Nukilan.id – Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) bekerja sama dengan media Guru laksanakan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan, di Aula SKB Kecamatan Karang Baru, Rabu (19/01/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua IGTKI yang juga Ketua pelaksana, Rahyuni, S.Pd melaporkan, bahwa kegiatan ini bertujuan agar guru TK tidak hanya bisa menyanyi, tapi juga bisa menjadi Satu Guru Satu Buku (SAGU SAKU).
“Dan semoga pelatihan ini bisa menjadi pedoman dalam menulis,” harapnya.
Rahyuni meyampaikan, kegiatan pelatihan akam berlangsung dari tanggal 19-20 Januari 2022 dan diikuti 120 peserta, 9 orang pengawas, serta 7 orang penilik.
Sementara itu, Kabid PAUD dan PNF, Sutiyah, S.Pd menyampaikan, untuk 2021 pihaknya terpilih sebagai juara umum GTK dan kegiatan tersebut menurutnya merupakan perwujudan untuk kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini.
“Tugas Guru Paud sangat mulia, yang telah memberikan pondasi terbaik pada anak-anak usia dini,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Aceh Tamiang, Drs Abdul Muthalib menyampaikan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan di awal tahun sesuai dengan programnya, dan semoga bisa menghasilkan tulisan terbaik.
“Menulis adalah sebuah kebiasaan dan orang Melayu tidak punya itu, namun beberapa suku di dunia banyak menghasilkan tulisan. Tulisan para Guru TK sebenarnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan makanan,” jelas Kadisdik.
“Menulis bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Semoga dengan kegiatan ini, dapat dihasilkan tulisan tentang perkembangan anak-anak, dan nantinya kita bisa menyimpulkan aktivitas mereka setiap harinya,” sambungnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid GTK, Ketua PGRI, koordinator Penilik, koordinator Pengawas, Ashari Yahya kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh.
Usai acara pembukaan dilanjutkan penyampaian makalah oleh Wiwik Puspitasari M.Pd Instruktur Nasional Media Guru, dan Ketua Umum PPPSU, Serta Dra Nuraeni M.Pd Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Instruktur Nasional Media Guru.
Direktur Eksekutif The Aceh Institute Fajran Zain. (Foto: Ist.)
Nukilan.id – Pendebatan Pj Gubernur Aceh menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Pasalnya, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan berakhir masa jabotannya pada Juli 2022 ini. Banyak pihak yang mendorong calonnya masing-masing, ada yang bermuatan lokal dan juga ada yang menginginkan Pj Gubernur Aceh dijabat TNI/Polri.
Menanggapi hal itu, Direktur The Aceh Intitute, Fajaran Zain menyarankan, sebaiknya Pj Gubernur Aceh adalah putra Aceh yang mempunyai jaringan nasional serta mengenal dan memahami kondisi Aceh saat ini.
“Memang sebaiknya yang menjadi Pj Gubernur itu putra Aceh yang punya jaringan nasional,” kata Fajaran kepada Nukilan.id di banda Aceh, Rabu (19/1/2022).
Karena, kata dia, seperti kita tahu bahwa Aceh sedang dalam proses menuju konsolidasi perdamaian, artinya tahap perdamaian ini belum selesai. Jadi sekarang, pembangunan Aceh pasca konflik memang diperlukan kerja-kerja yang konsisten dan berkelanjutan.
“Hari ini isu-isu perdamaian masih ada dan perlu perhatian, apalagi berbicara dana Otonomi Khusus Aceh jangan nanti dana tersebut habis tanpa ada skenario perpanjangan,” ujar Fajran.
Oleh karena itu, Fajran berharap ada sosok yang memahami proses ini, dan bisa melanjutkan kerja secara berkesinambungan jangan sampai merubah landskip politik yang sudah ada.
“Alasannya jelas, Pj Gubernur yang ditunjuk nantinya untuk mengelola posisi sangat strategis dan kita perkirakan menjabat hampir setengah periode. Kemudian, dia juga mengelola anggaran tahun 2022 dan 2023 serta ikut terlibat dalam penganggaran untuk 2024,” jelasnya.
Selain itu, kata Fajran, Pj Gubernur Aceh nantinya juga berhadapan dengan kepentingan Pilpres, Pilkada dan Pileg tahun 2024 mendatang.
