Beranda blog Halaman 1934

Bimtek Ditengah Maraknya Covid, DPRK Aceh Singkil Dinilai Krisis Moral

0
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, SH. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil turut menyoroti keberangkatan sejumlah anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan Bimtek di Pekanbaru. Terlebih, lokasi bimtek yang di tunjuk yaitu Provinsi Pekanbaru merupakan masuk salah satu daerah zona merah Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, SH kepada Wartawan, Aceh Singkil, (27/8/2021).

Menurut Alim, keberangkatan anggota DPRK Aceh Singkil tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap himbauan pemerintah mengenai upaya pencegahan penularan Covid-19. Terlebih Kabupaten Aceh Singkil saat ini baru keluar dari zona merah.

Kata Alim, Bimtek DPRK Aceh Singkil ini hanya pemborosan anggaran. Menurutnya, di masa pandemi COVID-19 tak elok jika para wakil rakyat menghabiskan anggaran untuk kepentingan bimtek.

“Memang kita sadari, fungsi pengawasan melekat di anggota DPRK. Termasuk fungsi penganggaran. Namun, apakah bimtek harus dilakukan di luar provinsi. Kenapa kita tidak berpikir untuk melakukan penghematan anggaran,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Kaya Alim, selama ini agenda legislator DPRK Aceh Singkil hanya terkesan seremonial belaka. Dia menilai hasil bimtek para legislator sebelumnya tidak dirasakan masyarakat.

“Seperti kunker dan bimtek yang pernah dilakukan, kita bisa harus tahu apa output (hasil) dan outcome (dampak) yang dihasilkan sampai saat ini. Harusnya ada prestasi atau terobosan baru yang dilakukan DPRK untuk kemajuan Aceh. Bukan malah mementingkan jalan-jalan,” terangnya.

Alim juga menyayangkan sejumlah karut-marut yang akhir-akhir ini dipertontonkan dipandang jauh dari moralitas mereka selaku anggota dewan yang terhormat.

Ditambahkan, kegiatan ini bukan hanya pemborosan anggaran, tapi lebih kepada krisis moral yang tiap saat dipertontonkan anggota Dewan yang terhormat. Ini bukan cuman sekadar berbicara tentang aturan tentang zonasi COVID-19. Namun lebih kepada kesan moril, yang mana anggota dewan yang telah diberi amanat oleh rakyat ini seolah-olah hanya memanfaatkan amanah saja. Apalagi masyarakat yang lagi di ambang dilematis dengan kondisi saat ini. Kenapa tidak digunakan media daring saja

Upaya pemerintah Aceh Singkil untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi sia-sia jika wakil rakyatnya tidak patuh malah pergi ke zona merah

“Kami dari YARA meminta kepada Bupati Aceh Singkil melalui dinas kesehatan untuk menyiapkan ruang isolasi kepada anggota DPRK Aceh Singkil yang ikut berangkat bimtek ke Pekanbaru. Jangan pergi bawa SPPD, pulang bawa penyakit yang bisa membahayakan masyarakat. Ini perlu perhatian serius Bupati Aceh Singkil,” tegasnya.

Tidak ada alasan lagi dalam keadaan saat ini anggota DPRK pergi ke zona merah dengan alasan bimtek. Jangan himbauan hanya berlaku kepada masyarakat kecil sedangkan pejabat nya seenaknya pergi keluar daerah apalagi ke zona merah.

“Kami juga akan menyurati Bupati Aceh Singkil untuk menyiapkan ruang isolasi khusus kepada anggota DPRK Aceh Singkil yang pergi ke zona merah,” tutup alim. []

Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tim Sembilan dan Bank Aceh Gali Potensi Daerah

0
Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman, Pemimpin Divisi Perencanaan Bank Aceh, Budi Kafrawi, Kepala BI Aceh, Achris Sarwani, dan Kepala OJK Aceh, Yusri sedang berbincang bersama Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, di Pendopo kabupaten setempat, Minggu (22/8/2021). Foto: Bank Aceh

Nukilan.id – Aceh menyimpan sumber daya alam melimpah. Kondisi geografis yang terletak di ujung barat pulau Sumatera, menjadikan Aceh sebagai provinsi yang tidak hanya kaya akan minyak bumi dan gas, tetapi juga komoditas perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun,  sejumlah sektor unggulan belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara optimal di setiap daerah, khususnya Aceh.

