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kinerja perajin.

Dyah mengatakan, batu giok merupakan potensi unggulan yang ada di Nagan Raya. Ia begitu mengapresiasi kejelian dari perajin yang memanfaatkan potensi tersebut untuk diolah hingga bernilai ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Dyah menyarankan agar aksesoris giok juga mengandung unsur etnik keacehan. Hal tersebut penting untuk menampilkan identitas kerajinan daerah. Seperti membentuk bros dan kalung dengan lambang pinto Aceh.

Lebih lanjut, kata Dyah, Dekranasda Aceh komit untuk menjalanlan dua tugas utamanya. Memakmurkan perajin dan melestarikan warisan budaya kerajinan Aceh.

Ibnu Abbas, perajin penerima bantuan alat produksi aksesoris batu giok itu mengaku terharu atas bantuan usaha yang ia dapatkan dari istri orang nomor satu di Aceh tersebut. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya begitu sulit mendapatkan pembeli.

“Sejak 2015 saya menjalankan usaha ini, baru kali ini mendapatkan bantuan. Kami sangat berterimakasih,” ujar Ibnu.

Ibnu mengatakan, selama masa pandemi tingkat penjualan produk gioknya mengalami penurunan tajam. Sebab selama ini barang-barang tersebut dibeli oleh orang-orang yang datang dari luar Aceh. Namun karena adanya pembatasan sosial, para wisatawan yang datang membeli tak ada lagi hingga penjualan sepi.

“Karena itulah, kami sangat bersyukur dibantu di saat kondisi seperti ini,” kata Ibnu.

Sementara itu, Camat Kecamatan Tadu Raya, Bustami, menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan Dekranasda untuk perajin di daerahnya. Ia berharap sinergitas Dekranasda Aceh dan Dekranasda Kabupaten Nagan Raya dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi perajin di Nagan Raya.

Hadir dalam acara penyerahan bantuan dan peninjauan kerajinan itu, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Nagan Raya, Ketua Bhayangkara dan Ketua Persit Nagan Raya, serta para perangkat gampong Alue Bata. []

Gubernur Aceh Sebut Pemimpin Era 4.0 Harus Adaptif dan Responsif

0

Nukilan.id – Membangun jiwa kepemimpinan yang responsif di era Revolusi Industri 4.0, akan banyak menghadapi tantangan. Di era ini, persaingan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah ketat, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Tidak terkecuali dalam hal kepemimpinan, yang selalu dituntut untuk mampu bersifat adaptif dan responsif.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menyampaikan sambutannya pada acara Webinar Nasional Pendidikan ‘Membangun Jiwa Kepemimpinan Yang Responsif Terhadap Kerentanan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Masa Pandemi COVID-19’ di Ruang Kerja Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (7/8/2021).

“Jiwa kepemimpinan, menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka membangun jiwa kepemimpinan yang responsif terhadap berbagai permasalahan di era Revolusi Industri 4.0 dan masa pandemi ini, merupakan suatu keniscayaan yang harus menjadi perhatian kita semua pada berbagai level dan status dalam masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur meyakini, jiwa kepemimpinan yang peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, akan mampu mencari solusi terbaik dengan langkah dan kebijakan-kebijakan yang efektif, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan, baik daerah maupun pembangunan nasional.

“Apabila kita membahas era revolusi industri 4.0 saat ini, tentu dalam pikiran kita menimbulkan pertanyaan apakah era seperti ini merupakan suatu hambatan dan tantangan dalam kehidupan, atau bahkan era ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan eksistensi diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menilik sejarah, setiap fase revolusi industri yang terjadi di dunia ini selalu ada pemain baru yang muncul, serta memberi pengaruh besar bagi perkembangan peradaban manusia,” ujar Gubernur.

Namun, sambung Nova, revolusi industri juga berimbas pada sejumlah pemain lama yang tersingkir. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi.