“Jadi ini benar-benar harus ada sosok yang mempunyai pengalaman yang matang, independen imparsial, yang tidak masuk dalam arus kepentingan suatu kelompok,”
Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Ihsanuddin, MZ, (Foto: Dok.Ist)
Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Ihsanuddin, MZ menyikapi banjir yang melanda Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Timur. Meminta Pemerintah Aceh harus menyiapkan solusi massif terhadap bencana banjir yang terjadi setiap tahun.
“Banjir sudah datang tiap tahun, masyarakat butuh solusi massif dan Pemerintah Aceh harus serius memperhatikan masalah ini,” kata Ihsanuddin dalam keterangannya kepada Nukilan.id Rabu (19/1/2022).
Menurutnya, harus ada perencanaan dan penanganan massif dari Pemerintah Aceh. Lingkungan Aceh dalam keadaan tidak baik-baik saja, banjir sudah menjadi langganan tiap tahun yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh.
“Tanggap isu lingkungan, dan utamakan kesehatan dan keselamatan warga terdampak harus diperhatikan segera,” ucap Politisi PPP ini.
Sebelumnya, banjir merendam Aceh Utara dan Aceh Timur selama sepekan dengan ribuan penduduk mengungsi, serta rumah terendam. Di Pidie dan Pidie Jaya, sudah terendam banjir sejak Senin (17/1/2022) dengan ketinggian rata-rata 1,5 meter, namun hari ini sudah mulai tampak surut.
Nukilan.id – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, MM., MH. meninjau pelaksanaan vaksinasi yang langsung terhubung dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui video conference, Rabu (19/1/2022).
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. dalam siaran persnya.
Winardy menyampaikan, kegiatan vaksinasi yang ditinjau Wakapolda tersebut bertujuan untuk mengetahui aecara langsung sejauh mana animo masyarakat dalam melakukan vaksin yang sudah memasuki dosis III.
Ia juga menyebutkan bahwa, vaksinasi yang dilaksanakan di SD Negeri Lamgeue, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, tersebut meliputi vaksinasi reguler, lansia, anak usia 6-11 Tahun, serta vaksinasi dosis III.
“Wakapolda meninjau langsung kegiatan vaksinasi dengan taget reguler, anak usia 6-11 tahun, lansia, dan dosis III. Kegiatan itu juga diaaksikan langsung oleh Kapolri melalui sarana vidcon,” sebut Winardy.
Selain itu, Winardy menyampaikan juga capaian vaksinasi per tanggal 19 Januari 2022. Di mana vaksin dosis I sudah sebanyak 77,11 persen dan dosis II 33,51 persen.
Kemudian untuk lansia, dosis I sebanyak 249.807 orang dan dosis II 65.943 orang. Sedangkan vaksinasi anak berjumlah 47.973 orang untuk dosis I dan dosis II baru 268 orang.
Oleh karena itu Winardy berharap, adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, karena itu sangat penting untuk terhindar dari Covid-19, terlebih varian baru omicron.
Ia juga mengimbau agar para orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun agar mengajak dan mengedukasi agar mau ikut vaksin. []
Nukilan.id – Sosok Pejabat (pj) Gubernur Aceh akhir-akhir ini semakin sering dibicarakan, bukan hanya dikarenakan pada 5 Juli 2022 masa jabatan Gubernur Nova Iriansyah periode 2017-2022 akan berakhir dan digantikan oleh sosok Pj Gubernur hingga 2024, namun hal tersebut semakin menarik pasca munculnya namanya Dr. M. Adli Abdullah SH., MCL yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Aceh yang dinilai sangat paham dengan kultur budaya Aceh.
“Sebagai elemen sipil tentunya kita berharap kebijaksanaan Presiden Jokowi untuk menunjuk sosok Pj Gubernur yang sangat tepat untuk memimpin Aceh hingga 2024 mendatang. Rakyat membutuhkan sosok yang paham kultur budaya hingga kondisi riil masyarakat Aceh saat ini, kemunculan staf menteri ATR sosok M. Adli Abdullah atau akrab Bang Adli dalam bursa calon Pj Gubernur Aceh seakan menjadi jawaban atas kerinduan masyarakat akan kemimpinan Aceh yang lebih ideal,” ungkap ketua Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni kepada media ini, Rabu (19/01/2021).