Pekan lalu, sejak Rabu (18/8/2021) tim sembilan bersama Bank Aceh melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten/kota dalam rangka menggali potensi sumber daya, serta mencari  solusi atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tim sembilan  terdiri dari sejumlah lembaga dan badan maupun direktorat yaitu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tim sembilan merupakan mitra kerja dari Komisi XI DPR RI dengan ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Dalam kunjungan kerja kali ini, tim sembilan diikuti oleh empat institusi atau badan yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, Kepala Otoritas jasa Keuangan Aceh, Yusri, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Ihsanurijal, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh, Imanul Hakim. Sementara itu, dari Bank Aceh, turut dihadiri oleh Direktur Utama, Haizir Sulaiman, dan Pemimpin Divisi Perencanaan, Budi Kafrawi.

Kunjungan kerja antara lain dilakukan melalui audiensi dengan sejumlah kepala daerah sejak Rabu, 18-22 Agustus 2021. Kabupaten/Kota yang dikunjungi adalah  Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Bupati Aceh Jaya, Teuku Irfan TB, Rabu (18/8/2021), dalam kesempatan singkat di Calang mengatakan, Aceh Jaya menyimpan potensi sumber daya yang sangat besar untuk dikelola, baik di sektor pertanian maupun perikanan. Tidak hanya itu, Aceh Jaya juga memiliki potensi pupuk organik. Namun, menurutnya, dibutuhkan orientasi jangka panjang dan sinergi dari seluruh pihak dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam pertemuan di kediamannya, Rabu (18/08/2021) malam mengatakan, Abdya memiliki potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang sangat prospektif.

“Saat ini masyarakat di Abdya sedang menggalakkan budidaya udang vaname,” ujar Akmal dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Jum’at (28/8/2021).

Udang vaname diketahui memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya, udang itu mudah beradaptasi, kemungkinan udang mati juga sangat kecil, sehingga memiliki prospek yang cukup baik untuk dibudidayakan. Di samping itu, laju pertumbuhan udang vaname juga cepat. Sehingga pengelola tambak tidak perlu menunggu panen dengan waktu yang terlalu lama.

Di sektor pertanian, lanjut Akmal, ia dengan dinas terkait tengah melakukan budidaya dan sosialisasi tanaman polong jengkol. Menurutnya, komoditas jengkol di Abdya di hargai sebesar Rp 13.000/kg. Sementara itu di pulau Jawa, dengan kuantitas yang sama, harganya bisa setara harga daging sapi.

“Jengkol Abdya merupakan jengkol terbaik se-Indonesia. Awal tahun lalu, kementerian pertanian telah menyerahkan sertifikasi varietas unggul nasional terhadap komoditas jengkol Abdya,” ujarnya. Ia berharap, sektor perbankan dapat membantu dalam memberikan pelatihan sekaligus pembiayaan bagi sektor unggulan di Abdya. Audiensi bersama Bupati Abdya, turut dihadiri oleh Forkopimda Abdya dan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran.

Di Pulau Banyak, Kamis (19/08/2021) Bupati Singkil, Dulmusrid mengatakan, Pulau Banyak merupakan satu destinasi bahari terbaik di Aceh. Investor dari Uni Emirat Arab, telah berkomitmen mendukung ekosistem pariwisata yang ada di Pulau Banyak. Diakuinya, saat ini infrastruktur yang ada saat ini belum optimal,  sehingga kemampuan pulau banyak menampung wisatawan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi belum begitu dirasakan dampaknya. “Kehadiran bank menjadi salah satu indikator penting dalam membangun destinasi wisata di pulau banyak,”ujarnya.

Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang dalam audiensi yang dilaksanakan di pendopo bersama seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Jumat (20/08/2021) mengharapkan dukugan Bank Aceh dalam membangun jaringan kantor di kecamatan Longkib dan Sultan Daulat. “Ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut,” ujarnya. Selain itu, Affan juga berharap dukungan dari seluruh pihak alam membangun rumah singgah bagi dai perbatasan, pun mualaf center.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari Buspa, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, daerahnya yang terletak di perbatasan memiliki sejumlah komoditas ungulan seperti jagung, kelapa sawit, dan ikan mas. Namun menurutnya, komoditas tersebut belum memiliki nilai tambah mengingat masih tingginya ketergantungan proses pengolahan di Provinsi Sumatera Utara. “Pabrik pengolahan jagung menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk saat ini,”  ujarnya.

Bupati Gayo Lues, H Muhammad Amru, dalam sambutannya saat audiensi bersama OJK, Bank Indonesia dan Bank Aceh, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, sere wangi merupakan komoditas unggulan di daerahnya. Namun, secara geografis, 80 persen wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan kawasan hutan lindung, sehingga pemanfaatan lahan untuk pertanian cenderung terbatas. “Hal ini berdampak pada kemampuan produksi belum mampu memenuhi kapasitas minimal untuk melakukan ekspor secara mandiri,” ujarnya. Menurutnya, dibutuhkan konsolidasi dengan sejumlah kabupaten/kota penghasil komoditas serupa untuk meningkatkan posisi tawar bagi produksi yang dihasilkan.

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, dalam audiensi di pendopo, Minggu, (22/08/2021) menyambut baik kunjungan tim sembilan dan Bank Aceh. Dikatakan, selain kopi gayo, daerah Aceh Tengah memiliki komoditas unggulan seperti bawang dan cabe. “Namun, selain penggunaan pestisida, kerusakan alam turut mempengaruhi kualitas komoditas tersebut,” ujarnya. Ia berharap, tim sembilan dapat mendukung program pemerintah Aceh Tengah dalam mengoptimalkan produksi dan kualitas komoditas uanggulan yang ada di Aceh Tengah, baik dari segi produktifitas maupun akses pasar yang lebih besar bagi petani yang ada di Aceh Tengah.

Menurutnya, selama ini Bank Aceh telah memberikan konstribusi yang luar biasa dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah, baik melalui pembiayaan secara langsung, maupun resi gudang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Yusri mengatakan, salah satu peran penting OJK saat ini di Aceh adalah memastikan implementasi Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018. Yusri mengatakan, sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengatur, mengawasi dan melindungi sektor perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya, dirinya ingin mendengar langsung setiap masukan maupun permasalahan perbankan yang ada di masing-masing daerah.

Dikatakan, saat ini, total aset di Aceh per Juni 2021 mencapai Rp 61,03 triliun, dari jumlah tersebut, 44,73% merupakan aset Bank Aceh. “Karena itu, Bank Aceh memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong sektor unggulan di daerah,” ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurijal mengatakan pencatatan terhadap seluruh indikator ekonomi di Aceh dilakukan secara objektif dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tingkat pengangguran terbuka dan pandemi berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh, Imanul Hakim, mengingatkan pentingnya kesadaran pajak untuk membangun negara di setiap kesempatan.

Kepala Bank Indonesia Achris Sarwani, di setiap pertemuan menyampaikan, kunjungan tim sembilan dimaksudkan sebagai upaya sinergitas seluruh sektor dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami di tim sembilan membuka diri seluas-luasnya untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pihak dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah,” ujarnya. Dikatakan, tahun lalu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Aceh cenderung tinggi. Ia berharap, seluruh pihak dapat lebih proaktif bersinergi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Achris, audiensi yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal tim sembilan dalam membangun sinergitas di antara seluruh instansi dan kepala daerah. Selanjutnya, koordinasi akan terus dilakukan dalam rangka mengakomodir permasalahan di masing-masing daerah. “Bank Aceh memberikan konstribusi yang sangat positif bagi tim sembilan, sehingga khusus Aceh, kami menyebutnya tim sembilan plus satu, yaitu Bank Aceh” ujarnya.

