NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait pengerukan muara atau kuala yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah.
Sekretaris PWPM Aceh, Arif Pribadi, menegaskan bahwa langkah tersebut mendesak dilakukan karena kondisi muara yang dangkal pascabencana banjir telah berdampak langsung pada aktivitas masyarakat pesisir.
“Kita minta KKP respek terhadap permintaan Gubernur Aceh soal pengerukan muara dangkal, ini penting untuk membantu nelayan serta mencegah banjir berulang di Aceh,” kata Arif, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, sebagian besar masyarakat pesisir Aceh menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Pendangkalan muara membuat akses keluar masuk perairan terganggu, sehingga berdampak pada pendapatan nelayan.
“Melaut adalah salah satu mata pencaharian utama masyarakat Aceh. Ketika akses keluar masuk perairan terganggu akibat muara dangkal, tentu ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat di pesisir,” ujarnya.
Arif menilai, persoalan pendangkalan muara tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko bencana banjir, terutama di wilayah rawan luapan air.
Ia menegaskan, penyempitan dan pendangkalan bibir kuala menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, PWPM Aceh meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret.
“Langkah konkret dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan Aceh, baik melalui program pengerukan muara, perizinan maupun kebijakan strategis lainnya untuk mendukung ekonomi nelayan serta pesisir mengurangi risiko bencana banjir di Aceh,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah meminta pemerintah pusat, khususnya KKP, untuk mempercepat penanganan pendangkalan kuala di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi muara yang dangkal berpotensi memperparah banjir, bahkan dapat menyebabkan perluasan aliran air ke daratan. Situasi ini telah terjadi di beberapa daerah seperti Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.
“Seperti harapan kita, jika kuala-kuala yang di tepi laut tidak kita benahi, ini satu masalah. Kalau kita tidak benahi dengan sempurna, ini jadi satu ancaman (bencana banjir). Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, untuk mencari ikan, mencari nafkah,” kata Mualem.
Hingga kini, Pemerintah Aceh disebut telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan muara, namun belum memperoleh respons positif.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