Selain bicara track record, kata Delky, faktor pemahaman akan kultur masyarakat Aceh sangatlah penting dalam memimpin Aceh dan yang lebih penting dekat dan paham persoalan masyarakat kecil. “Sosok yang akrab disapa Bang Adli itu selama ini jelas dekat berbagai kalangan mulai dari ulama, aktivis mahasiswa dan pemuda, elemen sipil hingga kalangan masyarakat biasa baik itu petani maupun nelayan. Sehingga hal ini menjadi modal penting untuk memimpin Aceh yang saat ini sangat memprihatinkan secara ekonomi, sosial dan politik,” jelas mantan kabid Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh tersebut.
Tak sebatas itu, sosok M. Adli Abdullah juga dikenal humanis dan humoris sehingga lebih dinamis dalam memimpin daerah berjuluk tanah rencong tersebut. “Memimpin Aceh itu harus humanis tidak bisa terlalu eklusif dan kaku, sehingga mampu memahami persoalan masyarakat secara lebih baik dan mendalam. Jelasnya
“Sosok Adli Abdullah yang memang hadir dari masyarakat kecil, berkecimpung di berbagai organisasi, berkiprah didunia akademisi, mengabdi di masyarakat selama ini menjadi, sehingga lebih mudah untuk membangun Aceh jika diamanahkan sebagai Pj Gubernur nantinya,” lanjut Delky.
Menurutnya, kebijakan dan kebijaksanaan sepenuhnya ada di tangan Bapak Presiden Jokowi.
“Sebagai sosok presiden yang lahir dari rakyat kecil, bahkan pernah tinggal sekian lama di Aceh, Pak Jokowi pasti memahami siapa yang paling tepat dan pantas untuk memimpin Aceh demi kemaslahatan rakyat Aceh,” ucap Delky.
Ia berharap, sosok yang diberikan amanah untuk memimpin Aceh selama 2,5 tahun itu paham betul dengan persoalan Aceh dan dekat dengan masyarakat.
Insya Allah kebijakan dan kebijaksanaan Pak Presiden itu akan menjadi kenang-kenangan sendiri bagi masyarakat Aceh yang rindu dengan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya,” tutur Delky, mantan ketua Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT).[]
Devisi Advokasi dan Kompanye KontraS Aceh. (Foto: Dok. Ist)
Nukilan.id – Devisi Advokasi dan Kampanye KontraS Aceh, Azharul Husna memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) yang telah mengusulkan revisi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) tahun 2022.
“Ini patut diapresiasi, karena kita melihat kasus kekerasan sekual begitu tinggi di Aceh, makanya kita perlu mekanisme yang baik untuk memastikan hak masyarakat terlindungi,” ucap Azharul kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Selasa (19/1/2022).
Kendati demikian, kata dia, KontraS Aceh berharap kepada DPRA untuk dapat memastikan revisi Qanun Jinayat ini bisa terselesaikan tahun ini, sesuai harapan masyarakat Aceh.
“Kita kontraS Aceh dari dulu sangat konsen dalam upaya revisi Qanun Jinayat tertutama pasal 47 dan 50 terkait kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Makanya kita akan terus mengawal proses ini dan berusaha untuk on the track semoga tahun ini selesai,” ungkap Azharul.
Selain itu, kata dia, yang perlu kita garis bawahi, bahwa bagian dari perlindungan kekersaan seksual terhadap anak itu adalah bagian dari maqashid syariah, makanya dengan adanya revisi Qanun Jinayat ini justru memperkuat Qanun Syariah Islam di Aceh.
“Jadijelas revisi qanun jinayah ini adalah bagian dari meperkuat qanun syariah Islam, bukan melemahkan. Karena unsur maqashid syariah adalah perlindungan terhadap keturunan dan ini justru sangat kuat ketika direvisi. KontraS Aceh akan siap melakukan pengawasan dan siap menjadi mitra,” tegas Azharul.
Oleh karena itu, KontraS Aceh sangat berharap revisi Qanun Jinayat ini dapat terselesaikan di tahun 2022 ini.