Tahun ini, Bank Aceh Bangun Jaringan Kantor di Pulau Banyak

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh berkomitmen mendukung tim sembilan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah catatan penting dari kunjungan kerja bersama tim sembilan akan segera direalisasikan. Di antaranya, program pelatihan bagi sektor unggulan di setiap daerah, optimalisasi pembiayaan produktif, terutama UMKM, maupun pembukaan jaringan kantor di berbagai daerah yang membutuhkan.

Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh mendukung pengembangan seluruh sektor ekonomi yang ada di Aceh. Khusus untuk Pulau Banyak, Haizir mengatakan, pada tahun ini dijadwalkan akan segera dibangun jaringan kantor cabang pembantu.

“Kami telah mengajak tim sembilan untuk melihat langsung kondisi di pulau banyak. Hal ini, dimaksudkan untuk mempercepat realisasi unit kerja di pulau banyak,” ujar Haizir.

Kehadiran Bank Aceh di Pulau Banyak menurutnya akan mendorong percepatan inklusi keuangan maupun perekonomian daerah. “Kita menjadwalkan dalam tahun ini pembangunan jaringan kantor akan selesai dikerjakan,” ujarnya.

Sebagai bank milik daerah, menurutnya, Bank Aceh memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya membangun daerah. “Orientasi Bank Aceh tidak hanya profit, tetapi juga membuka akses keuangan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Aceh dalam rangka menumbuhkembangkan pereknomian daerah,” ujar Haizir. [*]

Gubernur Nova Bertemu Menteri Investasi Bahas Kelanjutan Investasi UAE di Aceh

0
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi/ Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, di gedung Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Jakarta selatan, Kamis, 26/8/2021. (Foto: Humas BPPA).

Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan pertemuan dengan menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di gedung Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Jakarta selatan, Kamis, (26/8/2021).

Pertemuan itu dilakukan Gubernur Nova guna berkonsultasi dengan menteri Bahlil mengenai kelanjutan kerjasama investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh.

Selain itu juga untuk menanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Investasi untuk Pemerintah Aceh terkait investasi Uni Emirat Arab di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Pertemuan Gubernur Nova dengan Menteri Bahlil itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangan yang dirilis Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Kamis 26 Agustus 2021.

Dalam penjelasan itu disebutkan, Menteri Bahlil menjelaskan kepada Gubernur Nova bahwa kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang akan memudahkan para Investor secara legalitas dan mempermudah melakukan Investasi disana dengan adanya tax holiday.

Baca juga: Menparekraf: UEA Gelontorkan Uang Rp10 Triliun untuk Wisata Halal di Aceh

“Di kesempatan yang sama, saya juga membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dan mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk berkunjung ke Aceh dalam waktu dekat,” ujar Iswanto mengutip pernyataan Gubernur Nova.

Kunjungan itu dinilai penting guna melihat langsung kondisi yang ada di KEK Arun, karena selama ini banyak permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan oleh Menteri Investasi.

“Kemudian terkait Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, kita juga mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk melakukan kunjungan langsung untuk melihat langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk mendatangkan Investor ke KIA Ladong, Aceh Besar.”

Dalam pertemuan ini, lanjut Iswanto, Gubernur Aceh banyak membahas tentang Investasi kepada Menteri Investasi dengan harapan masuknya Investor ke Aceh.

Namun fokus utama pertemuan kali ini adalah terkait kelanjutan investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh yang ditaksir mencapai 10 Triliun Rupiah.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam hal Investasi, Pemerintah Aceh juga disebut merencanakan untuk berkunjung langsung ke UAE bersama dengan Menteri Investasi dan Presiden RI guna menyelesaikan agenda Investasi ini.

Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyampaikan tentang solusi legalitas yang bisa diberikan terhadap tambang emas illegal yang ada di Aceh, dimana gubernur berharap untuk dapat dilegalkan.

“Kita harapkan agar bisa dicarikan formula nya oleh BKPM agar bisa meng-akomodir tambang-tambang illegal menjadi legal di Aceh,” katanya.

