Beranda blog Halaman 1935

Politisi PA Sulaiman Gelar Makan Kuah Beulangong Dalam Situek

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Nukilan/Irfan))

Nukilan.id – Dalam rangka mempererat tali silaturrahmi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman, SE mengadakan makan kuah belangong bersama seluruh elemen masyarakat di Desa Lam Ara Tenoeng, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (26/8/2021).

Uniknya, pada saat menyantap kuah beulangong, para tamu undangan tidak menaruh makanan ke dalam piring, melainkan dalam Situek alias Pelepah Pinang yang telah tersedia. Dan ini merupakan alat makan tradisional tempo dulu.

Acara tersebut terut dihadiri Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rafli Kande, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar, Adun Mukhlis, Ketua KPA Banda Aceh, Azwir Basyah, jajaran pengurus KPA Aceh, Komedian Aceh, Pak Slaam pasar Pagi, beserta seluruh rekan-rekan media.

“Acara hari ini mencoba menggalakkan cara makan tempo dulu, dengan menu kuah belangong dan makannya memakai situek, tidak memakai piring, agar kembali ke alam,” ungkap Sulaiman.

Ia berharap dengan silaturahim ini bisa bermanfaat bagi proses Pembangunan Aceh dengan mengundang dari anggota DPRRI asal Aceh, KPA Aceh dan Aceh Besar, teman teman media, unsur ulama, pemuda berbagai kalangan diundang dalam acara silaturahim tersebut.

“Sambil santai berfikir bagaimana sama-sama untuk membangun Aceh, tadi disaat diskusi ada beberapa ide yang masuk, sudah di tampung secara bersama sama karna kita mempunyai peran penting untuk Pembangunan Aceh,” ujar Politisi partai Aceh ini.

Sulaiman mengatakan bahwa, acara silaturrahmi seperti ini setiap tahun diadakan di Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

Menurutnya, silaturahmi ini memiliki manfaat begitu besar, karena, jika sudah berkumpul saling bermusyawarah, pasti keluar ide-ide baru yang bermanfaat bagi pembangunan Aceh kedepan.

“Jadi, ketika bermusyawarah dan bermufakat saling memberikan masukan dan kritik maka akan menambah wawasan dan daya serap masyarakat yang tidak terjangkau, sehingga bisa menjadi sebuah acuan yang baru bagi kami,” ungkapnya.

Selain itu, kata Sulaiman, nantinya, masukan dan poin-poin yang didiskusikan hari ini akan diteruskan kepada Pemerintah Aceh, DPR RI sampai ke pemerintah pusat. Sehingga manfaat bisa langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat Aceh, karena secara ekonomi masyarakat saat ini sangatlah memprihatinkan.

“Karena keadaan sekarang ini masih dalam masa pandemi Covid-19, jadi apapun kegiatan tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama pada kegiatan silaturahmi pada hari ini, kita tetap menerapkan Protokol Kesehatan ketat, dengan menggunakan hand sanitizer, masker, serta tempat cuci tangan,” pungkasnya.

Reporter: Irfan

Banda Aceh Juara Umum Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM menyampaikan pentingnya program pembelajaran yang unggul serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk melatih kemampuan siswa agar dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

“Kepada para pemangku kepentingan untuk tidak terkesan asal-asalan dalam mengusulkan program dan kebutuhan di sekolah. Jangan asal copy paste setiap tahunnya. Jangan dianggarkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dan berlebih,” tuturnya saat menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2021 yang berlangsung sejak 23 hingga 26 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Pada kegiatan LKS tingkat Provinsi Aceh tahun 2021, perwakilan Kota Banda Aceh berhasil menjadi juara umum, dengan torehan 14 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu.

Untuk bidang SMK, lanjutnya, kebutuhan yang diusulkan harus mempertimbangkan kekhususan jurusan yang diajarkan, agar usulan tersebut dapat bermanfaat dan layak digunakan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran.