“Karena semakin cepat selesai, maka semakin cepat anak-anak Aceh mempunyai perlindungan hukum yang pasti, karena semakin lama semakin banyak korban kekerasan seksual terhadap anak Aceh,” pungkas Azharul.
RDPU Evaluasi atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di Gedung DPD RI, (Foto: Dok.Ist)
Nukilan.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Fachrul Razi, M.IP mengatakan ingin mengkaji secara mendalam agar revisi Undang undang Pemerintah Aceh (UUPA) on the track dengan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah berlaku selama kurang lebih 16 tahun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan,” kata Senator Fachrul Razi dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id Rabu, (19/1/2022).
“Revisi UUPA ini menegaskan kewenangan Aceh, perpanjangan dana Otsus Aceh selamanya dan persentase dana otsus diatas 2 persen,” tegas Fachrul Razi.
Menurutnya, permasalahan yang ditemui oleh Komite I DPD RI di antaranya, perekonomian masih sangat bergantung pada APBN/APBA/APBK, munculnya friksi dan konflik para elit Aceh menjelang Pilkada, kurang harmonisnya relasi pemeritah daerah Aceh dengan pemerintah pusat, dan kurangnya pelibatan komponen rakyat Aceh.
“Hal ini jelas menjadi sedikit berbeda dengan undang-undang otonomi daerah lainnya, UU Pemerintah Aceh bersifat lex specialis,” ujar Ketua Komite I Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma dan Ahmad Bastian pada RDPU bahas evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di Gedung DPD RI, Selasa (18/1/2022).
Komite I DPD RI melihat di tahun 2022 tidak ada rencana pembahasan revisi tripartit dengan DPR dan Pemerintah. Tapi Komite I DPD RI memastikan pada tahun 2023 Revisi UU Pemerintah Aceh dapat dibahas. Oleh karena itu Komite I DPD RI mempersiapkan penyusunan draft bahan dan naskah akademik Revisi UU Pemerintah Aceh.
“Komite I melihat bahwa persiapan pembahasan draft revisi UU Pemerintah Aceh yang lebih cepat untuk membuat agar tidak terkesan tergesa-gesa seperti UU yang belakangan ini disahkan seperti UU Ciptaker,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menjelaskan bahwa Aceh telah belajar dari Papua dan begitu juga sebaliknya, mana yang kurang kita sempurnakan dari masing-masing dana Otsus dari kedua daerah ini.
“UU ini untuk menyelesaikan konflik dan bagaimana tercipta win-win solution,” ujarnya.[]
Peserta turnamen badminton Banteng Cup 2022 sedang bertanding di GOR KONI Aceh, Selasa (18/1/2022) malam. Foto: Nukilan/MIR
Nukilan.id– Turnamen Badminton Banteng Cup 2022 yang diselenggarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Aceh diikuti sebanyak 650 peserta yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 18 – 22 Januari 2022.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Aceh, Muslahuddin Daud kepada Nukilan.id di sela acara pembukaan Banteng Cup 2022 di Gedung Olahraga (GOR) KONI Aceh, Selasa (18/1/2022) malam.
“Turnamen Banteng Cup ke 2 ini diikuti oleh 650 peserta, dari seluruh Aceh dan sebagian qda juga dari Sumatera Utara,” kata Muslahuddin.
Ia menjelaskan, turnamen badminton ini terdiri dari 14 partai pertandingan, mulai dari kategori pemula sampai dengan dewasa ataupun mania.
“Jadi hal yang menarik itu ada badminton mania yang usia lebih dari 50 tahun ke atas,” ungkap Muslahuddin.
Menurutnya, kegiatan turnamen seperti ini merupakan suatu ajang yang sangat baik, terutama sebagai ajang silaturahmi. Meskipun dalam suasana pandemi, masyarakat masih bisa melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh.
“Karena tubuh yang bugar dan sehat itu akan sulit dimasuki virus karena daya tahan tubuhnya lebih kuat,” ungkap Muslahuddin.
Lebih lanjut,, Ketua DPD PDIP Aceh turut mengucapkan selamat kepada Safaruddin, S.Sos, M.S.P yang baru terpilih secara akalmasi sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Provinsi Aceh periode 2022-2026.