Pada pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dan ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan keinginannya kepada Menteri Bahlil akan agar di Aceh Besar terdapat resmilling demi perkembangan industri Agrobisnis di Aceh.

“Karena selama ini Aceh Besar surplus dalam hal produksi gabah, dan selama ini masih mengandalkan resmilling yang ada di Medan, harapannya kita bisa bangun resmilling di Aceh dan dapat dicarikan investor yang cocok untuk dibangun salah satunya di Aceh Besar,” ujar Mawardi Ali.

Sedangkan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, menyampaikan harapannya bahwa KEK Arun yang selama ini di bawah PEMA agar juga dapat melakukan hilirisasi agar hasilnya tidak hanya ekspor, tapi juga dapat oleh menjadi gas methanol.

Yang terakhir, ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra dalam kesempatan itu berharap segala bentuk Investasi di Aceh dapat segera terealisasikan, karena itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Aceh, serta pengusaha-pengusaha muda yang ada di Aceh dapat dilibatkan dalam pembangunan dari investasi itu.

“Kami dari HIPMI Aceh berharap agar anak-anak muda Aceh memiliki jiwa Entrepreneurship sebagai dampak positif dari masuknya investasi ini,” ujar Rizky.[humas]

Jalan Peureulak-Lokop-Gayo Lues Rusak, PUPR Aceh: Masyarakat Harus Bersabar

0
Penampakan salah satu titik jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues yang rusak parah (Foto: beritamerdeka.net)

Nukilan.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi ST., menyampaikan jawaban atas pemberitaan Harian Serambi Indonesia tentang harapan para keuchik di dua Kecamatan di Aceh Timur yang meminta ruas jalan Peureulak-Lokop-Gayo Lueas segera di perbaiki, karena kondisi jalan tersebut rusak parah dan memprihatinkan.

Mawardi mengatakan pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut. Namun demikian, pemerintah berharap agar masyarakat bersabar karena saat ini pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR tengah melakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (Pre Award Meeting/PAM) terhadap penyedia/rekanan yang telah ditetapkan sebagai Pemenang pada kegiatan Peningkatan Ruas jalan Perlak – Lokop – Bts Galus segmen 3, yaitu PT. Wanita Mandiri Perkasa, dengan

Nilai pagu Rp. 223.200.000.000. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 24 Agustus kemarin di Dinas PUPR Aceh.

“Untuk tahap selanjutnya yaitu Gunning dan Penandatanganan Kontrak, KPA bersama Penyedia (direktur perusahaan beserta personilnya) dan peserta Rapat PAM termasuk Tim Probity audit BPKP RI perwakilan Aceh menyepakati bahwa menunggu keluarnya Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh agar tidak menjadi sengketa/ persoalan Hukum di kemudian hari,” kata Mawardi dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (26/8/2021).

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan pendapat Hukum Kejaksaan, sangat penting untuk kepastian hukum terhadap hasil lelang paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Perlak Lokop- Bts Galus Segmen 3 tersebut.

“Artinya perlu kesabaran dan dukungan masyarakat serta pemerintah melalui Dinas PUPR Aceh. Kita tetap komit untuk pembangunan jalan ini agar berjalan namun tetap dalam proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan supaya tidak bermasalah hukum di kemudian hari,” ujar Muhammad MTA. [humas]

BOR Rumah Sakit di Aceh Capai 59%, LSM Geumaseh: Waspada Standar WHO

0
Ketua LSM Geumaseh, Faidhil, (Foto: Ist)

Nukilan.id – Tingkat Keterisian tempat tidur pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit di Aceh berdasarkan data Satgas Covid-19 Nasional terus meningkat, dari 56 persen menjadi 59 persen. Geumaseh memprediksikan persentase tersebut akan terus meningkat, mengingat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di Aceh cukup rendah.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Geumaseh, Faidhil dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Jum’at (27/8/2021).

“Sudah di angka 59 persen, ini cukup mengkhawatirkan mengingat hampir melewati rentang normal standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu 60 persen,” ungkap Faidhil.