“Agar mampu bertahan dan tidak tergilas dengan dinamika kekinian dan dapat merebut peluang emas dari perubahan era ini, maka kita semua khususnya para adik-adik mahasiswa, perlu mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan meningkatkan skill dan mentalitas baru dengan cepat. Termasuk mempersiapkan jiwa kepemimpinan yang adaptif dan responsif, agar setiap tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang di masa yang akan datang,” kata Nova berpesan.

Lebih lanjut Gubernur berpesan, jiwa kepemimpinan di era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi covid-19 ini, mestilah memiliki beberapa ciri penting secara umum. Diantaranya, mempunyai kemampuan dasar sebagai leader atau pemimpin, mampu membangun keyakinan dan kepercayaan tim, mampu bertindak cepat dalam mengambil keputusan, dan mampu membentuk tim yang solid serta bersedia menerima feedback dari anggota tim.

“Semua kita tentu menyadari, di era ini keberhasilan tidak lagi bertumpu pada seorang leader saja. hanya tim yang solidlah yang akan menentukan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan kesolidan, Insya Allah berbagai permasalahan akan dapat diselesaikan, terlebih lagi permasalahan yang mendasar seperti yang terjadi di sektor pendidikan saat ini, yang sangat rentan menerima dampak dari era Revolusi Industri 4.0 dan masa Pandemi covid-19,” kata Gubernur.

Era 4.0, Pandemi dan Perubahan Pola Ajar

Dalam sambutannya Gubernur juga mengingatkan para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk menemukan pola pendidikan terbaik dalam menghadapi pandemic di era 4.0

“Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa institusi pendidikan di semua tingkatan terpaksa menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring. Perubahan pola mengajar ini tentu telah memaksa para pengajar untuk mampu dan mahir menggunakan teknologi, bukan semata karena tuntutan era 4.0, tetapi juga sebagai media pembelajaran, dengan menyiapkan materi yang relevan dan menarik sesuai keadaan,” imbuh Gubernur.

Nova mengingatkan, bahwa penyesuaian ini penting, karena pemerintah dan para pengajar harus memastikan, meski dengan pola pengajaran daring namun harus tetap dipastikan proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kondisi saat ini menuntut berbagai kebijakan yang cepat, tepat, dan efektif, sehingga walaupun proses belajar mengajar terdampak akibat pandemi covid-19, namun sumber daya manusia yang dihasilkan oleh institusi pendidikan kita tetap terjaga berkualitas.

“Kita menyadari, bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut tentu diperlukan leader dengan jiwa kepemimpinan yang adaptif dan responsif serta mempunyai berbagai kriteria yang sudah saya sampaikan, yaitu mampu membangun keyakinan dan kepercayaan tim, mampu bertindak cepat dalam mengambil keputusan, dan mampu membentuk tim yang solid serta bersedia menerima feedback dari anggota tim,” pungkas Gubernur.

Di akhir sambutannya, Gubernur juga berpesan agar para peserta menjadikan Webinar Nasional Pendidikan ini sebagai sarana saling berdiskusi dan menggali ilmu pengetahuan khususnya tentang membangun jiwa kepemimpinan, terutama dari para narasumber.

Untuk diketahui bersama, webinar ini menghadirkan dua orang pemateri, yaitu KH Abdul Wahid Maktub, Staf Menteri Ristekdikti RI, yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Qatar 2003-2007. Serta Dr. Danial, M. Ag, Rektor IAIN Lhokseumawe.

Dalam kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu, Gubernur Aceh turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri.[]

Kejari Aceh Utara Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Monumen Islam Samudera Pasai

0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai dengan total anggaran Rp49,1 miliar.

Kepala Kejari Aceh Utara Diah Ayu Hartati mengatakan kerugian negara yang diakibatkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti serta keterangan ahli. Ada lima tersangka yang ditetapkan. Mereka tidak ditahan,” kata Diah, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Adapun kelima tersangka tersebut yakni berinisial F selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), P selaku pengawas proyek, serta T dan R masing-masing selaku rekanan.