“Alhamdulillah PBSI sudah ada pengurus baru, mudah-mudahan lokomotif di bawah kepemimpinan Bapak Safaruddin ini bisa membawa kejayaan bulutangkis Aceh di masa yang akan datang,” ucapnya
Selain itu, Muslahuddin juga berharap, di bawah kepemimpinan Safaruddin PBSI Aceh mampu membawa generasi muda masuk dalam seleksi nasional.
“Dan nantinya kita juga akan mengusulkan dan membuat perangkingan atlet dari hasil turnamen badminton Banteng Cup 2022 ini. Karena sistem yang kita jalankan dalam turnamen ini sistem nasional dan kita juga pakai wasit nasional,” ujarnya.
“Kita berharap ini menjadi titik awal badminton Aceh, karena besar harapan kita bibit Aceh kedepan bisa berperan di kancah nasional maupun internasional. Dan mudah-mudahan di PON Aceh-Sumut nantinya kita bisa lolos untuk mengikutinya,” pungkas Muslahuddin.
Arif Fadillah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh. (Foto: Ist.)
BUKANLAH hal luar biasa bagi Arif Fadillah, S.I.Kom, M.M dapat menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh. Baginya, posisi itu lebih sebagai bentuk ekspansi politik yang menghubungkannya dengan rakyat di seluruh Aceh untuk bisa berbuat lebih besar demi kepentingan rakyat Aceh.
Menempatkan posisi Arif Fadillah sebagai Sekretaris, juga bukan tanpa alasan. Ketua DPD Partai Demokrat Muslim, SHI, MM cukup jeli menempatkan orang-orang untuk membantunya menjalankan roda Partai, Arif Fadillah salah satunya.
Siapa sosok Arif Fadillah..? Laki-laki kelahiran 10 Juli 1973 silam ini bagi masyarakat Kota Banda Aceh, bukan sosok yang asing, karena karir politik Arif dimulai sebagai Ketua Dewan pimpinan Ranting (DPRt) Partai Demokrat Gampong Emperom 2002, lantas menjadi Ketua Partai Demokrat Kecamatan Jaya Baru pada Tahun 2009 dan terpilih menjadi Ketua Demokrat Kota Banda Aceh di tahun 2017 sampai sekarang dan kini dipercaya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Aceh periode 2021-2026.
Pasca Tsunami, tahun 2009 masyarakat Dapil 1 Jaya Baru dan Banda Raya memilih Arif menjadi Wakil Rakyat anggota DPRK Banda Aceh dan mmendapat posisi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh dengan capaian 8 kursi kala itu. Berlanjut periode 2014-2019, Arif Kembali terpilih sebagai anggota DPRK Banda Aceh dan dipercaya Partai sebagai Ketua DPR Kota Banda Aceh.
Tentu, Sebagai Ketua DPR Kota Banda Aceh banyak terobosan kerja dilakukan Arif, baik dalam bidang Regulasi Kota, Pengawasan Pembangunan Kota dan Pengangaran terhadap kepentingan masyarakat kota. Fakta itu dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang sangat signifikan dirasakan oleh warga kota Banda Aceh.
Arif Fadillah dibesarkan dari lingkungan keluarga sederhana. Ayahnya Yusuf Hasan berasal dari Kampung Kandang Samalanga, Kabupaten Bireun, sedangkan Ibunya Murgini berasal dari Keluarga besar Kampung Kuta Alam Kota, Banda Aceh, dan Arif Fadillah dibesarkan di Kuta Alam.
Namun nasip Arif Fadillah kurang beruntung di masa kekanakannya. Dia “Kehilangan” ayah di usianya yang masih berlia karena Ayah dan Ibu berpisah. Perpisahan itu membuat Arif menjalani masa kecil tanpa Ayah. Wajar saja, dimasa kanak-kanaknya masyarakat Kuta Alam mengenal Arif sebagai anak yang bandel, namun punya perstasi sekolah diatas rata-rata.
“Soal itu Ibu punya prinsip kuat. Sejak itu kami di Kuta alam memulai hidup baru. Ibu menjadi tulang punggung keluarga,” kata Arif Fadillah.
Sang Ibu yang cuma punya keahlian pas-pasan dan bekerja serabutan. Ibu membuat dan menjual kue, dan juga menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Semua dilakoni demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Walau begitu, Ibu tetap menerapkan kedisiplinan tinggi pada anak-anaknya. Semua mendapatkan tanggung jawab, sesuai dengan usia masing-masing.