Ia menyarankan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pemilik rumah sakit swasta, agar segera mengambil langkah-langkah siaga jika BOR terus meningkat, bahkan jika perlu pemerintah Aceh dapat menambah rumah sakit darurat Covid 19.

“Kita menyarankan kepada Pemerintah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota serta RS Swasta agar dapat mengkondisikan ketersediaan tempat tidur pasien mengingat positivity Rate di Aceh mencapai 51.55 persen bahkan tertinggi di Indonesia,” jelasnya.

Faidhil menilai, kenaikan persentase tersebut tidak terlepas dari keseriusan pemerintah  dalam menganggulangi pandemi Covid-19 serta kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan.

“Kita berharap pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota lebih serius menanggapi kondisi ini. Serta kita mengajak masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan Covid 19 agar persentase BOR, Persentase Positif serta persentase kematian di Aceh bisa terkendalikan dengan baik,” pungkasnya. []

RSUDZA Bakal Fungsikan Ruang Thalasemia dan Onkologi Anak untuk Pasien Covid

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah saat datang meninjau ruang rawatan Thalasemia dan Onkologi Anak di RSUDZA, Kamis (26/8/2021).

Nukilan.id – Rumah Sakit Umum Daerah dr ļZainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh akan menggunakan ruang perawatan pasien thalasemia untuk merawat pasien Covid-19. Sebaliknya para pasien thalasemia dan onkologi akan dipindahkan ke gedung lain di rumah sakit tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur RSUDZA dr. Isra Firmansyah usai menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah yang datang meninjau ruang rawatan Thalasemia dan Onkologi Anak di rumah sakit itu, Kamis (26/8/2021).

Kedatangan Sekda Taqwallah yang didampingi Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh Muhammad Iswanto itu untuk melihat langsung ruangan rawatan tersebut yang akan dialihfungsikan sebagai tempat rawatan pasien Covid-19.

Keputusan itu diambil terkait trend peningkatan kasus positif Covid-19 di Aceh dan banyaknya pasien Covid-19 yang ditangani rumah sakit tersebut.

Kata dr. Isra, dalam satu bulan terakhir  terjadi lonjakan kasus Covid-19. Dampaknya, angka kunjungan warga terkait kasus Covid-19 ke rumah sakit itu juga terus meningkat, baik kunjungan rawat jalan maupun rawat inap.

“Angka rawat jalan itu dalam seminggu ini per harinya bisa mencapai 200 sampai 300 orang. Kemudian jumlah pasien yang dirawat inap juga meningkat. Paling maksimal kemarin mencapai 175 orang,” kata dr. Isra.

Karena itu, kata dr. Isra, perlu ada upaya penambahan kapasitas dan layanan rumah sakit, baik itu penambahan ruangan, tempat tidur serta fasilitas pendukung lainnya.

Sesuai rencana, kata dr. Isra ruang Thalasemia tersebut akan bisa digunakan sebagai tempat rawatan pasien Covid-19 pada Selasa depan.

Sementara sekarang ini pihaknya sedang melakukan berbagai persiapan, termasuk memberikan sosialisasi kepada para perawat yang selama ini menangani pasien thalasemia terkait pemindahan ruangan.

dr. Isra juga menyampaikan, saat ini tempat tidur yang tersedia untuk pasien Covid-19 di rumah sakit itu berjumlah 208 unit. Sementara itu setelah penggunaan ruang Thalasemia, jumlah tempat tidur nantinya akan bertambah menjadi total 253.

“Mengingat kasus Covid-19 semakin meningkat di Provinsi Aceh yang berimbas pada peningkatan angka kesakitan dan bahkan angka kematian. Oleh karena itu saya mengimbau kepada kita semua jangan abai dengan protokol kesehatan, karena dengan menjalankan prokes secara benar maka resiko penularan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain tidak akan terjadi. Artinya secara otomatis virus tidak akan berkembang, penularan tidak akan terjadi, angka kesakitan, rawatan dan kematian akibat Covid-19 akan menurun dengan sendirinya. Sekali lagi harapan saya..jangan abai dengan protokol kesehatan. Lindungi diri kita, keluarga dan orang lain dari wabah Covid-19,” demikian pungkas dr Isra. []

Sekda Aceh Dampingi Wali Nanggroe dan Kapolda Tinjau Vaksinasi

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah mendampingi Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar serta Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, di kawasan Darul Imarah Aceh Besar, Kamis (26/8/2021)

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah mendampingi Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar serta Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, di kawasan Darul Imarah Aceh Besar, Kamis 26 Agustus 2021.