“Anak-anak Aceh semua hebat, tinggal kita asah kemampuan mereka sesuai dengan skill yang sudah ada pada dirinya. Saya sudah melihat dan berdiskusi langsung dengan dewan juri. Kemampuan anak-anak Aceh tidak diragukan lagi dan mampu bersaing dengan siswa-siswi lain di Indonesia,” ungkapnya.

Alhudri berharap dengan adanya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) akan dapat menguatkan karakter dan kepribadian siswa. Tidak hanya termotivasi untuk mau dan percaya diri, tetapi menjadi pribadi yang santun, tegas, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

“Lulusan SMK harus memiliki kemampuan dan berdaya saing, ditunjang dengan kemampuan softskill seperti berkomunikasi, berpikir kritis, serta bekerjasama. Aspek penunjang lain yaitu berkarakter, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan SMK, Azizah, S.Pd, M.Pd melaporkan LKS merupakan salah satu ajang bergengsi yang turut dilombakan secara nasional pada tahun ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat karakter, produktif, kreatif dan inovatif bagi siswa.

“Untuk mengetahui peta kualitas dan kemampuan siswa SMK sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. Maka yang menjadi dewan juri disini adalah juri nasional serta pihak dunia usaha berskala nasional,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Para siswa yang berhasil meraih juara pertama di tingkat provinsi, berhak mewakili Aceh untuk berlomba diajang yang sama pada tingkat nasional yang akan dilaksanakan 24 hingga 30 Oktober 2021 secara daring di Jakarta.

Berikut 30 siswa-siswi yang akan mewakili Aceh pada LKS tingkat nasional tahun 2021 :

A. Kelompok Konstruksi, Teknologi Bangunan dan Agribisnis:

1. Teknik Pemasangan Batu Bata (Ahmad Zulmi Ardhani dari SMKN 1 Gunung Meriah)
2. Teknik Instalasi Kelistrikan (Shandi Febri Winata dari SMKN 2 Langsa)
3. Pembuatan Kabinet (Rizky Malana dari SMKN 2 Banda Aceh)
4. Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (M. Jeskin Namuska dari SMKN 2 Karang Baru)
5. Lanskap dan Pertamanan (Noval Ardiansyah dan Deni Hariyadi dari SMKN 1 Karang Baru)
6. Pemasangan Instalasi Pipa Air dan Pemanas (M. Andika Saputra dari SMKN 2 Banda Aceh)
7. Teknik Tata Udara dan Pendingin (Fathurahman dari SMKN 1 Bireuen)
8. Teknologi Peternakan (Tengku Raisya Zahara dari SMK PP N Saree)

B. Kelompok Seni Kreatif & Fashion:

1. Teknologi Mode (Amalia Humairah dari SMKN 3 Banda Aceh)
2. Teknologi Desain Grafis (Syahrul Ramadhan dari SMKN 1 Lhokseumawe)

C. Kelompok Teknologi Informasi & Komunikasi:

1. Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (Farhan Aulianda dari SMKN 5 Banda Aceh)
2. Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (Rifki Sani dari SMKN 1 Banda Aceh)
3. Komputasi Awan (Ziadir Rizaq dari SMKN 5 Langsa)
4. Teknik Desain Laman (M. Arkan Haris dari SMKN 1 Banda Aceh)
5. Pemasaran Daring (Najwa Nahara Beautiful dari SMKN 1 Banda Aceh)

D. Kelompok Teknologi Manufaktur dan Rekayasa:

1. Elektronika (Gilang Ramadhan dari SMKN 2 Langsa)
2. Sistim Kendali Industri (Muhammad Lufi dari SMKN 2 Karang Baru)
3. Pengelasan (Muhammad Ikhsan dari SMKN 1 Darul Kamal)
4. Farmasi (Ghina Khamisna dari SMK Farmasi Cut Mutia)