Arif, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, bertugas sebagai pengantar kue ke warung-warung.
Tentu, bermula dari yang kecil itu, usaha menjual “kue” terus berkembang, “Sang Ibu” yang rajin menabung mengembangkan usaha dengan membuka catering kecil-kecilan. Kesibukan Arif Fadillah pun ikut meningkat. Kini Arif setiap pulang sekolah tugasnya mengantar nasi rantangan untuk langganannya mulai dari mahasiswa, polisi, tentara hingga pegawai negeri. Dengan sepeda BMX Arif Fadilah menerobos jalan tikus, agar pesanan pelanggan cepat sampai, pekerjaan itu dijalani Arif hingga duduk di Sekolah Teknik Menengah (STM) yang kini Bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Arif Fadillah adalah alumni MIN Banda Aceh (1986), Sekolah Tehnik Pertama (STP) Peunayong, Banda Aceh (1988) dan STM Lampineung, Banda Aceh (1991).
“Saya selalu dipilih untuk menjadi ketua kelas dari MIN hingga STM,” lanjut Arif.
Selesai STM, Arif Kembali dipanggil sang Ibu. Ibunya menjelaskan apabila dirinya tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan sekolah Arif ke Perguruan tinggi. Arif memaklumi itu, karena ibunya sudah tidak muda lagi, tenaga dan tubuhnya sudah melemah.
“Bilapun kamu ingin tetap kuliah, carilah uang sendiri,” cerita Arif mengenang kata ibu.
Namun Arif tidak berputus asa, berbekal ijazah yang punya nilai diatas rata rata, ia kemudian dilirik perusahaan konsultan Teknik, Seni Bina. Peluang itu membuat Arif melupakan mimpinya menjadi seorang diplomat.
“Alhamdulillah, di tengah kebuntuan, saya justru dilirik oleh perusahaan konsultan. Sementara saat itu banyak yang seumuran dengan saya, justru menjadi pengangguran. ibu ikut gembira, saya sudah sudah bekerja di perusahaan,” katanya.
Lantas, tahun 1997 Arif Fadilah menikahi gadis pujaan hatinya Supiyati, perempuan asal Cirebon Jawa Barat yang dikirim ke Aceh untuk menjadi pendamping transmigrasi di Leungah, Aceh Besar. Namun tidak lama di Aceh, karena situasi konflik, Arif dan Istri memutuskan pindah ke Cirebon dan mulai memasuki dunia perdagangan dan dia berhasil.
Arif Fadillah dan Keluarga
Disela berdagang, Arif Fadillah pun memulai karir politiknya di partai politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, dan berkompetisi merintis politik di Kota Cirebon, walau lulus tes kelayakan menjadi caleg dengan nilai memuaskan, namun bukan prioritas karena Arif berasal dari Aceh.
Tahun 1999 semasa di Cirebon Jawa Barat situasi dan kondisi di Aceh tidak stabil, membuat Arif tidak tenang, karena eskalasi konflik Aceh kian hari kian meningkat, teringat sang ibu yang tinggal sendiri dan berada di Banda Aceh.
Dia lantas memutuskan kembali ke Aceh bersama Istri walau kondisi Aceh yang saat itu tidak aman.
Di Aceh pekerjaan tidak mudah, apalagi kondisi Aceh yang perekonomiannya sedang terpuruk karena konflik. Namun Arif dan Istri bertekat bertahan. Saat itu semua sector pekerjaan dalam kondisi tidak setabil. Pekerjaan teraman yang dilihat adalah bekerja di wilayah kota Banda Aceh, sehingga pasangan ini memutuskan membeli becak sebagai pilihan pekerjaan saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sejak itulah, sembari menarik becak, tahun 2002 Arif bergabung dengan Partai Demokrat yang baru pertama masuk ke Aceh. Waktu itu, Arif dipercaya sebagai koordinator massa pendirian Partai Demokrat di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh. Tentu lantaran Arif memiliki massa.
Setelah Bersama Partai Dcemokrat, tahun 2009 Arif Fadillah pun mengambil sikap ikut maju dalam pemilihan calon legislatif dan berhasil menjadi Anggota DPRK Banda Aceh,.