Diah Ayu Hartati mengungkapkan dana pembangunan monumen Islam Samudera Pasai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Pembangunan monumen tersebut dikerjakan lima perusahaan sejak 2012 hingga 2017.

Pada 2012, proyek tersebut dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp9,5 miliar. Pada 2013, dikerjakan oleh PT LY dengan anggaran Rp8,4 miliar. Pada 2014, dikerjakan oleh PT TH dengan anggaran Rp4,7 miliar.

Serta pada 2015 dikerjakan oleh PT PNM dengan anggaran Rp11 miliar. Pada 2016 dikerjakan oleh PT TH dengan anggaran Rp9,3 miliar serta 2017 dikerjakan oleh PT TAP dengan anggaran Rp5,9 miliar.

Dia menyatakan, dari hasil penyelidikan, pengerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Banyak bagian pekerjaan tidak dikerjakan.

“Para tersangka berdalih pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut karena berubah,” tutur Diah.

Hasil pemeriksaan ahli, kondisi bangunan tidak kokoh karena dibangun tidak sesuai spesifikasi. Kejaksaan akan meminta menutup akses ke monumen tersebut karena berbahaya dan dikhawatirkan ambruk.

“Kami juga sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Aceh menghitung kerugian negara. Perkiraan sementara, kerugian negara mencapai Rp20 miliar,” terang Diah.[suara.com]

Bos Google Larry Page Pindah ke Selandia Baru

0

Nukilan.id – Larry Page yang merupakan salah satu pendiri Google dan termasuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, telah resmi menjadi penduduk Selandia Baru. Pihak imigrasi Selandia Baru menyatakan Larry Page telah melamar menjadi penduduk dengan kategori investor kaya.

“Larry Page mengajukan aplikasi untuk tinggal di bawah kategori investor plus pada 3 November 2020,” kata Imigrasi Selandia Baru dalam sebuah pernyataan email, Sabtu, (7/8/2021).

Namun perpindahan Larry Page belum bisa diproses karena pembatasan Covid-19. Bos Google Larry Page juga saat ini masih berada di luar negeri.

“Karena dia berada di luar negeri jadi aplikasinya tidak dapat diproses karena pembatasan COVID-19. Namun saat Larry Page memasuki Selandia Baru, aplikasinya dapat diproses dan disetujui pada 4 Februari 2021,” tulis pihak imigrasi. Visa mengharuskan pelamar memiliki NZ$ 10 juta atau setara US$ 7 juta untuk berinvestasi di Selandia Baru selama tiga tahun, menurut pernyataan di situs web imigrasi.

Selandia Baru menutup perbatasannya untuk pengunjung pada awal pandemi, kecuali untuk perjalanan keluar-masuk ke Australia. Negara ini hanya mengizinkan sejumlah kecil orang yang datang ke Selandia Baru. Pengunjung diwajibkan menghabiskan dua minggu di fasilitas karantina yang dikelola pemerintah.

Ihwal alasan bos Google Larry Page diizinkan masuk ke Selandia Baru padahal perbatasan masih ditutup, Menteri Kesehatan Andrew Little mengatakan hal itu mengikuti permohonan darurat medis. Putra Larry Page dievakuasi dari Fiji pada awal Januari.

“Itu memenuhi semua kondisi standar darurat medis yang membutuhkan evakuasi medis dari Kepulauan, dan setiap persyaratan dan peraturan terkait evakuasi medis dan Covid-19 telah dipatuhi,” kata Andrew Little, menurut sebuah transkrip di situs parlemen.[tempo.co]

DLHK3 Banda Aceh Instruksikan Hotel Pilah Sampah

0
Tim DLHK3 Banda Aceh saat memonitor sampah hotel di Banda Aceh. (Foto: Antara/Humas Diskominfotik Banda Aceh)

Nukilan.id – Dinas Lingkungan Hidup Keindahan dan Kebersihan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh minta manajemen perhotelan di Banda Aceh untuk menjalankan program pemilahan dan pembatasan sampah guna menuju Banda Aceh Bebas Sampah 2025.