E. Kelompok Pariwisata & Layanan Sosial dan Individual:

1. Tata Kecantikan/ Terapi Kecantikan (Vena Murtini dari SMKN 3 Banda Aceh)
2. Kulineri (Sultan Muammar Juana dari SMKN 3 Banda Aceh)
3. Hotel Resepsionis (William Oktavian dari SMKN 3 Banda Aceh)
4. Pelayanan Restoran (Indarhe Kidung Takiskara dari SMKN 3 Banda Aceh)
5. Teknologi Pengolahan Pangan (Yossi Yosmien Ranni dari SMK PP N Saree)
6. Industri Pariwisata (Elpa Aprilini dari SMKN 1 Banda Aceh)
7. Penataan Rambut (Only Sister dari SMKN 1 Kutacane)

F. Kelompok Transportasi:

1. Teknik Perbaikan Body Mobile (Reval Tri Herlambang dari SMKN 2 Karang Baru)
2. Teknologi Otomotif Mobil (Rizki Firmansyah dari SMKN 1 Gunung Meriah)
3. Nautika (Teuku Fathurrahman dari SMKN 6 Lhokseumawe)
4. Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor (Wahyu Fernando dari SMKN 2 Karang Baru).[]

Pemko Subulussalam Relokasi 56 Lapak Pedagang di Pasar Tradisional Simpang Kiri

Penulis
Mirzu
-
0
Pasar tradisional Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam akan segera merelokasi 56 lapak pedagang di pasar tradisional Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Subulussalam, Wardiansyah dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (26/8/2021).

“Selama ini para pedagang membuat lapak dan berjualan hingga ke badan jalan akses utama untuk masuk ke pasar tradisional yang berlokasi di jalan Nyak Adam Kamil tersebut,” kata Wardiansyah.

Ia juga mengatakan bahwa, nantinya para pedagang ini akan menempati bangunan pasar Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang berada tak jauh dari lokasi sebelumnya.

Menurut Wardiansyah, selama ini para pedagang yang di dominasi berjualan aneka bumbu dapur itu, mendirikan bangunan di kedua sisi badan jalan masuk pasar hampir sepanjang seratus meter.

Sehingga, kata dia, kondisi ini menyebabkan kemacetan parah disaat hari pekan yang dilaksanakan saban hari Minggu, karena badan jalan yang awalnya delapan meter tersisa kurang dari tiga meter.

“Ini tentu sangat mengganggu ya, makanya kami berencana akan menertibkan. Tentu dengan cara-cara yang humanis,” ujarnya.

Terkait rencana ini, Disperindagkop dan UKM Kota Subulussalam juga sudah melakukan musyawarah dengan para pedagang, yang turut dihadiri Camat Simpang Kiri dan Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.

Sementara itu, dalam rangka penertiban pajak tersebut, Wardiansyah terus melakukan sosialisasi. Bahkan, Wali Kota Subulussalam Affan Alfian Bintang bersama dengan unsur terkait lainnya juga sudah turun ke lokasi pasar untuk menjumpai pedagang pasar.

Menurutnya, hasil dari musyawarah tersebut para pedagang sepakat untuk dipindahkan ke bangunan Kotaku. Apabila, slot di bangunan Kotaku tidak bisa menampung semua pedagang yang akan direlokasi, pihaknya akan membangun kembali lapak baru di samping bangunan pasar Kotaku.

“Targetnya dalam 30 hari kedepan, para pedagang akan kami pindahkan ke lokasi bangunan Kotaku. Kami pastikan tidak ada pungutan liar saat pemindahan ke lapak yang baru,” ujar Wardiansyah.[]

Prof Syahrizal: MES Dorong Prinsip Ekonomi Syariah

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Perwakilan Sumatera, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA. (Foto: Nukilan/Irfan)

Nukilan.id – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergitas.

Hal itu disampaikan Ketua MES Perwakilan Sumatera, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA kepada Nukilan.id di sela acara Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayaha (Muswil) MES Aceh di Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Rabu (25/8/2021).

