Nukilan.id – “Pengubah permainan ekonomi”. Itu adalah sebutan para pejabat Sri Lanka menggambarkan proyek Kota Pelabuhan Kolombo (Colombo Port City), sebuah kota metropolitan berkilau yang menjulang tinggi di sepanjang tepi laut ibu kota negara itu.
Di sebelah kawasan bisnis Kolombo yang rimbun, hamparan pasir yang direklamasi dari laut sedang diubah menjadi kota berteknologi tinggi.
Kota itu diproyeksi akan menjadi pusat keuangan internasional lepas pantai, area perumahan dan marina – dan bisa setara Dubai, Monako atau Hong Kong.
“Tanah reklamasi ini memberi Sri Lanka kesempatan untuk menggambar ulang peta dan membangun kota dengan proporsi dan fungsionalitas kelas dunia – dan bersaing dengan Dubai atau Singapura,” kata Saliya Wickramasuriya, anggota Komisi Ekonomi Kota Pelabuhan Kolombo, kepada BBC.
Tetapi para kritikus mempertanyakan seberapa besar perubahan ekonomi yang akan terjadi di Sri Lanka.
Sebagai permulaan, untuk membuat 665 hektare (2,6 km persegi) lahan baru, negara tersebut membutuhkan investasi dari China Harbour Engineering Company (CHEC) sebesar $1,4 miliar. Sebagai imbalannya, perusahaan telah diberikan 43% dari itu dengan sewa 99 tahun.
Setelah beberapa tahun pengerukan, kegiatan konstruksi mendapatkan momentum dan kota baru mulai terbentuk.
Mobil derek besar yang diawasi para insinyur China sedang memindahkan pelat beton, sementara penggerak tanah mengisi truk dengan berton-ton pasir.
Sebuah sungai yang melewati tanah reklamasi telah dikeruk, memungkinkan akses untuk perahu kecil dan kapal pesiar.
Para pejabat memperkirakan akan memakan waktu sekitar 25 tahun untuk menyelesaikan proyek besar tersebut, yang pertama di Asia Selatan.
Sri Lanka mengatakan hak atas tanah ada di bawah kendalinya dan area yang diberikan kepada China akan disewakan kepada perusahaan multinasional, bank, dan perusahaan lain.
Pemerintah juga dapat mengenakan retribusi atas pendapatan para investor.
Sekitar 80.000 orang diperkirakan akan tinggal di kota baru, yang akan menawarkan pembebasan pajak bagi mereka yang berinvestasi dan berbisnis di sana.
Semua transaksi di kawasan ekonomi khusus, termasuk gaji, akan dilakukan dalam dolar AS.
Proyek Kota Pelabuhan ini diresmikan saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Kolombo pada tahun 2014, setahun setelah ia meluncurkan Belt and Road Initiative – sebuah program ambisius Beijing untuk membangun jaringan infrastruktur jalan, kereta api dan maritim di seluruh Asia dan Eropa untuk meningkatkan perdagangan.
Sri Lanka meminta bantuan keuangan kepada China untuk membangun kembali negara itu setelah perang panjang dengan separatis Tamil berakhir pada 2009. Negara-negara Barat telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di negara Asia Selatan itu.
Pada saat kunjungan Xi Jinping itu, Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai presiden Sri Lanka, tetapi dia kalah dalam pemilihan akhir tahun itu, dengan keprihatinan atas pinjaman China – khususnya untuk pelabuhan besar di selatan di Hambantota – jadi salah satu masalah di benak pemilih.
Delapan tahun kemudian, Rajapaksa sekarang kembali berkuasa, sebagai perdana menteri, dengan adiknya Gotabaya sebagai presiden.
Dan, Pelabuhan Hambantota tidak lagi berada di tangan Sri Lanka.
Pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada kendali China setelah kesulitan melunasi utang kepada perusahaan-perusahaan China, dengan sebagian dari uang yang diperoleh dilaporkan digunakan untuk melunasi utang lainnya.
Jadi mungkin tidak mengherankan bahwa tidak semua orang di Sri Lanka memiliki antusiasme yang sama dengan yang dimiliki pejabat Port City terhadap proyek tersebut.
Kekhawatiran atas skema pinjaman ini sangat besar, termasuk juga dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari proyek sebesar ini.