“Semua hal yang positif ini menjadi modal terbesar bagi mewujudkan Banda Aceh Bebas Sampah 2025,” kata Kepala DLHK3 Banda Aceh Hamdani Basyah, di Banda Aceh, Sabtu.

Ia mengatakan sejauh ini mulai banyak hotel di Banda Aceh yang mendukung program kebersihan dengan menjalankan pemilahan dan pembatasan sampah tersebut.

Sejak Januari 2021 lalu, kata dia, pihak hotel telah menjalankan program ini secara baik dengan pendampingan oleh tim LHK3 sendiri.

Hotel-hotel berbintang di Banda Aceh seperti Hermes Palace, Kyriad Muraya dan beberapa lainnya sudah lebih dulu menerapkan dengan pendampingan tim fasilitator.

“Program ini terus berjalan, kita juga turun langsung ke hotel-hotel lainnya di Banda Aceh,” katanya.

Ia menjelaskan Banda Aceh memiliki modal besar untuk menjalankan program lingkungan ini karena adanya komitmen yang sangat kuat dari Wali Kota Banda Aceh mewujudkan kota yang bersih, indah, rapi, sehat dan nyaman.

“Ini juga dalam rangka menjadikan Banda Aceh bebas sampah tahun 2025 sesuai amanah Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan kota yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga. Bisa dengan memilah sampah sesuai jenisnya.

“Ketika sampah sudah dipilah, maka akan lebih mudah untuk ditangani. Ada yang perlu dibawa ke tempat daur ulang, ada yang kemudian langsung dibawa ke TPA,” demikian Hamdani.

Sumber: Antara

September, Dinsos Aceh Salurkan Bantuan JPS untuk Masyarakat Miskin

0
Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah, A.Ks., M.Si. (Foto: HDS/nukilan.id)

Nukilan.id – Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBA) menempatan anggaran sebesar Rp98 Miliyar di Dinas Sosial Aceh. Anggaran itu akan dipakai antara lain Rp. 10 Miliyar masyarakat miskin yang akan disalurkan September 2021 mendatang.

Anggaran itu–tentu tidak lagi deiberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)).

Program yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui dinas sosial Aceh ini diberi nama jaringan pengaman sosial (JPS) yang cuma berlaku di Aceh.

Ketika dikonfirmasi Nukilan.id, Jum’at (6/8/2021), Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah, A.Ks., M.Si. mengatakan, bantuan JPS yang diberikan untuk masyarakat miskin memiliki kriteria tersendiri yang akan ditentukan oleh pihak pelaksana.

“Nominal yang akan diberikan sekitar Rp300.000 per Kepala Keluarga (KK) untuk 33.000 KK. Ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh yang memenuhi kriteria yang akan dibantu,” ujar Devi Riansyah.

Reporter: Hadiansyah

Fraksi PAN DPR Aceh: ULP Penyebab Serapan APBA 2021 Lemah

0
Ketua Komisi II DPRA Irpannusir (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Anggota Panitia Khusus (pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan, kesalahan besar lambatnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 terletak di Biro pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

“BPBJ penyebab lemahnya serapan anggaran APBA sekarang,” kata Irpannusir kepada Nukilan.id di ruang kerja komisi II DPRA, kamis (05/8/2021).

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai, serapan APBA lemah padahal sudah masuk bulan Agustus, realisasi baru 18% sampai 21%.

“Presentase itu setelah pansus DPRA memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk dimintai keterangan dokumen tahun 2021 yang belum tayang,” katanya.