“Sesungguhnya MES merupakan rumah besar dari beragam latar belakang dan profesinya, meliputi dari Akademisi, praktisi, pelaku UMKM, petani, nelayan, pengusaha, pemuda, Uulama, dan juga kaum perempuan, yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara besama-sama,” kata Prof Syahrizal.

Ia menjelaskan bahwa, perkembangan ekonomi syariah secara nasional ini baru dimulai beberapa tahun terakhir, momentumnya dimulai dari industri perbankan dengan mengacu kepada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

“kemudian muncul industri keuangan lainnya, bukan hanya perbankan, tapi juga ada seperti asuransi, pegadaian, koperasi dan lainnya, itu secara kelembagaan. Dan karena ini baru, maka tentu market share atau pangsa pasar secara nasional masih kecil, belum sampai 15-20 % industri itu berjalan,” terang Prof Syahrizal.

Lanjutnya, pada industri perbankan nasional, market share perbankan syariah sudah berubah, pertama sekali berubah pada konversi Bank Aceh, dan itu memberi kontribusi besar, karena Bank Aceh sahamnya kurang lebih Rp 27 triliun. Yang dulunya sebagai unit usaha syariah kecil, ketika induknya dikonversikan, maka total asetnya menjadi besar.

“Begitu juga dengan 3 bank saat ini, ketika manager Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) seperti, BRI Syariah, BNI Syariah, BSM menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), maka bank tersebut menjadi satu kekuatan besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah. Dan itu juga sangat memberi kontribusi share kepada industri perbankan syariah secara nasional,” jelasnya.

Selain itu, kata Prof Syahrizal, kalau dibandingkan dengan perbankan konvensional, pada umumnya perbankan syariah masih jauh tertinggal, karena industri perbankan konvensional sebelum Indonesia merdeka sudah ada, dan monumentalnya baru lahir setelah adanya undang-undang perbankan.

Sebagai Ketua Koordinator MES wilayah sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Bandar Lampung ada 3 dimensi kerjanya, yaitu ekonomi Syariah, Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah, ketiga dimensi tersebut ikut digerakkan oleh MES beserta komponen masyarakat lainnya.

“Karena di dalam MES itu, ada pelaku ekonomi, bankir, praktisi keuangan, akademisi, pelaku usaha atau bisnis dan eksportir, jadi lengkap orang di dalam MES ini. Apalagi MES nasional, luar biasa pengurusnya, mulai dari jajaran pemerintah, menteri hingga pelaku ekonomi mikro dan UMKM,” sebut Prof Syahrizal.

Oleh karena itu, Prof Syahrizal menyampaikan bahwa, pihaknya akan terus mendorong industri-industri masyarakat dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah.

“Seperti istilah dari Wakil Presiden Kiai H. Makruf Amin, “Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat”,” tutupnya.

Reporter: Irfan

Dosen UIN Ar-Raniry: Belajar Daring Beresiko Hilangkan Pengetahuan dan Ketrampilan

Penulis
Mirzu
-
0
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr.Sabirin,S.Sos.I, M.Si (Foto: Ist)

Nukilan.id – Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr.Sabirin,S.Sos.I, M.Si mengatakan bahwa, proses pembelajaran secara daring selama pandemi Covid-19 sangat beresiko hilangkan pengetahuan dan keterampilan bagi generasi saat ini.

“Di saat pandemi Covid-19, pendidikan sangat beresiko bagi generasi saat ini, karena, belajar secara online terpaksa kita lakukan, meskipun transfer ilmu dan skill tidak dapat terjadi secara sempurna, tapi tidak ada pilihan lain, kita terpaksa harus lakukan daring untuk menghindari penyebaran Covid-19. Dan ini memang pilihan yang sulit,” ungkap Dr Sabirin kepada Nukilan.id, Rabu (25/8/2021).