Sekda Taqwallah tiba di depan kediaman Wali Nanggroe pukul sembilan pagi dan langsung disambut oleh Malik Mahmud serta Irjen Pol Ahmad Haydar. Ketiganya kemudian berjalan menuju lokasi vaksinasi yang juga terletak di komplek tersebut.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh Muhammad Iswanto yang turut mendampingi Sekda Aceh menyebutkan, vaksinasi di komplek Meuligoe Wali Nanggroe itu digelar dalam upaya memenuhi persentase herd immunity yang ideal guna mengentikan laju penyebaran Covid-19 di Aceh.

“Menyukseskan vaksinasi ini adalah bagian dari upaya kita bersama dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujar Iswanto.

Sementara itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud dalam penjelasannya di depan awak media menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Aceh agar segera melakukan vaksinasi.

Wali mengajak masyarakat untuk mendatangi lokasi-lokasi tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Aceh untuk melakukan vaksinasi sehingga penyebaran Covid-19 dapat dihentikan.

“Mudah-mudahan Covid-19 berakhir dan keadaan kembali normal seperti sediakala,” ujar Wali. []

Ketua PKK Aceh Canangkan Vaksinasi Bagi Ibu Hamil

0

Nukilan.id – Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, secara resmi melaksanakan Pencanangan Vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil di Aceh, Kamis (26/8/2021).

Prosesi vaksinasi bagi ibu hamil itu dilaksanakan di Aula Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh itu, tampak dihadiri oleh Direktur RSIA, Direktur RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Istimewa dan Kesejahteraan Setda Aceh, dan Ketua Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI).

Dalam sambutannya Dyah menyampaikan, vaksinasi untuk ibu hamil sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan lebih bagi ibu dan bayinya. Sebab, serangan virus Covid-19 pada ibu hamil bisa berdampak pada kesehatan janin, bahkan tidak sedikit bayi terkena Covid-19 akibat tertular dari ibunya sendiri.

“Setiap dari upaya kita lakukan adalah  upaya untuk menyelamatkan masyarakat, apalagi ini terkait ibu hamil. Kami PKK juga konsern terhadap itu dengan terus melakukan peningkatan SDM terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sama hal dengan vaksinasi ini,” kata Dyah.

Karena itu, vaksinasi bagi ibu hamil sangat penting dilakukan, karena merekalah yang akan melahirkan dan merawat generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara.

“Oleh sebab itu, penting bagi para ibu untuk segera mendaftar sebagai peserta vaksin agar lebih tangguh menghadapi ancaman Covid-19,” ujar Dyah.

Dyah juga mengingatkan kepada para ibu hamil agar tidak mudah memepercayai informasi hoaks atau informasi bohong yang menyebutkan vaksin berbahaya bagi tubuh.

“Sebaiknya para ibu hamil dan semua warga Aceh usia di atas 18 tahun segeralah datang ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin. Dengan partisipasi vaksinasi, berarti kita tidak hanya dapat melindungi diri dan keluarga, tapi juga berperan melindungi orang lain. Dengan cakupan vaksinasi menyeluruh Insya Allah aktivitas masyarakat akan kembali normal,” ujar Dyah.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak dr. Munawar, mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil sudah dilaksanakan sejak 2 Agustus lalu, di mulai pada ibu hamil yang tinggal pada daerah yang beresiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

“Vaksin yang digunakan untuk ibu hamil adalah vaksin sinovac dan moderna. Ibu hamil yang bisa divaksinasi yaitu usia kandungannya di atas 12 minggu dan paling lambat usia kehamilan 33 minggu,” jelasnya.