“Alhamdulillah, kala itu berhasil masuk Parlemen Banda Aceh dan duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih delapan kursi, dari dapil lima peraih suara terbanyak adalah Arif Fadilah,” kenang Arif.
Setelah duduk di DPRK Banda Aceh, bintangnya kian bersinar. Tahun 2014 dia kembali lolos ke parlemen Banda Aceh dan dipercayakan menjadi Ketua DPR Kota Banda Aceh.
Kini lelaki yang bercirikhas tertawa lepas ini, di percaya menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Propinsi Aceh, tentu ruang lingkup kerja politiknya akan lebih luas dan tantangan dinamika politiknya bakal lebih beragam. Saya akan bekerja keras dan penuh tangung jawab dalam melaksanakan tugas tugas partai dan tentu akan saya buktikan dengan kinerja dan dalam mencapai target politik partai yang lebih baik lagi demi mengembalikan kejayaan partai berlambang mercy unggul di Aceh pada pemilu 2024 mendatang, tentu dengan tetap semangat “Berkoalisi dengan Rakyat”, pungkasnya di akhir wawancara. []
Biodata
Nama: Arif Fadillah, S.I.Kom, M.M
Jabatan Partai:
– Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh
( 2017 – 2022 )
– Sekretaris DPD Partai Demokrat Propinsi Aceh
( 2021 – 2026 )
KELUARGA
Istri: Supiyati, SP
Anak:
1. Pilar Banda Aceh Fadillah
2. Maghfirah Pancari Fadillah
3. Erien Keumala Fadillah
4. Faisal Alam Fadillah
Pendidikan:
– MIN Jambo Tape Banda Aceh 1986
– ST Peunayong, Banda Aceh 1988
– STM Lampineung, Banda Aceh 1991
– Universitas Iskandar Muda Ilmu Politik (2013)
– Universitas Syiah Kuala S2 Magister Managemen (2017)
Pekerjaan:
– Direktur Utama PT. Sukses Jaya Fadillah
– Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh (2009-2014)
– Ketua DPRK Kota Banda Aceh (2014 – 2019)
Prestasi:
– Lulusan Terbaik Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) Angkatan XXXV di Jakarta
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan arahan pada presentasi buku kerja Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Penyetaraan Eselon 4 Pemerintah Aceh Tahun 2022, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/1/2022). Foto: Humpro.
Nukilan.id– Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, meminta pejabat struktural Pemerintah Aceh dapat lebih meningkatkan etos kerjanya. Ia berharap, realisasi program kegiatan tahun 2022 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mencapai target dan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Realisasi anggaran tahun ini harus lebih baik, target triwulan pertama harus mencapai 10 sampai 15 persen, ” ujar Sekda Taqwallah dalam rapat presentasi buku kerja pejabat struktural Pemerintah Aceh, di Kantor Gubernur, Rabu, (19/1/2022).
Sekda mengatakan, jumlah pejabat struktural yang dimiliki Pemerintah Aceh sangat cukup untuk menyukseskan setiap program kegiatan yang dikucurkan setiap tahunnya. Ia juga meminta setiap program kegiatan yang dijalankan tersebut agar dikalkulasi dengan baik, sehingga dapat efektif dan efisien.
Selain itu, Sekda juga meminta para pejabat struktural agar memperhatikan masalah temuan aset pada unit kerjanya masing-masing. Ia meminta masalah tersebut dapat segera diselesaikan.
“Segala permasalahan ini menjadi tanggungjawab bersama para pejabat struktural Pemerintah Aceh, karena itu kita semua harus bekerja lebih keras agar seluruh program kegiatan dapat berjalan dengan baik pada tahun ini, ” ujar Sekda.
Sebelumnya, para pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Aceh melakukan presentasi buku kerja secara bergilir di hadapan Sekda Aceh. Dalam presentasi tersebut setiap pejabat menyampaikan tupoksi kerja, realisasi APBA 2021 pada unit kerja masing-masing, program kegiatan tahun 2022, skema penyelesaian temuan aset, dan strategi menyelesaikan masalah yang ada.
Dalam kesempatan itu, Sekda didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Kepala BPKA Azhari, Kepala Biro PBJ T Aznal Zahri dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, T Robby Irza. []