Menurutnya, kalau kondisi Covid-19 terus terjadi sampai 5 tahun kedepan, dikhawatirkan akan mempunyai generasi yang lemah dalam hal pengetahuan dan skill, karena aktivitas secara online itu sulit untuk menemukan keseriusan dalam proses belajar mengajar.

“Karena, terkadang ada dilema tersendiri dari segi jaringan internet, kuota dan hal-hal lain yang memang menggangu mekanisme belajar, karena hari ini masih banyak daerah pelosok yang jaringannya lemah, bahkan ada yang masih tidak ada jaringan internet. Dan ini sungguh sangat disayangkan dan membuat mereka terkendala untuk aktif,” ujar Dr Sabirin.

Sebab itu, lanjutnya, kita melihat proses perkuliahan sekarang tidak terjadi secara efektif, karena ketika sedang proses belajar mengajar, banyak mahasiswa yang tidak dapat menghidupkan kamera dengan alasan jaringan internet. Sehingga, inilah yang menyebabkan adanya transfer nilai secara tidak baik.

Namun, sambung Dr Sabirin, jika semua daerah itu memiliki jaringan yang bagus, maka kita bisa mengontrol secara ketat mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan.

“Tapi yang terjadi hari ini, ada mahasiswa yang mematikan kamera dengan alasan jaringan, inikan menyebabkan kita tidak tau mereka sedang melakukan apa, serius atau tidak, kita tidak tau. Dan termasuk capaian yang ingin disampaikan tidak maksimal dan ini yang menjadi problemnya,” pungkasnya.

Reporter: Hadiansyah

Transaksi dengan Uang Kripto, Halal atau Haram?

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Bitcoin, (Foto: istockphoto/studiocasper)

Nukilan.id – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan kajian untuk menentukan fatwa halal atau haramnya bertransaksi aset cryptocurrency atau uang kripto. Kajian ini dilakukan dalam rangka merespons peningkatan perdagangan aset kripto di kalangan masyarakat.

Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Prof Jaih Mubarok, menjelaskan uang kripto merupakan mata uang digital yang dibuat melalui proses dengan teknik enkripsi yang dikelola jaringan peer to peer. Karenanya, hal ini termasuk dalam wilayah siyasah maliyyah (kebijakan politik ekonomi) yang eksistensinya bergantung pada ketentuan dan atau keputusan otoritas yang setidaknya memenuhi kriteria uang sebagaimana disampaikan Muhammad Rawas Qal‘ah Ji dalam kitab al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari‘ah.

“Mengutip pendapat Qal‘ah Ji di atas yang menekankan aspek legalitas uang, Prof Jaih menjelaskan uang (nuqud) adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan lembaga pemegang otoritas. Atas dasar penjelasan tersebut, seandainya masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan unta (atau kulit unta) sebagai alat pembayaran, unta tersebut tidak dapat dianggap sebagai uang (nuqud), melainkan hanya sebagai badal (pengganti) atau ‘iwadh (imbalan); karena uang harus memenuhi dua kreiteria yaitu 1) substansi benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat dan 2) diterbitkan lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang (antara lain bank sentral),” demikian kutip laman resmi MUI, Rabu (16/6/2021).

Prof Jaih juga mengatakan, Khalifah Umar Ibn al-Khaththab pada 18 Hijriyah menuliskan kata ”Bismillah,” ”al-Hamdu lillah,” ”Bismi Rabbi,” dan ”Muhammad Rasulullah” (sebagai simbol-simbol Islam) terhadap dinar dan dirham yang berasal dari Bizantium dan Persia. Ia juga mengatakan, menurut ahli sejarah, orang pertama yang menerbitkan Dinar dan Dirham untuk diberlakukan di wilayah (Negara) Islam adalah Abd al-Malik Ibn Marwan (Khalifah Bani Umayah yang berkuasa setelah fase al-Khulafa’ al-Rasyidun) pada tahun 74 H, sebagai respon terhadap para gubernurnya yang membuat mata uang sendiri-sendiri di wilayahnya masing-masing.