Irpannusir menyesalkan BPBJ yang sudah menerima dokumen lelang dari SKPA namun belum juga ditayang.

“Ternyata dokumen sudah diserahkan ke BPBJ, ada 95% paket kegiatan tahun 2021,” Jelasnya

Menurut Irpannusir, dalam hal ini terlihat BPBJ tidak siap untuk menanyangkan paket-paket yang sudah lengkap dokumennya, dan terbukti hingga kini baru 23% sampai 28% paket yang sudah tayang namum belum ada kontrak, dan 13% sampai 15% yang sudah memiliki kontrak.

“Memasuki bulan Agustus ini bisa kita ambil kesimpulan paket-paket itu macet di BPBJ, ini berarti BPBJ tidak siap merealisasikan APBA tahun 2021,” jelas Irpannusir,

Menurutnya, BPBJ tidak mampu mengejar target, apalagi memasuki bulan September sampai akhir tahun kondisi cuaca hujan, tidak mungkin pekerjaan fisik bisa selesai dalam jangka waktu 4 bulan. “Ini mungkin berat diselesaikan,” lanjut Irpannusir.

Dan inilah yang didorong oleh DPRA untuk percepatan realisasi kegiatan agar segera dilaksanakan selaku lembaga pengawasan.

Politisi Partai PAN mengatakan, DPR Aceh tidak punya tujuan macam-macam, karna isu yang dikembang kan ingin mencampuri pemenang paket atau tender pekerjaan yang ditayang oleh biro PBJ, itu tidak ada semua.

Dan itu bukan tupoksi DPR Aceh, kewenangan hanya mengawasi dan hampir 80% pokok pikiran DPRA yang sudah di tender dan bukan sewa kelola itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak tahu.

Jadi–kata Irpannusir, bila DPRA dituding ingin mencampuri kinerja ULP, itu keliru.

“ULP sendiri sulit dihubungi untuk komunikasi,” ujarnya.

Reporter: Irfan

Percepat Vaksinasi, Kemendagri Jalin Kerja Sama Integrasikan Data

0

Nukilan.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai upaya mempercepat program vaksinasi. Kerja sama itu resmi dimulai, ditandai dengan penandatangan secara virtual oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, Plt. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Jumat (6/8/2021).

Zudan menjelaskan, program vaksinasi merupakan agenda besar, karena pelaksanaannya melibatkan jumlah peserta yang lebih banyak dibanding gelaran pemilu. “Nah ini adalah pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan bersama, dan kami dari Dukcapil ingin mendukung penuh dari program PeduliLindungi, Smart Checking, dan Pcare,” ujarnya.

Dirinya berharap, setelah penandatanganan kerja sama ini semua tim teknis terkait dapat segera bertemu untuk memproses akses termasuk mengoreksi data. Sehingga, bila ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang keliru atau terpakai oleh orang lain dapat segera dibenahi.

Zudan mengatakan, Dukcapil pada prinsipnya memberikan instrumen untuk memverifikasi data. Bila ada persetujuan dari pemilik data, maka data itu dapat dipindahkan ke sertifikat vaksin. Dengan begitu, untuk mengecek keabsahan data vaksin seseorang, NIK tak perlu diketik ulang. Sebab, bila NIK yang tercantum telah sesuai maka akan terbaca.

“Nah inilah proses yang kemudian dicocokkan dengan data center, data yang ada di data center sebagai verifikator, kemudian kalau cocok silakan dilanjutkan, kalau tidak cocok kembali ke tahap awal untuk melihat NIK yang dimasukkan,” terangnya.

Dirinya juga meminta agar semua pihak dapat mendukung kebijakan perlindungan data pribadi. Supaya data tersebut dapat terus terjaga perlindungannya, kebutuhannya, termasuk pemanfaatannya. Prinsip perlindungan rahasia data pribadi, yakni boleh dipindahkan sepanjang ada consent, atau persetujuan dari pemilik.[]