Maka itu, ia mengharapkan pencanangan vaksinasi tersebut mampu meningkatkan imunitas para ibu hamil di Aceh serta bisa melindungi mereka dan calon bayi dari paparan Covid-19.

Acara itu menerapka protokol kesehatan ketat, yakni memakai masker dan menjaga jarak.[]

Sebanyak 463 Orang Divaksin di Aceh, Total Mencapai 64.915

0
Ilustrasi Vaksin Covid-19.(SHUTTERSTOCK)

Nukilan.id – Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, pada Kamis 26 Agustus 2021, sebanyak 463 orang mengikuti vaksinasi massal Pemerintah Aceh. Dengan penambahan itu, sampai hari ini tercatat sebanyak 64.915 orang telah mengikuti vaksinasi di Banda Aceh Convention Hall (BACH).

“Alhamdulillah hari ini ada penambahan 463 orang. Secara total dalam dua tahapan pelaksanaan vaksinasi, sebanyak 64.915 orang telah divaksin,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh.

Menurut Iswanto, vaksinasi yang dilakukan di gedung Banda Aceh Conventions Hall itu tidak lepas dari dukungan TNI dan Polri. Di mana selain vaksintor dari Pemerintah Aceh, vaksinator dari Rumah Sakit Kodam Iskandar Muda dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh terlibat sejak awal pelaksanaan.

“Terima kasih kami atas nama satgas kepada seluruh vaksinator. Baik dari pemerintah Aceh, maupun dari TNI dan Polri,” ujar Iswanto.

Sementara itu, Koordinator vaksinasi massal Pemerintah Aceh yang juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, mereka yang disuntik vaksin dosis dua mulai ramai.

Pada Kamis hari ini, kata dr. Iman, sebanyak 274 dari 463 orang merupakan mereka yang disuntik dosis kedua. Sementara 189 lainnya merupakan mereka yang disuntik dosis pertama.

Dr. Iman mengatakan, vaksinasi massal hari ini merupakan vaksinasi tahap kedua pelaksanaan hari ke 48. Dalam vaksinasi tahap dua sebanyak 64.915 orang disuntik. Sisanya merupakan mereka yang disuntik pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

Dr. Iman melanjutkan, puluhan ribu orang yang divaksin tersebut tidak lepas dari kerja keras para vaksinator. Mereka bekerja sampai sore hari, dengan tujuan melayani seluruh masyarakat Aceh.

“Mereka telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjaga rakyat Aceh sehingga tidak tertular virus covid-19,” kata dr. Iman. []

Nasrul Zaman: PAG Lhokseumawe Butuh Perhatian Gubernur Aceh

0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Meski belum mencuat ke publik, namun diketahui bahwa, Manajemen Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe yang merupakan anak perusahaan Pertamina yang dimiliki BUMN dan Pemerintah Aceh saat ini sedang mengalami “goncangan distrust” atau ketidak percayaan dari para low manajemen dan karyawannya.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (26/8/2021).

Nasrul Zaman mengungkapkan bahwa, kekisruhan tersebut dipicu dari model manajemen yang diperagakan salah satu direkturnya berkaitan dengan impelemntasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pola relasi yang dianggap sangat ekslusif pada karyawan warga lokal Aceh.

“Kita tidak ingin perusahaan yang sangat baik ini mengalami kemunduran capaian produksi dan kinerja hanya karena satu orang direkturnya, ini bisa berdampak pada menurunnya pendapatan keuntungan dari perusahaan dan akibatnya kontribusi deviden juga akan rendah bagi para pemegang saham (pemerintah Aceh),” ungkap Nasrul.

Oleh karena itu, Nasrul Zaman berharap kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Pertamina sebagai pemegang saham terbesar untuk segera duduk dan menyelesaikan masalah ini dan mengganti direktur tersebut dengan “Putra Aceh”.

“Ini penting dilakukan agar terjadi “transfer knowledge” secara bertahap bagi Aceh di masa mendatang untuk mampu mengelola perusahaan berteknologi tinggi ini secara mandiri,” tegasnya. []