Di antara mata uang itu antara lain al-Hajjaj pada tahun 75 H yang membuat dirham sendiri, yaitu Dirham Baghli. Abdullah Ibn Zubair membuat dinar sendiri dengan membubuhkan namanya pada dinar tersebut (yaitu Abdullah Amir al-Mu’minin), dan Mush‘ab Ibn Zubair (Gubernur Irak) membuat dirham khusus.

Prof Jaih juga menyinggung mengenai kedudukan harta yang diakui sebagai alat tukar (uang), yang pada dasarnya berfungsi sebagai standar nilai dari harta-harta lainnya. Menurutnya, dalam sejarah (termasuk dalam sejarah Islam), emas dan perak diberlakukan sebagai uang (nuqud) yang bernama dinar (emas) dan dirham (perak). Fungsi uang (nuqud) dijelaskan ulama sebagai berikut:

Pertama, Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din (4: 91) menyampaikan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim (pemutus) dan penengah atau mediator (mutawasith) terhadap harta-harta lain untuk mengetahui nilai (qimah)-nya;

Kedua, Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah (680) menyatakan bahwa Allah menciptakan logam emas dan perak sebagai nilah (qimah) bagi semua harta lainnya; dan ketiga, Sarkhasi dalam kitab al-Mabsuth (2: 191) menyatakan bahwa emas dan perak dalam berbagai bentuk, diciptakan Allah sebagai substansi nilai (qimah) atau harga.

“Ulama membedakan harta menjadi harta al-nuqud (secara harfiah berarti harga atau standar harga [al-tsamaniyyah) dan harta al-‘urudh yang secara harfiah berarti barang,” ujar Jaih.

Sementara itu kata dia, Al-naqd (al-nuqud; jamak) secara harfiah berarti al-kasyf (pengungkapan); yaitu mengungkapkan sesuatu dan penampakannya. Arti al-nuqud secara istilah adalah sesuatu yang diterima masyarakat umum sebagai media pertukaran dan standar/pengukur nilai atas barang dan jasa, baik terbuat dari barang tambang (logam) ataupun dari kulit.

Sedangkan harta ‘ardh adalah harta yang disepakati dan/atau ditetapkan otoritas bukan sebagai alat tukar; al-‘ardh dapat berupa tumbuhan, hewan, dan benda-benda tidak bergerak serta semua benda yang termasuk harta.[hidayatullah.com]

PDAM Tirta Mountala Raih Penghargaan Pembayar Pajak Daerah Terbesar 2020

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh memberikan penghargaan kepada Dirut PDAM Tirta Mountala Aceh Besar atas kontribusi sebagai wajib pajak dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan kantor pajak Pratama Aceh Besar tahun 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala DJP Aceh Imanuel Hakim didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar Nugroho Nurcahyono yang diterima langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirta Mountala Ir. Sulaiman M.Si di Banda Aceh, 26 Agustus 2021.

Dirut PDAM Tirta Mountala Sulaiman mengutarakan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar khususnya para pelanggan yang telah ikut serta menjadikan PDAM meraih penghargaan ini.

“Ini yang pertama sejak PDAM ini hadir untuk masyarakat Aceh Besar, sehingga sebuah kebanggaan yang harus terus kita pertahankan,” kata Sulaiman.

Ia mengatakan bahwa dengan patuhnya masyarakat membayar iuran pelayanan air, maka setoran pajak kita kepada daerah juga lancar.

“Dengan patuhnya pembayaran rekening, Maja akan berdampak pada besarnya pemasukan daerah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh Besar, semoga terus bekerja sama dengan baik dalam pelayanan ini,” tutupnya.

Juanda Djamal: Alih Dana Pembangunan RSUD Aceh Besar Bukti Gagalnya Perencanaan

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Peralihan anggaran pembangunan RSUD Siron menjadi bukti perencanaan pembangunan RSUD Aceh besar tidak matang dan hal ini sudah dikritik saat pembahasan RAPBK 2021 oleh tim Banggar DPRK Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Juanda Djamal, dia juga salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Besar.