Yang lain khawatir, manfaat dari perkembangan semacam itu tidak akan menguntungkan negara sebanyak yang digemborkan oleh para pendukungnya.
“Satu potensi negatif di sekitar Port City adalah fakta bahwa ada tax holiday yang sangat signifikan yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya. Ada kemungkinan tax holiday hingga 40 tahun untuk beberapa investor,” kata Deshal de Mel, ekonom dari lembaga Penelitian Verite.
“Memiliki konsesi pajak yang besar ini tidak meningkatkan proposisi pendapatan Sri Lanka secara keseluruhan.”
Kebijakan pajak itu telah memicu kekhawatiran lain. AS telah memperingatkan bahwa lingkungan bisnis yang longgar bisa menjadi surga bagi para pencuci uang.
Mohamed Ali Sabry, menteri kehakiman Sri Lanka, tidak setuju.
“Tidak mungkin itu bisa terjadi karena hukum pidana umum berlaku di sini. Kami memiliki tindakan pencucian uang dan kami memiliki unit intelijen keuangan kami. Jadi, dengan semua hal itu tidak mungkin seseorang bisa keluar darinya,” katanya. BBC.
Dengan China yang semakin kuat di panggung global, ada juga kekhawatiran atas ambisi strategis jangka panjangnya.
Jejak China yang tumbuh di Sri Lanka menimbulkan kekhawatiran bagi India yang secara tradisional memandang Sri Lanka sebagai halaman belakangnya.
Colombo Port City bertujuan untuk memikat perusahaan multinasional dan investor yang sudah berbasis di India, yang dapat mengurangi investasi dan peluang kerja di sana.
Tetapi beberapa pihak mengatakan Sri Lanka juga memiliki banyak kekhawatiran dari Kota Pelabuhan Kolombo.
Pada tahun 2020, Laos menghindari kebangkrutan dengan menjual sebagian jaringan energinya ke China untuk membantu mendanai jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara.
Seperti Hambantota, apakah Colombo Port City ini berakhir menjadi pos terdepan China dalam jangka panjang?
“Saat ini cara pemerintah Sri Lanka telah menyetujui China, China telah mengambil alih sebanyak-banyaknya yang ada di Port City, semuanya,” kata anggota parlemen oposisi Rajitha Senaratne kepada BBC.
“Suatu hari, sebenarnya Sri Lanka tidak akan memiliki suara dalam proyek ini.”
Akademisi China Zhou Bo tidak setuju, dengan mengatakan tujuan pembangunan ini adalah agar kedua negara mendapat manfaat.
“Program Belt and Road Initiative dari China bukanlah amal. Kami juga ingin saling menguntungkan. Itu berarti kami juga ingin investasi kami memiliki pengembalian ekonomi,” Zhou, mantan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat yang sekarang bekerja di Universitas Tsinghua di Beijing, kepada BBC.
“China tidak berniat menjebak negara mana pun ke dalam utang.”
Pejabat Sri Lanka mengambil posisi yang sama.
“Seluruh wilayah berada di bawah kendali kedaulatan Sri Lanka. Hak untuk berpatroli, polisi, imigrasi, dan tugas keamanan nasional lainnya berada di tangan pemerintah Sri Lanka,” kata Saliya Wickramasuriya, dari Komisi Ekonomi Kota Pelabuhan.
Tetapi Sri Lanka, yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memiliki pilihan yang terbatas.
Pandemi Covid-19 telah menghancurkan sektor pariwisata dan mengurangi lapangan kerja di luar negeri, membuat cadangan devisa negara itu anjlok.
Utang luar negeri Sri Lanka telah melonjak menjadi lebih dari $45 miliar dan sekitar $8 miliar di antaranya hanya dari China.
Di tengah permohonan bantuan keuangan, Sri Lanka pekan lalu meminta kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi untuk merestrukturisasi pembayaran utangnya ke Beijing.
Tetapi dengan penurunan peringkat berulang kali oleh lembaga pemeringkat internasional, peluang Kolombo untuk menarik para investor internasional atas pinjaman lebih lanjut tampak tipis.
Hanya China yang memiliki ambisi jangka panjang – dan berkantong tebal.
Tapi mungkin ada ikatan – beberapa percaya, kota seperti “Hong Kong di Sri Lanka” ini akan membantu China mengencangkan cengkeramannya di Asia selatan di tahun-tahun mendatang. [Taboolanews]