Menurut beberapa sumber, Juanda salah seorang anggota Banggar yang paling kuat mengkritisi rencana pembangunan RSUD Siron saat pembahasan anggaran 2021, dia berdebat langsung dengan direktur RSUD Aceh Besar, bahkan berakhir sampai dini hari saat itu.

Menurut Juanda, “Fraksi Partai Aceh dalam pendapat akhir RAPBK Aceh Besar 2021 dengan tegas menolak pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan calon lokasi dan pembangunan RSUD di Siron, Ingin Jaya, namun pemerintah tetap memaksa mengalokasikannya meskipun perencanaan tidak matang”.

“saat pembahasan kita sudah meminta master plan dan dokumen lainnya yang dapat meyakinkan Banggar untuk menyetujui pengalokasian anggaran sampai Rp 20 Milyar awalnya”.

“Direktur RSUD Indrapuri saat itu tidak mampu menunjukkan ke kami, dan dalam perdebatannya beliau bersikeras untuk tetap melanjutkan sesuai perintah atasan katanya, menariknya kalau tidak kami setujui dan gagal dibangun, beliau mengancam akan mundur sebagai pimpinan RS Satelit saat itu,” jelas Juanda dengan seriusnya.

Gagal perencanaan dan rawan korupsi

Pembangunan RSUD perlu dibuatkan perencanaan secara komprehensif dan mempertimbangkan jangka panjang, jangan hanya mengedepankan keinginan namun meninggalkan aspek kebutuhan. Memang, pembebasan lahan yang mencapai angaran Rp 17,6 Milyar adalah anggaran yang besar, namun jangan sampai menghasilkan malapetaka kedepannya

Juanda berseloroh sambil tertawa,” jangan juga hanya semangat untuk membebaskan lahan, yag penting beli lahan”

“Beralihnya anggaran pembangunan RSUD untuk pembelanjaan Alkes oleh dinas kesehatan yang diputuskan oleh TAPD sangat disayangkan oleh para anggota DPRK Aceh Besar, “jelas Juanda

“itu anggaran besar, sangat tidak beretika kalau langsung diputuskan sepihak oleh eksekutif, meskipun mereka punya kuasa, seharusnya mereka respek dengan dewan legislatif”

Menurut Juanda,”peralihan tersebut membutktikan gagalnya perencanaan, Bappeda yang seharusnya berfungsi untuk mengawal perencanaan pembangunan, namun mereka membiarkannya”

“Bappeda semestinya menjadi pihak utama untuk menghentikan pengalokasian pembebasan lahan dan pembangunan jikalau perencanaan RSUD belum matang, namun tetap dipaksakan masuk, begitu pula saat pengalihan bagusnya mengajak Banggar karena ini anggaran besar”

Jadi, kalau tidak matang perencanaannya, semestinya pembebasan lahan jangan dilakukan juga tahun 2021, banyak sudah lahan yang dibebaskan selama kepemimpinan Mawardi-Waled namun tidak berfungsi.”tegas Juanda

Tentunya, banyak pihak berpandangan, pengalihan anggaran untuk alkes maupun pembebasan lahan calon lokasi RSUD sangat rawan korupsi, apalagi beberapa kasus tahun lalu menjadi bukti bahwa refocusing membuka peluang terhadap naiknya “penumpang gelap”  dan berlangsungnya KKN seperti pembebasan lahan kuburan gampong Lubok bate dan RPH di Blang Bintang.

Jadi, jangan sampai bapak Bupati yang kita sudah berulang kali menyebutkan jangan ada penumpang gelap dalam penganggaran, malah Bappeda atau dinas menaikkan “penumpang gelap” di terminal tidak resmi dengan memanfaatkan momentum refocusing anggaran”

Juga, Bupati sebagai pimpinan eksekutif, jangan menjadi pimpinan yang auto-pilot , tapi kendalikan bawahannya, pastikan segala sesuatu program yang hendak dijalankan benar-benar sudah matang, kan blunder dan tidak efektif penggunaan anggaran kalau program sudah dianggarkan namun ditengah jalan harus dialihkan karena gagal perencanaan,”tutup Juanda Djamal.[]

Virus Corona Varian Delta di Aceh Mulai Bertambah

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi covid-19-varian-delta www.adweek.com

Nukilan.id – Virus Corona varian Delta bertambah lagi di Aceh sebanyak tujuh kasus. Sementara kasus harian bertambah 368 kasus, dengan pasien sembuh sebanyak 253 orang, dan sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia, per 25 Agustus 2021.

“Penambahan varian Delta di Aceh kita ketahui dari infografis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, yang ditampilkan pada laman www.litbang.kemkes.go.id,” kata Saifullah Abdulgani alias SAG, Juru Bicara Satgas COVID-19 Aceh, Kamis (26/8/2021).

SAG mengaku belum mendapat data detail distribusi virus corona varian Delta di Aceh. Penambahan tujuh kasus baru diketahui dari perbandingan infografis pada laman yang sama dari info sepekan lalu yang tercatat 11 kasus. “Infografis terbaru menampilkan 18 kasus varian Delta di Aceh,” katanya.

Ia mengatakan, meski data sebarannya belum ada, namun perkembangan ini perlu segera diketahui masyarakat sebagai upaya mitigasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Virus varian Delta diyakini memiliki daya tular berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan varian SARS-CoV-2, penyebab COVID-19.

Selain risiko penularannya lebih cepat, sambungnya, varian Delta juga memicu simtomatik penyakit yang lebih berat dan risiko kematian yang lebih tinggi. “Menurut catatan WHO, salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 dan kematian global sepanjang Juli 2021 adalah varian Delta yang saat itu sudah terdeteksi sedikitnya 132 negara,” jelas SAG.

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik menyikapi penambahan varian Delta di Aceh. Keganasan virus varian baru itu masih efektif ditundukkan dengan protokol kesehatan yang didengung-dengungkan selama ini dan dua dosis vaksinasi COVID-19.

Sampai saat itu, total kasus COVID-19 di Aceh tercatat sebanyak 31.028 orang. Pasien yang sedang dirawat sebanyak 6.363 orang, pasien yang telah sembuh 23.313 orang, dan meninggal dunia tercatat 1.352 orang. [kumparan]

Aminullah Usman Kembali Pimpin MES Aceh Periode 2021-2024

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Aminullah Usman, SE, Ak, MM kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh periode 2021-2024.

Aminullah yang juga menjabat Walikota Banda Aceh itu terpilih sebagai Ketua Umum MES Aceh secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Grand Arabia Hotel, Blangpadang Banda Aceh, Rabu (25/8/2021).

Kemudian, Ketua terpilih mengangkat Sugito sebagai Sektetaris Umum MES Aceh, dan juga menunjuk timm Formatur untuk menetapkan dan mengangkat struktur SDI MES Aceh 2021 sampai 2024.

Baca juga: MES Aceh Gelar Seminar Nasional dan Muswil 2021

Adapun tim Formatur yang ditunjuk yaitu, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA sebagai Ketua tim Formatur, Dr. Tgk. Tarmizi M Daud, M.Ag dan Fauzan Zakaria, M. Si sebagai anggota Formatur.

Dalam acara Muswil tersebut, turut hadir Perwakilan Ketua Umum MES Indonesia, Firdaus Jailani, Ketua Umum MES Aceh yang juga Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM, Sekretaris MES Aceh, Sugito, berserta seluruh Pengurus MES Kabupaten/kota di Aceh.

Reporter: Irfan

1...1,9341,9351,936...2,257Halaman 1,935 dari 2,257

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id